Garuda - Garba Rujukan Digital

The Policy Formation Process of Inclusivity PEKKA Foundation with Australian DFAT Jihan, Nur; Yudono, Raden Maisa
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.41723

Abstract. This research discusses the inclusion policy formulation process conducted by Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Foundation and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). This research background is the social and economic vulnerability experienced by female-headed households in Indonesia. This research examines multi-stakeholder collaboration and the process of formulating inclusive policies in Indonesia. The research method is descriptive qualitative, with interview techniques and non-participant observation. The results show that policy-making involves five stages: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy evaluation. At each stage, both PEKKA and DFAT play their respective roles through collaboration using the multi-stakeholder partnership (MSP) approach, resulting in empowerment programs such as the Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK PEKKA) and the Paradigta Academy, which have increased access to basic services and political participation of the female-headed family. Keywords: Policy; female- headed family; PEKKA; DFAT; MSP Abstrak. Penelitian ini membahas proses perumusan mengenai kebijakan inklusivitas yang dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama dengan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Latar belakang penelitian ini adalah isu kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan kepala keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kolaborasi multi-stakeholder serta proses perumusan kebijakan inklusivitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara dan observasi non-partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan melibatkan lima tahap, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam setiap tahap, baik PEKKA maupun DFAT memainkan perannya masing-masing melalui kolaborasi menggunakan pendekatan multi-stakeholder partnership (MSP) yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA dan Akademi Paradigta yang berhasil meningkatkan akses layanan dasar dan partisipasi politik perempuan kepala keluarga. Kata Kunci: Kebijakan; perempuan kepala keluarga; PEKKA; DFAT; MSP

The Phenomenon of Early Marriage in the Seginim Sub-District South Bengkulu District Yuanta, Tia; Nopianti, Heni; Widiyarti, Diyas
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.42331

Abstract. Early marriage is a marriage event conducted by a man and a woman under the minimum age of marriage. As happened in Seginim Subdistrict, South Bengkulu Regency, the number of early marriages that occur is relatively high. This research uses a qualitative approach, described descriptively. The techniques used to collect data are non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation studies. The data analysis technique used in this research is the Miles and Huberman data analysis model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used to analyze the results of this study is Max Weber's social action theory. This study found several findings, namely that early marriage was caused by marriage by accident and not wanting to go to school, lack of knowledge about marriage from both adolescents and parents of adolescents who entered into early marriage, especially regarding the provisions of the minimum age of marriage and the attitude of parents of adolescents who entered into early marriage who were not too strict with their children, especially for their children who only married because they were tired of school. So, it can be concluded that the low knowledge of adolescents regarding the essence and provisions of the minimum age of marriage. Keywords: Early marriage, Phenomena, Seginim, South Bengkulu, Teenagers. Abstrak. Perkawinan dini adalah peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih di bawah usia perkawinan minimal. Seperti yang terjadi di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, jumlah perkawinan dini yang terjadi relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi non-partisipan, wawancara semi-struktural, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini menemukan beberapa temuan, yaitu bahwa perkawinan dini disebabkan oleh perkawinan yang terjadi secara tidak sengaja dan tidak ingin melanjutkan sekolah, kurangnya pengetahuan tentang perkawinan baik dari remaja maupun orang tua remaja yang melakukan perkawinan dini, khususnya terkait ketentuan usia perkawinan minimal dan sikap orang tua remaja yang melakukan perkawinan dini yang tidak terlalu tegas terhadap anak-anak mereka, terutama untuk anak-anak mereka yang hanya menikah karena merasa lelah dengan sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan remaja mengenai esensi dan ketentuan usia perkawinan minimal. Kata Kunci: Perkawinan dini, Fenomena, Seginim, Bengkulu Selatan, Remaja.

Kaesang's Coat-Tail Effect: Influence and Implications for PSI's Political Branding in the 2024 Election Siregar, Kristian Hamonangan; Rahmawati, Restu
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.43589

Abstract. In the Indonesian political system, the coat-tail effect phenomenon is often utilized by political parties to increase electability through popular public figures. The coat-tail effect refers to a situation where the popularity of a figure can have a positive impact on vote support for other parties or candidates affiliated with them. One example of the implementation of this strategy is the appointment of Kaesang Pangarep, President Joko Widodo's youngest son, as Chairman of the Indonesian Solidarity Party (PSI) ahead of the 2024 elections. With his popularity as a young figure and his closeness to the president, Kaesang was expected to boost PSI's votes to reach the 4% parliamentary threshold. This study aims to analyze the influence and implications of Kaesang Pangarep's Coat-tail effect in increasing the votes of the Indonesian Solidarity Party (PSI) in the 2024 Election using a political branding approach. The research method used is qualitative and non-participant observation. The results showed that despite Kaesang's high popularity as a public figure, his involvement did not succeed in pushing PSI over the 4% parliamentary threshold, with votes only reaching 2.8%. Some of the main factors that led to this failure include the weak institutionalization of PSI's ideology, delays in campaign strategy, and the negative sentiment towards dynastic politics attached to Kaesang's figure. The research also found that Kaesang's presence managed to increase public attention, especially among young voters. This finding confirms that the popularity of public figures must be balanced with a structured political branding strategy and strong party ideological values to create a significant electoral impact. Keywords: Coat-tail effect, Political branding, Indonesian Solidarity Party (PSI), Election 2024. Abstrak. Dalam sistem politik Indonesia, fenomena coat-tail effect sering dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk meningkatkan elektabilitas melalui tokoh-tokoh publik yang populer. Coat-tail effect mengacu pada situasi di mana popularitas seorang figur dapat membawa dampak positif terhadap dukungan suara bagi partai atau kandidat lain yang berafiliasi dengannya. Salah satu contoh penerapan strategi ini adalah pengangkatan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu 2024. Dengan popularitasnya sebagai figur muda dan kedekatannya dengan presiden, Kaesang diharapkan dapat mendongkrak suara PSI agar mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan implikasi Coat-tail effect Kaesang Pangarep dalam meningkatkan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 dengan menggunakan pendekatan political branding. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan observasi non-partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kaesang memiliki popularitas tinggi sebagai figur publik, keterlibatannya tidak berhasil mendorong PSI melewati ambang batas parlemen sebesar 4%, dengan perolehan suara hanya mencapai 2,8%. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan ini meliputi lemahnya pelembagaan ideologi PSI, keterlambatan dalam strategi kampanye, dan sentimen negatif terhadap politik dinasti yang melekat pada sosok Kaesang. penelitian juga menemukan bahwa kehadiran Kaesang berhasil meningkatkan perhatian publik, terutama dari kalangan pemilih muda. Temuan ini menegaskan bahwa popularitas figur publik harus diimbangi dengan strategi branding politik yang terstruktur dan nilai ideologis partai yang kuat untuk menciptakan dampak elektoral yang signifikan. Kata Kunci: Coat-tail effect, Political Branding, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Pemilu 2024.

Political Public Sphere and Mass Media: Critical Perspective Fahrudin, Dedi; Rosyidin, Iding; Hosen, Nadirsyah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.43601

Abstract. This paper aims to explain how political public sphere occurs in Republika media. Mass media as a public sphere ideally provides space for audiences to get balanced information and news related to developing political issues. Not being an apartus of power or entrepreneurs, but bridging public interests. This study uses qualitative research with a critical paradigm. The findings of this study are that Republika provides political public sphere for various political party backgrounds, news for Islamic and nationalist based parties are given the same space. Mass media as a public sphere is often used by rulers and businessmen for their political interests. Journalists as professional journalists can interact directly with politicians, with the limitation of not being allowed to led to the political publicity of the former owner of the Mahaka Group who became Minister of BUMN of the Republic of Indonesia. Keywords: Mass Media, Republika, Public Sphere, Politics. Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ruang publik politik yang terjadi di media Republika. Media massa sebagai ruang publik idealnya memberikan ruang bagi khalayak untuk mendapatkan informasi dan berita yang seimbang terkait isu-isu politik yang berkembang. Tidak menjadi apartus kekuasaan maupun pengusaha, namun menjembatani kepentingan-kepentingan publik. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Temuan penelitian ini Republika memberikan ruang publik politik bagi berbagai latar belakang partai politik pemberitaan untuk partai berbasis islam maupun nasionalis diberikan ruang yang sama. Media massa sebagai ruang publik kerap digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk kepentingan politik mereka. Wartawan sebagai jurnalis profesional dapat berinteraksi langsung dengan politisi, dengan batasan tidak boleh masuk dalam struktur partai. Disisi lain ditemukan adanya pemberitaan yang mengarah kepada publisitas politik mantan pemilik Mahaka Grup yang menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Kata Kunci: Media Masa, Republika, Ruang Publik, Politik.

Dynamics of Culture and Media Power: Analysis of Misogyny in Online News in Indonesia Susanti, Vinita; Rosyidah, Ida; Sahetapy, Elfina Lebrine
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.43702

Abstract. This article examines the phenomenon of media misogyny occurring in the context of online news in Indonesia. A survey indicates that Indonesian society tends to choose online news as the primary source of information, allowing people to easily contribute to and consume various information. Nevertheless, news media has significant freedom to produce news without strict limitations. The consequence is the potential for the public to become victims of crimes when they are portrayed as subjects in reporting, particularly in relation to the phenomenon of media misogyny. The focus of this research is to explain how media misogyny is manifested in online reporting using a qualitative approach, involving interviews with journalists and editors, as well as an analysis of the resulting news. The theory used in this analysis is Radical Feminism. The research findings show violations of the Journalistic Code of Ethics, gender inequality manifested in the lack of women's participation in the online news production process, and the impact on the production of news that is gender-biased and misogynistic. Keywords: Radical Feminism, Media Misogyny, Gender Inequality, Media Power, Patriarchal Culture. Abstrak. Artikel ini mengkaji fenomena misogini media yang terjadi dalam konteks berita online di Indonesia. Sebuah survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung memilih berita online sebagai sumber informasi utama, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berkontribusi dan mengonsumsi berbagai informasi. Meski demikian, media berita mempunyai kebebasan yang signifikan untuk menghasilkan berita tanpa batasan yang ketat. Konsekuensinya adalah masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan jika mereka dijadikan sebagai subjek pemberitaan, khususnya terkait dengan fenomena misogini media. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana misogini media diwujudkan dalam pemberitaan online dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan jurnalis dan redaksi, serta analisis terhadap berita yang dihasilkan. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah Feminisme Radikal. Temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, ketidaksetaraan gender yang diwujudkan dalam kurangnya partisipasi perempuan dalam proses produksi berita online, dan dampaknya terhadap produksi berita yang bias gender dan misoginis. Kata Kunci: Feminisme Radikal, Misogini Media, Ketimpangan Gender, Kekuatan Media, Budaya Patriarki.

Constructing the Meaning of Party Ideology for Women Politicians of the Prosperous Justice Party (PKS) Evie Ariadne Shinta Dewi; Vera Wijayanti Sutjipto; Suwandi Sumartias; Hanny Hafiar
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 7, No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v7i1.41366

The meaning of ideology within a political party is related to the way politicians understand their party's ideology. Therefore, all politicians, including female politicians, have their own meaning construction according to their understanding. This study aims to find out the meaning of party ideology constructed by PKS female politicians. Constructivism is the paradigm used in this research with phenomenological methods. The sources of this research are 14 PKS female politicians who are currently legislative members at the national, provincial, city or district level for the service period 2019 to 2024. The results of this study indicate that there are two meanings of political party ideology built by PKS women politicians, namely religious meaning and humanistic meaning. The first meaning is the religious meaning, which consists of adhering to Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a and Bayan and Da'wah Tarbiyah. The second meaning is the humanistic meaning, which is having good morals, making political life a part of everyday life, showing justice and welfare, having a sense of happiness, as well as walidatul umat and strengthening the Ummah.

Integrity of Election Organizers at the Crossroads: An Indonesian Case (2017–2022) Muh Afit Khomsani
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i2.42174

Abstract. Professional election organizers play an essential role in realizing elections with integrity. It refers to capable, insightful, fair, transparent, accountable, and independent election bodies. However, the organizers in Indonesia are entangled with classic problems, ranging from ethical and administrative to criminal violations. Such complications lie in the biased selection process, political interventions, inter-agency relations, and other personal characteristics. This qualitative research analyzes the verdicts of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) to examine the dynamics of election organizers and elections in Indonesia. Primary data in this study are verdicts by DKPP for 2017-2022, and the secondary ones are journal articles, scientific research, reports, and mass media publications. Data are collected and analyzed based on actor relations, regions, violation cases, and final decisions. Research findings reveal that dominant factors affect the emergence of ethical abuses by election organizers. Moreover, the research conclusion suggests enforcing moral codes for election organizers and gaps to study this topic further. Keywords: Ethics, Integrity, Election Organizers, Indonesia. Abstrak. Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang berkompeten dan profesional memainkan peran penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal tersebut merujuk pada penyelenggara pemilu yang cakap, berwawasan, jujur, transparan, akuntabel, mandiri, dan independen. Tetapi, dalam faktanya penyelenggara pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan klasik, mulai dari pelanggaran etik, administrasi, sampai dengan pidana. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti permasalahan pada proses seleksi, intervensi politik, hubungan antarlembaga, dan faktor privat lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk melihat dinamika penyelenggara pemilu dan kaitannya dengan integritas pemilu di Indonesia. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan DKPP tahun 2017-2022, sedangkan data sekunder adalah artikel, riset ilmiah, laporan penelitian, dan pemberitaan media massa. Data dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan variasi aktor, pokok aduan pelanggaran, dan putusan akhir. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor dominan yang mengakibatkan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Kesimpulan dalam riset ini memberikan rekomendasi untuk penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, dan celah untuk kajian selanjutnya tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Kata Kunci: Etika, Integritas, Indonesia, Penyelenggara Pemilu.

Rational Adjudication in Diverse Society: Integrating Raz’s Philosophyof Authority in Indonesian Constitutional Justice Artha Debora Silalahi; Rizal Mustansyir; Sindung Tjahyadi
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i2.43900

Abstract. Constitutional courts in Indonesia play a crucial role in interpreting the Constitution and safeguarding democratic principles within a pluralistic society. Joseph Raz’s philosophy of authority can strengthen this judicial practice by emphasizing rational, ethical, and public-oriented adjudication. According to Raz, legitimate authority must prioritize public welfare and align with societal values, offering a relevant framework for constitutional interpretation. In the Indonesian context, where constitutional decisions significantly impact a diverse society, Raz’s thought assists judges in navigating complex social and cultural dynamics with a reasoned and ethical approach. This philosophy is particularly relevant in addressing conflicts between legal texts and religious or cultural norms, while supporting purposive and inclusive legal interpretation. Raz’s principles advocate for a holistic approach that combines textual analysis with ethical considerations, enabling judges to formulate decisions that uphold justice and democracy. By adopting this framework, constitutional courts can become more responsive to societal needs, strengthen democratic governance, and produce decisions that address contemporary issues in Indonesia. This approach ensures judicial independence while fostering equitable and context-sensitive rulings that align with the country’s constitutional mandate and the pluralistic nature of its society. Keywords: Joseph Raz, Philosophy of Authority, Constitutional Court, Rational Adjudication, Moral Consideration. Abstrak. Peradilan konstitusional di Indonesia memainkan peran penting dalam menafsirkan Konstitusi dan menjaga prinsip demokrasi dalam masyarakat pluralistik. Filosofi otoritas Joseph Raz dapat memperkuat praktik peradilan ini melalui penekanan pada ajudikasi yang rasional, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Raz, otoritas yang sah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai sosial, sehingga menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk interpretasi konstitusional. Dalam konteks Indonesia, di mana keputusan konstitusional berdampak luas pada masyarakat yang beragam, pemikiran Raz membantu hakim menghadapi kompleksitas sosial dan budaya dengan pendekatan berbasis alasan dan etika. Filosofi ini relevan untuk mengatasi benturan antara teks hukum dengan norma agama dan budaya, serta mendukung interpretasi hukum yang purposif dan inklusif. Prinsip Raz mendorong pendekatan holistik yang menggabungkan analisis tekstual dan pertimbangan etis, memungkinkan hakim untuk merumuskan keputusan yang mendukung keadilan dan demokrasi. Dengan mengadopsi kerangka ini, peradilan konstitusional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola demokratis, dan menghasilkan keputusan yang relevan dengan isu-isu kontemporer di Indonesia. Kata Kunci: Joseph Raz, Filsafat Otoritas, Peradilan Konstitusional, Ajudikasi Rasional, Pertimbangan Moral

Implications of Specified Skilled Workers Visa on Japan’s Health Sector Labor Market Equilibrium Fitri Adi Setyorini; RR. Zahroh Hayati Azizah
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 7, No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v7i1.44172

The Japanese government introduced the specified skilled worker visa in response to the increasing labor crisis, especially in the health sector. This study uses a quantitative approach to analyze the implications of implementing the specified skilled worker's visa on the labor market balance in the Japanese health sector. The data for this study consists of secondary data obtained from official government reports, scientific publications, and statistics of foreign workers working in the health sector. The data collection technique uses document analysis of these sources. The analytical methods used include descriptive statistical analysis to describe labor trends and inferential analysis to test the hypothesis of the impact of the specified skilled worker's policy on the labor market balance. The results show that the specified skilled worker's visa has successfully reduced the health sector's labor shortage. Still, it also poses new challenges, such as the need for further training and cultural adaptation. In addition, this study shows that although the specified skilled worker's visa provides a short-term solution to the labor crisis, the program's sustainability requires more comprehensive supporting policies. This study contributes to the existing literature by highlighting the importance of integrating foreign workers through continuous training policies and cultural adaptation programs to ensure long-term productivity and labor market balance in the Japanese health sector.

John Locke’s Conception of the Social Contract and Its Relations to the Term Limits in Governance Mohammad Fajar Pramono; Mohamad Latief; Randa Jaelani
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i2.44452

Abstract. In political discourse, many theories have emerged regarding the idealization of government, state, and leadership. However, existing theories have not fully succeeded in realizing an ideal government, state, or leader. In fact, some theories tend to emphasize the absolutism of power that leads to authoritarian leaders. This study will analyze John Locke's version of the social contract theory and relate it to the issue of the periodization of the leadership term in a government. The method used is a literature study with a correlation analysis approach. The results of the study show that the social contract theory in John Locke's thinking has a close relationship with the existence of the periodization of the term of office or leadership in government. If this periodization does not apply, it will give rise to a tendency to commit corrupt acts on the mandate held. There are several important points to consider in re-examining the dynamics and processes of leadership in government; 1) upholding the sovereignty of the people; 2) the need for regeneration of the leadership relay; 3) anticipation of abuse of power; and 4) the need to guarantee the prosperity and welfare of citizens. Keywords: John Locke, Social Contract, Term Limits, Governance. Abstrak. Dalam diskursus politik, banyak teori yang muncul mengenai idealisasi pemerintahan, negara, dan kepemimpinan. Namun, teori-teori yang ada belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pemerintahan, negara, atau pemimpin yang ideal. Bahkan, beberapa teori cenderung menekankan pada absolutisme kekuasaan yang berujung pada pemimpin yang otoriter. Penelitian ini akan menganalisis teori kontrak sosial versi John Locke dan mengaitkannya dengan isu periodisasi masa kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kontrak sosial dalam pemikiran John Locke memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya periodisasi masa jabatan atau kepemimpinan dalam pemerintahan. Jika periodisasi ini tidak berlaku, maka akan menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindakan koruptif atas amanah yang diemban. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam menelaah kembali dinamika dan proses kepemimpinan dalam pemerintahan, yaitu: 1) menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; 2) perlunya regenerasi estafet kepemimpinan; 3) antisipasi penyalahgunaan kekuasaan; dan 4) perlunya menjamin kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Kata Kunci: John Locke, Social Contract, Periodesasi Jabatan, Pemerintahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Syauqi

Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone
+6285117171987

Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Syauqi

Contact Email ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone +6285117171987

Journal Mail Official jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Syauqi

Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone
+6285117171987

Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA