Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Measuring Smart City Implementation to Improve the Quality of Public Services in Jambi City cahyadi kurniawan; Irfandi Pratama; Titin Purnawingsih; Ulung Pribadi
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.644 KB) | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.405

Abstract

The city of Jambi is part of the movement towards 100 smart cities in 2017, along with Bandung and Sleman. The purpose of this study is to measure the implementation of smart cities to improve service quality in Jambi City by using a two-dimensional smart city approach, namely; smart government and smart living. Furthermore, the research method used in this study is a qualitative approach with the help of Nvivo 12 Plus softwear. The type of data in this study uses primary and secondary data obtained from social media, online media, and journal literature. The results of the study explain that access to public information disclosure can still not be said to be transparent, it is also strengthened that the rules regarding smart city councils still do not exist. Explaining and reaffirming the 2018-2023 RPJMD in chapter IV Jambi City faces problems and challenges in implementing smart cities and e-government, with the main problems not yet optimal implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), and smart city supporting regulations . It is a record of the government how to optimize all innovations that have been implemented, some applications do not run smoothly, and even are not active which are only made to meet needs without considering sustainability. Smart city comes hand in hand with the principle of Sustainability development It is a record of the government how to optimize all innovations that have been implemented, some applications do not run smoothly, and even are not active which are only made to meet needs without considering sustainability. Smart city comes hand in hand with the principle of Sustainability development It is a record of the government how to optimize all innovations that have been implemented, some applications do not run smoothly, and even are not active which are only made to meet needs without considering sustainability. Smart city comes hand in hand with the principle of Sustainability development
Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bengkulu Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Laguna Cahyadi Kurniawan
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v2i2.31

Abstract

The Bengkulu City, The Tourism and Culture Office is a government entity with the jurisdiction and obligation to administer and manage the tourist and cultural sector to assist regional revenue. The Department of Tourism and Culture is responsible for creating new tourist attractions, which must be maintained. This study aims to analyze and determine the performance of the Tourism Office in developing Laguna Beach Tourism Objects in Bengkulu Province, using four tourism development components: Promotion Tours, Information Services, and Accessibility. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are carried out with social media data and news media, which are then captured through the Nvivo 12 Plus feature to capture news mass media content with the keywords Laguna Beach, Twitter social media, and Instagram social media Laguna Beach tourism office related to Tourism Branding Lagoon Beach. The results of the study show tourism development in Laguna Beach. The strategy implemented by the government, such as tourism promotion, is a good step in increasing tourism; as we know, in promoting a tourist spot with social media and mass media, the impact is very effective, as well as for quality and Content-based and international-standard content-based tourism HR professionals need to be further improved so that they can compete with other tourist destinations throughout Indonesia
Analisis Penyebaran Tweet Tentang Pemulihan Ekonomi Di Indonesia pasca Covid-19 Analisis akun @Prekonomian RI Rossi Maunofa Widayat; Arya Akbar; Cahyadi Kurniawan
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 3 No. 1 (2023): JULI
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya teknologi informasi pada era sekarang sangatlah pesat sehingga dikala pandemic seperti ini pemerintah memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor sejauh mana penyebaran informasi pemulihan perekonomian di Indonesia selama pandemi Covid-19 melalui akun twitter @PerekonomianRI. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan bantuan aplikasi NVIVO 12 plus sebagai alat untuk menganalisa penyebaran informasi pemulihan perekonomian di Twitter. Hasil penelitian menemukan bahwa akun media sosial Twitter @PerekonomianRI telah menyebarluaskan informasi secara massif tentang pemulihan ekonomi Indonesia. Beragam hashtag turut andil dalam meningkatkan penyebaran informasi pemulihan ekonomi serta adanya akun media sosial Twitter lainnya yang mention tweet terkait pemulihan ekonomi Penggunaan media sosial sangat penting di era sekarang dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam penyebaran tweet oleh Kemenko RI melalui akun media sosialnya mengenai pemulihan ekonomi di Indonesia, pada tahun 2020 Kemenko Prekonomian RI memiliki antusias yang tinggi dalam penyebaran informasi melalui akun media sosial twitternya, @PrekonomianRI tentang pemulihan ekonomi di Indonesia dengan persentasi 44,50% hal ini menandakan kementrian Kemenko Prekonomian RI pada tahun 2020 pada awal Covid-19 sangat fokus agar prekonomian nasional tidak menurun sehingga banya melakukan penyebaran informasi tentang pemulihan ekonomi dengan hashtag paling banya yang di siarkan pada kanal media sosial twitter yakni #untukekonomiindonesia. Kemntrian Kordinator Perekonomian RI juga mejalain Kerjasama dengan beberapa kementrian yang ada, dan juga media-media yang ada di Indonesia
E-Government Sebagai Media Layanan Pengaduan Masyarakat Studi Aplikasi NTB Care Cahyadi Kurniawan; Erlin Erlin; Adriana Wahyuningsih; Linda Andayani; M. Al Khusaini; M.Ulfatul Akbar Jafar; Mintasrihardi Mintasrihardi; Yuli Yanti Daaris
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 3 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-government sebagai media layanan pengaduan masyarakat dengan studi kasus di aplikasi NTBcare merupakan sebuah layanan yang disiapkan oleh pemerintah NTB sebagai media yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah secara elektronik dan juga dapat meningkatkan aksebilitas dan efisiensi dalam penanganan pengaduan pemerintah Tujuan Penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana E- government sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat khususnya pada aplikasi NTB Care. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dengan memanfaatkan aplikasi layanan online, Aplikasi NTB Care telah menjadi salah satu aplikasi yang cukup ampuh dan efektif di provinsi NTB untuk pengaduan masyarakat dan menjawab aduan dan saran yang masuk dari masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengamati setiap hari perkembangan yang ada di daerah mereka, tanpa harus menanyakan langsung ke instansi pemerintahan terkait, dan langsung messsndapatkan penjelasan dan konfirmasi dari permasalahan tersebut.Dengan demikian aplikasi NTB Care menjadi tujuan pemerintah dalam memberikan pelayana terhadap masyarakat dengan mudah, efisien dan efektif dengan sistem online yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kualitas hidup masyrakat
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa Cahyadi Kurniawan; Rossi Mounofa Widayat; Yudhi Lestanata
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12948

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menguji variabel pengaruh kepemimpinan, orientasi kerja, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten sumbawa untuk memprediksi sejauh mana tingkat kinerja Aparatur Sipil Negara dikabupaten sumbawa. Untuk mendapatkan 100 tanggapan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data survei dan teknik simple random sampling. Skala Likert digunakan untuk merancang pertanyaan. Validitas dan reliabilitas dinilai, serta hipotesis dan pengujian regresi, dengan SEM-PLS. Berdasarkan temuan pada penelitian ini bahwa Dari hasi analsisi terlihat bahwa Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebesar 63,6%, artinya tingkat pengaruhnya sedang. Jumlah responden yang sedikit mungin tidak dapat mencerminkan  status asli kinerja Aparatur Sipil Negara, dan durasi studi yang singkat, merupakan kekurangan dari studi ini. Jumlah wilayah penelitian yang terbatas (hanya satu kabupaten) tidak dapat digeneralisasikan  ke seluruh wilayah indonesia
A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline Rossi Maunofa Widayat; Juhari Sasmito Aji; Cahyadi Kurniawan
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 4 No. 1 (2023): (April 2023)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v4i1.100

Abstract

The technical viewpoint recognises the critical role of information and communication technology as a driving force in our time. The importance of public policy management in the environment of public service institutions and regional commands is investigated from the standpoint of public administration and the use of social media. Academics need to map out ideas about how social media and government interact. This research aims to see the important themes or issues raised by scholars in social media and their government articles. What are the comprehensive factors that influence the use of social media in government circles? The research method used was a literature review on social media and government by reviewing journal articles on social media and government published in Scopus as data-based and processed using the NVivo 12 Plus analysis tool. The results of this study reveal five significant problems between social media and the government. These problems include digital difficulties, policies, information, communication, and politics. This research also gave birth to social media and government, which must take the form of digital activism; secondly, access to information disseminated by the government through social media; and third, administrative communication, which looks at how ideas are offered via social media to the government. Fourth, to achieve social media and government goals, it is necessary to demonstrate ethical and political behaviour, formulate policies following those goals, and then evaluate those policies through the implementation of rules or laws.
Meta-Analysis: Trends of Digital Democracy Research Publications Muhammad Ali; Muhammad Aprian Jailani; Rendi Eko Budi Setiawan; Cahyadi Kurniawan
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.5723

Abstract

Digital democracy has become a contemporary study in social and political science, but theoretically the term digital democracy does not yet have a definite pattern, this makes digital democracy fail to be understood both theoretically and practically. Therefore, this research has basic questions about; how the theoretical development of digital democracy through the trend of research publications based on the Scopus index. This article uses a qualitative description methodology, and data analysis techniques using research software; Vosviewer and NVivo 12 plus. The findings in this study see that scholars focus on the theme of e-government and digital political participation, in e-government the research theme focuses on government services through open government data and studies on the function of official government social media for public communication. While the research theme of digital political participation focuses on the study of e-voting and digital social movement. Digital democracy in a positive perspective can also encourage the character of a deliberative democratic system. Referring to the data of research publications that have been analyzed, the researcher concludes a new finding: that digital democracy can theoretically be categorized into two. First, the electoral aspect, which understands that digital democracy creates a digital transformation of government work, which is marked by open government data, digital services, and digital information. Second, the-non electoral aspect, which sees digital democracy as an opportunity for civil society to be involved in political participation in a country, such as electronic elections, online political participation, and digital activism. Demokrasi digital menjadi suatu kajian yang kontemporer dalam ilmu sosial dan politik, namun secara teoritis term demokrassi digital belum mempunyai pola yang pasti, hal ini menjadikan demokrasi digital gagal dipahami baik secara teoritis maupun praktis. Karena itu penelitian ini mempunyai pertanyaan dasar tentang; bagaimana perkembangan teoritis demokrasi digital melalui trend publikasi penelitian berbasis indeks scopus. Artikel ini menggunakan metodologi deskripsi kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan software penelitian; Vosviewer dan NVivo 12 plus. Temuan dalam penelitian ini melihat para sarjana fokus pada tema e-government dan partisipasi politik secara digital, dalam e-government tema penelitian fokus kepada pelayanan pemerintah melalui open data government dan kajian fungsi media sosial resmi pemerintah untuk komunikasi publik. Sedangkan tema penelitian partisipasi politik digital fokus pada kajian e-voting dan digital sosial movement. Demokrasi digital dalam perspektif positif juga dapat mendorong karakter sistem demokrasi yang deliberatif. Merujuk data publikasi penelitian yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan temuan baru: bahwa demokrasi digital secara teoritis dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, aspek elektoral yang memahami bahwa demokrasi digital membuat transformasi kerja pemerintahan secara digital, yang ditandai dengan open data government, pelayanan digital, dan informasi digital. Kedua, aspek non elektoral, yang melihat demokrasi digital menjadi peluang untuk masyarakat sipil terlibat dalam partisipasi politik dalam suatu negara, seperti pemilu elektronik, partisipasi politik onlline, dan aktivisme digital. 
Public-Private Partnerships: In the Development of the Mandalika Circuit, Indonesia Ilham Zitri; Cahyadi Kurniawan; Theresia Octastefani
Journal of Governance and Public Policy Vol. 11 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v11i2.17714

Abstract

When the government is constrained regarding human and financial resources, a public-private partnership (PPP) is often considered the most effective method of providing infrastructure. As a result, the government can work with the private sector to promote the successful implementation of infrastructure projects. This study examined how the public and private sectors worked together to build the Mandalika Circuit. In addition, this investigation utilized a descriptive method combined with a qualitative approach, as well as literature, online news, and interviews as data. NVivo 12 Plus was employed to analyze the data. The results unveiled the implementation of development programs through regulations, such as Presidential Regulation (Perpres) No. 38 of 2015, Minister of Finance Regulation (Permenkeu) No. 260/PMK.08/2016, Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 96 of 2016, and Governor Decree of West Nusa Tenggara No. 050.13-326 of 2022. Second, the readiness of the PPPs to construct the Mandalika Circuit was considered successful in terms of institutional coordination, which ran well between the regional government, central government, and the private sector. Players could boost productivity and adaptability. Moreover, the presence of non-governmental parties was based on a need for more human and financial resources to manage public services in the government sector strategically.