In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal In Right diterbitkan 2 kali setahun, pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, praktisi, maupun peneliti dalam kajian agama dan hak azazi manusia untuk ikut berkontribusi dan mengembangkan pemikiran serta hasil penelitiannya dengan kajian Sosial Keagamaan, Sosial Politik, Hak Asasi Manusia, Gender, Moderasi Beragama, Agama dan HAM untuk dimuat dalam Jurnal In Right.
Articles
181 Documents
<![CDATA[FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH ]]>
<![CDATA[Sari Widowati]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i2.1241
<![CDATA[Penelitian ini dapat menjelaskan bahwa fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor yang melakukan korupsi berulang kali atau korupsi dalam jumlah besar yang dapat merugikan keuangan negara, tidak keluar dari kaedah-kaedah hukum Islam dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena merujuk pada fikih jinayah korupsi merupakan jarimah taksir yang hukumannya di tentukan oleh penguasa. Salah satu sanksi hukuman yang ada dalam jarimah taksir adalah hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa imbasnya untuk kelangsungan hidup di masyarakat. Hukuman mati dapat diterapkan jika kepentingan umum menghendaki dengan diadakannya hukuman mati. Hukuman mati yang difatwakan NU merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang lagi kejahatankejahatan korupsi selanjutnya.]]>
<![CDATA[KEKERASAN DAN KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF AGAMA DAN UPAYA PENAFSIRAN ULANG ]]>
<![CDATA[Husein Muhammad]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 5, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v5i1.1290
<![CDATA[Dalam satu dasawarsa terakhir perbincangan di sekitar hubungan laki-laki perempuan memperoleh perhatian yang sangat besar di mana-mana di belahan dunia. Issu ini muncul dari keprihatinan yang sangat mendalam atas ketertindasan kaum perempuan dan perlakuan tidak adil terhadap mereka hampir dalam seluruh ruang kebudayaan mereka. Kebudayaan manusia telah menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang atau timpang. Perempuan dalam ruang budaya tersebut selalu ditempatkan pada posisi subordinat, marjinal dan tereksploitasi. Kebudayaan yang sering disebut patriarkis ini tampaknya tidak berdiri sendiri. Ia berkolaborasi dengan sejumlah pihak antara lain adalah pemikiran keagamaan. Dalam banyak wacana ketidakadilan jender, wacana keagamaan selalu dipandangan telah ikut memberikan andil yang besar bagi kukuhnya sistem sosial dan kebudayaan yang timpang tersebut. Dalam kasus Indonesia, wacana keagamaan selama ini telah memainkan peranan signifikan dalam kehidupan individual dan sosial masyarakat. Maka adalah sangat menarik bahwa problem ketimpangan gender ini kemudian melahirkan aktifitas pemikiran kritis dari para pemikir agama (Islam), terutama mereka yang memiliki concern terhadap issu-issu jender, untuk mencoba melihat kembali issu ketidakadilan jender ini dari dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan mereka, adalah sulit dapat dimengerti bagaimana agama Islam memberikan toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Dalam keyakinan mereka agama pastilah tidak mungkin melegitimasi berbagai bentuk ketimpangan. Tuhan pasti tidak akan menjustifikasi ketidakadilan terhadap manusia.]]>
<![CDATA[DIMENSI SILA “KETUHANAN YANG MAHA ESA” DALAM PERSPEKTIF HAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Kamaruddin, SHI., M.SI. Kamaruddin, SHI., M.SI.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1258
<![CDATA[Pancasila sebagai falsafah negara merupakan hasil dari sebuah proses negosiasi dan kompromi antara kalangan yang beragam latar belakang agama dan suku bangsa lewat mekanisme demokrasi. Pancasila tidak menghendaki perwujudan negara agama sebagai representasi salah satu aspirasi keagamaan yang dapat mematikan pluralitas kebangsaan. Pancasila juga tidak menghendaki perwujudan negara dengan beraliran sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Dari itu, sila ke satu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kerangka Pancasila merupakan usaha pencarian titik temu dalam mengamalkan komitmen etis Ketuhanan dalam semangat gotong royong untuk menyediakan landasan moral yang kuat bagi peran publik dan politik berdasarkan moralitas, pluralitas, dan mutikultural, Menghormati hak asasi manusia adalah merupakan agenda bersama umat manusia tanpa pandangan “bulu” keagamaannya. Maka lewat Pancasila Sila Pertama “Ketuhanan Yang maha Esa” ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh “religiusitas”nya, untuk tidak hanya menonjolkan “having a religion”nya. Lewat “Ketuhanan Yang maha Esa” juga, dimensi spiritualitas keberagamaan lebih terasa promising and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriyah kelembagaan agama.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi) ]]>
<![CDATA[Khoeriyah Khoeriyah]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i2.1269
<![CDATA[Hasil analisis penyusun adalah tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan ta’zir karena hukuman ta’zir dianggap lebih mendidikdan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Cholida Hanum]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 7, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v7i1.1457
<![CDATA[Reformasi telah menjadikan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satu efek pemberlakuan desentralisasi di Indonesiaadalah munculnya Perda-Perda Syariah. Sebagian muatanmuatan dari Perda-perda Syariah tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi. Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus kajian tulisan ini, yaitu (1) Mengapa Muncul Perda-Perda Syariah di Indonesia; (2) Bagaimanakah Materi Perda Syariah menurut Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi munculnya Perda Syari‟ah yakni: latar belakang historis, yuridis, sosiologis dan politis. Dari segi historis, Perda ini mucul terkait dengan sejarah penerapan Syari‟at Islam di Indonesia sejak Islam masuk ke Nusantara hingga saat ini. Dari segi yuridis, Perda ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomiDaerah yang merupakan amanat dari UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi sosiologis, Perda Syari‟ah ini muncul karena adanya political will pemerintah bersama masyarakat. Sedangkan dari sisi politis, diundangkannya Perda Syari‟ah oleh sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kepentingan politik jangka pendek elit politik untuk melanggengkan kekuasaannya di masing-masing wilayah tersebut. Dikaji dari Perspektif Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah, kelima Perda yang dikaji materinya bertentangan dengan kedua asas-asas tersebut.]]>
<![CDATA[NAHDLATUL WATHAN DAN MASYARAKAT SIPIL (Studi Gerakan Sosial atas Manifestasi Civil Society pada Masyarakat Lombok) ]]>
<![CDATA[Muh. Alwi Parhanudin, S. Sos., M. SI.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 2, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v2i1.1235
<![CDATA[Peradaban masyarakat Lombok pada realitas sekarang, lahir dan berangkat dari revolusi yang diprakarsai oleh para Tuan Guru dan aristokrat di tahun 1819 melawan penjajahan atas masyarakat Sasak (Lombok) oleh kekuatan politik luar, suatu fenomena yang mencerminkan awal mula sejarah civil society dan berpijak pada kekuatan ideologis serta pengukuhan integritas masyarakat Lombok. Di awal tahun 1953, munculnya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) mungkin saja dapat dikatakan sebagai salah satu tanda perkembangan civil society, akan tetapi klaim tersebut harus selalu diinterogasi dengan ada tidaknya penegasan identitas politik organisasi NW, di tengahtengah keberadaannya sebagai identitas sosial masyarakat Lombok. Hingga dengan saat ini, NW masih memerlukan berbagai rekonstruksi teologi politik dan restorasi nilai civil society, beberapa tuntutan proses yang akanmenentukan signifikansi NW sebagai suatu gerakan sosial keagamaan yang seutuhnya berpihak pada masyarakat sipil, mulai dari equilibrium politik sampai arsitektur sosial masyarakat Lombok.]]>
<![CDATA[RITUAL “NYEKAR”, CULTURAL CAPITAL, DAN MOBILITAS POLITIK DI INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Cecep Maulana]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 4, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v4i2.1285
<![CDATA[Kebudayaan dan politik ialah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Budaya suatu masyarakat secara otomatis akan membentuk perilaku masyarakat tersebut, tak terkecuali perilaku politiknya. Hal ini bisa kita lihat pada budaya Ritual Nyekar yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu. Bagi sebagian orang, Ritual Nyekar hanyalah aktifitas wajar yang dilakukan untuk mendo’akan seseorang yang telah meninggal. Kenyataan lain justru ditemukan pada masyarakat Indramayu yang menggunakan Ritual Nyekar sebagai salah satu medium dalam mobilisasi politik. Fenomena demikianseakan berbanding terbalik dengan modernisasi yang terjadi pada masyarakat Indramayu. Cultural Capital ialah salah satu modal yang dimaksud oleh Bourdieu. Ritual Nyekar kemudian bertransformasi sebagai budaya yang dapat dijadikan modal guna memobilisasi dan meraih simpati masyarakat Indramayu oleh para elit politiknya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Indramayu sendiri secara aktif meminta para elit politik yang didukungnya untuk melakukan Ritual Nyekar, Khususnya pada saat musim pemilu tiba. Oleh karena itu, menarik sekali untuk dilakukan penelitian bagaimana Ritual Nyekar bertransformasi dalam geliat moblisasi dan modal politik masyarakat Indramayu. Kajian ini menggunakan pendekatan antropologi sosial dengan teori Simbol Geertz. Simbol bekerja dengan cara merepresentasikan Ritual Nyekar sebagai cara kehidupan beragama masyarakat Indramayu yang kemudian mempengaruhi perilakunya dalam berpolitik. Ritual Nyekar kemudian bertransformasi dalam ekspresi politik menjadi alat legitimasi agama dalam perpolitikan masyarakat Indramayu. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Ritual Nyekar bertransformasi menjadi medium mobilisasi dan modal politik berbasis budaya yang memberikan jaminan, atau paling tidak kesempatan politik yang cukup besar.]]>
<![CDATA[Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein ]]>
<![CDATA[Saifuddin Saifuddin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 10, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v10i1.2504
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk membahas fiqih siyasah, perkembangan, model, idealitas dan prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dunia. Dalam artikelini dijelaskan bahwa fiqh siyasah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya kadang tidak match. Idealisme tentang politik Islam kadang hanya dalam imajinasi kita sebagai seorang muslim dan kalaupun itu pernah terimplementasi dalam ranah sejarah tidak pernah ada dalam bentuk atau model yang paten. Fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum publik harus diserahkan kepada negara dalam pelaksanaannya,karena negara yang memiliki otoritas]]>
<![CDATA[KENISCAYAAN PENDEKATAN “PLURALISTIKIDEALISTIK” DALAM PENGKAJIAN ISLAM (Kuotasi atas Teori Dasar Pendekatan dalam Pengkajian Islam C. J. Adams) ]]>
<![CDATA[Dr. M.Nur, S. Ag., M. Ag. Dr. M.Nur, S. Ag., M. Ag.]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 3, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v3i1.1252
<![CDATA[Asumsi umum mengatakan bahwa Islam adalah kesempurnaan, unggul dalam segala hal (ya'lu wa laa yu'la alaih). Namun pada kenyataannya, ada banyak masalah kontemporer tidak dapat dijawab oleh Islam. Oleh karena itu, Islam dianggap ketinggalan zaman, tidak up to date lagi. Apa yang salah dengan kondisi ini?. Hemat penulis, kesalahan yang terjadi bukan pada inti dari ajaran Islamnya, tetapi pada metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam itu sendiri. Itulah sebabnya banyak penulis (misalnya CJ Adams) mengatakan betapa pentingnya untuk meningkatkan pendekatan dalam pengkajian Islam. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi Adams. Tulisan ini mencoba untuk mencatat satu ini dan mempromosikan formatbaru pendekatan, yaitu pendekatan keniscayaan]]>
<![CDATA[Kebijakan Tarif Poligami dalam Perspektif Siyasah: Studi atas Peraturan Gubernur (Pergub) Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Sahuddin Sahuddin]]>
<![CDATA[ IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol 6, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/inright.v6i1.1441
<![CDATA[Negara Kesatuan Republk Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia. Pasca reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undang ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru yang disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Pemerintah daerah mencoba membuat Perda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempertimbangkan potensi dan kepentingan daerah tentu. Skripsi ini menganalisis tentang kebijakan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dahlan tentang Tarif yang diberikan kepada Para PNS yang akan berpoligami sebasar Rp 1.000.000,-/orang yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penelitian ini bersifat lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan terhadap beberapa sampel responden, keadaan dan kondisi sosial daerah Lombok Timur serta Tanya jawabyang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 sesuai dengan tujuan fiqih siyasah. Karena di dalam Peraturan Bupati Lombok Timur tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan masyarakat dan pencegahan dari kemudhataran yang merupakan unsur-unsur dalam fiqih siyasah. Peraturan tersebut melindungi terhadap kaum wanita yang tidak ingin dipoligami.]]>
