cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hervina Puspitosari
Contact Email
hervina.ih@upnjatim.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Veteran Justice Journal
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 112 Documents
 7   8   9   10   11 
Apakah Legislasi Kita Inklusif? Kritik Terhadap Partisipasi Publik, Akses Informasi, dan Komunikasi Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Hana Aulia Pramesti; Fanisya Rahmawati; Rikhawati; Gisella Nanda Mustikasari; Royaandra Mesya Amalia
VJJ Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelibatan partisipasi publik sangatlah penting, terlebih untuk negara Indonesia yang menganut paham demokratis. Akan tetapi sering kali inklusivitas ini diabaikan begitu saja dan berakhir hanya sebagai formalitas belaka dan hanya sekadar pemenuhan syarat administratifnya belaka. Tak jarang juga penyusunan legislasi ini menjadi suatu ajang kompromi elit yang hanya menguntungkan para oligarki. Mekanisme yang minim sekali keterlibatan publik ini mengakibatkan kesenjangan serius antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Seharusnya mekanisme yang baik menjamin keterlibatan masyarakat serta transparansi dalam pembuatanya, misalnya akses yang mudah terbuka terhadap dokumen RUU. Belum cukup sampai disitu, kendala tersebut diperparah oleh praktik legislasi limpahan, dimana peraturan-peraturan pelaksana dirumuskan secara teknokratis tanpa sistem partisipasi publik yang sepadan dengan dampaknya terhadap masyarakat, yang membuat legitimasi demokratis ini patut dipertanyakan. Kata Kunci: Legislasi Inklusif; Partisipasi Publik; Akses Informasi; Legislasi Limpahan
Harmonisasi Kebijakan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sinkronisasi Persyaratan Sertifikasi Sekolah Menengah Kejuruan 3 Umum dan Sektoral Sheilma Zahra Novanda; Anandita Putri Maritza; Nabila Putri Kayla Maharani; Zidan Maulana Ahsan; Muhammad Sholeh Hasan
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor industri yang berisiko tinggi di Indonesia menghadapi dualisme regulasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang muncul akibat konflik tumpang tindih regulasi antara SMK3 Umum dalam PP No. 50/2012 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bersifat administratif dan menetapkan standar minimal, dengan SMK3 Sektoral yang bersifat teknis spesifik dan menuntut standar maksimal. Disharmonisasi dalam regulasi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewajiban audit, dan inefisiensi operasional bagi perusahaan, yang mengakibatkan terhambatnya tercapainya prinsip perlindungan pekerja yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik normatif dan kelembagaan antara kerangka SMK3 Umum dan Sektoral serta merumuskan strategi sinkronisasi persyaratan sertifikasi dan pengawasan untuk mewujudkan efisiensi regulasi. Menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan komparatif dan kelembagaan, studi ini memanfaatkan data hukum primer yang dianalisis melalui interpretasi kualitatif dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik tersebut menuntut adanya penegasan formal SMKP sebagai lex specialis di sektornya. Harmonisasi kebijakan praktis dapat dicapai melalui penetapan Audit Kepatuhan Multidimensi dan Sistem Intelijen Regulasi. Upaya sinkronisasi ini sangat penting untuk memastikan perlindungan K3 di Indonesia memiliki kepastian hukum yang jelas. Kata Kunci: Harmonisasi; Pengawasan K3; Sinkronisasi; Sertifikasi. 
Analisis Dampak Inkonsistensi Regulasi Peraturan Daerah Dalam Kerangka Hierarki Peraturan Perundang-undangan Yasmine Hamada Al Maniq; Ilga Nur Rahmawati; Ceindy Sastra Aulia Putri; Pandu Adhiswara Rajasa; Dimas Aris Maulana
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum yang konsisten menjadi aspek penting bagi negara untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini membahas masalah inkonsistensi Peraturan Daerah (Perda) dalam hubungan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta konsep lex superior, lex specialis, dan lex posterior. Segala peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan memperhatikan asas preferensi demi menciptakan sistem hukum yang konsisten dan mencegah adanya tumpang tindih dengan peraturan di atasnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan konflik norma antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian normatif yang dilakukan  melalui pendekatan perundang-undangan untuk kemudian dapat mengidentifikasi adanya tiga bentuk inkonsistensi pada perda: Inkonsistensi vertikal, inkonsistensi  horizontal, dan inkonsistensi internal. Segala bentuk inkonsistensi yang diidentifikasi dalam penelitian ini berakibat pada sulitnya tercapai kepastian hukum serta terhambatnya efektivitas pelayanan publik sehingga diperlukan adanya harmonisasi regulasi nasional dan daerah serta peningkatan kualitas legislasi di tingkat daerah. Kata Kunci: Inkonsistensi; Peraturan Daerah; Perundang-Undangan; Analisis; Dampak.
Kepastian Hukum Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Shandy Aulia Siko; Nadya Wefa Salsabila; Anggi Lorenza Tarigan; Agni Phatricia Arkadewi; Rika Nathalia Melliasna Br. Gurusinga
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kebutuhan tanah yang terus meningkat menyebabkan perlunya kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran tanah, letter C banyak digunakan sebagai bukti penguasaan tanah meskipun bukan bukti kepemilikan tanah yang sah sebab tidak memiliki standar formal yang kuat dan hanya berfungsi sebagai dasar pencatatan pajak. Setelah diterbitkannya PP No. 18/2021, status hukum letter C mengalami perubahan, yaitu hanya diakui sebagai alat bukti petunjuk untuk melakukan proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum letter C sebagai bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya PP No. 18/2021 serta mengidentifikasi tantangan yang berpotensi muncul dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada 2026 letter C sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah sudah tidak lagi berlaku sehingga bukti kepemilikan yang diakui negara hanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BTN). Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, serta minimnya akses informasi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu peran pemerintah dalam mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran tanah agar kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata Kunci: Letter C; Kepastian Hukum; PP No. 18 Tahun 2021
Perbandingan Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang antara Indonesia dan Jepang Mars Dewangga Putra Anugrah; Muhammad Rafi Arta Perdana; Aria Senoadji; Irfan Sudrajat; Muhammad Ikhwan Roudhur Riyahin
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan peran lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang- undang antara Indonesia dan Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan fungsi legislatif, mekanisme pembentukan undang-undang, serta hubungan legislatif dengan eksekutif di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan sumber-sumber hukum, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur legislatif antara sistem tunggal di Indonesia dengan sistem bikameral di Jepang, serta perbedaan dalam dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran legislatif dalam sistem politik kedua negara. Kata kunci: Lembaga Legislatif; Pembentukan Undang-Undang; Indonesia; Jepang; Legislatif Eksekutif.
Analisis Teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pajak untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi Risya Vania Loveita; Virania Gisela Putri; Ayu Rizkyana Wachida; Fadhillah Arham; Almas Ridho Fadhlurrahman
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak menjadi instrumen penting dalam distribusi dan pembiayaan negara agar keadilan ekonomi Indonesia dapat tercapai. Pada artikel ini dianalisis tiga teori hukum dalam pembentukan pajak yakni teori keadilan, teori kemanfaatan, dan teori kepastian hukum serta dampaknya untuk keadilan ekonomi. Pendekatan yuridis normatif dari penelitian ini mengambil konsep legislatif sebagai lensa, dan berfokus pada praktik penerapan pajak di Indonesia. Analisis studi berdasarkan temuan artikel menunjukkan bahwa adopsi keadilan, manfaat, kepastian hukum yang seimbang dalam penerapan strategi tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak; kualitas layanan publik yang lebih baik; dan membantu dalam mencapai keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Kata Kunci: Kebijakan Pajak; Teori Keadilan; Teori Kemanfaatan; Kepastian Hukum; Keadilan Ekonomi.
Peran Harmonisasi Hukum dalam Pengaturan Standar Pelayanan Kesehatan Gilang Setia Anggara; Mohammad Rifqillah; Arya Surya Permana Putra; Vira Amanda Putri; Wahyu Angelina Agustine
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health services are a fundamental component in realizing a nation’s welfare and social justice. The state holds an essential role in ensuring access to and protection of healthcare for all its citizens. However, the implementation of health law becomes hindered when complex challenges arise, particularly due to overlapping regulations and rapid technological developments. Various regulations have been introduced as part of national law to harmonize healthcare service standards and legal protection for all parties involved. This study employs a normative approach with a literature-based method to examine the harmonization of healthcare service standards. The fragmented regulatory framework can obstruct the implementation of health law; therefore, legal harmonization is crucial to ensure legal certainty, legal protection, service standards, and the integrity of the national healthcare system. The success of legal harmonization is vital to guarantee legal certainty, effective service delivery, and the protection of the rights and responsibilities of all parties within the healthcare system, in accordance with constitutional mandates. Keywords: Legal Harmonization; Health Law; Health Services.
Peran Bahasa Indonesia Baku dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Produk Perundang-Undangan Devina Alandia Vista Irawan; Debby Adelia; Mutiara Maulidya; Suci Permatasari; Adinda Pratiwi Rasyida
VJJ Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahasa Indonesia baku berperan besar dalam mewujudkan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan lugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi jembatan untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah yang berbeda dan meningkatkan kejelasan norma. Penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baku atau penggunaan bahasa daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat memungkinkan terjadinya multi tafsir dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memungkinkan implementasi pada setiap daerah berbeda dam tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menganalisis tentang peran penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia bagi masyarakat, beserta analisis implementasinya di kehidupan nyata. Pembahasan artikel ini mengkaji bagaimana Bahasa Indonesia yang baku dapat memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan tentunya bahasa dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif. Kata Kunci: Bahasa Baku; Kepastian Hukum; Peraturan Perundang-Undangan; Teknik Penyusunan Peraturan
Penegakan Hukum di Era Polarisasi Politik Pasca Pemilihan Umum 2024: Antara Keadilan dan Kekuasaan Patricia Regita Nainggolan; Fidela Amabelavi; Tigris Valerie Siregar; Hezekiel Pantas Naibaho; Patric Patua Valentino Putra Sagala
VJJ Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini mengkaji bagaimana penegakan hukum di Indonesia pasca pemilu 2024, dengan menekankan pada aspek konflik antara kekuasaan dan keadilan di tengah meningkatnya polarisasi politik. Analisis mendalam terhadap fenomena hukum dalam kompleksitas sosio-politik saat ini diterapkan melalui pendekatan secara kualitatif dan metodologi studi kasus dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan terhadap undang-undang, putusan pengadilan, catatan resmi pemerintah, berita media, dan karya ilmiah tentang polarisasi politik dan penegakan hukum digunakan untuk mengumpulkan data.  Guna menggambarkan dampak polarisasi politik terhadap kemandirian lembaga penegak hukum serta upaya reformasi sistem agar keadilan tetap dapat terwujud meskipun dihadapkan pada tekanan kekuasaan dan otoritas, analisis dilakukan secara normatif dan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Polarisasi Politik; Penegakan Hukum; Keadilan
Tinjauan Kritis Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang- Undang Cipta Kerja Muhammad Mahdy Fahrezi; Dyandra Rahmanissa Hidayat; Fairysya Zusi Mutiara Rizal; Faizah Alya Siswandy; Arum Ainur Rohma
VJJ Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan regulasi yang ada di Indonesia melalui metode Omnibus law. Meskipun demikian efektivitas pengimplementasian undang – undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang cipta kerja tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian. Dalam artikel ini kami bertujuan untuk meninjau secara kritis terhadap pembentukan undang-undang Cipta Kerja serta implikasi yang terjadi dari adanya pembentukan undang-undang ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif yaitu Dengan mengkaji berdasarkan norma – norma hukum yang didapatkan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasilnya Menunjukkan bahwa undang-undang Cipta kerja terdapat implikasi dalam mengimplementasikannya dikarenakan adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artikel ini menyarankan supaya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan kebutuhan dan juga kesesuaian ketentuan dengan aturan yang berada diatas maupun dibawahnya. Kata Kunci: Pembentukan; Hierarki; Undang-Undang Cipta Kerja. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an effort to simplify existing regulations in Indonesia through the Omnibus Law method. However, the effectiveness of the Job Creation Law's implementation has not met expectations. This is because the provisions contained in the Job Creation Law lack clear parameters, creating uncertainty. In this article, we aim to critically examine the formation of the Job Creation Law and its implications. The method used in this article is normative juridical, namely by examining legal norms obtained through research on library and secondary sources. The results indicate that the Job Creation Law has implications for its implementation due to provisions that do not align with public needs. This article recommends that the process of formulating legislation must consider the needs and suitability of provisions with regulations above and below it. Keywords: Formation; Hierarchy;  Job Creation Law.

Page 9 of 12 | Total Record : 112

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Veteran Justice Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Veteran Justice Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Veteran Justice Journal Vol. 5 No. 1 (2023): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Veteran Justice Journal Vol 4 No 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 4 No. 1 (2022): Veteran Justice Journal Vol 3 No 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 2 (2022): Veteran Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 2 (2020): Veteran Justice Journal Vol 1 No 1 (2019): Veteran Justice Journal Vol. 1 No. 1 (2019): Veteran Justice Journal More Issue