In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[Spiritualitas Teologi Pembebasan Agama : Islam vs Kristen (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Gustavo Gutierrez) ]]>
<![CDATA[Mansur Mansur]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1219
<![CDATA[Teologi pembebasan tidak identik dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak. Pendekatan teologi pembebasan harus demokratis, karena tidak berhenti pada freedom from exploitation, tapi juga freedom for justice. Revolusi sosial hanya dapat diterapkan dalam konteks perang dan kekacauan yang dahsyat. Tulisan ini menganalisis dan mengkomparasi pandangan Asghar dan Gustavo tentang teologi pembebasan dan bagaimanarelevansinya bagi konteks keindonesiaan.]]>
<![CDATA[Pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Kutoarjo Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Ahmad Bahiej]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1452
<![CDATA[Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) penelitian kemasyarakatan, dan (c) tahap pelaksanaan pembinaan. Adapun kegiatan pembinaan dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu (a) pembinaan keagamaan dan budi pekerti/kepribadian, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) kesegaran jasmanai dan kesenian, (d) pelayanan kesehatan dan perawatan, (e) latihan ketrampilan/kemandirian, (f) kunjungan keluarga dankunjungan badan sosial. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo belum melakukan pembinaan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan beberapa alasan dan kendala, yaitu (a) belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami secara psikologis tentang perilaku menyimpang secara seksual bagi anak, dan (b) alasan khusus terkait motif anak melakukan tindak pidana pencabulan.]]>
<![CDATA[REVIVALISASI EPISTEMOLOGI FALSIFIKASI ]]>
<![CDATA[Dr. M. Nur., S. Ag., M.A. Dr. M. Nur., S. Ag., M.A.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i1.1230
<![CDATA[Metode pembenaran (verifikasi) jamak digunakan dalam menemukan dan mempertahankan suatu kebenaran. Hal ini berimbas pada upaya-upaya truth claim. Padahal terdapat metode lain sebagaimana yang ditawarkan Popper dengan falsifikasinya. Tulisan ini menginagurasi kembali tawaran Popper yang diharapkan dapat menjadi alternasi ditengah kelaziman metodologi keilmuan dewasa ini.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF FIQH PEREMPUAN DALAM PEMBELAJARAN FIQH MUNAKAHAT : Studi Pembelajaran Fiqh Munakahat di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Siti Jahroh]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i1.1280
<![CDATA[Studi gender sebenarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidak-adilan gender. Dengan kata lain, studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Gender Mainstreaming (GM) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender tersebut melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Gender mainstreaming merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. Oleh karena itu, perspektif Fiqh Perempuan sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini dijadikan sebagai tool of analysis terhadap proses pembelajaran Fiqh Munakahat di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.]]>
<![CDATA[Sekapur sirih dan Daftar isi ]]>
<![CDATA[Inright Inright]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i2.1476
<![CDATA[Dalam edisi Vol. 5, No. 2, Mei 2016 ini, IN RIGHT memuat diskursus yang dapat didiskusikan lebih lanjut, yaitu integrasi-interkoneksi wacana agama dan politik, Islam politik dalam ranah hukum tata Negara, dan wacana HAM secara luas.Tema-tema yang disajikan kepada para pembaca dalam edisi ini tentu layak direspon dan dikembangkan pada edisi terbitan selanjutnya, sehingga memperluas wawasan dan spektrum kognisi yang pada gilirannya merambah wilayah afeksi danpsikomoterik di tengah masyarakat. Selamat Membaca!!!]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM TELEVISI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 (Perspektif Fikih Jinayah) ]]>
<![CDATA[Febri Dwi Setyawan]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1247
<![CDATA[Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara melindungi hak para pencipta dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sedangkan Islam memandang perlindungan hak cipta sebagai penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan pencipta selama proses penemuan karya Intelektualnya dan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan, yakni kekayaan Intelektual. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan maupun pemberatan. Dalam perspektif fiqih jinayah, tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat secara keseluruhan dimasukkan ke dalam ta‟zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif. Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhinya, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa adalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.]]>
<![CDATA[Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 ]]>
<![CDATA[Anas Azwar]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i2.1436
<![CDATA[Money politic adalah suatu bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum dari pihak yang berwenang menjadikan praktek money politik sering sekali kita jumpai pada setiap pemilihan umum. Dan money politic bisa menjangkiti siapa saja, bahkan kepada seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti kiai sekalipun. Seperti yang dilabelkan pada pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2013 lalu. Sebagai pelaku money politic, tentunya kiai tersebut mempunyai segudang cara agar praktek money politic bisa berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktek money politic pada pilkades Plosorejo tahun 2013 lalu. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa tindakan money politic kiai tersebut dilakukan oleh tim sukses pada H-1 atau sehari sebelum pemilihan diselenggarakan. Tim sukses disini bukan yang mempunyai modal (uang), tetapi tim yang membantu dengan tenaganya saja. Adapun jumlah uang yang dibagikan ke warga sama dengan jumlah yang diberikan tim sukses lawan. Namun beberpa jam sebelum pemilihan dilaksanakan, tim sukses calon kandidat kiai melakukan serangan fajar dengan memberi tambahan uang ke beberapa rumah warga. Tentunya semua perbuatan itu mengandung maksud, namun tindakan selalu yang menjadi sorotan utama masyarakat ketimbang apa maksud dibalik tindakan tersebut.]]>
<![CDATA[Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada ]]>
<![CDATA[Rudi Subiyakto]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 1, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v1i1.1214
<![CDATA[era pemilihan kepala daerah langsung, Kiai sebagai elit lokal mempunyai nilai yang sangat berarti bagi calon pemimpin daerah. Dengan basis massa riil, Kiai dengan simbol-simbol agama merupakan modal yang signifikan dalam mendulang suara menuju kemenangan, terutama dalam rangka memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan salah satu tugas pokok dalam rekruitmen politik adalah bagaimana elit yang ada dapat menyediakan kader-kader parpol berkualitas untuk duduk, terutama di kursi eksekutif maupun legislatif. Tarik-menarik kepentingan antara kandidat dan Kiai menjadi hal yang wajar. Kiai, dengan kharismanya mampu memobilisasi massa, sebaliknya kandidat pemimpin daerah mampu memberi berbagai fasilitas kepada Kiai.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN POLITIK DAN PERJUANGAN KH. M. HASYIM ASY’ARI MELAWAN KOLONIALISME ]]>
<![CDATA[Yusrianto Yusrianto]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1264
<![CDATA[KH. M. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu ulama besar yang pemikiran-pemikirannya menjadi rujukan, semangat perjuangannya yang sangat inspiratif bagi generasi bangsa. Pemikiran politik Hasyim Asy‟ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya ialah fatwa jihad yang selalu dikobarkan untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Fatwa jihad itulah yang pada akhirnya menjadi resolusi jihad dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Semangat juang Hasyim Asy'ari yang tak pernah surut melawan kelaliman penjajah membuat masyarakat terpesona mengikuti jejaknya untuk ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Masyarakat rela berkorban demi dan untuk mempertahankan Tanah Airnya. Agresifitas perjuangan Hasyim Asy‟ari dalam melakukan perlawanan baik terhadap kolonialis Belanda maupun Jepang menjadi bukti bahwa beliau adalah figur yang patut dikenang dan diperhitungkan kontribusinya dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Prinsip hidup Hasyim Asy‟ari menempatkan perjuangan membela Tanah Air sebagai sebuah kewajiban. Oleh karena itu, ia tidak ingin berkompromi dengan Belanda dan Jepang di tengah tekanan yang coba dilancarkan untuk menduduki dan menguasai bumi Indonesia. Hasyim Asy‟ari menganggap bahwa menyerah terhadap penjajah sama artinya dengan mengkhianati bangsa dan negara. Ia selalu mengobarkan semangat perlawanan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Fatwa-fatwa Hasyim Asy'ari telah berhasil membakar api revolusi dan menggoncang sendi-sendi imperialisme Belanda.]]>
<![CDATA[Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Irham Bashori Hasba]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i2.1447
<![CDATA[Otonomi daerah yang bergulir di Indonesia pasca reformasi 1998 merupakan proses bergulirnya sistem negara dan pemerintahan di Indonesia yang berjalan cukup lancar dan banyak membawa perubahan mentalitas sistem pemerintahan dari sentralistik otoritarian menuju desentralistik demokrasi. Capaian otonomi daerah yang dirasakan sampai hari ini adalah lebih mandirinya pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam prosesnya banyak terdapat hambatan yang besar, penerapan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak massif bagi Indonesia untuk menguatkan demokratisasi dan penerapan nilai integritas kebangsaan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh zaman modern. Tulisan ini mencoba mengupasnya secara komprehensif terhadap pola penerapan sistem otonomi daerah dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan mendasarkan kegiatannya berupa analisis atas praktek yang terjadi dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia.]]>
