cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020): Februari" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bangil Khoirur Rohmah; Reno Angga A; Abdul Kholiq Syafaat; Anis Nasim Mahiroh
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2194.992 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i1.1

Abstract

Abstract:This article discusses the conduct of a circuit court at the Bangil religious court. The circuit court is the scope of legal aid services at the Religious Courts following the Supreme Court policy with SEMA RI No. 10 of 2010 concerning legal aid, renewed by PERMA Number 01 of 2014 concerning guidelines for providing legal services for the poor. Legal assistance covering prodeo case services, organizing circuit courts, and giving legal aid post. The circuit court, which who in an area that is still the jurisdiction of the Bangil Religious Court, is very helpful for parties who are far from the Bangil Religious Court and the middle to lower class communities. Even though with limited budget and time and other deficiencies, especially in court proceedings used in circuit courts, they are still the same as regular trials, there is no specific procedural law regulating practices in this circuit court. Held the circuit court at the Bangil Religious Court was on Friday. The Bangil Religious Court is very appropriate in making a policy for this circuit court because the areas that become the jurisdiction of the Bangil Religious Court are many remote areas. This is very helpful for these areas to carry out litigation because the Bangil Religious Court, even though its class is 1B, the divorce rate is included, many of which each day has about 30-40 trials. Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan agama Bangil. Sidang keliling merupakan ruang lingkup layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama yang sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SEMA  RI No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum meliputi layanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan posbakum. Sidang keliling yang dilakukan di daerah, yang masih wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil ini sangat membantu para pihak yang berada jauh dari pengadilan Agama Bangil serta masyarakat menengah ke bawah. Meskipun dengan anggaran dan waktu yang terbatas serta kekurangan-kekurangan lainnya, terutama dalam hal hukum acara persidangan yang digunakan dalam sidang keliling masih sama dengan persidangan biasa, belum ada hukum acara secara khusus yang mengatur persidangan pada sidang keliling ini. Sidang keliling pada Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan pada hari Jum’at. Pengadilan Agama Bangil  sangat tepat membuat kebijkan adanya sidang keliling ini, dikarenakan daerah yang menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil banyak yang berada di pelosok dan ini sangat membantu untuk daerah-daerah tersebut untuk melakukan proses berperkara, karena Pengadilan Agama Bangil ini meskipun kelasnya 1B akan tetapi angka perceraian termasuk banyak yang setiap harinya ada sekitar 30-40 kali sidang (Perkara).
Pengajuan Gugatan atau Permohonan Perceraian Dini di Pengadilan Agama Mojokerto Febia Nisaul Chamsa; Gebi Putri Susanti; Sanuri .; Mulyani .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2683.848 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i1.3

Abstract

Abstract:Divorce that occurs in Indonesia every year continues to increase. Most happens in married couples whose marriage age is less than five years. In general, the cause is that there is no compatibility between married couples due to differences in principles that cannot unite anymore, moral crisis, and lack of harmony. The purpose of this study was to determine the cause of the high divorce rate in Mojokerto City based on data from the Mojokerto Religious Court. The main factors causing divorce are based on Mojokerto City Religious Court data due to continuous disputes, no responsibility for the husband, third-party interference, domestic violence, and economic problems. Keywords: Divorce, Religious Court, Economic   Abstrak: Perceraian yang terjadi di Indonesia tiap tahun terus meningkat. Kebanyakan yang terjadi pada pasangan suami istri yang usia pernikahannya kurang dari lima tahun. Pada umumnya yang menyebabkan adalah tidak ada kecocokan antara pasangan suami isteri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi, krisis moral, dan kurang harmonis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di Kota Mojokerto berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mojokerto. Faktor utama penyebab perceraian berdasarkan data Pegadilan Agama Kota Mojokerto karena perselisihan terus menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, KDRT, dan masalah ekonomi. Kata Kunci : Perceraian, Pengadilan Agama, Ekonomi
Kurangnya Pihak dalam Penetapan Ahli Waris (Plurium Litis Consortiu) dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Perundang-Undangan dan Hukum Islam Nobel Pramudya; Nahdlotuzzuhria Maharoh; Nida Lintang Kusuma; Putri Damayanti; Ahmad Khubby Ali Rohmad; Wahib Latukau
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3533.106 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i1.5

Abstract

Abstract:Lack of parties or plurium litis consortium in the the Religious Court of the City of Madiun, can not only occur in a case of contention. More minor cases can also happen in case of request (volunteer). The potential voluntary issues that arise from more minor parties are the Application for Determination of Heirs (PPAW). If the claim is lacking in instances of contingent inheritance, then the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart). Then what if the lack of parties occurs in a voluntary case? Can the case still be granted? This article tries to answer that question. The research method used in this article is juridical-normative. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. At the same time, the type of research is library research. The results of the study are: based on the perspective of legislation, legal objectives, legal functions, and legal principles, voluntary inheritance cases (PPAW). If not, the judge can advise on improving the application. However, if the direction for improvement is not followed up, then the application must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaart). Keywords: plurium litis consortium, Application for Determination of Heirs, and niet ontvankelijk verklaart. Abstrak: Kurang pihak atau plurium litis consortium dalam Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun tidak hanya dapat terjadi dalam perkara gugatan (contensius) saja, kurang pihak juga dapat terjadi pada perkara permohonan (voluntair). Perkara voluntair yang potensial terjadi kurang pihak adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris (PPAW). Dalam perkara kewarisan contensius, jika gugatan kurang pihak, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart). Lalu bagaimana jika kurang pihak terjadi dalam perkara voluntair? Apakah perkara tetap dapat dikabulkan? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitiannya adalah: berdasarkan perspektif aturan perundang-undangan, tujuan hukum, fungsi hukum, dan asas hukum, perkara kewarisan yang bersifat voluntair (PPAW). Jika tidak, hakim dapat memberi advis perbaikan permohonan. Namun jika arahan perbaikan tidak ditindaklanjuti, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart). Kata kunci: plurium litis consortium, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan niet ontvankelijk verklaart.
Pemahaman Linguistik dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Bagas Suhardityo; Chusniatul Mazida; Hafsah Aulia; Masruroh .; Ikhsan Fattah Yasin; Nofia Mutiasari
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3081.354 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i1.6

Abstract

Abstract: In this millennial era, the role of language (linguistics) is very much needed as a means of communication and interaction to create an understanding of the harmonious, meaningful correlation between a speaker and a listener. In its development, language constantly changes either structurally or massively. In solving a case, the role of language (linguistics) has a significant role so that people involved in a suit can understand the essence of the meaning of the language used by a court in Court. If not, it will reduce the alignment of the aims and objectives to be achieved by the disputing parties in Court. There are several obstacles to this linguistic communication at the Probolinggo City Religious Court, including the lack of understanding of a witness regarding the questions/statements in the trial. That is a risky situation within the Court because understanding language plays an essential role in making decisions. Keywords: linguistics, interactions,comunication, cases, courts, judges, evidence Abstrak: Pada era millenial ini, peranan kabahasaan (Linguistik) sangat diperlukan sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi untuk terciptanya suatu pemahaman korelasi maknawi yang selaras antara seorang pembicara dan pendengar. Dalam perkembangannya bahasa selalu mengalami perubahan baik secara struktural ataupun  secara masif. Dalam menyelesaikan suatu perkara peranan kebahasaan  (Linguistik) memiliki peranan utama, agar orang yang terlibat dalam suatu perkara bisa memahami esensi maksud dari bahasa yang digunakan seorang pengadil di dalam persidangan. Jika tidak, maka akan membuat berkurangnya keselarasan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi linguistik ini di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, diantaranya kurang pahamnya seorang saksi terhadap  pertanyaan/pernyataan seorang hakim di dalam persidangan. Hal ini menjadi riskan di lingkungan Pengadilan, karena pemahaman bahasa berperan penting dalam membuat keputusan. Kata Kunci: Linguistik, Interaksi, Komunikasi, Perkara, Pengadilan, Hakim, Kesaksian
Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Fransiska Putri Utami; Ike Dhea Puspitai Sar; Indatul Amalia; Ita Marifatul Fauziyah; Syamsuri .; Taufiqurrochman .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1735.954 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i1.9

Abstract

Abstract:Marriage is a legal aspect and involves legal action. Everyone wants the family to be happy and live, But in the community around a husband and wife who are not harmonious in the household, they take steps to divorce. The divorce is done through the District Court for Indonesian citizens who are non-Muslim and through the Religious Courts for Muslim Indonesian citizens. This research was conducted at the Kraksaan Probolinggo Religious Court. This study uses normative juridical methods or legal norms that apply in the State of Indonesia. The results showed that the factors causing the high divorce due to lack of harmony in the household were caused mainly by economic problems such as the husband's lack of monthly spending money to his wife. The Religious Courts more widely accept divorce claims than other cases. The religious court examines the application for divorce and divorce, which is intended by the parties requesting divorce by fulfilling the requirements stipulated in the law. Key words: divorce, Religious Courts, Kraksaan. Abstrak: Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Setiap orang pasti menginginkan agar keluarganya bahagia dan langgeng, tetapi dalam fakta yang ada di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinan mereka yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam, dan melalui Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi seperti kurangnya uang belanja bulanan yang diberikan suami kepada istrinya. Perkara cerai gugat lebih banyak diterima oleh Pengadilan Agama Kraksaan dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama Kraksaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue