cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 3 (2022)" : 7 Documents clear
Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi Tri Jamhari; Nurul Khotimah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.133

Abstract

Kemajuan ekonomi suatu negara, pada umumnya didukung oleh jumlah wirausaha yang makin banyak. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka dan setengah penganggur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan beberapa program pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; mengetahui mekanisme pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; menemukan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan, serta merumuskan alternatif pemecahannya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan atau pelaksanaan program TKM pada umumnya dan khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi evaluasi, hanya dibatasi dengan mengevaluasi input dan sebagian proses pelaksanaan program dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Program TKM untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja di Kabupaten Sragen dan Kota Pekalongan Ari Yuliastuti; Emi Syarif
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.140

Abstract

Dalam bidang hubungan industrial ada hal-hal yang belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan ada juga hal-hal yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya tetapi tidak ditindaklanjuti. Dua hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, yang sebenarnya dapat diminimalisir dengan Peraturan Daerah (PERDA). Apabila PERDA dapat mengisi kekosongan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maka PERDA tersebut akan mempunyai kemanfaatan dan meningkatkan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PERDA tentang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dapat mengisi kekosongan hukum di bidang hubungan industrial atau tidak. Metode yang digunakan adalah hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan materi hubungan industrial yang diatur dalam PERDA tentang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kesimpulannya adalah Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan tidak meningkatkan kepastian hukum. Perlu dilakukan revisi PERDA seperti pada pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada Home Industry Kerupuk Tahu di Pasuruan M. Asif Nur Fauzi; Zuyyinatul Wardah Qismi; Siti Maizul Habibah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.144

Abstract

Upaya pemerintah untuk mengembangkan industri sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja telah menyebabkan pengurangan pengangguran.Perlu suatu alternatif yang efektif dan efisien agar industri tersebut tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya berupa rumah produksi yang merupakan alternatif dalam meningkatkan hasil produksi pada sector home industri. Sektor home industri mayoritas pekerjanya adalah pekerja rumahan yang didominasi oleh pekerja perempuan. Pekerja rumahan merupakan kategori pekerja yang membawa pekerjaan mereka untuk dikerjakan di rumah. Namun lemahnya payung hukum terkait pekerja rumahan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, belum disusun secara detail sehingga membawa dampak pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik home industri. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa konsep rumah produksi pada home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai langkah efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan di rumah pekerja masing-masing. Konsep tersebut ditunjang oleh fasilitas dan kecakapan yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan agar pekerja menjadi lebih mandiri. Pemenuhan hak pekerja rumahan di home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan, sebenarnya telah dipenuhi oleh pemilik industri dengan konsep rumah produksi. Pemenuhan upah diberikan sesuai dengan target pekerjaan serta perlindungan terhadap pekerja. Hak–hak lainnya berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan kecakapan atau keahlian yang diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Namun dalam upaya pemenuhan seluruh hak pekerja rumahan, masih belum memenuhi standar ideal karena pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan home industri masing-masing. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pekerja rumahan di rumah produksi home industri kerupuk tahu diantaranya industri tersebut belum terdaftar di UMKM Pasuruan, ukuran home industri, dan kesepakatan serta perekrutannya lebih pada empowering atau pemberdayaan masyarakat.
Pengaruh COVID-19 dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia: Analisis Data Panel 33 Provinsi Tahun 2010-2021 Loura Auliya; Lestari Agusalim
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh COVID-19 dan upah terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari data cross section 33 provinsi dan data time series kurun waktu 2010-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) riil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. COVID-19 meningkatkan pengangguran terbuka secara umum, terutama pengangguran kurang terdidik. Kekhawatiran peningkatan UMP akan menyebabkan pengangguran terdidik meningkat tidak terbukti di Indonesia. Di sisi lain, upah riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenaikan upah menyebabkan kenaikan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan pengangguran terdidik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Kenaikan pengangguran terdidik akibat kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekonomi yang pada modal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan keterbukaan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia.
Analisis Pekerja Lansia Pada Masa Awal Pandemi COVID-19 di Indonesia Maghfirah Maghfirah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.161

Abstract

Lansia merupakan salah satu kelompok rentan pada masa awal pandemi COVID-19 karena memiliki resiko 20 kali lebih tinggi bila terpapar COVID-19 dibandingkan dengan kelompok non lansia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan karakteristik demografi dan sosial ekonomi dengan partisipasi kerja lansia yang memiliki skill rendah dan skill tinggi pada masa awal pandemi COVID-19 dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, status perkawinan, dan kesulitan mendengar tingkat sedang memiliki hubungan positif dengan pekerja lansia dengan skill rendah. Sedangkan, variabel pendidikan, pelatihan, tempat tinggal, kesulitan melihat tingkat parah, kesulitan berjalan tingkat sedang, penggunaan internet dan tempat kerja memiliki hubungan negatif dengan pekerja lansia dengan skill rendah. Dalam upaya meningkatkan kemampuan lansia untuk bekerja dan tetap sehat perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, organisasi, keluarga, maupun masyarakat untuk membantu memastikan lansia dapat memperoleh, mempertahankan, dan berpotensi untuk memperluas pekerjaan mereka di masa awal pandemi COVID-19.
Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Rangka Antisipasi Krisis Global Pasca Pandemi COVID-19 Henriko Tobing; Habibi Nugroho; Iqbal Faza Ahmad; Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.182

Abstract

Dunia diprediksi menghadapi resesi atau pelambatan perputaran ekonomi yang berlangsung cukup lama serta tahunan akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang menurun selama dua kartal atau lebih pada tahun 2023.  Berbagai kondisi seperti tingkat inflasi yang tinggi, fenomena dolar yang kuat, tingginya pengangguran, penurunan lapangan kerja, krisis pangan, dan perang menjadi alasan kuat bagi semua stakeholder di seluruh dunia untuk bersiap-siap menghadapi krisis pasca badai pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada roda perekonomian di Indonesia. Sebagai antisipasi, Indonesia khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan sejumlah langkah, yakni; meningkatkan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis), melakukan penyelamatan untuk pemulihan berkelanjutan kepada masyarakat memalui bantuan langsung, menyediakan learning center (pusat edukasi) terhadap krisis ketenagakerjaan.
Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya Turro S Wongkaren; Rachmat Reksa Samudra; Ratna Indrayanti; Faris Azhari; Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.184

Abstract

Pasar tenaga kerja mengalami kecenderungan perubahan karena transformasi struktural ekonomi, perubahan struktur penduduk, digitalisasi, perubahan iklim, pandemi COVID-19, serta ketidakpastian ekonomi. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dibutuhkan untuk beradaptasi perubahan tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kondisi pekerja PKWT dan alih daya dalam konteks penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya. Sumber Data yang digunakan berupa data Primer dengan melakukan FGD serta wawancara mendalam dan data Sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan), Kemnaker RI. Hasil studi memperlihatkan bahwa secara umum UU Cipta Kerja sudah memberikan perlindungan yang lebih baik daripada peraturan sebelumnya. Namun, di dalam pelaksanaannya masih perlu peningkatan awareness dan pengawasan yang lebih baik. Pada intinya, apabila pekerja dilindungi dalam semua bentuk kontrak apa pun, perbedaan antara pekerja PKWT-PKWTT dan alih daya tidak akan terlalu berarti.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue