cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kacung Marijan
Contact Email
polindo@journal.unair.ac.id
Phone
+6285645474141
Journal Mail Official
polindo@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 23032073     EISSN : 28082710     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jpi.v7i2.31126
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics - IJP) is a peer-reviewed journal that specifically covers areas of research in Democracy, Governance, Political Thought, Contemporary Politics, Ethics, and Discourse on Justice. Articles that discuss the theoretical aspects of Political Philosophy, Theories of Democracy, Governance, Ethics and Discourse on Justice are welcome, as well as pieces that engage in the discussion of democratic governance practices, election, and contemporary national and international politics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2021)" : 6 Documents clear
DATA DAN DESA: STUDI KEGAGALAN DATA DRIVEN POLICYMAKING DALAM GDSC DI BOJONEGORO 2014-2018 Addien Paramita Devina Nugraha
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.417 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.30975

Abstract

Studi ini berusaha menjelaskan data driven policymaking (DDPM) dari perspektif berbeda melalui analisis atas kegagalan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) dalam menerapkan DDPM di Kabupaten Bojonegoro. Studi terdahulu umumnya membahas DDPM sekadar sebagai pendekatan pembuatan kebijakan yang berfokus pada teknis penggunaan data. Sementara studi ini tidak ingin berhenti pada penjelasan itu. Studi ini juga menempatkan DDPM sebagai arena beroperasinya kekuasaan. Temuan penelitian mengarah pada simpulan bahwa pada akhirnya penggunaan data dalam proses pembuatan kebijakan di institusi pemerintah tidak menentukan proses yang lebih rasional. Bagaimanapun pembuatan kebijakan adalah arena beroperasinya kekuasaan. Data tidak bisa sepenuhnya mendikte bagaimana kekuasaan beroperasi dalam pembuatan kebijakan. Sebaliknya, kekuasaan yang menentukan penggunaan data dalam pembuatan kebijakan.
MUSIK KRITIS DALAM MEMBANGUN KESADARAN TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK: STUDI KASUS MUSIKALISASI NYELENEH KARYA JASON RANTI BAGI GENERASI MUDA Farah Amalia; Haryadi Haryadi
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.142 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.30444

Abstract

Critical music has the ability to describe the socio-political reality that occur in the country. Musicians describe their concerns and ideas through lyrics found in critical music. So, musicians take advantage of the function of music as mass communication. Through critical music, the delivery of socio-political phenomena can be intertwined in a more informal and relaxed manner. Especially for the younger generation who are very close to the development of music, where Indonesia is in a demographic bonus phase. In this study, researcher attempted to explain the dynamics of critical music in Indonesia's political ecosystem and how it affects the critical awareness of the younger generation. Jason Ranti describes his anxiety through the lyrics that are eccentric but rich in meaning, relaxed but not purposeless, and critical without being patronizing. Jason Ranti's critical music can build the interest of the younger generation to be more critical of the ongoing socio-political phenomena. This study uses documentation as the main data which is supported by interviews. The result of this research is that Jason Ranti has contributed in spreading critical insights to the younger generation. By understanding the meaning of eccentric musicalization through critical hermeneutic theory, Jason Ranti describes the current social phenomenon and tries to provide alternative responses for his listeners. The younger generation becomes more caring, empathetic and interested about the socio-political phenomena that are happening. Through Jason Ranti's critical music, the younger generation can take responsive actions in responding to the socio-political phenomena that are currently happening. Critical Music, Socio-Political Conditions, Jason Ranti, Younger Generation.
EVALUASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT RENTAN MISKIN DI JAWA TIMUR Hari Fitrianto; Fahrul Muzaqqi; Ali Sahab
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.424 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.30916

Abstract

Program Jalin Matra (Jalan Lain menuju Masyarakat Sejahtera) Pemerintah Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf periode 2014-2019 cukup efektif menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana efektivitas program tersebut, kendala di lapangan, dampak implementasi kebijakan, khususnya bagi keluarga rentan miskin. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix-method). Secara kuantitatif mengambil 100 responden warga desa penerima manfaat yang tersebar di empat kabupaten sampel (Sumenep, Jember, Malang, dan Madiun) dan diperdalam dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam (thick description). Hasil penelitian ini adalah: (1) sebesar 54% responden menyatakan program PK2 berjalan baik; (2) kendala terbesar yang dihadapi dalam implementasi program adalah klasifikasi rumah tangga sasaran (RTS); (3) dampak implementasi program PK2 adalah 63% responden menyatakan pendapatannya meningkat.
THE CONCEPT OF POLARITY AND CENTRES OF POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS Nuke Faridha Wardhani
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.274 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.31126

Abstract

This paper explains the concept of polarity and centres of power where the poles are divided into three types in the international system. To be a great power, the states build and maintain their power capability in the system, and that capability is growing in every period, such as the emergence of nuclear power in the Cold War era. Furthermore, the scholars of international relations have different perceptions to determine the poles after the Cold War until this era whether the international system is unipolar or multipolar or even bipolar, as several countries are predicted to be potential great power in the forthcoming years.
POLITIK PENGUPAHAN DAN RELASI ANTARSTAKEHOLDER DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2016 Reza Putri Dewanti
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.281 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.30453

Abstract

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menimbulkan permasalahan baru dalam penetapan upah minimum di daerah. Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tampak saling bertentangan dalam menyikapi regulasi baru tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika dari proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2016 yang termanifestasikan dalam Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2015, serta relasi dari para stakeholder dalam menentukan besaran kenaikan UMK Surabaya untuk tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi secara mendalam dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan Upah Minimum Kota Surabaya untuk tahun 2016 masih diwarnai konflik kepentingan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ditandai dengan munculnya dua usulan nominatif yang berbeda. Dengan kewenangan yang dimiliki sebagai kepala daerah tingkat provinsi, Gubernur Jawa Timur memutuskan mengambil kebijakan diskresi dengan mempertimbangkan unsur kepentingan berbagai pihak meskipun secara matematis dan dari sisi regulatif menyimpang dari formula baru yang termuat dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. Relasi antarstakeholder dalam proses penetapan cenderung mengarah pada dominasi relasi antara Gubernur Jawa Timur dengan serikat pekerja. Karena keputusan penetapan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja. Sedangkan relasi pemerintah dengan pengusaha terlihat lebih dekat pada saat proses penangguhan upah
PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN PENGGUSURAN MEDOKAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA BERDASARKAN RIGHT TO THE CITY Rizka Elvira Putri; Ucu Martanto
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 7 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.875 KB) | DOI: 10.20473/jpi.v7i2.31267

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari program Pemerintah Kota Surabaya salah satunya yaitu akibat penggusuran yang berada di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program apa saja serta solusi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumaahan layak untuk masyarakat yang terkena dampak dari penggusuran. Penelitian ini menggunakan teori right to the city dari Henry Levebfre untuk menganalisa pembangunan Kota Surabaya bahwa masyarakat kota memiliki hak atas pembangunan kotanya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menganalisis serta menggambarkan suatu masalah yang ada di lapangan. Pengambilan data didapatkan menggunakan metode purposive sampling dimana penulis sudah menentukan subjek penelitian dengan berdasarkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni bagi masyarakat miskin khususnya masyarakat korban dari penggusuran, Kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi hak atas perumahan layak huni untuk masyarakat miskin Kota Surabaya, Penolakan Warga Medokan atas ganti rugi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dampak dari adanya kebijakan maupun program Pemerintah Kota Surabaya terhadap pemenuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat miskin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemenuhan hak atas perumahan layak bagi masyarakat miskin khususnya korban penggusuran Medokan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena pada saat program penggusuran terjadi masyarakat korban dari penggusuran belum ditempatkan pada tempat yang baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025) Vol. 11 No. 1 (2025) Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024) Vol. 9 No. 2 (2023) Vol. 9 No. 1 (2023) Vol. 8 No. 2 (2022) Vol. 8 No. 1 (2022) Vol. 7 No. 2 (2021) Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) More Issue