cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2020)" : 8 Documents clear
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI Kusumawardani, Anindita; Yuliani, Febri; Adianto, Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.1.p.19-24

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian adalah deskriptif explanatory research. Explanatory research yaitu untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai berada pada kategori sangat kuat. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya pemberian kompensasi finansial yang baik maka kinerja pegawai akan tetap terjaga karena para pegawai merasakan sangat dihargai oleh organisasinya. Selain itu pegawai menganggap organisasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada mereka dalam bekerja. Pada nilai koefisien korelasi ditemukan nilai sebesar 0,857 sehinga hal ini termasuk pada kategori sangat kuat. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel kompensasi finansial dan kinerja pegawai.
KEBIJAKAN INTERVENSI PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI Dahlan Tampubolon
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.25-32

Abstract

Tujuan studi ini mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau tahun2018 dan 2019. Objek kajian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar danPemerintah Provinsi Riau, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan DinasKesehatan. Observasi lapangan dan wawancara di dua desa di Kabupaten Rokan Hulu dan satudesa di Kabupaten Kampar yang masuk dalam lokus stunting menurut Riskesdas. Metode yangdigunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif-deskriptifyang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangandan FGD. Pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukanberbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stuntingsebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Dinas Kesehatan telah mengerjakan beberapa programdan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatantelah dimuat dalam perjanjian kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana transferkhusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dan DAK 2019. Pemerintah Provinsi Riau barumengakomodir penanganan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD Tahun 2014-2019. Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan baik melalui strategi intervensi spesifikmaupun sensitif. Koordinasi di level Provinsi belum ditemukan adanya koordinasi lintas sektorsehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.Kata kunci: kebijakan, intervensi stunting, capaian kinerja, dan perjanjian kinerja.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK SOSIAL Muhammad Dharmariza; Rahmad Hidayat; Miftah Faridl Widhagdha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.1-6

Abstract

Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional pengolahan minyak dan gas namun juga keberlanjutan perusahaan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Hasilnya, selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.
DINAMIKA KOMUNIKASI DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL Asri Dewi; Rahmad Hidayat; Miftah Faridl Widhagdha; Wahyu Purwanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.33-38

Abstract

Penelitian ini mengkaji program CSR Kampung Gambut Berdikari PT Pertamina (Persero)Refinery Unit II bidang community development dalam menangani konflik sosial. Penelitian inidilakukan pada Kelompok Tani Tunas Makmur binaan CSR Sungai Pakning yang berada diKampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, ProvinsiRiau. Kampung Jawa merupakan daerah yang terisolir dari fasilitas publik dan terpinggirkansecara sosial kemasyarakatan. Letak lingkungan kampung jawa juga memiliki resiko kebakaranlahan dan hutan yang cukup tinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpengumpulan data melalui observasi partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamikakomunikasi kelompok Tani Tunas Makmur binaan CSR PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IISungai Pakning dalam menangani konflik sosial melalui tujuh konsep kunci dalam komunikasiorganisasi Goldhaber yaitu proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan,lingkungan, dan ketidakpastian. Komunikasi kelompok tersebut didukung oleh cultural proximityantara anggota kelompok.Kata kunci: CSR, community development, konflik sosial, komunikasi organisasi, cultural proximity.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA Ardhia Mafaza; Kristina Setyowati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.7-12

Abstract

Dalam rangka mengembangkan Desa Wisata di Kawasan Borobudur, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara membentuk Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Kawasan Borobudur. Penelitian ini bertujuan untuk mengindetifikasi adanya proses collaborative governance dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative governance diantara para stakeholder dalam Program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) di Desa Borobudur Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan para stakeholder sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator kolaborasi dari De seve. Hanya saja terkait entitas administratif dalam perjanjian kerjasama hanya mengatur antara PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (PT. TWC) selaku BUMN pendamping dan sponsor, dan Pemerintah Desa Borobudur melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum menjelaskan terkait keterlibatan PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) yang sekarang selaku pengelola Program Balkondes. Sehingga boundary dan exclusivity dalam governance belum menyebutkan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.
PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS ADAT Andri Sulistyani; Rd. Siti Sofro Sidiql; Chelsy Yesicha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.39-46

Abstract

Desa wisata berbasis budaya menjadi salah satu trend pengembangan wisata kerakyatan.penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat lokal terhadap pengembangandesa wisata berbasis adat kenegerian Sentajo. Variabel diukur meliputi persepsi terhadap wisatawan,atraksi, amenitas, aksesibilitas. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui pembangunanpariwisata dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan perekonomian dengan rentangskor 80,21%—100%. akan tetapi, dalam indikator keterbukaan terhadap orang asing dan investorluar, mereka melakukan penolakan secara implisit dengan rentang skor 44,04%—79,36%. Untukitu, kajian pembangunan pariwisata dengan pendekatan etno-ekologi dan dukungan pelatihansangat disarankan sebagai tindak lanjutnya.Kata kunci: desa wisata berbasis adat, persepsi, Kenegerian Sentajo
PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PULAU Wahyudi, Rodi; Hadi, Larbiel
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.11.1.p.13-18

Abstract

Pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan dan pulau menjadi salah satu fokusutama pembangunan oleh pemerintah pusat. Pembangunan daerah tidak hanya di kawasan ibukota provinsi tetapi juga harus memperhatikan keadaan masyarakat di kawasan pulau. Tujuankajian ini adalah meneliti apa jenis program pembangunan yang paling dibutuhkan oleh masyarakatdi Kabupaten kepulauan Meranti yang terdiri dari tiga pulau besar dan berbatas langsung denganSelat Melaka. Data kajian dikumpulkan dengan menggunakan angket sebanyak 1.015 respondenyang tersebar di 9 kecamatan. Data dianalisis dengan uji deskriptif menggunakan SPSS Versi 20.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan yang paling diperlukan masyarakatdi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan (mean=1,996),peningkatan sarana dan kualitas pendidikan (mean=1,995), operasi pasar/sembako murah(mean=1,992) dan peningkatan harga hasil perkebunan;sagu, karet dan kopra (mean=1,990). Jenisprogram pembangunan yang akan dibangunkan di masyarakat bukan hanya berdasarkankeuntungan proyek bagi pihak tertentu tetapi program pembangunan yang sangat diperlukanoleh masyarakat sebagai usaha peningkatan kualitas hidup mereka.Kata kunci: program pembangunan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat pulau
SIGNIFIKANSI PERUBAHAN SIKAP PERILAKU (BEHAVIOR) DALAM PROSES KEDIKLATAN Fauzi, Ahmad
Jurnal Kebijakan Publik Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.11.1.p.47-54

Abstract

Telah banyak dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sejumlah proses kediklatan,namun outcomes yang dihasilkan belum mampu menjawab perubahan perilaku aparatur ke arahyang lebih baik. Tulisan ini menyorot perilaku aparatur setelah mengikuti diklat, belum sepenuhnyaterjadi perubahan sikap yang esensial seperti peningkatan nilai kejujuran, komitmen, dan etika.Hasil kajian menunjukkan bahwa agar penyelenggaraan diklat aparatur dapat memberi maknayang lebih baik dan efektif sebagai hasil pembelajaran, maka diperlukan (1) komitmen pimpinanuntuk taat azas dalam penyelenggaraan diklat, (2) kurikulum yang didesain harus merupakankebutuhan (need) para peserta dan bobot perubahan perilaku lebih banyak diarahkan kepadaranah afektif, dan 3) berikan reward and punishment kepada aparatur sesuai dengan perilakunya.Kata kunci: perilaku aparatur, DIklat, komitmen, reard and punishment

Page 1 of 1 | Total Record : 8