cover
Contact Name
Rifaid
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+6282145468299
Journal Mail Official
rapik@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)
ISSN : -     EISSN : 28080092     DOI : https://doi.org/10.47134/rapik
Core Subject : Social,
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) is officially registered in the Centre for Data and Scientific Documentation (PDDI), Indonesia Institute of Science with ISSN Number 2808-0092 (online). This Journal is published biannually (July and December) by Indonesian Journal Publisher. RAPIK Journal is a scientific journal, double-blind peer-reviewed, and open-access journal. RAPIK : Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer is an academic journal organized and operated by an Indonesian Journal Publisher which aims at publishing conceptual thought or ideas and research findings that have been achieved in the field of original research.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022): Desember" : 5 Documents clear
Dampak Transformasi Jabatan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Herlina Herlina; Nur Faidati
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.26

Abstract

Struktur birokrasi Indonesia terlalu panjang. Presiden Jokowi menghendaki penyederhanaan. Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuat hanya berdasarkan jabatan fungsional yang lebih menuntut keahlian dan kompetensi. Tujuannya untuk memindahkan jabatan struktural ke jabatan fungsional dan Juga bertujuan mengubah pola pikir ASN yang selama ini cenderung mengejar jabatan tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yaitu teknik memperoleh dan mencari informasi atau data tanpa melakukan kuantifikasi dalam menganalisi dan menyimpulkan informasi yang sifatnya primer maupun sekunder yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian. Tidak semua jabatan eselon IV dihapuskan dalam pemerintahan, ada jabatan yang dipertahankan, melihat manfaatnya dalam suatu organisasi, Kebijakan yang ditargetkan selesai lebih awal ini tidak dapat dipastikan selesai tepat waktu, dikarenakan tidak semua organisasi siap dengan kebijakan tersebut, melainkan masih tahap transisi menyesuaikan kebijakan tersebut dengan situasi objek kebijakan, namun terdapat satu instansi yang belum menerapkan kebijakan nasional tersebut, karena masih dalam tahap transisi, menyesuaikan diri dengan kondisi instansinya. dapat disimpulkan, bahwa dalam penerapan kebijakan penyederhanaan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Permenpan No. 25 Tahun 2021 ini, setiap pemda memang wajib diterapkan, termasuk DIY. Namun demikian, Permenpan tersebut memberi peluang bagi daerah untuk menyesuaikannya dengan situasi dari organisasi pemerinatah daerah setempat dalam rangka membentuk sistem pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan agile.
The Model of Collaborative Governance in Addressing Poverty in Indonesia Herman Lawelai; Achmad Nurmandi
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.27

Abstract

The aim of this study is to review and evaluate the implementation of the Model Collaborative Governance in addressing poverty in Indonesia. The study involves secondary data analysis and relevant written sources to assess the effectiveness of this model in addressing poverty. The results of the research indicate that the Model Collaborative Governance can help ensure that poverty alleviation solutions are inclusive and meet the needs of the community. However, for optimal results, there needs to be effective communication and coordination between the government, the private sector, civil society, and community organizations. This study provides an overview of the potential of the Model Collaborative Governance in addressing poverty in Indonesia and provides recommendations for improvement and increased implementation of this model in the future.
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahu 2017 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota bandung Dewi Kurniasih; Abdillah Thohir
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.28

Abstract

Retributi0n is a regi0nal collection as payment f0r services 0r the granting 0f certain permits from the regional government to individuals or entities. The reas0n f0r this research is that the Bandung City TPU has a mismatch of funeral retribution rates with Bandung City regulations and burial grounds that are n0t in acc0rdance with the Bandung City Data Portal. The meth0d used in this study is a descriptive meth0d with a quaIitative appr0ach. Data coIIecti0n techniques used in this study thr0ugh, 0bservation, interviews and d0cumentati0n. The determination 0f inf0rmants was carried out t0 TPU officers and the people who were met at the research location. The resuIts 0f this study indicate that the effectiveness 0f the policy related to the Bandung City Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Cemetery Service Fees in the City of Bandung is quite effective, these results were obtained through interviews with resource persons from TPU Pandu, TPU RancaciIi, TPU Maleer, TPU Cikutra and TPU Astana Anyar. . By coordinating between TPU officers, the Cipta Karya, Construction Development and Spatial Planning and people who use TPU, it is h0ped that there wiII be an increase in effectiveness.
Aksesibilitas Lembaga Think Tank Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Di Daerah Istimewa Yogyakarta Nurpini Sulistya; Gerry Katon Mahendra
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.29

Abstract

Ketimpangan gender menjadi salah satu isu strategis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan berbagai keberagaman karakteristik dan sosial. Berbagai macam bentuk isu yang muncul meliputi kekerasan, yang mana seringkali terjadi pada perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di kelompok masyarakat DIY. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, dimana salah satunya adalah Gender Corner. Meskipun demikian, upaya pemerintah tidak berbuah hasil yang optimal. Dengan ini, hipotesis dari penelitian yakni bahwasanya organisasi think thank mampu mengoptimalkan rencana strategis pemerintah dengan strategi PUG (Pengarusutamaan Gender). Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Obyek penelitian merupakan lembaga think tank di DIY yaitu CV. Multi Lisensi dan PT. Sinergi. Kedua lembaga tersebut telah menjadi pakar terhadap implementasi strategi PUG. Penelitian berfokus pada empat poin aksesibilitas lembaga think thank dalam upaya PUG yang meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sebagai hasilnya, didapatkan bahwa aksesisibilitas lembaga terhadap keempat poin penting tersebut dapat dikatakan cukup baik terkecuali pada poin manfaat. Akses, partisipasi, dan kontrol dalam pelaksanaan PUG di daerah DIY oleh lembaga think tank dikatakan baik dengan adanya transaparansi data hingga penyediaan fasilitas oleh pemerintah. Meskipun demikian, manfaatnya masih belum terwujud, dimana kesetaraan gender masih belum tercapai di wilayah DIY. Dengan demikian, penelitian merekomendasikan kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga think tank sekaligus pemerintah untuk menggencarkan kembali agenda PUG. Berbagai kegiatan tambahan pun diperlukan mencakup sosialisasi, pendampingan, hingga pengarahan.
Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bengkulu Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Laguna Cahyadi Kurniawan
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.31

Abstract

The Bengkulu City, The Tourism and Culture Office is a government entity with the jurisdiction and obligation to administer and manage the tourist and cultural sector to assist regional revenue. The Department of Tourism and Culture is responsible for creating new tourist attractions, which must be maintained. This study aims to analyze and determine the performance of the Tourism Office in developing Laguna Beach Tourism Objects in Bengkulu Province, using four tourism development components: Promotion Tours, Information Services, and Accessibility. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out with social media data and news media, which are then captured through the Nvivo 12 Plus feature to capture news mass media content with the keywords Laguna Beach, Twitter social media, and Instagram social media Laguna Beach tourism office related to Tourism Branding Lagoon Beach. The results of the study show tourism development in Laguna Beach. The strategy implemented by the government, such as tourism promotion, is a good step in increasing tourism; as we know, in promoting a tourist spot with social media and mass media, the impact is very effective, as well as for quality and Content-based and international-standard content-based tourism HR professionals need to be further improved so that they can compete with other tourist destinations throughout Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 5