cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2023)" : 15 Documents clear
PERAN BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BPVP) DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN Rivaldhi Muhammad Alfaritdzi; Ananta Prathama
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8171

Abstract

BPVP berupaya menjadi lembaga non formal dengan melaksanakan pelatihan dalam memberikan pengetahuan dan ketrampilan kerja dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan peningkatan produktifitas kerja. Oleh karena itu, tingginya angka pengangguran perlu diatasi oleh BPVP dalam rangka meningkatkan daya saing angkatan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BPVP dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BPVP telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan berbasis online dan offline didukung dengan sumber dana APBN mampu memberikan pelatihan berbasis kompetensi dengan didukung tenaga instruktur yang berkualitas dan terverifikasi. Selain itu, BPVP bekerjasama dengan BNSP untuk validasi bahwa peserta memiliki kemampuan kompetensi dengan baik. Adapun dalam peningkatan jejaring pelatihan, BPVP memiliki program pendampingan peserta pasca pelatihan, menjalin kerjasama dengan sekolah SMK dan perusahaan swasta untuk mensosialiasikan program JMF. Terkait kesulitan para pencari tenaga kerja dan alumni peserta pelatihan dalam berwirusaha secara mandiri, BPVP hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui skema bantuan modal dengan koperasi.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM DERAJAT KESEHATAN DI PAPUA Beatus Tambaip; Alexander Phuk Tjilen
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8232

Abstract

Permasalahan utama dalam kesehatan di Papua berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang terbatas. Papua me-rupakan salah satu daerah dengan angka kekurangan gizi tertinggi di Indonesia Papua juga memiliki prevalensi penyakit menular yang tinggi, Budaya dan perilaku masyarakat Papua yang masih kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan publik pemerintah daerah dalam melihat derjat kesehatan di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian survey. Lokasi penelitian adalah di seluruh kecamatan yang dalam lingkup Kabupaten Jayapura yang terdapat Rumah Sakit, Puskesmas atau Pustu. Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahawa Kebijakan publik sangat penting dalam mengatasi masalah status gizi masyarakat (Sitasari 2022). Status gizi masyarakat adalah gambaran umum tentang tingkat kesehatan dan nutrisi suatu kelompok masyarakat Kebijakan publik yang tepat dapat membantu meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi masalah gizi buruk dan mencegah terjadinya penyakit yang berkaitan dengan gizi seperti obesitas dan diabetes. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Selain itu, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mensukseskan kebijakan publik tersebut dengan aktif berpartisipasi dan melaksanakan langkah-langkah yang direkomendasikan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 Nanda Ade Putra; Febri Yuliani; Adianto Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8204

Abstract

Kebijakan lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh pemerintah berdampak ke sektor perekonomian, banyak masyarakat yang omset usahanya menurun dan penghasilannya berkurang. Mas-yarakat yang punya fasilitas kredit di bank menjadi kesulitan membayar kewajiban angsuran kreditnya sehingga kreditnya macet. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan OJK di Bank Mandiri Kota Dumai dan apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui tahapan mereduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi data. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian evaluasi kebijakan menunjukan bahwa implementasi POJK No 11/POJK.03/2020 belum maksimal, dimana masih banyak nasabah yang tidak mau mengajukan karena lokasi nasabah yang jauh dari kantor bank dan karena adanya biaya yang timbul jika nasabah ingin mengajukan penangguhan pembayaran angsuran kredit, serta karena terbatasnya jumlah SDM sehingga prosesnya menjadi lama. 
RESISTANSI PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP CELAH HUKUM KETENAGAKERJAAN M. Ibnu Farhan; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8212

Abstract

Hubungan industrial antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online di Indonesia dirumuskan secara kontraktual sebagai kemitraan. Pendefinisian pengemudi sebagai “mitra” alih-alih “pekerja” dalam kemitraan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan hak dasar dan jaminan sosial pekerja. Ketimpangan relasi terlihat dari otoritas penuh perusahaan untuk mengatur tarif dasar, mengontrol pembagian keuntungan, hingga memutus kemitraan secara sepihak. Dalam merespons kondisi kerja eksploitatif tersebut, sejumlah pengemudi justru mempraktikkan “kemitraan ganda”, yaitu bermitra dengan lebih dari satu perusahaan secara bersamaan. Sebagai analisis politik produksi, riset ini menelaah praktik kemitraan ganda dengan menggunakan teori gamifikasi kerja yang menjelaskan bahwa pekerja dirancang untuk abai terhadap realitas kondisi kerja melalui internalisasi persepsi terhadap kerja yang menyenangkan serta memberikan nilai tambah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara terhadap pengemudi di Kota Depok, tulisan ini berargumentasi bahwa praktik kemitraan ganda merupakan upaya resistansi individualistis dari pengemudi untuk menyiasati kerentanan kerja akibat celah regulasi kemitraan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi. Rendahnya kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pengemudi dan bonus insentif yang disediakan oleh sistem kerja ojek online melalui gamifikasi menjadi alasan kuat bagi pengemudi untuk bertahan dengan profesinya. Tulisan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam mengatasi masalah kerentanan kerja pengemudi ojek online melalui harmonisasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Dimas Agustian; Marthen Patiung; Yoakim Rembu; Muhammad Nur; Samsul Ode
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8225

Abstract

Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 4 (2025) Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 3 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue