cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Faqih Maulana
Contact Email
dikyfm@gmail.com
Phone
+6285229084845
Journal Mail Official
inrightjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20896034     EISSN : 28100263     DOI : http://doi.org/10.14421/inright
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2025)" : 7 Documents clear
The Controversy over the Registration of Interfaith Marriages: A Conflict between Human Rights and Islamic Law Amilia, Fatma; Chasanah, Nur
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the emerging judicial trend in Indonesia concerning the registration of interfaith marriages, particularly through the application of the concept of submission to a single religious law. On the one hand, this practice is often justified as an effort to accommodate human rights and administrative legal certainty. On the other hand, it raises fundamental normative tensions with Islamic law. This study takes as its primary case the Decision of the Yogyakarta District Court Number 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk. Employing a qualitative legal research method, the study analyzes official court documents and relevant statutory regulations, jurisprudence, and scholarly literature. The findings reveal that the authorization of interfaith marriage registration by civil courts is largely based on jurisprudence developed by the Supreme Court, which recognizes the validity of such marriages when one party submits to the religious law of the other. This approach has been further institutionalized through an official circular letter issued by the Supreme Court. However, from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh), this concept is highly problematic. Islamic law adheres to the principle that the original legal status of marriage is prohibition, and permissibility arises only when all substantive and formal religious requirements are fulfilled. Consequently, the performance or registration of a marriage outside Islamic law cannot replace its normative authority. An interfaith union involving a Muslim that is not solemnized according to Islamic law cannot be regarded as a valid marriage, but merely as a biological relationship without legitimate marital status.   Artikel ini mengkaji kecenderungan yudisial yang berkembang di Indonesia terkait pencatatan perkawinan beda agama, khususnya melalui penerapan konsep ketundukan pada satu hukum agama. Di satu sisi, praktik ini kerap dibenarkan sebagai upaya untuk mengakomodasi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum administrasi. Namun, di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan ketegangan normatif yang mendasar dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk sebagai studi kasus utama. Dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif, kajian ini menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan sipil terutama didasarkan pada yurisprudensi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, yang mengakui keabsahan perkawinan tersebut apabila salah satu pihak tunduk pada hukum agama pihak lainnya. Pendekatan ini selanjutnya dilembagakan melalui surat edaran resmi Mahkamah Agung. Namun demikian, dari perspektif fikih, konsep tersebut dipandang bermasalah. Hukum Islam menganut prinsip bahwa status hukum asal perkawinan adalah terlarang, dan kebolehan baru muncul apabila seluruh syarat substantif dan formal keagamaan terpenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan atau pencatatan perkawinan di luar hukum Islam tidak dapat menggantikan otoritas normatifnya. Perkawinan beda agama yang melibatkan seorang Muslim dan tidak dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah, melainkan semata-mata sebagai hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan yang sah.
Menegosiasikan Agama dan Negara: Moderasi Islam dalam Pemikiran dan Peran Muhammadiyah Rohman, Prista Kelana Saeful
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article focuses on examining the relationship between religion and state thought according to Muhammadiyah in strengthening Islamic moderation. The purpose of this study is to analyze the extent to which religion and state can connect with each other. This study reveals that religion has a broad impact on the state and Muhammadiyah positions itself neither on the principles of secularism nor theocracy. The research method in this article is a qualitative literature study with a normative-theological approach, namely by examining Islamic literary sources such as the Qur'an, hadith, and the works of Islamic figures, especially in the context of Muhammadiyah. The data used are sourced from primary and secondary literature, such as official organizational documents, Muhammadiyah congresses, books, scientific articles, and the results of relevant academic studies related to the relationship between religion and state thought according to Muhammadiyah in strengthening Islamic moderation. The research findings show how the connectivity of Muhammadiyah's views builds, views, and contributes to the state through the fields of education, health, and social affairs to realize a civilized, inclusive national life based on the values of Islamic moderation. Unlike previous studies that positioned Muhammadiyah's Islamic moderation as a normative doctrine, this article demonstrates that Muhammadiyah's perspective of Islamic moderation is concretely articulated in the fields of education, health, and social welfare. Thus, Muhammadiyah views the relationship between religion and state as a strategic partnership to achieve the common good, without either party dominating the other within a framework of diversity. Artikel ini fokus mengkaji relasi pemikiran antara agama dan negara menurut Muhammadiyah dalam memperkuat moderasi Islam. Tujuan penelitian ini menganalisis sejauh mana agama dan negara dapat berkoneksi satu sama lain. Penelitian ini mengungkap bahwa agama memberikan dampak yang luas untuk negara dan Muhammadiyah memposisikan diri tidak berada pada prinsip sekularisme maupun prinsip teokrasi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah studi kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu dengan menelaah sumber-sumber literatur keislaman seperti Al-Qur’an, hadis, serta karya-karya pemikiran tokoh Islam, khususnya dalam konteks Muhammadiyah. Data yang digunakan bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti dokumen resmi organisasi, muktamar Muhammadiyah, buku, artikel ilmiah, serta hasil-hasil kajian akademik yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan relasi pemikiran agama dan negara menurut Muhammadiyah dalam memperkuat moderasi Islam. Hasil temuan penelitian menunjukkan bagaimana koneksivitas pandangan Muhammadiyah yang membangun, memandang, dan memberikan sumbangsih untuk negara melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial guna mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadaban, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang menempatkan moderasi Islam perspektif Muhammadiyah sebagai doktrin normatif, artikel ini menunjukkan bahwa moderasi Islam perspektif Muhammadiyah diartikulasikan secara nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.  Dengan demikian, Muhammdiyah memandang hubungan antara agama dan negara sebagai kemitraan strategis untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa ada yang saling mendominasi dalam bingkai kebhinekaan.
The Concept of Mubadalah as the Basis for the Protection of Human Rights in Islamic Family Law Sholikin, Nur; Rahmad Setyawan; Muhammad Asyrofudin; Khairuddin; Samsudin, Muhammad Adib
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic family law regulations in Indonesia are still influenced by traditional understandings that tend to be textual-normative, especially in issues of child marriage, polygamy, financial responsibility, child custody, and inheritance distribution. This condition poses challenges in realizing gender justice and the protection of human rights. This study aims to analyze the concept of mubadalah as a humanistic and equitable approach to interpretation, as well as its potential as a basis for the protection of human rights in Islamic family law. This study is a literature study with a normative juridical approach. Data was obtained through a review of legislation, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Qur’an, hadith, classical books, journal articles, and other relevant literature. The analysis was conducted descriptively and qualitatively by interpreting religious texts contextually. The results of the study show that the concept of mubadalah emphasizes reciprocity, justice, and shared responsibility between men and women. In the context of Islamic family law, this approach emphasizes the protection of children in child marriages, makes justice the benchmark in polygamy, interprets alimony as a shared responsibility, emphasizes joint custody and the best interests of the child, and opens up room for ijtihad in the distribution of inheritance. Thus, the concept of mubadalah can be used as a conceptual basis for reforming Islamic family law to bring it into line with the principles of gender justice and human rights protection. Regulasi Hukum keluarga Islam di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemahaman tradisional yang cenderung tekstual-normatif, terutama dalam isu perkawinan anak, poligami, tanggung jawab nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mubadalah sebagai pendekatan tafsir yang humanis dan berkeadilan, serta potensinya sebagai landasan perlindungan HAM dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), al-Qur’an, hadis, kitab klasik, artikel jurnal, dan literatur relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan teks-teks keagamaan secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mubadalah menekankan adanya kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini menegaskan pada perlindungan anak dalam perkawinan anak, menjadikan keadilan sebagai tolak ukur dalam poligami, memaknai nafkah sebagai tanggung jawab bersama, menitikberatkan hak asuh secara bersamaan dan kepentingan terbaik untuk anak, serta membuka ruang ijtihad dalam pembagian warisan. Dengan demikian, konsep mubadalah dapat dijadikan landasan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam agar selaras dengan prinsip keadilan gender dan perlindungan HAM.
New Enclosure of the Commons: A Human Rights Critique of Rights to Cultivate in the Capital City of Nusantara Iswantoro
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rights to Cultivate in the Capital City of Nusantara (IKN), which allows control for up to 190 years, reflects a shift in resource governance in Indonesia from a social paradigm toward an economic orientation centered on capital accumulation. This shift reveals that agrarian law is no longer an instrument of social justice, but rather a means of legitimizing long-term control by capital. This research aims to interpret Rights to Cultivate in the IKN Law as a form of new enclosure of the commons, by tracing the changes in resource governance patterns that are institutionalized through state policy. Using a descriptive qualitative method based on regulatory studies and academic literature, the analysis finds that the Rights to Cultivate eflects practices of accumulation by Dispossession, double movement, and territorialisation by regulation, while at the same time contradicting the spirit of human rights in land management through the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA), Article 33 of the 1945 Constitution, and commitments to economic, social, and cultural rights. This policy demonstrates a shift in resource governance toward a system that prioritizes capital and investment, yet overlooks the dimension of social justice. The Rights to Cultivate in the IKN Law can be interpreted as a new enclosure of the commons. This concept represents a new legal boundary that restricts people's access to their living space in the name of an institutionalized logic of capital. Kebijakan Hak Guna Usaha dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memungkinkan penguasaan hingga 190 tahun mencerminkan pergeseran tata kelola sumber daya di Indonesia dari paradigma sosial menuju orientasi ekonomi yang berpusat pada akumulasi kapital. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana hukum pertanahan tidak lagi menjadi instrumen keadilan sosial, tetapi sarana legalisasi penguasaan jangka panjang oleh modal. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai HGU IKN sebagai bentuk new enclosure of the commons, dengan menelusuri perubahan pola tata kelola sumber daya yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi peraturan dan literatur akademik, analisis menemukan bahwa HGU IKN mencerminkan praktik accumulation by dispossession, double movement, dan territorialisation by regulation, sekaligus bertentangan dengan semangat hak asasi manusia dalam pengelolaan lahan melalui UUPA 1960, Pasal 33 UUD 1945, serta komitmen terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan ini memperlihatkan transformasi tata kelola sumber daya menjadi sistem yang mengutamakan modal dan investasi, namun mengabaikan dimensi keadilan sosial. HGU IKN dapat dimaknai sebagai new enclosure of the commons. Konsep ini merupakan suatu pagar hukum baru yang menutup akses rakyat atas ruang hidupnya demi logika kapital yang dilembagakan.
Maqashid Syariah dan Kinerja Produk Halal: Analisis Moderasi Pengetahuan Syariah dan Mediasi Kualitas SDM Halal pada UMKM Maulana, Diky Faqih; Galuh Tri Pambekti; Atika Yahdiyani Ikhsani; Kharisa Rachmi Khoirunnisa; Adekantari, Mirna
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the effects of Halal Identity, Halal Material, and Halal Storage and Logistics on Halal Product Performance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), while assessing the moderating role of Maqashid Shariah Knowledge and the mediating role of Human Resources Halal Quality. The urgency of this research is driven by the growing global demand for halal products and the need to ensure comprehensive halal integrity throughout the supply chain. A quantitative approach was employed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM), involving 100 MSME respondents from West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, Indonesia. Data were collected through a structured questionnaire covering demographic characteristics, halal certification status, and indicators of the research constructs. The findings reveal that Halal Identity, Halal Material, and Halal Storage and Logistics have a positive and significant impact on Halal Product Performance. Maqashid Shariah Knowledge significantly moderates the relationship between Halal Identity and Halal Product Performance but does not moderate the relationships between Halal Material or Halal Storage and Logistics and product performance. Furthermore, Human Resources Halal Quality does not function as a significant mediator in linking Maqashid Shariah Knowledge to halal product performance. These results indicate that maqashid-based understanding primarily influences value-oriented and perceptual dimensions, whereas the technical aspects of the halal supply chain are more strongly shaped by operational compliance. This study highlights the importance of integrating Shariah-based values with technical reinforcement through robust Halal Assurance Systems, continuous human resource development, and institutional collaboration to enhance the competitiveness and sustainability of the halal MSME sector.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Halal Identity, Halal Material, serta Halal Storage and Logistic terhadap Halal Product Performance pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menguji peran Maqashid Shariah Knowledge sebagai variabel moderator dan Human Resources Halal Quality sebagai variabel mediator. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap produk halal dan kebutuhan menjaga integritas halal secara komprehensif sepanjang rantai pasok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) terhadap 100 responden UMKM yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang mencakup karakteristik demografis, status sertifikasi halal, serta indikator konstruk penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Halal Identity, Halal Material, dan Halal Storage and Logistic berpengaruh positif dan signifikan terhadap Halal Product Performance. Maqashid Shariah Knowledge terbukti memoderasi hubungan antara Halal Identity dan Halal Product Performance, namun tidak memoderasi hubungan Halal Material maupun Halal Storage and Logistic terhadap kinerja produk halal. Sementara itu, Human Resources Halal Quality tidak berperan signifikan sebagai mediator dalam hubungan antara Maqashid Shariah Knowledge dan Halal Product Performance. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman maqashid syariah lebih memengaruhi dimensi nilai dan persepsi halal, sedangkan aspek teknis rantai pasok lebih ditentukan oleh kepatuhan operasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai syariah dengan penguatan teknis melalui penerapan Halal Assurance System, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi kelembagaan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri halal UMKM.
Rekonstruksi Perlindungan Hak Milik Perempuan: Telaah Kontradiksi Kawin Mokondo dan Tradisi Jawa Bedah Kutha Boyong Putri Wahyudi, Misran; Hidayah, Yayuk; Pratiwi, Kurniasari
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Contemporary millennial society experiences significant shifts in cultural values that affect the institution of marriage. In Javanese tradition, the concept of bedah kutha boyong putri embodies noble values regarding male dignity and responsibility in marriage, emphasizing moral, social, and economic readiness through the criteria of lineage, character, and social standing (bibit, bobot, and bebet). However, the emergence of the “Mokondo” marriage phenomenon in the modern era reflects marital practices that contradict these cultural values and potentially generate social problems and legal vulnerabilities, particularly for women. This article aims to analyze the nature of the contradiction between “Mokondo” marriage practices and the Javanese concept of bedah kutha boyong putri, as well as to examine the legal measures available to women to protect their property rights when marrying a “Mokondo” husband. Employing a socio-legal approach, this study utilizes role theory and contract theory as analytical frameworks. The findings reveal, first, that bedah kutha boyong putri positions men as dignified and responsible actors within marital relationships, whereas “Mokondo” marriages undermine and degrade male roles in the marital structure. Second, prenuptial agreements constitute a strategic legal instrument grounded in the principle of freedom of contract to safeguard women’s property rights prior to marriage. This study underscores the importance of integrating local cultural values with modern legal mechanisms in addressing contemporary challenges to marital justice and gender protection.   Realitas kehidupan masyarakat di era milenial menunjukkan terjadinya pergeseran nilai budaya yang berdampak pada institusi perkawinan. Dalam tradisi Jawa, konsep bedah kutha boyong putri merepresentasikan nilai luhur tentang martabat laki-laki dalam membangun rumah tangga, yang menekankan kesiapan moral, sosial, dan ekonomi melalui kriteria bibit, bobot, dan bebet. Namun, munculnya fenomena kawin “Mokondo” di era kontemporer memperlihatkan praktik perkawinan yang bertentangan dengan nilai budaya tersebut dan berpotensi menimbulkan problematika sosial serta kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk kontradiksi antara kawin “Mokondo” dan konsep Jawa bedah kutha boyong putri, serta mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh perempuan untuk melindungi hak miliknya dalam perkawinan dengan suami “Mokondo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan pisau analisis teori peran dan teori kontrak. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, konsep bedah kutha boyong putri menempatkan laki-laki sebagai subjek yang bermartabat dan bertanggung jawab, sedangkan praktik kawin “Mokondo” justru mendegradasi peran dan posisi laki-laki dalam relasi perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan merupakan instrumen hukum strategis yang selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak untuk menjamin perlindungan hak milik perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dan mekanisme hukum modern dalam merespons tantangan perkawinan di era milenial.
Pemerintahan Desa Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat: Studi terhadap Nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Ambon Rakhmi, Wendy Budiati; Wahyuni, Sri
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines indigenous village governance within Indonesia’s national legal framework by emphasizing the protection of customary law communities’ rights as an integral part of human rights. The study focuses on two distinctive models of indigenous villages, namely Nagari in West Sumatra and Negeri in Ambon. It aims to analyze the extent to which Law Number 6 of 2014 on Villages provides recognition, protection, and fulfillment of the collective rights of indigenous peoples, including the rights to cultural identity, self-governance, and legal certainty. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes national legislation, regional regulations, and relevant human rights principles. The findings reveal that the Village Law recognizes indigenous villages as public legal entities, subject to specific conditions, such as the continued existence of customary law communities, their compatibility with social development, and conformity with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In practice, the governance models of Nagari and Negeri demonstrate institutional and leadership variations that reflect the protection of cultural diversity and collective identity. Nevertheless, challenges remain in ensuring legal certainty and regulatory harmonization between state law and customary law. This study underscores the importance of strengthening indigenous village governance as a legal mechanism for safeguarding the human rights of customary law communities within Indonesia’s pluralistic legal system. Artikel ini mengkaji pemerintahan desa adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada dua model desa adat yang memiliki karakteristik khas, yaitu Nagari di Sumatera Barat dan Negeri di Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kolektif masyarakat adat, khususnya hak atas identitas budaya, hak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, serta hak atas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Desa, peraturan daerah, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa telah mengakomodasi pengakuan desa adat sebagai subjek hukum publik dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, pemerintahan Nagari dan Negeri memperlihatkan perbedaan model kelembagaan dan kepemimpinan yang mencerminkan pemenuhan hak atas keberagaman dan identitas budaya. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dalam aspek kepastian hukum dan harmonisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan desa adat sebagai instrumen perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 1 (2024) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2012) More Issue