cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda" : 9 Documents clear
KAJIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI ANAK DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PASIEN ANAK Nurhayati, Bernadeta Resti
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5974

Abstract

Anak adalah pemilik masa depan bangsa. Dalam kondisinya yang masih muda usia menyebabkan anak sangat bergantung pada orangtua atau walinya. Anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikisnya, agar dapat tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang sempurna akal budinya. Namun keadaan tak selalu seperti yang diharapkan. Anak yang masih lemah secara fisik terkadang mengalami sakit dan membutuhkan perawatan dokter atau bahkan harus dirawat di rumahsakit. Permasalahannya adalah, bagaimanakah keterpenuhan hak asasi anak dalam informed consent ketika anak harus menjalani pengobatan/perawatan dokter, apakah hak tersebut terpenuhi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, dengan mendasarkan pada ketentuan konstitusi serta undang-undang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hak asasi anak dalam pelaksanaan informed consent bagi pasien anak terpenuhi. Anak sebagai subjek hukum yang belum cukup umur akan diwakili oleh orangtua atau wali dalam menerima informasi serta memberikan persetujuan tentang tindakan yang akan dilangsungkan.
HAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN TERLIBAT ANAK PEKERJA MIGRAN DALAM PROSES MIGRASI ORANG TUA Tirtawening
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5975

Abstract

Bekerja menjadi pekerja migran adalah strategi yang digunakan oleh banyak keluarga di dunia untuk meningkatkan taraf hidup. Sebagian besar dari pekerja migran baik secara global maupun nasional adalah perempuan. Dengan besarnya jumlah perempuan yang menjadi pekerja migran, angka jumlah anak yang ditinggalkan ibunya bekerja juga besar dan jumlahnya kemungkinan akan terus bertambah. Di Indonesia, sekitar satu juta anak ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di luar negeri dan anak-anak yang ditinggalkan ini mengalami berbagai permasalahan ketika orang tuanya bekerja di luar negeri. Berbagai permasalahan yang terjadi di antaranya adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak yang mengasuh, tidak mendapat pendidikan yang baik, mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, sulit beradaptasi, mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, terjerat narkoba, dan sebagainya. Meskipun berbagai permasalahan dialami oleh anak-anak pekerja migran, pengetahuan dan pemahaman orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan termasuk anak sendiri mengenai hak-hak anak masih kurang. Selain itu, permasalahan anak pekerja migran masih lebih banyak dilihat dari kacamata dewasa dan belum banyak memberikan perhatian terhadap pengalaman anak-anak, yang dilihat dari sudut pandangan anak-anak pula. Artikel ini memaparkan pentingnya melibatkan anak dalam penentuan keputusan bermigrasi karena pemenuhan hak-hak anak lainya akan terdampak dari migrasi orang tuanya. Anak juga perlu dilibatkan dalam penentuan pengasuh pengganti ketika salah satu atau kedua orang tua bekerja ke luar negeri. Anak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang membuatnya mampu untuk berpendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan.
PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Larasati, Genoveva Puspitasari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang sering dilakukan oleh perusahaan industri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal dari media cetak dan internet, serta fenomena yang terjadi di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 telah berjalan dengan optimal dan baik. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (polluter pays principle) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA Hartana; Rohmadani, Putri Sita
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5977

Abstract

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke Negara lain contohnya seperti Malaysia, Hongkong, Singapura dan masih banyak lagi. Kebanyakan pekerjaan yang mereka dapatkan yaitu menjadi pembantu rumah tangga yang dimana pekerjaan tersebut di domisili oleh para pekerja perempuan. Walaupun adanya perlindungan hukum seperti Undang-Undang masih banyak terjadi kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja wanita seperti adanya tindak kekerasan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh para majikan. Hal tersebut harus mendapatkanperhatian khusus dari badan organisasi internasional yaitu ILO. Di dalam hal ini ILO memiliki peranan penting dalam menegakkan hak asasi manusia yang dimana perlakuan-perlakuan sewenang-wenang tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA Triana, Ikama Dewi Setia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5978

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan- peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Estryana, Pasca Puja
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang- undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Purwendah, Elly Kristiani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terkait pengelolaan sampah, mengetahui dan menganalisis bagaimana peran bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa(1) Sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu aspek kelembagaan; pembiayaaan; pengaturan; teknik operasional; dan peran serta masyarakat, (2) Bank Sampah dalam pelaksanaanya dapat mengurangi tingginya angka sampah di masyarakat dan di tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, melalui Bank Sampah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mengurangi terus meningkatnya volume sampah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup.
PERAN SERTA DESA ADAT BALI DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PARIWISATA BALI PASCA COVID-19 Mardika, I Nyomang
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis, peran serta desa adat bali dalam proses pembangunan dan pemulihan pariwisata bali pasca covid-19. Semenjak Pandemi Covid-19 melanda dunia, kinerja ekonomi Bali, yang notabene bergantung pada pariwisata, terus memburuk. Dalam konteks pandemi Covid-19, banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan untuk kembali mengunjungi tujuan wisata pilihan mereka. Pengaruh peran serta desa adat bali, telah mampu menempatkan desa adat sebagai subjek hukum dalam pembangunan dan pemulihan nasional, salah satunya di bidang pariwisata. Desa adat Bali juga merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Eksistensi peran serta desa adat bali dalam pembangunan dan pemulihan pariwisataa dan kegiatan ekonomu seperti disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat positif, karena secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dan dapat membantu mengurangi beban Krama Desa dalam pendanaan kegiatan dan aktivitas desa. Disamping itu juga telah terbukti menunjang kegiatan budaya dan tradisi desa adat, dan sekaligus diharapkan nantinya desa adat itu sendiri bisa mandiri dalam mengelola setiap sektor, secara khusus sektor pariwisata. Apabila hal ini bisa diwujudkan dan diralisasikan semua desa adat yang ada dibali, maka keyakinan bahwa Bali akan bangkit kembali dan akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adatnya mampu membantu pembangunan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap hidup dan berkembang sepenajang masa.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue