Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 3 (2023)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[SINKRONISASI KEBIJAKAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Akhmad Rifky Setya Anugrah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8310
<![CDATA[Rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Program ini merupakan inisiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait industri sawit di Indonesia. Pemerintah Daerah selaku pelaksana program nasional ini juga dituntut untuk mengejawantahkan visi misi nasional kelapa sawit berkelanjutan. RAD-KSB merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah untuk mensikronisasikan berbagai rencana strategis organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berkaitan dengan industri sawit di daerah. Program dari pemerintah daerah untuk mempromosikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pelatihan untuk petani kelapa sawit mandiri. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat local dengan industry kelapa sawit. Selain itu, ini dapat membantu mengurangi dampak negative sector kelapa sawit terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui RAD-KSB, pemerintah daerah berhadap dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi dalam sector kelapa sawit.Kata kunci:Rencana Aksi Daerah, Sawit Berkelanjutan, Kebijakan Publik, Sinkronisasi, Pemerintah Daerah]]>
<![CDATA[IMPACT OF ILLEGAL OIL MINING: WHAT SHOULD GOVERNMENT DO? ]]>
<![CDATA[Zailani Surya Marpaung]]>;
<![CDATA[Tuty Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Slamet Widodo]]>;
<![CDATA[Imelda Imelda]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8279
<![CDATA[The rampant practice of illegal oil well mining by the community in Musi Banyuasin district has caused various impacts, namely environmental impacts in the form of pollution, the impact of causing fatalities due to oil well exploration accidents, the impact of social conflict, and the impact of vulnerability and order. Due to the current unclear policy from the government to regulate the Management of Community Oil Wells, comprehensive governance is needed which includes Institutional Governance and Mapping of Oil Well Clusters, Governance of Safety Aspects, Occupational Health and Environmental Management, Governance of Strengthening the Capacity of Community Groups, Governance of the Management and Production of Community Oil Wells from upstream to downstream. To produce administrative benefits in the form of absorption of labor, calm for the community in carrying out their activities, reduced crime rates and crime rates, and profits obtained by local governments from tax revenues which can ultimately be used to realize community welfare programs.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Ayunda Nabila Mauliddia]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8258
<![CDATA[Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan tersebut, maka dibentuklah Lembaga untuk menangani kasus kekerasan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan yang digunakan adalah uji credibility (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi), uji dependability, dan uji confirmability. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal]]>
<![CDATA[MENGUKUR DAMPAK PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ]]>
<![CDATA[Ahmad Zaenal Wafik]]>;
<![CDATA[I Komang Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8234
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada rumah tangga miskin di Indonesia. Dampak atau outcome yang dilihat adalah besaran seluruh konsumsi jenis makanan dan nonmakanan rumah tangga miskin per bulan. Penelitian ini menggunakan Propensity Score Matching (PSM) untuk mengatasi permasalahan selection biased pada karakteristik yang tidak dapat diobservasi. Sumber utama data mikro yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesian Family Life Survey Gelombang 5 (IFLS-5) tahun 2014 dengan tingkat observasi level rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT di Indonesia secara umum belum memberikan dampak/pengaruh terhadap konsumsi makanan dan nonmakanan, artinya pemberian bantuan tunai tidak bersyarat ini belum mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima program sebagaimana tujuan dari program yakni meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, apabila dipilah berdasarkan jenisnya, ternyata pemberian intervensi/treatment program BLT mampu meningkatkan konsumsi beras. Hal ini mengindikasikan bahwa dana program BLT hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi utama rumah tangga miskin, yakni beras.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI ]]>
<![CDATA[Ahmad Fitri]]>;
<![CDATA[Sujianto Sujianto]]>;
<![CDATA[Hasim As'ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8283
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau mampu mengelola pengaduan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dalam penelitian ini dideskripsikan bagaimana fenomena pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan teori manajemen ataupun pengelolaan yang dikemukakan George R Terry. Pembahasan terkait hasil penelitian dilakukan setelah menganalisis berbagai data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan mempelajari berbagai dokumen terkait dengan penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan betapa pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sudah bisa dijalankan dengan baik. Namun walaupun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan pengelolaan pengaduan tersebut. Kendala yang dihadapi seperti terjadinya pandemi Covid-19, belum optimalnya kompetensi petugas pengelola dan adanya kebijakan mutasi di lingkungan petugas pengelola pengaduan. Berbagai kendala yang dialami mengakibat pengelolaan pengaduan tidak bisa berjalan optimal karena masih banyak pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti sebagaimana mestinya]]>
<![CDATA[MITIGASI BENCANA BANJIR SECARA TERPADU DAN KOLABORATIF ]]>
<![CDATA[Satria Surya Armando]]>;
<![CDATA[Lukman Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8263
<![CDATA[Banjir masih menjadi masalah klasik dan begitu kompleks di Kabupaten Sidoarjo yang mana merupakan wilayah daerah rentan banjir yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan penanganan yang hanya direspon dengan tanggap darurat yang tidak diikuti dengan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana banjir menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya mitigasi bencana telah dilakukan sebagaimana pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana namun kurang maksimal. Meskipun pada mitigasi pasif terdapat berbagai kegiatan yang bersifat terpadu dan kolaboratif, akan tetapi pada mitigasi aktif terdapat kegiatan yang belum berjalan dengan baik seperti aplikasi Sigap dan Dapur Umum. Sehingga dalam mitigasi aktif diperlukannya peningkatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan serta penambahan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai ke daerah-daerah yang memiliki potensi bencana banjir yang cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS BUMDES ]]>
<![CDATA[Dyas Syahlia Izmi]]>;
<![CDATA[Ananta Prathama]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8270
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu lembaga untuk memanfaatkan potensi desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa dapat membentuk BUM Desa sebagaimana potensi serta kebutuhan desa dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang pengembangan desa wisata oleh BUM Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi data, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan destinasi wisata dari Sedarmayanti (2018:125) yang meliputi 5 (lima) fokus pengembangan destinasi wisata, yaitu daya tarik wisata, atraksi, fasilitas umum dan fasilitas wisata, aksesbilitas, dan brand images. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan administrasi publik terkait BUM Desa khususnya tentang pengembangan desa wisata. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk lebih meningkatkan potensi yang ada di desa serta urgensi dari kemajuan bidang pariwisata dalam mendukung pembangunan nasional.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI PERBATASAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Emris Yeverson Kaja Jade]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8253
<![CDATA[Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan keimigrasian sebagai tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa optimal peran TPI dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan data yang diperoleh dari studi literatur yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa TPI di perbatasan Indonesia dan Timor Leste kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian. Hal tersebut dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Lebih lanjut, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan bagi Ditjen Imigrasi dan pemangku kepentingan lainnya, yakni perlu adanya evaluasi dan pembaharuan terhadap nota kesepahaman antar dua negara, perlu adanya pendidikan pejabat imigrasi bagi petugas imigrasi yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, perlu adanya aturan operasional yang mengakomodasi hak cuti tahunan tambahan, perlu adanya pembagian shift dalam pelaksanaan tugas, perlu adanya insentif tambahan bagi petugas imigrasi, serta perlu adanya perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di TPI perbatasan Indonesia dan Timor Leste.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN TELEMEDICINE PSIKIATRI LOKA BNN ]]>
<![CDATA[Utari Dwi Prawtiwi]]>;
<![CDATA[Margaretha Hanita]]>;
<![CDATA[Kurniawati Kurniawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8266
<![CDATA[Gangguan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang kompleks, hal ini karena memberi dampak pada fisik, psikis dan sosial. Fenomena sosial yang kerap muncul pengguna narkoba juga mengalami masalah kejiwaan, juga sebaliknya. Pandemi Covid 19 lalu, memberikan efek pada perawatan pasien yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Telemedicine yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) telah mengeluarkan surat keputusan No. 016/SK/PDSKJI/VI/2020 tentang panduan etikolegal yang mencakup panduan etik dan hukum. Artikel ini akan memberikan analisis terkait evaluasi kebijakan Telemedicine dalam bidang psikiatri yang dilakukan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Artikel ini menganalisis evaluasi pelayanan publik yang telah dilakukan kepada klien di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Analisis evaluasi yang dilakukan terkait spesifikasi program kebijakan, modelling program kebijakan, forcasting pada evaluabilitas kebijakan dan feedback dari kebijakan tersebut. Analisis data didukung dengan metode kualitatif, dengan wawancara kepada informan yang merupakan klien dari loka rehabilitasi. Evaluasi yang ditermukan bahwa kebijakan telemedicine pada bidang psikiatri di Loka Kalianda BNN, tidak berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga klien tidak dapat maksimal mendapatkan manfaat dari layanan, perlu dikaji kembali terkait frekuensi layanan yang tidak dapat memberikan konseling yang maksimal hal ini juga didukung dengan survey kepuasan tidak didapatkan pula. ]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Tasya Ainul Rofiah]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i3.8252
<![CDATA[Rendahnya kesempatan pekerjaan bagi penyandang tunagrahita berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dapat dikatakan bahwa mereka terjebak kemiskinan. Hal ini perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat disekitar mereka. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pada kebutuhan ekonomi masyarakat penyandang tunagrahita. Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” untuk melakukan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat tunagrahita mampu menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera, selain itu agar masyarakat penyandang tunagrahita mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak mengandalkan pemberian dari orang lain. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” yaitu pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, ternak kambing, dan ternak ayam kampung. Fokus penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato (2017) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial “Rumah Harapan Mulya” Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik dan masyarakat penyandang tunagrahita merasakan hasil yang baik setelah melakukan kegiatan pemberdayaan.Kata kunci: Pemberdayaan, Penyandang Disabiitas, Penyandang Tunagrahita]]>
