In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[KUASA KIAI DALAM PEMAKNAAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Tsaniyatul Azizah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i2.1225
<![CDATA[Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan menunjukkan bahwa pertama di DIY kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai. Kedua, Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlihat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini tidak mutlak. Setiap kebjakan selalu ada kordinasi yang baik antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Ketiga, peran kiai dalam PKBDIY ada tiga bentuk. Sebagai aktor, pendukung dan sebagai partisipan. Sebagai aktor, kiai langsung terjun ke dalam garis perjuangan PKB, misalnya dalam kelahiran PKB DIY. Selanjutnya sebagai pendukung maksudnya pada peran ini, kiai mendukung terhadap PKB, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan PKB DIY. Selanjutnya yakni sebagai partisipan, adalah kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses. Jadi tidak semua kiai fokus pada PKB DIY, kebanyakan kiai tersebut lebihmemilih fokus pada pesantren yang diasuhnya.]]>
<![CDATA[LIMITASI KEPEMIMPINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM ]]>
<![CDATA[M. Yunus RKT]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1275
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim yang tidak menggunakan ideologi Islam sebagai mazhab politiknya. Indonesia memilih menjadi negara-bangsa (nation state) yang berideologi Pancasila karena dianggap lebih dapat menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Islam tidak menjelaskan secara spesifik terkait bagaimana sistem politik dan pemerintahan serta masa jabatan kepemimpinan, sementara pada masa Rasulullah Saw dan masa para sahabat, sistem pemerintahan yang berlangsung adalah seumur hidup, tidak ada pembatasan dalam pemerintahan, karena Islam tidak pernah membuat ketentuan yang mengkaji tentang pembatasan sebuah kepemimpinan (limitasi). Di sinilah mengapa kajian ini penting untuk dilakukan. Dalam konteks Indonesia, limitasi dalam kepemimpinan itu sangat diperlukan, sebagaimana telah di amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden dua periode yang diangkat dalam Pemilu secara langsung. Aturan pembatasan masa jabatan Presiden hingga dua periode merupakan hal ideal. Pembatasan jabatan presiden hanya dua kali bertujuan untuk membatasi agar tidak terjadi abuse of power. Tujuan pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pembatasan masa jabatan presiden hingga dua periode bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional.]]>
<![CDATA[Indeks Artikel ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1471
<![CDATA[Redaksi Jurnal IN RIGHT dalam edisi terbitan Vol. 7, No. 1, November 2017 ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mitra bebestari atas kesediaan waktu dan partisipasi aktif mereka dalam proses pembacaan kelayakan naskah-naskah yang masuk kepada redaksi. Mitra bebestari yang dimaksud adalah:1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D3. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Si]]>
<![CDATA[KEKERASAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Maisaroh Maisaroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1242
<![CDATA[Hasil penelitian mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak. Hal ini berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru mengenai hadis terkait dengan bagaimana kebolehan orang tua dalam memukul anak untuk mendidik yang kemudian menjadi alasan yang seolah melegitimasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. padahal seharusnya metode ini bisa dihindari, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa. Itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain. Hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang]]>
<![CDATA[GENDER MAINSTREAMING DALAM KAJIAN FIQH MUNAKAHAT ]]>
<![CDATA[Siti Jahroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i1.1291
<![CDATA[Intensitas pembelajaran Fiqh Munakahat seharusnya (das sollen) memberikan implikasi dalam melahirkan berbagai perubahan, pembebasan serta pencerahan spiritualitas individual dan sosial. Tetapi, dalam kenyataannya (das sein), terjadi semacam ”kesenjangan” antara studi Fiqh Munakahat di tingkat teori (theoritical understanding) dengan kenyataan di tingkat praksis (practical understanding) masyarakat secara luas. Itulah mengapa diperlukan adanya upaya pemetaan secara mendalam mengenai pengembangan paradigma, metodologi dan orientasi baru dalam studi Fiqh Munakahat yang dapat mempertautkan keduanya, antara theoritical understanding dengan practical understanding secara bersamaan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk fakultas tertua di lingkungan PTAIN Kementerian Agama RI. Dengan demikian, sangat penting dan laik untuk dijadikan sampel penelitian dengan harapan proses pembelajaran fiqh munakahat khususnya di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PTKI di Indonesia pada umumnya menjadi lebih baik di masa-masa mendatang terutama terkait dengan perspektif pengarusutamaan gender dalam proses pembelajarannya. Pertimbangan utama mengapa kajian ini perlu dilakukan adalah bahwa pandangan dan sikap para dosen pengampu matakuliah Fiqh Munakahat sangat mempengaruhi materi perkuliahan yang disampaikannya kepada para mahasiswa yang kelak akan menjadi birokrat, corong masyarakat dan pemain dalam berbagai aspek kehidupan dan lapisan sosial untuk mengubah paradigma masyarakat.]]>
<![CDATA[Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer ]]>
<![CDATA[Haedar Nashir]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1209
<![CDATA[Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Perspektif yang dikembangkan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat sintesis antara klasik dan kontemporer, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari tradisi Baratdalam kerangka kerja epistemologis dan metodologis yang bersifat interkoneksi. Tulisan ini mengelaborasi keniscayaan kajian politik Islam kontemporer yang multidisipliner dimaksud]]>
<![CDATA[URGENSI PENGUJIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gugun El Guyanie, SHI., LL.M]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1259
<![CDATA[Dalam sejarah Indonesia, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh Negara. Namun tidak ada instrumen hukum bagi warga negaranya untuk mengajukan pengaduan konstitusional untuk mendapatkan keadilan hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus yang dapat dikatagorikan sebagai pengaduan konstitusioanl, mengetahui otoritas dasar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga pengadilan Mahkamah Konstitusi dapat menguji pengaduan berdasarkan Undang-Undang Dasar, cara mengatasi pengaduan konstitutional ketika pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menguji pengaduan yangberdasarkan undang-undang dasar. Penulis menguji pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsi untuk memeriksa pengaduan konstitusional pengadilan. Semua jenis norma hukum baik undang-undang maupun produk legislatif keputusan pemerintah (eksekutif) dan keputusan lembaga peradilan, dapat diuji melalui pengaduan konstitutional selama aturan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional setiap warga negara individu. Selain itu harus ada das sollen kewenangan pengadilan untuk memeriksa constitutional complaint. Maka tidak ada jalan lain kecuali melalui mekanisme konstitusi amandemen UUD 1945.]]>
<![CDATA[PLURALISME DALAM BINGKAI ISLAM DAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Nawawi]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1270
<![CDATA[Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”(berbeda-beda namun tetap satu jua). Ini menjadi bukti bahwa negeri ini sangat menghargai pluralitas. Pluralitas dan Pluralisme adalah dua kata dari induk yang sama yaitu Plural. Namun kedua kata turunan tersebut memiliki makna yang berbeda, kesalahan memahami keduanya akan berakibat fatal. Pluralitas bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman misalnya ras, suku, warna kulit, golongan, bangsa, bahasa dan juga Agama. Pluralisme dipahami lebih dari sekedar toleransi, tapi upaya aktifuntuk memahami perbedaan. Belakangan ini sikap toleransi yang selama ini menjadi pengikat bangsa Indonesia mulai lumpuh dengan adanya beberapa konflik mengatasnamakan agama yang berlanjut dengan peperangan antar umat beragama. Hal ini lebih disebabkan munculnya klaim kebenaran terhadap agamanya sendiri artinya menganggap bahwa agamanya sendiri yang layak hidup dimuka bumi ini sedangkan agama lainnya tidak diterima. Melihat permasalahan ini penyusun tertarik untuk menggali pluralisme dalam bingkai Islam dan negara kemudian bagaimana menyikapi suatu perbedaan dalam bertoleransi dan bersikap yang dikemas dalam bingkai keindonesiaan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1). Pluralisme adalah sebuah paham yang mengandung nilai-nilai luhur dan cita-cita yang baik, dalam bingkai Islam hal ini merupakan sunnatullah yang lebih menitik beratkan pada aspek vertikal yaitu hablumminaallah, sedangkan dalam bingkai Negara lebih menitik beratkan pada aspek horizontal yaitu hablumminassas 2). Sikap Islam dan Negara terhadap pluralisme adalah tegas dan tidak toleran dalam hal akidah, tegas komparatif serta moderat dalam hal sosial]]>
<![CDATA[Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama ]]>
<![CDATA[A. Miftahul Amin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1458
<![CDATA[Hubungan agama dan negara belum menjadi perdebatan yang selesai dalam dinamika politik hinga dewasa ini, Islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia mempunyai peranan yang sangat dipertimbangkan dalam menentukan peran negara. Hal ini melahirkan banyak tafsir politik dari para Ulama‟ (Tokoh Islam) dalam memahami AlQur‟an dan Al-Hadis yang berkaitan dalam hubungan agama dan negara. Dari sinilah penulis mengkaji kategori pendekatan apa saja yang digunakan para ulama dalam upaya formalisasi negara Islam? Hasil penelitian ini bahwa terdapat empat pendekatan dalam memahami Formalisasi Syari‟at Islam pada suatu Negara, yaitu pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik, kulturalistik, dan subtansialistik.]]>
<![CDATA[ETIKA POLITIK DALAM NASKAH TANBIH (Wasiat Etika Politik dari Mursyid Tarekat Qodiriyyah Naqsyabandiyah Suryalaya Terhadap Murid-muridnya) ]]>
<![CDATA[Asep Maulana Rohimat, S.H.I., M.Si]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i1.1236
<![CDATA[Pentingnya etika politik saat ini adalah untuk membentengi perilaku setiap politisi. Ketika gejala lunturnya etika politik di Bangsa ini sudah terlihat jelas, maka masalah kebangsaan akan terus muncul. Masalah kebangsaan tersebut di antaranya perilaku korupsi jabatan, suap menyuap untuk kebijakan dan kepentingan kelompoknya, dan ada juga ketidakadilan yang dirasakan masyarakat karena pemimpin yang dholim. Perbaikan terhadap sistem yang dibentuk merupakan suatu kebutuhan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah perbaikan dari individu manusia yang membuat sistem tersebut. Tasawuf bisa menjadi solusi utama untuk membuat individu manusia menjadi lebih manusiawi. Dengan tarekat sebagai media melaksanakan praktek tasawuf, manusia diajak untuk bisa mencicipi lezatnya tasawuf, yang akan membawanya dalam kehidupan yang adil dan beretika. Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya mempunyai rumusan etika politik yang tersurat dalam Tanbih, yaitu wasiat dari Mursyid pertama TQN Suryalaya Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) kepada murid-muridnya. Tanbih kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin (Abah Anom) selaku Mursyid selanjutnya. Karya tulis ini akan mengungkapkan nilai-nilai etika dalam Tanbih sebagai bukti bahwa Tasawuf sangat penting dalam menjadikan politik lebih beretika dan pro kepada masyarakat.]]>
