Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.971
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Kosmik Hukum The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) JUDGE: Jurnal Hukum WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pudyastiwi, Elisabet
Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Model Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dan Respon Terhadap Sistem Syariah ( Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamsil di Kabupaten Pemalang / Hasil Penelitian ) Solichin, S.H., M.H., Mohamad; Supriyo, S.H., M.M., Doni Adi; Pudyastiwi, S.H., M.H., Elisabeth
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembiayaan yang ditawarkan oleh Baitul Maal wat Tamwil dan mendapatkan pengetahuan empiris tentang persepsi nasabah terhadap keunggulan-keunggulan yang dijanjikan oleh sistim ekonomi Sya’riah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Sasaran penelitian ini adalah manajer dan nasabah BMT. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Kesimpulan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model-model pembiayaan yang ditawarkan ketiga BMT kasus, telah disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro, yaitu sebagai sarana pemupukan modal sendiri untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Ketiga BMT kasus tersebut sebagai salah satu jenis lembaga keuangan mikro telah dapat diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat yang menjadi nasabahnya. Walaupun penerimaan nasabah belum karena esensi sistim bagi hasil, tetapi lebih karena kemudahan prosedur. Hal ini terlihat terutama dalam penggunaan akad pinjaman.   Keywords : Model Pembiayaan, Respon Nasabah, Sistim Syari’ah
Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan ( Studi Pemberian Kartu Kredit Di Bank Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk/Hasil Penelitian ) Pudyastiwi, S.H., M.H., Elisabeth; Budiarto.S.H.,M.M., Anton; Ningrum, S.H., M.Hum, Esti
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini bersifat  yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan pemberian fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui sarana kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sistem pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: Penerapan teknis bank lebih menekankan pada aspek bonafiditas kekayaan, yang penetapannya didasarkan pada hasil evaluasi atas informasi pribadi, informasi pekerjaaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan.Hak-hak bank yang ada dalam perjanjian, baik yang  preventif seperti hak memperoleh informasi kondisi keuangan pemegang kartu di lembaga pembiayaan lain, pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan, mengubah isi perjanjian secara sepihak dan memblokir atau membatalkan penggunaan kartu untuk menyerahkan secara suka rela hartanya untuk dieksekusi bila debitur wanprestasi.Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dengan prosedur balik nama.   Keywords:  Kredit, Jaminan, Kartu Kredit
IMPLEMENTASIROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADEBAGI PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Purwendah, Elly Kristiani; Pudyastiwi, Elisabet
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16754

Abstract

Konvensi ini memang tidak langsung memberikan efek yang signifikan namun dengan meratifikasi konvensi ini akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan ekspor bahan mentah terlebih sumber daya alam seperti bahan obat-obatan, bahan pangan dan bahan lainnya yang terkontaminasi oleh bahan kimia dan pestisida berbahaya. Ratifikasi konvensi ini akan mempersempit kemungkinan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Selain itu adanya konvensi ini akan mencegah munculnya masalah terhadap lapangan pekerjaan bagi pihak-pihak yang terkontaminasi limbah maupun bahan kimia dan pestisida yang berbahaya seperti para petani, nelayan dan masyarakat pada umumnya. Jika ditelaah secara mendalam jumlah ekpor pada sektor pertanian setiap tahun terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh menurunya kualitas ekosistem persawahan akibat pemakaian pestisida yang berlebihan. Kata kunci : Konvensi Rotterdam, ratifikasi, hukum lingkungan. 
PROTECTION AND PRESERVATION SEA ENVIRONMENT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23469

Abstract

Protection of the marine environment within the framework of international law is actually an accumulation of The Principle of National Sovereignity and The Freedom of High Sea. The International Maritime Organization (IMO) states that "a right on the part of an astat threatened with the environmental injury from sources beyond its territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable action to prevent or abate that injury ". The general principle of good neighbor liness can be found in international customary law as well as in Article 74 of the UN Charter. This principle is reflected in several international treaties and is supported by the country's main practices in dangerous and emergency activities. Cooperation is contained in the 24th Principle of the Stockholm Declaration and the 27th Principle of the Rio Declaration which states that countries must cooperate in the principles of good faith and the spirit of partnership as efforts to protect the environment. Keywords: protection of the marine environment, principles of good faith, International Maritime Organization (IMO)
Civil Responsibility Model of Coastal State to Oil Pollution in the Sea as the Impact from the Stipulation of Dumping Area by Tanker Ship Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 1 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (March, 2019)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.069 KB) | DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20720

Abstract

The research results showed that dumping is stillunderstood pluralistically in Indonesian Legal System through someexisting laws, such as Law No. 17 of 1985 on the Ratification ofUNCLOS, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection andManagement, the Government Regulation No. 29 of 2014 on thePrevention of Environmental Pollution, the Regulation of the Minister ofMaritime Number 136 of 2015 on the Second Amendment to theMinisterial Regulation No. 52 of 2011 on Dredging and Reclamation,and the Ministerial Decree No. 4 of 2005 on the Prevention of Pollutionfrom Ships. Dumping Countermeasures in general is still understood asan act of dredging and reclamation as the cause of the silting ofshipping channels. Indonesia has not ratified the London DumpingConvention. The list of wastes that need special arrangements and isabsolutely not disposed in the territory of the coastal states has notbeen set. Therefore, compensation has not been the priority of theprotection to the marine environment by the state. The responsibility ofthe state through the State Attorney requires procedural formalities inthe form of a special power of attorney. Hence, a cooperation withrelevant institutions, in this case the Ministry of Environment andForestry, is necessary. Currently in Indonesia, there are too manyoverlapping authorities among the agencies that resulted in opposinginterest in interpreting the issues of civil lawsuit for environmentaldamages. The model that we offerred is on putting environmentalpriorities in one ministry, which is the Ministry of Environment andForestry, through the State Attorney.
KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24754

Abstract

Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Konsep yang dianut dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Hal ini tentu saja diharapkan akan berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. Kebijakan sistem ekonomi politik ini jika tidak berhati hati dalam penerapannya (masih berciri anthroposentrisme) dapat bertentangan dengan konsep ekologi sosial yang tengah berkembang di Indonesia melalui konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ciri sistem sosialisme dalam sistem ekonomi politik terkait dengan keadilan lingkungan pasca amandemen UUD 45 mulai bergeser dalam era globalisasisehingga mulai merespon modernisasi ekologi. Namun karena terbentur konsep sosialisme yang bersentral pada peran dan dominasi negara, maka sistem keadilan ekologi dalam konteks sistem hukum Indonesia bernuansa Keadilan ekologi sosial. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada keadilan ganti kerugian pencemaran minyak oleh kecelakaan kapal tanker di Indonesia. 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN Pudyastiwi, Elisabeth; Djatmiko, Agoes
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25433

Abstract

With the enactment of the ASEAN Single Market in 2015 opened opportunities for Indonesian MSMEs to market their products and compete with foreign products. UMKM which is the driving force of the national economy must be able to take this golden opportunity for Indonesia's national interests and not on the contrary we are the market for other member countries. Of course this becomes a challenge for national MSMEs to face the ASEAN Single Market next year, MSMEs must maintain and enhance competitiveness as a creative and innovative industry. In addition, MSMEs must also improve product standards, design and quality to comply with ASEAN regulations by looking at the ISO 26000 requirements for Green Products. The Indonesian government must work hard to help MSMEs who experience obstacles such as facilitating the provision of credit access at banks, providing entrepreneurial training, increasing access to finance for MSMEs, facilitating financing for beginner entrepreneurs. Expanding access to finance and reducing KUR interest costs, Food and Energy security loans, and mapping the potential export of MSME products to ASEAN and other countries and facilitating promotion of MSME products at home and abroad.
OBSTACLES AND CHALLENGES OF INDONESIA'S MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN FACING THE COVID-19 PANDEMIC Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28610

Abstract

The Covid-19 pandemic has led to shifts and changes in consumer purchasing patterns. Usually, even though there are online sales, many consumers still buy products directly to shops or shopping centers. But now, because there are restrictions and government regulations not to leave the house, consumers automatically do not allow it to stay outside the house for long. MSME players must also adjust and condition the sales of their products and services. It is necessary to improve product quality and service adjustments to attract consumers. The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia had an impact on economic instability, especially on MSMEs. These UMKM players feel a direct impact in the form of a decrease in sales turnover. For this, MSMEs players must have a strategy to survive in the midst of this pandemic and are required to be able to adapt to the conditions that occur
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORPORASI Pudyastiwi, Elisabeth; Djatmiko, Agoes
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34139

Abstract

Peran korporasi saat ini mendominasi kehidupan sehari-hari, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tetapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara dapat dipengaruhi sesuai dengan kepentingannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan yaitu bagaimana kebijakan formulasi penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi mengenai tindak pidana korporasi yang tidak konsisten. Ketidak konsistennya dalam hal penetapan atau penjatuhan maksimum denda yang dikenakan terhadap korporasi, tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta formulasi jenis pidana yang dapat sikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.
Regulation and Protection of the Sea from Oil Pollution by Tanker Ships in Indonesia Purwendah, Elly Kristiani; Periani, Aniek; Pudyastiwi, Elisabet
Media Komunikasi FPIPS Vol 20, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v20i1.30419

Abstract

Environmental control in this case is intended to include prevention, mitigation and recovery carried out by the government, regional government and those in charge of businesses and/or activities in accordance with their respective authorities, roles and responsibilities. One of the instruments for preventing pollution and/or environmental damage consists of; environmental economic instruments, environmental-based laws and regulations, environmental-based budgets and other instruments according to the needs and/or developments of science.
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Aniek Periani Anton Budiarto.S.H.,M.M. Daniel Joko Wahyono Devi Apriyanti Dewi Setia Triana, Ikama Doni Adi M.M. S.H. Supriyo Dwi Aryani Elly Kristiani Purwendah Erowati, Eti Mul Esti M.Hum S.H. Ningrum Handoyo, Dede Sidiq Kusumaningsih, Oti Mauliana, Awanda Luthfia Dwi Mohamad M.H. S.H. Solichin Muchtar, Wiwin Mul Erowati, Eti Virna Atikasari Zahra, Syifa Amalia