cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2020)" : 6 Documents clear
Alokasi Tenaga Kerja Dan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Musibanyuasin, Sumatera Selatan Ngadi Ngadi; Ruth Meilianni
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.695 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.29

Abstract

Paper ini ditujukan untuk menganalisis alokasi tenaga kerja dan pendapatan petani kelapa sawit di desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang digunakan untuk analisis adalah data penelitian PPK LIPI pada tahun 2016 di Desa Srimulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner, wawancara terbuka, dan penelusuran data sekunder. Responden untuk pengisian kuesioner adalah 192 responden yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan variasi jenis pekerjaan dan alokasi tenaga kerja rumah tangga tergantung pada pendidikan, jenis kelamin, dan usia kepala rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga mengalokasikan 1 atau 2 anggota rumah tangga ke pasar kerja. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja berkorelasi positif terhadap pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit di Desa Srimulyo lebih besar dari garis kemiskinan dan upah minimum sektor pertanian Provinsi Sumatera Selatan.
Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia Penny Naluria Utami; Tony Yuri Rahmanto
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.953 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.43

Abstract

Sejak diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Orang Asing yang awalnya untuk meningkatkan inventasi di Indonesia rupanya dimanfaatkan pula oleh oknum orang asing lainnya untuk bekerja di Indonesia tanpa melalui prosedur resmi sehingga tidak hanya menjadi masalah pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai leading sector dalam penanganan orang asing namun berdampak pula pada Warga Negara Indonesia yang akan mencari kerja di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengetahui penyebab Orang Asing bekerja secara nonprosedural di Indonesia dan upaya Petugas Imigrasi terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing yang bekerja secara nonprosedural di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi terutama Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi faktor dominan maraknya Orang Asing bekerja secara nonprosedural di Indonesia sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan tersebut secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Peran vital Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengelola perlintasan manusia baik ke dalam maupun keluar Indonesia perlu didukung oleh penguatan sumber daya manusia serta sarana-prasarana yang memadai. Paralel dengan hal tersebut, peran vital Kementerian Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan pun harus didukung dengan penguatan yang sama, terutama bagi petugas pengawas ketenagakerjaan. Penguatan payung hukum dan kelembagaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) juga menjadi salah satu bahan masukan yang penting mengingat pengawasan yang efektif terhadap orang asing di Indonesia mensyaratkan satu pendekatan yang holistik dan kerjasama yang padu antar pemangku kepentingan didalamnya.
Tingkat Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Ketenagakerjaan: Perspektif Pegawai Faizal Amir Parlindungan Nasution; Henriko Tobing
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.187 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.44

Abstract

Penelitian ini mencoba mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan melalui keberadaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 236 orang pegawai yang tersebar pada 7 wilayah di Indonesia yang diwakili oleh 1 Disnaker Provinsi dan 1 Disnaker Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan focus group discussion (FGD) di masing-masing wilayah. Tingkat kesiapan atau selanjutnya disebut Indeks Kesiapan (IK), diukur dari beberapa aspek manajemen meliputi: kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Metode/Standar Prosedur Operasional (SOP), dan Sarana Prasarana. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kesenjangan (gap analysis) dan model penghitungan Customer Satisfaction Index (CSI) dengan dasar penilaian berupa skala persepsi (likert). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kesiapan Disnaker masuk dalam kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,62. Berdasarkan aspek, SOP memiliki tingkat kesiapan tertinggi dan masuk dalam kategori “memadai” dengan rata-rata nilai IK 0,67, SDM masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,64, Keuangan masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,61, dan yang terendah adalah Sarana Prasarana masuk kategori “memadai dengan perbaikan” dengan rata-rata nilai IK 0,58. Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan institusi terkait dan pemerintah daerah agar lebih fokus meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja melalui perbaikan aspek-aspek dalam organisasi yang terlihat rendah seperti keuangan dan sarana Prasarana.
Dampak UMK Dan PDRB Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2015: Analisis Spasial Ekonometrik Beni Teguh Gunawan; Firdausi Nuzula
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.804 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.46

Abstract

Pengangguran, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi menjadi komponen penting dalam pembangunan di suatu negara. Pada tingkatan lebih kecil, yaitu provinsi dan kabupaten/kota ketiga variabel tersebut menjadi sangat kompleks karena mempertimbangkan interaksi antar daerah. Paper ini bertujuan untuk melihat dampak UMK dan PDRB terhadap pengangguran khususnya di Pulau Jawa tahun 2015. Dampak yang dilihat mempertimbangkan adanya pengaruh spasial yang memungkinkan interaksi antar wilayah terjadi. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa hanya variabel UMK yang berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Demikian pula hanya aspek spasial pada persamaan error lag yang signifikan.
Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 Yeni Nuraeni
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1314.158 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.47

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berlimpah dari segi kuantitas, sehingga akan menjadi lahan yang sangat potensial bagi penerapan industri 4.0. Di era informasi digital selain akan membawa kemajuan bagi dunia industri, tetapi berpotensi juga akan memberikan masalah bagi hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah Ketenagakerjaan yang dapat terjadi sebagai akibat belum tersedia regulasi yang sesuai dengan kondisi di era revolusi industri 4.0. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa permasalahan yang sudah banyak terjadi dan akan terus berlanjut di Era Revolusi Industri 4.0 dan belum diatur regulasinya dalam UU No 13 tentang Ketenagakeraan dan aturan turunannnya. Masalah Ketenagakerjaan yang segara harus diatur regulasinya adalah hubungan industrial yang lebih bersifat pertemanan/partnership dibandingkan bersifat statis, employ cost yang pembayarannya lebih tergantung pada kesepakatan, tingkat keahlian dan hasil kerja, pengembangan kompetensi pekerja serta perlindungan pekerja terhadap pemutusan hubungan kerja yang memiliki kecenderungan akan terjadi secara besar-besaran. Revisi UU No 13 tahun 2003 harus dapat mengakomodir secara spesifik perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang Ketenagakerjaan seiring dengan Revolusi Industri 4.0.
Alih Pengetahuan Dan Teknologi Melalui Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta) Nurlia Rahmatika; Nur Siti Annazah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.857 KB) | DOI: 10.47198/naker.v15i1.64

Abstract

Meskipun pemerintah telah mengatur pengendalian penggunaan TKA secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melalui kewajiban alih pengetahuan dan teknologi berbentuk kegiatan pendampingan bagi setiap TKA yang dipekerjakan, pada praktiknya hal tersebut tidak terselenggara dengan baik akibat timbulnya dinamika sosial, geografi, dan budaya antara TKA dan TK Pendamping di Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi di Yogyakarta. Metodelogi yang digunakan adalah studi kualitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah tidak berjalannya alih pengetahuan dan teknologi pada perusahaan pengguna TKA di Yogyakarta berawal dari tidak adanya pedoman baku mengenai teknis dan pelaksanaan kegiatan pendampingan TKA dari regulator, sehingga perusahaan mengalami kebingungan hingga menerapkan standar prosedur yang berbeda-beda meskipun dalam bidang usaha yang sama. Mulai dari mekanisme penunjukkan, efektivitas dan teknis pelaksanaan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan hingga metode ideal pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue