cover
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
The Role of Human Rights in Religiously Motivated Violence: An Overview of Violence Against Religious Minorities in Indonesia Ummah, E. Ova Siti Sofwatul
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.2749

Abstract

This article aims to explain the role of human rights in conditions of conflict committed in the name of religion and to explain the basic human rights that were lost in incidents of violence committed in the name of religion. Recently, an incident of violence committed in the name of religion happened again. Violence committed in the name of religion occurs to religious groups in Indonesia, as happened to the Shia group and the Ahmadiyya group. Both groups are religious minority groups in Indonesia. They both experienced violence committed in the name of religion. The violence occurred because the two groups were outside the mainstream group and considered heretical. Therefore, the majority group felt it was appropriate to commit violence against the two groups. In addition, regional regulations or clerical fatwas also trigger violence. This article uses library research in the data collection process, for example, through journals and textbooks. Human rights certainly have several role related to prevent violence committed in the name of religion, namely the role to protect human being or religious community from murder or genocide, war in the name of religion, ethnic cleansing and violence against humanity. Therefore, human rights can encourage strengthening the message of compassion that exists in every religion and belief as a bulwark against messages of hate and violence.
Dakwah Agama dan Politik: Analisis Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Indonesia Wathoni, Muhammad Muzayyinul
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.3019

Abstract

Abstract: The Nahdlatul Wathan organization is an organization engaged in education and da'wah. The emergence of this organization aims to advance society, especially those in Lombok, but over time Nahdlatul Wathan has actively taken part in politics, not only da'wah. The purpose of this paper is to describe the religious da'wah movement and the political da'wah movement carried out by Nahdlatul Wathan during the leadership era of Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Majid until now. This research uses a literature study approach, leading sources to be analyzed first including books, articles from scientific journals, and other related materials. The researcher organized and analyzed the data collected during the literature review using the content analysis method. By finding patterns of emerging themes in related literature, comparing them, and organizing them in a research framework, the data is studied. The researcher was able to investigate and report the findings from the various literature sources evaluated using the content analysis method. The NW's political preaching has had a significant impact on the people of Lombok. Public policies that pay more attention to the interests of Muslims and the wider community are the result of the active political participation of Muslims organized by the NW. In addition, the NW promotes tolerance and diversity in its political teachings while striving to achieve a balance between religion and the needs of the general public. In order to fight for Muslim rights, foster unity, and develop an inclusive society in Lombok, the NW is crucial. Overall, Nahdlatul Wathan's political evangelism in Lombok demonstrates their fight for the rights of Muslims and society.Abstrak: Organisasi Nahdlatul Wathan merupakan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan dakwah. Kemunculan organisasi ini bertujuan untuk memajukan masyarakat khususnya yang ada di Lombok, namun seiring dengan waktu Nahdlatul Wathan aktif ikut andil dalam dunia politik, tidak hanya dakwah. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan gerakan dakwah agama dan gerakan dakwah politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Wathan era kepemimpinan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Majid sampai dengan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, sumber-sumber terkemuka akan dianalisis terlebih dahulu termasuk buku, artikel dari jurnal ilmiah, dan materi terkait lainnya. Peneliti mengorganisir dan menganalisis data yang dikumpulkan selama tinjauan literatur dengan menggunakan metode analisis isi. Dengan menemukan pola tema yang muncul dalam literatur terkait, membandingkannya, dan menyusunnya dalam kerangka kerja penelitian, data dipelajari. Peneliti dapat menyelidiki dan melaporkan temuan dari berbagai sumber literatur yang dievaluasi dengan menggunakan metode analisis konten. Dakwah politik NW memiliki dampak yang signifikan terhadap penduduk Lombok. Kebijakan publik yang lebih memperhatikan kepentingan umat Islam dan masyarakat luas merupakan hasil dari partisipasi politik aktif umat Islam yang diorganisir oleh NW. Selain itu, NW mempromosikan toleransi dan keragaman dalam ajaran politiknya sambil berusaha untuk mencapai keseimbangan antara agama dan kebutuhan masyarakat umum. Dalam rangka memperjuangkan hak-hak Muslim, memupuk persatuan, dan mengembangkan masyarakat yang inklusif di Lombok, NW sangat penting. Secara keseluruhan, penginjilan politik Nahdlatul Wathan di Lombok menunjukkan perjuangan mereka untuk hak-hak Muslim dan masyarakat. 
Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak Nugraha, Kristiawan Putra
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.3116

Abstract

Abstract: This article examines the legal protection and human rights of child laborers, focusing on the Child Protection Law. The research employs a normative legal research method, utilizing literature, references, and relevant regulations as primary sources. In analyzing the legal framework governing the rights of child workers, the study explores critical aspects such as permitted and prohibited forms of employment, working hours for children, and law enforcement mechanisms. Data collection is conducted through literature reviews, involving secondary sources like books, papers, and articles. Conceptual, legislative, and comparative approaches are used to analyze legal materials, with a focus on perspectives relevant to the researched legal issues. The analysis highlights the success of the Child Protection Law in establishing a robust legal framework in Indonesia. Several regulations, including Presidential Decree No. 59 of 2002, Law No. 20 of 1999, Law No. 1 of 2000, and the commitment to ILO Convention 182, provide concrete protection and criminal sanctions against child exploitation. However, the research also underscores complex challenges such as social values, traditions, and weak supervision hindering the implementation of child protection policies in addressing child labor in the field. Therefore, while a strong legal framework has been established, the focus remains on addressing implementation challenges and managing complex factors to safeguard the rights and well-being of child laborers in Indonesia.Abstrak: Artikel ini mengkaji perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pekerja anak dengan berfokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, memanfaatkan literatur, kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait sebagai sumber utama. Dalam menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja anak, penelitian ini menjelajahi aspek penting seperti bentuk-bentuk pekerjaan yang diizinkan dan dilarang, jam kerja anak, dan mekanisme penegakan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti keberhasilan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam membentuk kerangka hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, serta komitmen pada Konvensi ILO 182, memberikan perlindungan konkret dan sanksi pidana terhadap eksploitasi anak. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti tantangan kompleks seperti nilai-nilai sosial, tradisi, dan lemahnya pengawasan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak di lapangan. Sehingga, sementara kerangka hukum yang kokoh telah dibentuk, tantangan implementasi dan penanganan faktor kompleks tetap menjadi fokus perhatian untuk menjaga hak dan kesejahteraan pekerja anak di Indonesia.
The Government's Role in the Dissolution of PKI: A Legal and Human Rights Perspective Maulana, Afan Husni; Maulana, Diky Faqih
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.3179

Abstract

The Dissolution of the Indonesian Communist Party (PKI) has been a matter of concern due to the restriction of the right to associate. On the other hand, the strict prohibition of the PKI's existence is intended to protect individual rights. The communist ideology emerged from the West as a response to the oppression of the bourgeoisie against the proletariat, aiming to establish an authoritarian state while prioritizing welfare. The teachings of the PKI are in conflict with Pancasila as the state philosophy and legislation due to differing state backgrounds. Therefore, it is not appropriate to implement them within the government system, as it poses a threat if the PKI's efforts to seize power were successful. So, what is the government's role in the dissolution of the PKI with a legal and human rights approach? This study employs a normative juridical research method. The research results indicate that the government issued regulations through the MPRS Decree to dissolve the PKI and prohibit the propagation of Marxist-Leninist ideologies in Indonesia. In this context, the government, as a duty bearer, has three obligations. First, to respect means that the PKI and Marxist-Leninist ideologies are strongly prohibited in Indonesia as a sign of the state's respect for the rights of the majority of the population. Second, to protect means that the state guarantees the rights of its citizens by banning the dissemination of communist ideologies, which pose a threat to the citizens' rights as communism does not recognize individual rights. Third, to fulfill means that the MPRS Decree banning the PKI and communist ideologies aims to make the state more democratic by not limiting or reducing citizens' rights, thus ensuring the fulfillment of citizens' rights in a democratic society
Pemetaan Wacana Syariah dan HAM dalam Penulisan Tesis Mahasiswa Mansur, Mansur; Jahroh, Siti; Nasruloh, Mochamad Nadif
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/inright.v12i2.3352

Abstract

Abstract: The existence of the study of sharia sciences in universities can be a barometer of how sharia sciences have been conceptually developed and have dynamically responded to developments and societal demands. That is why it is important to continue to pay close attention to the teaching and learning process of sharia sciences in higher education, for example through in-depth studies of trend maps of sharia discourse and human rights (human rights) in student thesis writing. The Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is one of the many study programs whose learning focuses on the study of sharia sciences. There are three academic problems that are the focus of this paper's study, namely (1) what discourses tend to be the tendencies of students in the Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in writing their theses from 2016 to 2020, (2) Is there any relevance of the choice of discourse tendencies in writing the student's thesis to the competence of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, and (3) is there a correlation between the understanding of scientific theory of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta with the choice of discourse tendencies in writing their thesis, especially related to human rights discourse. The results of the search for student thesis data for 2016-2020, Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, show that the tendencies of sharia and human rights discourse in students' thesis writing vary greatly according to the scope of each concentration. There are, namely Islamic family law, sharia economic/business law, and constitutional law. However, there are still several theses studies that only repeat the themes of previous studies. In contrast to case studies and field studies, character studies still seem to be minimal in the trend of writing theses for students of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. In fact, studying figures and their thoughts in the field of sharia and human rights studies is very important for the development of sharia science itself. This is closely related to theoretical understanding related to the special skills aspects of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, which still need to be improved in the future.Abstrak: Adanya kajian ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu syariah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah mengapa menjadi penting untuk terus mencermati proses pengajaran dan pembelajaran ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi, misalnya melalui kajian mendalam tentang peta kecenderungan wacana syariah dan HAM (hak asasi manusia) dalam penulisan tesis mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian program studi yang fokus pembelajarannya seputar kajian ilmu-ilmu syariah. Ada tiga problem akademik yang menjadi fokus kajian tulisan ini, yakni (1) wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis mereka dari tahun 2016 hingga 2020, (2) adakah relevansi pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan (3) adakah korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mereka khususnya terkait dengan wacana HAM. Hasil penelusuran terhadap data-data tesis mahasiswa tahun 2016-2020 Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana syariah dan HAM yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada, yakni hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara. Namun demikian, masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang hanya mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian syariah dan HAM sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri. Hal ini terkait erat dengan pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakukltas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5