Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Sistem Irigasi Hemat Air Di Wilayah Irigasi Lahan Kering Di Desa Medana Yasa, I Wayan; Sulistiyono, Heri; Saadi, Yusron; Karyawan, I Dewa Made Alit; Hartana; Hasyim
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 6 No 4 (2023): Oktober-Desember 2023
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v6i4.5343

Abstract

Desa Medana Kecamatan Pemenang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lombok Utara dengan potensi lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman keras. Tanaman Coklat dan kelapa sebagai produk unggulan hasil perkebunan masyarakat. Hasil panen dari perkebunan adalah musiman sehingga kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti sayur harus dibeli dari pasar setempat. Sistem irigasi yang digunakan saat ini masih berorientasi pada sistem tradisional dimana air yang digunakan sangat boros. Masyarakat umumnya belum banyak mengetahui tentang sistem irigasi hemat air untuk jenis-jenis tanaman musiman. Sistem irigasi hemat air sangat cocok diterapkan pada wilayah yang memiliki sumber daya air terbatas. Irigasi tetes, pancar maupun sistem irigasi bawah permukaan sangat tepat untuk diterapkan diwilayah kering dengan jenis tanaman musimam. Tanaman yang dibudidayakan dapat berupa tanaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayam, kangkung, sawi, sayur hijau, pacoy dan tanaman lainnya. Sistem irigasi hemat air ini sangat mudah dibuat dan operasionalnya juga sangat mudah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkenalkan pembuatan sistem irigasi vertical di Desa Medana. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat di Desa Medana dapat memahami dan mampu membuat jaringan irigasi irigasi hemat air. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk meningkatkan lahan pekarangan yang kurang produktif menjadi lahan yang produktif yang dapat berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hasil sosialisasi menunjukan bahwa Masyarakat desa Medana mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk menerapkan berbagai teknologi irigasi hemat air.
Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Kaut, Patriescia Rantika Dini Carollita; Hariyadi; Hartana
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 1 (2024): Januari - Maret
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v7i1.6964

Abstract

The utilization of land by a party in need can be achieved through the transfer of land rights, either through buying and selling or the release of land rights by the holder, with compensation provided by the party in need. Land acquisition involves obtaining land rights by parties in need from the owner. The method employed in the Sepaku River Flood Handling Project involves Pre-Inventory and Location Determination (Penlok) Socialization. The purpose of socialization is to provide understanding to the community about the land to be used in the embankment project and to compensate landowners affected by land clearance. After the socialization, the community eventually agrees to land acquisition due to its positive impact on the surrounding community.
Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Buruk Sampah Plastik Di Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Salehudin; Hasyim; Rohani; I Dewa Made Alit Karyawan; I Dewa Gede Jaya Negara; Humairo Saidah; Made Mahendra; I Wayan Suteja; Hartana; Didi Supriyadi Agustawijaya
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 7 No 2 (2024): April-Juni
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v7i2.7841

Abstract

Sampah masih menjadi salah satu masalah utama yang ada di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Desa yang memiliki 13 Dusun dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai pedagang dan petani ini menghasilkan banyak sampah organik dan non organik terutama sampah plastik. Sampah-sampah tersebut banyak ditemukan di sungai, saluran air, serta di sawah-sawah warga. Dampak yang akan ditimbulkan cukup besar, untuk itu kami mencoba memberikan solusi agar masalah sampah plastik bisa teratasi dan dapat dikendalikan dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk pembuatan kreasi sampah plastik menjadi Ecobrick. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi pelatihan kreatifitas tentang pengolahan limbah plastik kepada masyarakat di desa Kuripan Utara. Pada kegiatan ini, kami mengudang Duta Lingkungan Provinsi NTB untuk memberikan penjelasan dan pemaparan tentang bagaimana dampak lingkungan yang disebabkan oleh sampah dan bagaimana cara mengolah sampah plastik menjadi Ecobrik. Dengan dikelolanya sampah plastik ini diharapkan lingkungan bisa terawat dan bisa mendukung kehidupan masyarakat Kuripan Utara agar bisa menghasilkan nilai jual yang tinggi yaitu produk dan jasa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 1666 K/PDT/2022 Soehartjahjono, R. Yuniono; Ismail; Hartana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena direksi yang dihukum karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.Hal ini terjadi karena adanya penawaran diskon secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari perusahaan. Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan beesama dengan Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya. Transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam terkait kasus PT Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak Budi Said yang notabene sebagai pembeli, seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Desa Labuhan Haji Tangguh Bencana Tsunami Sulistiyono, Heri; Saadi, Yusron; Hartana; Pradjoko, Eko; Mahendra, Made; Julkifli
Portal ABDIMAS Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal PORTAL ABDIMAS
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/portalabdimas.v2i1.4388

Abstract

Tsunami merupakan bencana alam yang mengancam semua kehidupan di pesisir. Kekuatan merusak dari bencana tsunami ini tergantung dari tinggi gelombang tsunami tersebut. Salah satu desa di Pulau Lombok yang terancam oleh bencana tsunami adalah Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh letak geografis dan topografis desa yang berada di pesisir Timur Pulau Lombok menghadap ke Selat Sumbawa. Oleh karenanya, Penulis beserta tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Mataram mengupayakan suatu program Desa Tahan Bencana (DESTANA) yang disampaikan kepada desa dengan tujuan agar Desa Labuhan Haji ini mempunyai ketahanan terhadap bencana tsunami. Program ini bertujuan memberikan wawasan dan informasi mengenai potensi bahaya tsunami dan cara-cara penanggulangan kerugian. Metode pelaksanaan dalam program ini, yaitu Pra-kegiatan meliputi: survei lokasi, melakukan kerjasama dengan staf dan kepala desa, menjalin kemitraan, dan pelaksanaan penyuluhan dan pembelajaran dengan video. Teknologi yang diperkenalkan adalah: (1) WRS-BMKG, (2) Magma Indonesia, (3) My Earthquake Alerts, (4) EQInfo, dan (5) Sistem Peringatan Dini Multibahaya Geo-Hidrometeorologi. Berdasarkan hasil test awal dan test akhir dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang desa tangguh bencana, yaitu dari 47% menjadi 82%. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami untuk berpartisipasi dalam mendukung program Desa Tangguh Bencana.
Pemanfaatan Down Flow Sand Filter Sebagai Pengolah Kualitas Air Sungai Berampes Di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah (Tahap Instalasi dan Uji Fungsi Alat) Setiawan, Ery; Supriyadi, Anid; Sulistiyono, Heri; Budianto, Muh. Bagus; Hartana; Pracoyo, Atas; Agastya, Dewandha Mas; Dewi, Evrianti Syntia; Sari, Nopia Puspita
Portal ABDIMAS Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal PORTAL ABDIMAS
Publisher : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/portalabdimas.v2i1.4479

Abstract

Desa Setanggor dilewati oleh sebuah sungai yaitu Sungai Berampes yang dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan air di musim kering melalui pengolahan kualitas air. Sebagian besar masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat belum memanfaatkan dan terlayani oleh jaringan air bersih PDAM sehingga memanfaatkan air dari sumur bor komunal sebagai penghasil air baku sehari-hari. Namun, karena beberapa keterbatasan teknis dan non-teknis menyebabkan ketidakcukupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Akibatnya sebagian masyarakat mengalami kekurangan air bersih terutama di masa kemarau panjang. Hasil instalasi dan uji fungsi alat menggunakan sampel air dari sungai Berampes menghasilkan 4 dari 5 nilai parameter kualitas air yang sesuai dengan standar dari Permenkes 32/2017, kecuali temperatur. Oleh karena itu, disarankan lokasi dan waktu pengambilan sampel air serta perlakuan pra-pengujian mendapatkan perhatian dan porsi khusus dalam proses pengujian, selain jenis material gradasi partikel penyaringnya.
Land Border Dispute Resolution Model in the Involvement of Customary Leaders Between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave Area Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai; Hartana; Kbarek, Lukas Norman; Monteiro, Seguito
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i1.15606

Abstract

Indonesia and Timor Leste still have 4% of the land border that has not been agreed upon by the two countries, the fact is that the people who live on the border that is still being disputed have not accepted the implementation of international law which is the basis for resolving the border. However, this is precisely an obstacle when the state takes the main role, without considering the Traditional Leaders. This research will focus on efforts to reconstruct the role and existence of traditional leaders in the cultural dimension and the interconnectedness of local institutions, so that later a model for resolving state border disputes will be built with structured, legitimate cultural values that can be accepted by all components of society on the land border between the two countries, especially the Oecussi Enclave area. The outputs (products) of this research are the spectrum of the existence of traditional figures as local institutions based on religion in resolving disputes, a draft model for resolving land boundary disputes between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave area, a draft mechanism for engineering public policies that are based on the cultural diversity of the Indonesian and Timor Leste communities, and scientific articles and intellectual property rights (IPR) on soft security based on culture in the role of traditional figures in resolving land boundary disputes between Indonesia and Timor Leste.
KONSEP VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL Permana, Mochammad Aditya; Iryani, Dewi; Hartana
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.57622

Abstract

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara kebijakan penal dan non-penal dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Mengingat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terpadu, mencakup tindakan represif serta preventif secara simultan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui studi literatur dan analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penal dengan pemberlakuan sanksi pidana yang tegas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 memberikan efek jera (deterrent effect), namun tidak sepenuhnya efektif dalam menangani akar persoalan terorisme. Di sisi lain, strategi non-penal seperti pelaksanaan program deradikalisasi, rehabilitasi sosial, serta penguatan ketahanan masyarakat terbukti memiliki peran penting dalam mencegah munculnya kembali paham radikal. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut membentuk model sistem double track yang mampu memaksimalkan respons terhadap ancaman terorisme. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal, pengembangan program deradikalisasi yang berkelanjutan, serta perlunya penyusunan ulang jenis sanksi pidana, termasuk pengenaan pidana denda terhadap pelaku dengan motif ekonomi. Integrasi menyeluruh dari pendekatan represif dan preventif ini diharapkan mampu menciptakan sistem penanggulangan terorisme yang lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING TANPA IZIN UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN Azizi, Mahmud; Ismail; Hartana
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i1.1320

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa izin di Indonesia, serta aspek perlindungan hukum bagi TKA tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, studi ini menggali kompleksitas isu yang melibatkan penegakan hukum ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi manusia, dan tantangan dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan seimbang yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan ekonomi nasional dalam menangani kasus-kasus TKA ilegal dan pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan mereka.
ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA Hartana
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.50949

Abstract

In relation with the coal mining business growth in Indonesia for the past 10 years, than it must also supported with the fulfillment of the applicable Laws, than the purpose of this disertation are, first, the author eagers to know and to find the Laws which specifically regulates the expansion buoying of Group Company especially in coal mining sector. Second, the author eagers to know about the implementation of Group Company expansion in coal mining sector. Third, to know, analyze, and to find the implication of Group Company expansion in mining sector toward monopoly practice and unfair business competition. In this research, the author uses the Juridical Empirical Method, a procedure of solving research problems by first, researching secondary data to continue with the primary data research on field. As for the type of the research are Literature and Field research. The results of this research are, first, that the Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining regulates about the buoying of group company, mentioning that the IUP and IUPK owners are banned from involving their sister company and/or their affiliation in mining service industry located in their mining area, except they have the Minister’s License. Meanwhile maximum area ownership of IUP in group company is not restricted. Second, the most common group expansion in coal mining industry are by establishing holding company, acquisition and joint venture. The principal motive of these actions are economy and psychology. Third, group company expansion in coal mining industry implicates on the growth of new companies and directly implicate the ownership of holding company shares in the sister company. In addition, group company expansion also implicates the business diversification as part of strategic action in order to dominate the upstream and downstream business. Last, group company expansion implicates on the rise of coal production which is at current condition it has not been implicates to monopoly prctice and unfair business competition. The coal production has major role in supporting the National and Regional development.