Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosio Konsepsia Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Transformative JURNAL KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN SOSIAL Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi CALGOVS (LOCAL POLITIC AND GOVERNMENT ISSUES) Journal Publicuho JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Indonesian Journal of Community Services Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Harjudin, La Ode
Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Halu Oleo
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
‘MUSIM SEMI’ DINASTI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI SULAWESI TENGGARA Harjudin, La Ode; Zuada, La Husen
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik?keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan. Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite. Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama,  pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
DILEMA PENANGANAN COVID-19: ANTARA LEGITIMASI PEMERINTAH DAN KEPATUHAN MASYARAKAT Harjudin, Laode ode
Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial Vol 1, No 1 (2020): Edisi Mei 2020
Publisher : Laboratorium Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPersoalan utama dalam upaya penanganan wabah Covid-19 adalah pemerintah kesulitan memperoleh kepatuhan masyarakat untuk mentaati kebijakannya sesuai protokol kesehatan. Berbagai kebijakan ataupun himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Studi ini menggunakan konsep legitimasi untuk memahami  ketidakpatuhan masyarakat dalam upaya penanganan wabah Covid-19. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelurusan kepustakaan dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bawha dalam penanganan Covid-19 pemerintah mengalami krisis legitimasi, sehingga pememerintah mendapatkan tentangan (resistensi), dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, peraturan dan keputusannya akan meluap. Hal terjadi karena pencintraan politik berlebihan yang hanya melahirkan demokrasi semu tanpa fondasi politik yang kuat. Pemerintah seperti ini sulit mengharapkan kepatuhan masyarakat dalam situasi krisis. Kata Kunci: pandemi global, krisis legitimasi, politik pencitraan Abstract The main problem in the efforts to deal with the Covid-19 outbreak was that the government had difficulty obtaining community compliance to comply with its policies according to health protocols. Various policies or government appeals on health protocols appear to be ignored or not obeyed by the public. This study uses the concept of legitimacy to understand community non-compliance in efforts to deal with the Covid-19 outbreak. The method used in this study is searching literature and documentation. The results of the study showed that in handling Covid-19 the government experienced a crisis of legitimacy, so that the government received opposition (resistance), and public confidence in the laws, regulations and decisions would overflow. This happened because of excessive political intelligence which only gave birth to pseudo democracy without a strong political foundation. Such a government is difficult to expect community compliance in a crisis situation. Keywords: global pandemic, crisis of legitimacy, imaging politics
Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Tuwu, Darmin; Laksmono, Bambang Shergi; Huraerah, Abu; Harjudin, Laode
Sosio Konsepsia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/ska.v10i2.2158

Abstract

Wabah virus Corona merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan massif, tidak hanya menyasar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Artikel memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini konsen pada dinamika yang terjadi dalam masyarakat pasca kebijakan terkait COVID-19 diimplementasi. Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan analisis konten publikasi media online. Fokus kajian ialah kebijakan pemerintah, respon masyarakat, dan kejadian yang mengikutinya setelah kebijakan diimplementasi dalam periode Maret sampai Agustus 2020 di Kota Kendari. Hasil studi menunjukkan bahwa pasca kebijakan pencegahan penularan COVID-19 diimplementasi muncul dinamika dan kegaduhan dalam masyarakat. Kegaduhan, kepanikan, dan stress tersebut dipicu oleh 3 hal yaitu pertama, instruksi Walikota Kendari yang melarang warga Kota Kendari beraktivitas di luar rumah selama 3 hari secara berturut-turut tanpa jaminan sosial yang jelas; kedua, isu kedatangan Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok, dan ketiga, pasien diduga terinfeksi Corona kabur dari ruang isolasi rumah sakit.  Respon masyarakat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah beragam, mulai dari ketidak-patuhan, melanggar aturan protokol kesehatan, hingga timbul kecemasan dan kegaduhan dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, kebijakan pemerintah mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.
PELATIHAN MANAJEMEN KOMUNIKASI APARAT KELURAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KEL. KAMBU, KEC. KAMBU KOTA KENDARI Iba, La; Harjudin, La Ode; Darpin, Darpin; Jumaidin, La Ode; Saidin, Saidin
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.521 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14827

Abstract

Permasahan Negara atau dunia saat ini mewabahnya Covid-19 atau virus corona yang membuat pemerintah dalam mengambil tindakan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah kurang bersinergi yang mengakibatkan carut marutnnya dan minimnya manajemen sehingga tidak terkelola dengan baik ini sebabkan oleh manajemen komunikasi yang kurang sehat sehingga masyarakat menerimah informasi yang tidak sempurna (Hoaks), public di buat gelisah dan reaktif. Media sebagai alat informasi masyarakat dalam mengisi ruang dan waktu serta mengarahkan pikiran, perasaan termasuk aktivitas khalayak, media selalu akan menempatkan posisinya sebagai rujukan, acuan dan petunjuk dalam membentuk persepsi, orientasi dan aksi dalam dunia nyata. Rendahnya pengetahuan aparat kelurahan dalam hal manajemen Komunikasi dan alat peraga komunikasi dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang membuat masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang bahaya Covid-19 dapat kita saksikan bahwa masi banyak masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah sebagaimana protokol dalam pencegahan covid-19 atau virus Corona. 
MENGGUGAT PENUNJUKKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH TANPA PEMILIHAN:: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat Laode Harjudin; La Tarifu; Harnina Ridwan; La Ode Muhammad Elwan
Journal Publicuho Vol. 5 No. 4 (2022): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.947 KB) | DOI: 10.35817/publicuho.v5i4.73

Abstract

This study explains the question of what are the implications of appointing acting regional heads for the principles of democracy in Indonesia? To explain this problem, the study uses the theory of popular sovereignty as one of the main principles in democracy. This research uses the method used in writing this study is library research which contains ideas and concepts that are substantial with research problems. The results of the study show that the appointment of acting Regional Heads returns the centralization of power to the central government by ignoring the principle of popular sovereignty as the essence of democracy. Concretely, the appointment of acting Regional Heads raises three forms of setbacks in democracy, namely, the return to centralization of power in the hands of the central government, the erosion of people's participation, the justification for abolishing regional elections, and the decline of the essence of people's sovereignty. This appointment mechanism certainly provides political advantages for the government and its supporters for the benefit of 2024, both in elections and regional elections. This condition increasingly provides an opportunity for the central government to control the process of implementing the 2024 elections and local elections.
Transformation of the political struggle model at the village level due to the fight for village fund resources: A case study of village head elections before and after the enactment of UU Desa Number 6 of 2014 Jafar Ahmad; Heri Herdiawanto; Laode Harjudin
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 36 No. 1 (2023): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mkp.V36I12023.141-155

Abstract

This study captures how the Village Law (UU) Number 6 of 2014 has radically changed political behavior at the village level. The political dynamics involved several former DPRD members, former KPU members, and local businessmen in the succession arena for the Village Head Election (Pilkades), in which conditions were rarely encountered in previous times. This study analyzed how changes occurred as they were triggered by the struggle for resources due to the allocation of village funds (DD). This study uses qualitative research methods. Data were collected through interviews with actors who contested in village elections, documentation, and literature studies. The results of this study show how changes in political behavior at the village level only occur after the Village Law is enacted. This study concludes that the Village Law number 6 of 2014 has shifted the political behavior of rural communities as evidenced by the massive circulation of money politics which has led to tense political battles. This study also concludes that the Village Law entices political actors and local businessmen to participate in the contest to seize the power of the village head.
PERAN RUMAH PINTAR PEMILU KPU BOMBANA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN BOMBANA Waldi Jiranda; La Ode Harjudin; La Bilu
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 02 (2021)
Publisher : Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.254 KB) | DOI: 10.52423/calgovs.v2i02.23177

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana oleh Waldi Jiranda (C1E117100) dibawah bimbingan Bapak Dr. La Ode Harjudin, S.Pd., M.Si sebagai pembimbing I dan La Bilu, S.PD., M.Si. sebagai pembimbing II. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bombana. Dengan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. P enentuan informan dengan menggunakan Teknik Purposive atau Teknik mengumpulkan Informan dengan sengaja, Informan yang di pilih yaitu ada 2 orang diantaranya Anggota KPU Bombana Divisi Sosialisasi PP PARMAS dan SDM Kassubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Bombana.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bombana dengan Melakukan Sosialisasi Politik atau pendidikan Pemilih dengan cara melakukan turun langusung ke lingkungan masyarakat serta melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Bombana.Kata Kunci: Peran Rumah Pintar Pemilu, Partisipasi Pemilih.
AMBIVALENSI KEKUASAAN PREROGATIF PRESIDEN PASCA AMANDEMEN KONSTITUSI Laode Harjudin
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i1.17104

Abstract

Abstract. This study discusses the political process relating to the issue of presidential prerogative control with an emphasis on the views and interests of the actors involved in discussing the issue. This study explains two main questions, namely how the actualization of presidential prerogative powers in Indonesia's presidential system after the constitutional amendment and what is behind the ambivalence of the president's prerogative power formulation in Indonesia's presidential system after the constitutional amendment. This study finds that constitutional amendments related to the president's prerogatives show ambivalence that distorts the prerogative meaning itself and is not strict between limiting or actually expanding the president's power. This happens because of the tug-of-war between legislative and executive interests. Behind the issue of controlling the president's prerogative powers, there is the interest of legislative institutions to equalize power with the president. Instead, the executive seeks to maintain or extend the president’s prerogative power.Keywords: Prerogative Power; Presidential; Amendment of Constitutions.Abstrak. Studi ini membahas proses politik berkaitan dengan isu pengendalian prerogatif presiden dengan penekanan pada pandangan dan kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembahasan isu tersebut. Studi in menjelaskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana aktualisasi kekuasaan prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen konstitusi? (2) Apa yang melatarbelakangi ambivalensi rumusan kekuasaan prerogatif presiden dalam sistem presidensial Indonesia pasca amandemen konstitusi? Hasil studi inii menemukan bahwa amandemen konstitusi terkait dengan prerogatif presiden menampakkan ambivalensi yang mendistorsi makna prerogatif itu sendiri dan tidak tegas antara membatasi atau justru memperluas kekuasaan presiden. Hal ini terjadi karena adanya tarik menarik antara kepentingan legislatif dan eksekutif. Di balik isu pengendalian kekuasaan prerogatif presiden, ada kepentingan institusi legislatif untuk menyetarakan kekuasaan dengan presiden. Sebaliknya, pihak eksekutif berupaya untuk mempertahankan atau mempeluas kekuasaan prerogatif presiden.Kata Kunci: Kekuasaan Prerogatif; Presidensial; Amandemen Konstitusi.
IMPLEMENTASI HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT: ANALISIS PERILAKU MEMILIH DI DESA ADAT HUKAEA LAEA Nuryaqin; La Ode Harjudin; Asriani
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v1i1.3

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat adat pada pemilihan legislatif 2019 di Desa adat Hukaea Laea. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan internet. Analisis data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perilaku Pemilih, yang lebih fokus pada dua pendekatan yakni; pendekatan Kolombia (pendekatan voting dari paham sosiologis) dan pendekatan Michigan (pendekatan voting dari paham psikologis). Pengakuan secara politik dan hukum bagi masyarakat adat sudah merupakan hak yang seharusnya mereka dapatkan, tidak hanya berupa simbol-simbol dalam bentuk pengakuan tertulis semata, melainkan secara nyata berupa implementasi dalam kehidupan bernegara. Ada dua aliran yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat, yaitu aliran Kolombia (pendekatan voting dari mazhab sosiologis) dan aliran Michighan (pendekatan voting dari mazhab psikologis).
ANOMALI DEMOKRASI INDONESIA: Kontroversi Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 Laode Harjudin; La Husein Zuada; Muhammad Ishak Syahadat
Journal Publicuho Vol. 6 No. 4 (2023): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i4.340

Abstract

This study discusses the implementation of regional head elections in Indonesia which took place during the Covid-19 pandemic. The study focuses on explaining the high level of voter turnout when Covid-19 hit Indonesia in 2020 which exceeded the turnout rate in normal situations and contrary to the trend of declining global voter turnout. This research uses descriptive qualitative methods with secondary data obtained from official government institutions (especially the election commission and Ministry of Health), mass media both newspapers and other social media, as well as the results of research conducted by other researchers. The results showed that the high level of voter turnout during the Covid-19 pandemic was an anomaly of democracy in the midst of activity restrictions and the trend of declining global voter turnout. The high voter turnout during the Covid-19 pandemic was inversely proportional to the economic downturn and public confidence in government. This study found that the main factor for increasing voter turnout during the Covid-19 pandemic was the massive mobilization of social assistance funds from the government. Theoretically, this is a synthesis of the mobilization model and the general incentives model of participation in a pragmatic context.
Co-Authors Aliah Maharani Tenar Asriani Damsid Darpin, Darpin Dasmin Faturachman Alputra Sudirman Fera Tri Susilawaty Gaddis Pertiwi Harnina Ridwan Heri Herdiawanto Jafar Ahmad Joko Jumaidin, Laode La Bilu La Husen Zuada, La Husen La Iba, La La Ode Efrianto La Ode Muhammad Elwan La Tarifu Laksmono, Bambang Shergi Lusianai Wa Ode M. Ishak Syahadat Muhammad Ishak Syahadat Muhammad Yusuf Nuryaqin R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Rahman Ramalan La Ode Ratna Supiyah, Ratna saidin, saidin Sarpin Sulsalman Moita, Sulsalman Tuwu, Darmin Waldi Jiranda