Journal of Law, Administration, and Social Science
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2025)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Potret rasio pajak: Dari panggung global hingga realitas Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>;
<![CDATA[Cahyani, Reghina]]>;
<![CDATA[Sayyidah, Najwa Rahmah]]>;
<![CDATA[Nugroho, Muhammad Rheihan]]>;
<![CDATA[Ginting, Saffanah Zibrija Haifa]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1437
<![CDATA[Perpajakan memainkan peran penting dalam kerangka ekonomi suatu negara, yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan pemerintah untuk pengeluaran publik dan pembangunan ekonomi. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), umumnya dikenal sebagai rasio pajak, mencerminkan efisiensi dan efektivitas kebijakan fiskal suatu negara dalam memobilisasi sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif pengaruh struktur perekonomian, tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak dengan fokus khusus pada kasus Indonesia dalam konteks global. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui meta-analisis dan studi literatur sistematis terhadap penelitian empiris terkini tentang determinan rasio pajak. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa struktur perekonomian berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak, dengan negara yang didominasi sektor formal memiliki rasio pajak lebih tinggi dibandingkan yang didominasi sektor informal. Tarif pajak optimal (growth-maximizing tax ratio) ditemukan berada pada kisaran 12-15% untuk negara berkembang dan 25-35% untuk negara maju, dengan Indonesia masih berada di bawah tingkat optimalnya (10,38%). Tingkat pendapatan per kapita berkorelasi positif dengan rasio pajak, mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam membayar pajak dan kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terbukti mendukung peningkatan rasio pajak melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan kerangka teoritis dan empiris komprehensif tentang determinan rasio pajak, yang dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi sistem perpajakan yang efektif.]]>
<![CDATA[Mengungkap rahasia reformasi pajak: Bagaimana negara miskin bisa memaksimalkan pendapatan tanpa membebani rakyat? ]]>
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>;
<![CDATA[Rafli, Muhamad]]>;
<![CDATA[Silaban, Pesta Tesalonika]]>;
<![CDATA[Aguinaldo, Aguinaldo]]>;
<![CDATA[Darmawan, Fredy]]>;
<![CDATA[Jakeem, Jazman]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1438
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dampak reformasi pajak penghasilan terhadap penerimaan fiskal di negara berpenghasilan rendah melalui analisis komprehensif berbasis data empiris dan studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teoretis terpadu, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pajak penghasilan yang efektif bergantung pada modernisasi administrasi, peningkatan kapasitas institusional, dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kapasitas administratif, dan desain ulang struktur pajak yang menekankan kesederhanaan dan kepatuhan merupakan faktor penentu keberhasilan. Studi kasus Rwanda, Ghana, dan Vietnam memberikan bukti empiris bahwa reformasi yang komprehensif dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 20-30% dalam jangka menengah. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan mengembangkan kerangka kebijakan integratif yang menggabungkan dimensi ekonomi, teknologi, dan institusional untuk reformasi pajak yang berkelanjutan di negara berpenghasilan rendah.]]>
<![CDATA[Korupsi dan penerimaan pajak: Systematic literature review ]]>
<![CDATA[Wijaya, Alif Sukhairi]]>;
<![CDATA[Wijaya, Suparna]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1483
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji hubungan antara korupsi dan penerimaan pajak (tax revenue) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dengan menganalisis 87 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2000-2024, penelitian ini mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan pengetahuan mengenai dampak korupsi terhadap penerimaan pajak. Hasil SLR menunjukkan konsensus kuat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak, namun dengan variasi signifikan dalam besaran efek berdasarkan konteks institusional, jenis pajak, dan metode pengukuran. Analisis menunjukkan lima mekanisme utama yang menghubungkan korupsi dengan penurunan penerimaan pajak: (1) penggelapan dan penghindaran pajak, (2) pertumbuhan ekonomi informal, (3) distorsi kebijakan fiskal, (4) erosi kepercayaan wajib pajak, dan (5) efisiensi administrasi perpajakan yang rendah. Penelitian ini juga mengidentifikasi variabel moderator penting, termasuk kualitas institusi, transparansi fiskal, dan digitalisasi administrasi pajak. Temuan SLR ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual integratif mengenai hubungan korupsi-penerimaan pajak dan menyarankan agenda penelitian masa depan yang menekankan pendekatan interdisipliner, penelitian berbasis mikro-data, dan eksplorasi mengenai dampak reformasi anti-korupsi terhadap penerimaan pajak di berbagai konteks.]]>
<![CDATA[Efficient market theory on trial: The case of PT Semen Indonesia ]]>
<![CDATA[Doloksaribu, Raja Pranatha]]>;
<![CDATA[Maharani, Arum Puspita]]>;
<![CDATA[Qadri, Resi Ariyasa]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.844
<![CDATA[This study seeks to investigate the dynamics within PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, particularly examining the paradox of its share price decline during a period of favorable operational and financial performance from November 2022 to May 2023. Employing both interviews with high-level executives and extensive literature review, the research adopts a mixed-method approach. Interview data were meticulously analyzed using clustered coding to draw nuanced insights, while the literature review served to contextualize and bolster the analysis of the empirical data. The findings indicate that despite the robust operational and financial health of PT Semen Indonesia during the specified period, the company experienced a concomitant decline in its stock value, challenging the assumptions of the Efficient Market Theory. The disparity between the company’s performance metrics and its stock price behavior suggests a weak application or potential invalidity of the Efficient Market Theory in this instance. This research not only underscores the complexities of stock price determinations within Indonesian state-owned enterprises but also opens avenues for future studies to explore similar phenomena across different firms or industries. The unique insights gained from high-level sources within the company provide a valuable foundation for further scholarly inquiry into market efficiency theories.]]>
<![CDATA[Optimalisasi BUMDes di Indonesia melalui srategi digitalisasi, penguatan modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1143
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan BUMDes dengan fokus pada empat kategori utam yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Metode scoping review digunakan untuk menganalisis 19 artikel yang relevan, mengidentifikasi berbagai isu yang dihadapi oleh BUMDes, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital secara umum di BUMDes secara umum masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan literasi digital dan infrastruktur di daerah pedesaan. Modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma lokal, berperan penting dalam meningkatkan kerjasama antar pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, banyak desa hanya memiliki modal sosial pada tahap bonding, yang membatasi potensi kolaborasi dengan pihak eksternal. Tata kelola keuangan yang baik juga menjadi kunci keberhasilan BUMDes. BUMDes yang menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang jelas cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan usaha. Peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengawas sangat signifikan dalam memastikan efektivitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan keterampilan manajerial bagi pengelola BUMDes melalui program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. Intansi Pemerintah pembina BUMDES diharapkan dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes.]]>
<![CDATA[Analisis potensi sektor unggulan dan tingkat kesenjangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Johana Veronika]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1188
<![CDATA[Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun menghadapi tantangan global. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur ekonomi dan ketimpangan di Sumatera Utara melalui pendekatan input-output, serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan meliputi analisis backward linkage, forward linkage, dan multiplier output, serta pengukuran ketimpangan dengan indeks Gini dan Williamson. Hasil menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta konstruksi memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Investasi besar di sektor pertambangan berdampak luas pada ekonomi regional. Indeks Gini menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan, sementara indeks Williamson menunjukkan peningkatan ketimpangan antar wilayah pada 2023. Disarankan agar pemerintah memperkuat program bantuan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Utara.]]>
<![CDATA[Exploring the chances and challenges of green sukuk in Indonesia: TOWS method analysis ]]>
<![CDATA[Yusrifalda, Amalia]]>;
<![CDATA[Nurcahyo, Bimo]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1202
<![CDATA[This study explores the opportunities and challenges of green sukuk in Indonesia through a comprehensive TOWS method analysis. By reviewing existing literature and conducting IFAS (Internal Factor Analysis Summary) and EFAS (External Factor Analysis Summary), the study identifies the internal strengths and weaknesses, as well as external opportunities and threats, affecting the green sukuk market in Indonesia. The findings suggest that an aggressive SO (Strength-Opportunity) strategy is most suitable for leveraging the country's strong government support and positive market response, while capitalizing on the increasing global demand for sustainable investments. The study recommends enhancing public and investor awareness, strengthening regulatory support, fostering collaborations with global financial institutions, and providing incentives for green projects. These strategic actions are essential for maximizing the potential of green sukuk as a sustainable financing instrument, driving Indonesia's economic growth, and reinforcing its leadership in the global Islamic finance market. This research contributes to the ongoing discourse on Islamic finance and green financing, offering strategic insights and recommendations for policymakers, investors, and stakeholders to advance Indonesia's environmental and economic goals.]]>
<![CDATA[Perkembangan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kabes, Irianto]]>;
<![CDATA[Widjajanti, Ermania]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1211
<![CDATA[Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Palembang menuntut IS yang berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati akibat perbuatan pelaku yang didakwa kasus penganiayaan dan pemerkosaan anak yang mengakibatkan kematian korban AA, Tuntutan Jaksa tersebut di tentang oleh berbagai kalangan civil society dan dianggap melanggar undang-undang, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, Jika berdasarkan data tersebut sebagian anak yang berkonflik dengan hukum akan diancam dengan hukuman mati, tentu hal tersebut sangat mengkuatirkan, karena tujuan pemidanaan anak adalah Terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum, Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis secara kualitatif dan menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif, hasil penelitian menujukan Pemidanaan mati sangat dihindari dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. KUHP mengatur bahwa anak-anak yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun. Setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui SPPA, pendekatan pemidanaan terhadap anak semakin bergeser dari pidana penjara ke pidana peringatan dan anak berhak untuk tidak dijatuhkan pidana atau pidana sumur hidup yang dimana ketentuan ini juga diakomodasi dalam KUHP Nasional yang baru disahkan. Jaksa penuntut umum yang menuntut IS berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati jika dikaji dari Teori Legal System yakni Substansi Hukum (Legal Substance) merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, Struktur Hukum (legal structure) aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi kualifikasi khusus dan dari Budaya Hukum (legal structure) faktor masyarakat yang kurang memahami kesadaran dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman, sikap dan prilaku masyarakat dan Diperlukan peraturan yang bersinergi agar tujuan pemidanaan dapat benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.]]>
<![CDATA[Moderating leverage on the effect of corporate governance and profitability on firm value ]]>
<![CDATA[Purwanti, Titik]]>;
<![CDATA[Kuntaryanto, Oki]]>;
<![CDATA[Utami, Tri]]>;
<![CDATA[Marjukah, Anis]]>;
<![CDATA[Darmawansyah, Iwan]]>;
<![CDATA[Kalbuana, Nawang]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1248
<![CDATA[This study aims to determine the effect of Corporate Governance and profitability on firm value with leverage as a moderating variable. Corporate Governance in this study is proxied by institutional ownership, public ownership, and audit committees. The population used is food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2020-2022. The sample used was 32 out of 49 food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 2020-2022, with a sampling technique, namely purposive sampling or using certain considerations and criteria. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination (R2) test, t-test, and F test. The results of this study indicate that partially or simultaneously and with or without leverage as a moderating variable, the variables of institutional ownership, public ownership, audit committee, and profitability have a significant effect on firm value.]]>
<![CDATA[Analisis potensi ekonomi: Strategi peningkatan sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Johana Veronika]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/jolas.v5i1.1258
<![CDATA[Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi strategis di Pulau Sumatera dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera Selatan menggunakan analisis Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient(DLQ), Shift Share, dan Tipologi Klassen. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode waktu 2018–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, khususnya subsektor pertambangan batu bara dan lignit, serta sektor real estat merupakan sektor unggulan dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional. Dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan tersebut, diharapkan Sumatera Selatan dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai visinya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional yang memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.]]>
