cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+6285117171987
Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 115 Documents
 1   2   3   4   5 
A Model for Inclusive Education in Indonesia: The Lazuardi Global Islamic School Madanih, Rahmawati
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33367

Abstract

Abstract. Inclusive education has gained momentum in the last few years as it becomes the buzzword in the vernacular of the Indonesia’s education sector, especially among the educators and education providers in Indonesia. Inclusive education requires education providers to provide quality and accessible education for students with disabilities. This article examines the practice of inclusive education at the Lazuardi Global Islamic School. It is located at the border of West Java and the capital city of Jakarta and is considered as one of the first educational institutions to offer inclusive education within an Islamic educational setting. The article begins with an overview of the inclusive education program offered since 1994 and the progressive orientation of the school’s organization, management, teachers’ educational development and training, in addition to an inclusive curriculum development, that has enabled implementation of an inclusive education. Based on qualitative research and extensive interviews with the school’s leaders, teachers, health professional staffs, parents, and students, this article discusses and analyses the experience of Lazuardi School in implementing inclusive education. The story of Lazuardi can be used as a reference for other Islamic education providers to offer inclusive Islamic education system. Keywords: Inclusive Education, Students with Disabilities, Special Education Needs, Islamic Schools, Indonesia. Abstrak. Pendidikan inklusif mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari di bidang pendidikan, terutama di kalangan pendidik dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif mensyaratkan penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji praktik pendidikan inklusif di Lazuardi Global Islamic School. Lembaga pendidikan ini terletak di perbatasan Jawa Barat dan ibukota Jakarta dan dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama yang menawarkan pendidikan inklusif dalam lingkungan pendidikan bernuansa Islam. Paper ini diawali dengan penjelasan mengenai ikhtisar program pendidikan inklusif yang dimulai sejak 1994 dan orientasi progresif organisasi sekolah, manajemen, pengembangan dan pelatihan pendidikan guru, di samping pengembangan kurikulum inklusif, yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian kualitatif dan wawancara ekstensif dengan pimpinan sekolah, guru, staf profesional kesehatan, orang tua, dan siswa, penulis membahas dan menganalisis pengalaman Sekolah Lazuardi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kisah Lazuardi dapat dijadikan referensi bagi penyelenggara pendidikan Islam lainnya untuk menawarkan sistem pendidikan Islam inklusif. Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Siswa Penyandang Cacat, Kebutuhan Pendidikan Khusus, Sekolah Islam, Indonesia.
AMBIVALENSI KEKUASAAN PREROGATIF PRESIDEN PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI Laode Harjudin
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i1.17104

Abstract

Abstract. This study discusses the political process relating to the issue of presidential prerogative control with an emphasis on the views and interests of the actors involved in discussing the issue. This study explains two main questions, namely how the actualization of presidential prerogative powers in Indonesia's presidential system after the constitutional amendment and what is behind the ambivalence of the president's prerogative power formulation in Indonesia's presidential system after the constitutional amendment. This study finds that constitutional amendments related to the president's prerogatives show ambivalence that distorts the prerogative meaning itself and is not strict between limiting or actually expanding the president's power. This happens because of the tug-of-war between legislative and executive interests. Behind the issue of controlling the president's prerogative powers, there is the interest of legislative institutions to equalize power with the president. Instead, the executive seeks to maintain or extend the president’s prerogative power.Keywords: Prerogative Power; Presidential; Amendment of Constitutions.Abstrak. Studi ini membahas proses politik berkaitan dengan isu pengendalian prerogatif presiden dengan penekanan pada pandangan dan kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembahasan isu tersebut. Studi in menjelaskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana aktualisasi kekuasaan prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen konstitusi? (2) Apa yang melatarbelakangi ambivalensi rumusan kekuasaan prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen konstitusi? Hasil studi inii menemukan bahwa amandemen konstitusi terkait dengan prerogatif presiden menampakkan ambivalensi yang mendistorsi makna prerogatif itu sendiri dan tidak tegas antara membatasi atau justru memperluas kekuasaan presiden. Hal ini terjadi karena adanya tarik menarik antara kepentingan legislatif dan eksekutif. Di balik isu pengendalian kekuasaan prerogatif presiden, ada kepentingan institusi legislatif untuk menyetarakan kekuasaan dengan presiden. Sebaliknya, pihak eksekutif berupaya untuk mempertahankan atau mempeluas kekuasaan prerogatif presiden.Kata Kunci: Kekuasaan Prerogatif; Presidensial; Amandemen Konstitusi.
Perempuan dan Politik di Ranah Minang Deviani Deviani; Nur Iman Subono
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26018

Abstract

Abstract. In the beginning of the establishment of West Sumatra and its regencies or cities, it is never a woman elected as regional head.  Since the regional elections in 2015, three women successfully contested the major elections, deputy major, and regent.  The matrilineal system adopted by the people of West Sumatra, placing women in a central position, but cannot encourage women to be present as regional head. Through the qualitative research methods, this study tries to analyze what factors are the causes of women's insecurity as regional heads in West Sumatra.  Then, by using the theory of political recruitment and the glass ceiling, the author finds the factors that women are not elected as regional heads due to the lack of commitment of political parties in West Sumatra in empowering female legislative candidates, in most of the people of West Sumatra, the patriarchal paradigm is still deeply rooted, traditional/cultural system, track record and strong money politics during  the campaign period.Keywords: Women and minang politics, elections, matrilineal.  Abstrak. Dari awal berdirinya Sumatera Barat beserta kabupaten/kotanya, belum pernah satupun perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah dan sejak pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan pada tahun 2005 baru ada tiga orang perempuan yang berhasil ikut bertarung dalam pemilihan walikota, wakil walikota dan bupati. Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, yang menempatkan perempuan pada posisi sentral pun tidak dapat mendorong perempuan untuk hadir sebagai kepala daerah di sana. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Menggunakan teori rekrutmen politik dan glass ceiling, penulis menemukan faktor-faktor ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah karena masih kurangnya komitmen partai politik di Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam hal ini melakukan perekrutan terhadap calon-calon perempuan, di sebagian besar masyarakat Sumatera Barat paradigma patriarki masih mengakar kuat, sistem adat/budaya, track record dan masih kuatnya politik uang pada saat kampanye.Kata Kunci: Perempuan Minang dan politik, pilkada, matrilineal.
Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3) Kharisma Anissa Dewi
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.23042

Abstract

Abstract. Based on the Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark is the most climate-friendly country in the world. As a country that cares so much about the environment, Denmark provides a lot of assistance or support to other countries for environmental preservation programs, including Indonesia. The Danish Environmental Support Program (ESP) has spent a lot of money on Indonesia. However, with insignificant progress, Denmark still continued to provide assistance as far as 3 phases. The first phase was in 2005-2007, the second phase was in 2008-2012 and the last was the third phase in 2013-2018. This raises the question “What are Denmark's national interest behind providing assistance under ESP3?”. The methodology of this research is descriptive analysis using the theory of Neorealism and the concept of the National Interest. This article concludes that Denmark has 3 national interests in this regard. Namely ideological interests, economic interests and world order interests.Keywords: Environmental Support Program Phase III (ESP3), National Interest, Denmark, Indonesia. Abstrak. Berdasarkan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark merupakan Negara paling climate-friendly di dunia. Sebagai Negara yang begitu perduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau support kepada Negara lain untuk program penjagaan linkungan, termasuk Indonesia. Pada Environmental Support Programme (ESP) Denmark mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan yang tidak signifikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hingga 3 fase. Fase pertama tahun 2005-2007, fase kedua tahun 2008-2012 dan terakhir fase ketiga tahun 2013-2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Apa sebenarnya kepentingan nasional Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?”. Metodologi penelitian kali ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori Neorealisme dan Konsep Kepentingan Nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada 3 kepentingan nasional Denmark dalam hal ini. Yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional.Kata Kunci: Environmental Support Programme Phase III (ESP3), Kepentingan Nasional, Denmark, Indonesia.
MODAL SOSIAL KOMUNITAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN Arif Rofiuddin; Ida Ruwaida
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i2.19029

Abstract

Abstract: This study aims to determine the empowerment carried out by the community in increasing the economic and social capacity of former female migrant workers. The research design used was descriptive qualitative. The research instruments included interview guides, observation guidelines and documentation. The results showed that the empowerment carried out by the community in increasing economic capacity had progressed and increased compared to before. The community here has social capital in the form of a social network in the social sphere to increase economic assets for former female migrant workers. Social capital itself has the power to capitalize social relations, including values, social networks and trust to obtain economic and social benefits.Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pemberdayaan yang dilakukan komunitas dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan social para mantan buruh migran perempuan. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mengalami kemajuan dan peningkatan dibandingkan sebelumnya. Komunitas disini  memiliki modal sosial yang  berupa jaringan  social dalam lingkup social untuk  menaikan asset ekonomi bagi para mantan buruh migran perempuan. Modal social sendiri memiliki kekuatan dalam mengkapitalisasiakn relasi-relasi social, mencakup nilai-norma, jaringan social dan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan social.
Support for Family Politics and Democracy: Evidence from Indonesia Liddle, R. William; Mujani, Saiful; Irvani, Deni
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29670

Abstract

Abstract. Studies on the relationship between family politics and democracy are inconclusive. A number of studies suggest that family politics weakens democracy, and some other studies found that family politics does not matter to democracy, and some other works on the issue even reveals that family politics strenghthens democracy. This article is to report the result of a study about the relationships between family politics and democratic support and performance. Mass support for democracy is an indicator of democratic consolidation at the attitudinal level, and mass assessment of democratic performance is also crucial to the extent in which a democracy performs. In addition, this article addresses the issue how political knowledge of family politics predicts support for family politics. Lack of political knowledge among the massess in developing democracy is probably responsible for the support for family politics. This article relies on relevant data of a nation wide public opinion survey of the fourth largest electorate in the world, Indonesian voter. The findings of this study are: Indonesian voters are in general negative towards family politics; attitudes toward family politics do not matter to democratic support, but explain significantly assessment of democratic performance: negative attitude towards family politics decreases positive assessment of democratic performance. This pattern indicates a syndrome of critical citizens, i.e. political knowledge and education reject family politics which positively assesses democratic performance. Family politics does not demand a better democratic performance. Education does. Keywords: Democracy, Democratic Performance, Family Politics, Critical Citizen, Political Knowledge, Education, Indonesia. Abstrak. Studi tentang hubungan antara dinasti politik dan demokrasi sejauh ini menghasilkan kesimpulan yang belum konklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik telah melemahkan demokrasi, tapi sebagian penelitian yang lain menyebut dinasti politik tidak masalah bagi demokrasi, bahkan memperkuat demokrasi itu sendiri. Artikel ini menampilkan hasil kajian tentang hubungan antara dinasti politik dengan dukungan dan kinerja demokrasi. Dukungan publik terhadap demokrasi merupakan indikator konsolidasi demokrasi pada level sikap, dan penilaian massa terhadap kinerja demokrasi juga penting untuk menguji sejauh mana demokrasi bekerja. Selain itu, artikel ini mengangkat isu bagaimana pengetahuan politik tentang dinasti politik memprediksi dukungan terhadap politik kekeluargaan. Kurangnya pengetahuan politik warga di negara demokrasi yang sedang berkembang menjelaskan mengapa warga mendukung dinasti politik. Artikel ini menggunakan data survei opini publik nasional di negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yakni Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah: Pemilih Indonesia secara umum bersikap negatif terhadap dinasti politik. Meskipun sikap publik terhadap dinasti politik secara umum tidak berhubungan dengan dukungan terhadap demokrasi pada tataran normatif, tapi ia menjelaskan secara signifikan penilaian publik atas kinerja demokrasi: sikap negatif terhadap dinasti politik terbukti menurunkan penilaian positif atas kinerja demokrasi. Pola ini menunjukkan sindrom warga kritis, di antaranya mereka yang memiliki pengetahuan politik dan pendidikan baik— cenderung menolak dinasti politik, dan karenanya positif dalam menilai kinerja demokrasi. Dinasti politik tidak menuntut kinerja demokrasi yang lebih baik. Pendidikan justru sebaliknya. Kata Kunci: Demokrasi, Kinerja Demokrasi, Dinasti Politik, Warga Kritis, Pengetahuan Politik, Pendidikan, Indonesia.
Potensi Kerjasama Ekonomi dan Keamanan India–Afghanistan Paska Kemenangan Taliban Tahun 2021 Ida Susilowati; Muhammad Fauzi; Regga Fajar Hidayat; Thoriq Nabeel
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24956

Abstract

Abstract. The internal conflict between the Afghan government and the Taliban has been going on for a long time, and in mid-August 2021 the Taliban succeeded in taking over the Afghan government in Kabul. Various countries began to respond to the event, especially countries that have established diplomatic, economic and military cooperation with Afghanistan, including India. This article aims to analyze the potential for bilateral cooperation in the economic and security fields between India and Afghanistan, especially after the Taliban's success in occupying Kabul and announcing the Afghan government under the Taliban. Qualitative research with descriptive analytical methods is applied in this research, based on data sources obtained through literature study techniques. This research shows that India has the potential to take a policy to continue to cooperate with Afghanistan in the economic and security fields. This due to India's national interest in Afghanistan such as controlling Afghanistan's mineral resources and realizing India as a regional power in the South Asian region. Keywords: National Interest, Bilateral Cooperation, India, Afghanistan, Taliban. Abstrak. Konflik internal antara pemerintah Afganistan dan Taliban telah berlangsung sejak lama, dan di pertengahan bulan Agustus 2021 Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul. Berbagai negara mulai merespon peristiwa tersebut, terutama negara-negara yang menjalin kerjasama diplomatik, ekonomi dan militer dengan Afghanistan tidak terkecuali India. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan keamanan antara India dengan Afganistan, terutama paska keberhasilan Taliban menduduki Kabul dan mengumumkan pemerintahan Afghanistan dibawah Taliban. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis diterapkan dalam penelitian ini, berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa India berpotensi mengambil kebijakan untuk tetap bekerjasama dengan Afghanistan di bidang ekonomi dan keamanan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional India terhadap Afghanistan seperti menguasai sumber daya mineral Afganistan dan mewujudkan India sebagai regional power di kawasan Asia Selatan.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kerjasama Bilateral, India, Afghanistan, Taliban.
Islamic Populism and Political Parties: PPP Electoral Failure in the Middle of the Islamic Populism Movement in the 2019 Election Rexsy Pangestu; Rusydan Fathy
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24886

Abstract

Abstract. This study discusses the decline in the vote acquisition of Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the midst of the Islamic populism movement in the 2019 Election. As an Islamic party, this momentum should be a turning point for PPP to become a party that listens to the aspirations or interests of Muslims, as one of the task of political parties in a democratic country is as an aggregation of interests. This study uses qualitative research methods with primary data from interviews and secondary data from library studies. Based on the reading of these data, it can be seen that the failure of PPP to gain vote incentives from the Islamic populism movement in the 2019 elections is; first, the failure to create a good institutional system. This poor institutionalization is reflected in the PPP's internal conflicts. Second, there is a split in the political orientation of Indonesian Muslims in conservatism and moderatism which is clearly depicted in the 2019 election. Third, there is a change in the political orientation of the Indonesian Islamic community which places religion not as the only foothold in their political choices. People choose political parties not based on who is the most Islamic, pious, or representing the aspirations of Muslims, but based on the performance and work programs offered by the party. Keywords: PPP, Islamic Populism, 2019 Election, Party Institutionalization. Abstrak. Penelitian ini membahas perihal panurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tengah gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019. Harusnya sebagai partai Islam momentum ini adalah titik balik bagi PPP untuk bisa menjadi partai yang mendengar aspirasi atau kepentingan umat Islam, sebagaimana salah satu tugas partai politik dalam negara demokrasi yakni sebagai agregasi kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil kajian Pustaka. Berdasarkan pembacaan terhadap data-data tersebut terlihat bahwa kegagalan PPP meraih insentif suara dari gerakan populisme Islam pada Pemilu 2019 adalah; pertama, kegagalan menciptakan sistem kelembagaan yang baik. Kelembagaan yang tidak baik ini tergambar dari konflik internal PPP. Kedua, adanya keterbelahan orientasi politik umat Islam Indonesia dalam konservatisme dan moderatisme yang tergambar kuat dalam Pemilu 2019. Ketiga, adanya perubahan orientasi politik masyarakat Islam Indonesia yang menempatkan agama bukan sebagai pijakan satu-satunya dalam pilihan politiknya. Masyarakat memilih partai politik bukan berdasarkan siapa yang paling Islam, salih, atau mewakili aspirasi umat Islam, namun berdasarkan kinerja dan program kerja yang ditawarkan partai.Kata Kunci: PPP, Populisme Islam, Pemilu 2019, Pelembagaan Partai Politik.
Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard Agus Nilmada Azmi; Febri Dirgantara H
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33364

Abstract

Abstract. This study discusses the policy influencer of Australia's policy towards asylum seekers during the reign of Julia Gillard from 2010-2013. These approaches incorporate the re-implementation of the Pacific Solution, the return of asylum seekers to their countries of origin, and the Malaysia Solution, beside other policies.  This study uses the theory of policy influence system and prejudice theory in explaining the policies implemented by the government of Australia in managing with asylum seeker amid the reign of Julia Gillard and the components behind the policy-making. The analytical ranking used is the nation-state. This research is qualitative research with descriptive type. The results of this study indicate that Australia's policy towards asylum seekers under the Gillard government is influenced by three policy influencing factors, namely the bureaucracy, parties, and the public, which are full of negative prejudice against asylum seekers. Keywords: Australian Foreign Policy, Asylum Seeker, Policy Influencer.  Abstrak. Penelitian ini membahas tentang policy influencer dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard kurun waktu 2010-2013. Pendekatan ini mengikutsertakan penerapan kembali dari kebijakan Solusi Pasifik, pemulangan pencari suaka ke negara asalnya, dan Solusi Malaysia serta kebijakan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori sistem pengaruh kebijakan dan teori prasangka dalam menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka di tengah pemerintahan Julia Gillard dan komponen di balik pembuatan kebijakan. Pemeringkatan analitis yang digunakan adalah negara-bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka di bawah pemerintahan Gillard dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, yaitu birokrasi, partai, dan masyarakat, yang penuh dengan prasangka negatif terhadap pencari suaka. Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan.
ISLAMISM AND THE EMERGENCE OF ISLAMIC POPULISM THE ROLE OF DA'WAH MEDIA IN MASS MOBILIZATION ON “BELA ISLAM” ACTION: CASE STUDIES OF DAKWAH SYARIAH RADIO (RDS FM) SOLO Ari Alfiatul Rochmah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i1.17105

Abstract

Abstract: This article aims to analyze the raft of Dakwah Syariah Radio (RDS FM) as one of the radio stations of Islamic radical movement in Solo, on mobilizing for the 'Bela Islam' actions both in Solo and Jakarta from Islamic Populism perspective. Vedi Hadiz defines Islamic populism as an asymmetrical social class movement, even with class interests that may be antagonistic and different levels of using Islam as a shared identity. To that end, the populist Islamic movement becomes a fairly recent phenomenon in which various Islamic organizations even from different platforms such as FPI, HTI, and MMI can move in a momentum. This article will examine how the RDS FM in its broadcast to mobilize participation in the anti-Ahok rally by looking at the broadcast, website, social media and brochure papers. By using qualitative method, this article try to analyze the data by deep interviewing the radio’s staffs and anchor, also the radio’s broadcast on air, on line, or by website and social media. This article argues that radicalization in a macro level such as economic and political repression, can provoke radical Muslim euphoria to the local and global history of Islamist movements by using the rhetoric of religion and the enforcement of Islamic Shari'ah to fight 'the kafir', as well as opposing the leadership of Basuki T. Purnama which is non-Muslim. Through the perspective of Islamic-populism, the politial and religious actors also use the media like radia by its broadcast and social in the process of mass moilization.Keyword: Islamic Populism; Media; Islamism; radicalism; RDS FM; Solo. Abstrak.  Artikel ini bertujuan untuk menganalisis siaran Radio Dakwah Syariah (RDS FM) sebagai salah satu stasiun radio gerakan radikal Islam di Solo, dalam menggalang aksi ‘Bela Islam’ baik di Solo maupun Jakarta dari perspektif Populisme Islam. Vedi Hadiz mendefinisikan populisme Islam sebagai gerakan kelas sosial yang asimetris, bahkan dengan kepentingan kelas yang mungkin bersifat antagonis dan tingkatan yang berbeda dalam menggunakan Islam sebagai identitas bersama. Untuk itu, gerakan Islam Populis menjadi fenomena yang cukup mutakhir di mana berbagai ormas Islam bahkan dari platform yang berbeda seperti FPI, HTI, dan MMI dapat bergerak dalam suatu momentum. Artikel ini akan mengkaji bagaimana RDS FM dalam siarannya memobilisasi partisipasi dalam unjuk rasa anti-Ahok dengan melihat siaran, situs web, media sosial, dan kertas brosur. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mencoba menganalisis data dengan melakukan wawancara mendalam kepada staf dan penyiar radio, juga siaran radio di udara, online, atau melalui situs web dan media sosial. Artikel ini berpendapat bahwa radikalisasi di tingkat makro seperti represi ekonomi dan politik, dapat memancing euforia Muslim radikal terhadap sejarah lokal dan global gerakan Islam dengan menggunakan retorika agama dan penegakan syari’at Islam untuk melawan 'kafir'. , serta menentang kepemimpinan Basuki T. Purnama yang non-Muslim. Melalui perspektif populisme-Islam, para pelaku politik dan agama juga menggunakan media seperti radia dalam penyiarannya dan sosial dalam proses moilisasi massa.Kata Kunci: Populisme Islam; Media; Islamisasi; Radikalisme; RDS FM; Solo.

Page 2 of 12 | Total Record : 115

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue JISI: Vol. 6, No. 1 (2025) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024) JISI: Vol. 5, No. 1 (2024) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020) More Issue