cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 202 Documents
Pengaruh pengalaman prestasi non-akademik terhadap Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa PKN STAN Aribowo, Irwan; Riandoko, Riko
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i3.1738

Abstract

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menyelenggarakan pendidikan di bidang keuangan negara untuk mendidik calon pegawai negeri sipil dengan keahlian khusus, seperti akuntansi, perpajakan, perbendaharaan negara, kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan aset dan piutang. Sebagai institusi pendidikan, PKN STAN memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan akademik maupun non-akademik agar proses pendidikan berlangsung secara optimal. Berangkat dari beragam kesimpulan dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh prestasi non-akademik terhadap IPK, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara pengalaman prestasi non-akademik dengan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods concurrent embedded, dengan metode kuantitatif sebagai metode utama dan kualitatif sebagai pelengkap. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa PKN STAN memiliki berbagai pengalaman prestasi non-akademik yang dapat dikelompokkan ke dalam sebelas kategori, yaitu pengurus OSIS, musik, kerohanian, paskibra, PMR, seni, ICT, jurnalis, KIR, bahasa, dan lainnya. Uji hipotesis menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan IP antara mahasiswa yang memiliki prestasi non-akademik dengan yang tidak memilikinya. Namun, hasil kualitatif mengindikasikan bahwa beberapa aspek dalam pengalaman non-akademik dapat menjadi pendorong mahasiswa untuk mencapai performa akademik terbaiknya.
Tanggung jawab negara menurut UUD 1945 terhadap ancaman siber dan perang hibrida Silalahi, Wilma; Adeputri, Gesta Subysesa Maharwani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i3.1830

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan dinamika geopolitik global telah melahirkan ancaman baru berupa serangan siber dan perang hibrida yang menguji ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer melalui kebocoran data, serangan ransomware, serta disinformasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara menurut UUD 1945 dalam menghadapi ancaman siber dan perang hibrida, sekaligus menilai kecukupan kerangka hukum nasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 30 UUD 1945 menegaskan negara sebagai aktor utama dalam menjamin pertahanan dan keamanan nasional, namun regulasi positif di Indonesia, seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU ITE, masih lebih berorientasi pada ancaman konvensional. Hal ini menimbulkan celah hukum dalam menghadapi kompleksitas ancaman hibrida. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan pertahanan siber nasional yang lebih adaptif, integratif, dan sesuai dengan dinamika ancaman kontemporer.