Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN WARIS 1:1 DALAM YURISPRUDENSI ISLAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER Ita Ma’rifatul Fauziyah; Yunitasari Yunitasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i4.2022.1444-1456

Warisan adalah pengalihan harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dan kemudian diberikan kepada orang lain yang berhak mewarisinya. Anak laki-laki harus mewarisi lebih banyak saham daripada anak perempuan. Namun seiring dengan perkembangan di era yang semakin maju, ada fenomena pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan dalih kesetaraan gender, dan emansipasi wanita, itu adil. Penelitian ini adalah dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang sama antara putra dan putri. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa kesetaraan gender di pembagian harta warisan terjadi dengan perkembangan zaman dan pelaksanaannya masih menganut syariat Islam yang berlaku hukum. Perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh jenis kelamin perbedaan, Namun perbedaan tanggung jawab lebih banyak dibebankan pada laki-laki daripada perempuan. Dari segi keadilan distributif, pembagian harta warisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dan perempuan) adalah adil karena konsep keadilan dapat dikaitkan dengan hak-hak pasangan suami istri dalam perkawinan secara proporsional dengan hak dan kewajiban. kewajiban dan kewajiban antara keduanya. Hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak untuk menghidupi orang tuanya setelah menikah.

Marriages Not Recorded Perspective Enakmen 8 Year 2004 State of Sabah and Marriage Law Number 1 Year 1974 Yunitasari Yunitasari; Nihrul Bahi Al Haidar; Ita Ma’rifatul Fauziyah
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5571

Marriages that are not registered in perspective Ekamen 8 of 2004 in the State of Sabah and the Marriage Law No. 1 of 1974 is a normative study in order to answer two questions, namely: first, about the problem of what if a marriage is not registered while marriage is required to be registered, second, how is the analysis of a marriage that is not recorded the perspective of enactment 8 of 2004 and Law No. 1 of 1974. The data of this study were collected using the documentation method, then analyzed using a descriptive method, namely by using a deductive mindset. The results of this study conclude that if there is a marriage that is not registered then it violates the law and the perpetrator himself is subject to a fine of RM1000 (ringgit) or imprisonment for approximately 6 (six) months, as well as marriages that do not recorded in Indonesia, it will be subject to a fine of Rp. 7,500,000, - (Seven Million Five Hundred Rupiah). In line with the conclusions above, suggestions for the future should be further developed with research with the theme of marriage that is not recorded. And more mastering theories about his knowledge so that as a legal academic at least he can provide enlightenment or solve problems or cases that will occur in the future. will decrease, so that people will respect the applicable laws

PERTANGGUNG JAWABAN PERSONEL PENERBANGAN AKIBAT TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA STANDAR PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: Standard Phraseology; Awak Pesawat; Hukum Internasional Fawwaz Dhiya Najmi; Ita Ma’rifatul Fauziyah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pesawat udara merupakan salah satu transportasi yang diminati oleh masyarakat karena dapat membuat waktu lebih efisien. Semakin tinggi minat masyarakat maka semakin tinggi tingkat kecelakaan udara yang mungkin terjadi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat udara adalah awak pesawat tidak menggunakan bahasa yang sudah distandarkan dalam dunia penerbangan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui peraturan penggunaan bahasa standar penerbangan yang harus digunakan oleh para awak pesawat dan tanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kelalaian personelpenerbangan akan menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan.

Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo Fransiska Putri Utami; Ike Dhea Puspitai Sar; Indatul Amalia; Ita Marifatul Fauziyah; Syamsuri .; Taufiqurrochman .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract:Marriage is a legal aspect and involves legal action. Everyone wants the family to be happy and live, But in the community around a husband and wife who are not harmonious in the household, they take steps to divorce. The divorce is done through the District Court for Indonesian citizens who are non-Muslim and through the Religious Courts for Muslim Indonesian citizens. This research was conducted at the Kraksaan Probolinggo Religious Court. This study uses normative juridical methods or legal norms that apply in the State of Indonesia. The results showed that the factors causing the high divorce due to lack of harmony in the household were caused mainly by economic problems such as the husband's lack of monthly spending money to his wife. The Religious Courts more widely accept divorce claims than other cases. The religious court examines the application for divorce and divorce, which is intended by the parties requesting divorce by fulfilling the requirements stipulated in the law. Key words: divorce, Religious Courts, Kraksaan. Abstrak: Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Setiap orang pasti menginginkan agar keluarganya bahagia dan langgeng, tetapi dalam fakta yang ada di masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam rumah tangga, sehingga mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinan mereka yang disebut perceraian. Perceraian dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga negara Indonesia yang beragama non Islam, dan melalui Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau norma-norma hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang kebanyakan disebabkan oleh masalah ekonomi seperti kurangnya uang belanja bulanan yang diberikan suami kepada istrinya. Perkara cerai gugat lebih banyak diterima oleh Pengadilan Agama Kraksaan dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Pengadilan agama memeriksa permohonan cerai gugat maupun cerai talak yang dimaksudkan oleh pihak-pihak yang memohon cerai dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama Kraksaan.

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG PADA ERA SOCIETY 5.0 Fakhrurrozi, Azmirozi; Pradana, Sandi Yoga; Fauziyah, Ita Ma’rifatul; Saputro, Eko Andy
International Conference on Humanity Education and Society (ICHES) Vol. 3 No. 1 (2024): Third International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)
Publisher : FORPIM PTKIS ZONA TAPAL KUDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

According to Islamic law, marriage is considered a very strong form of bond or mitsaqon ghalidhan to obey Allah's commands, and carrying it out is an act of worship. Siri marriage can be defined as "a form of marriage that is carried out according to law or religious customs, is not announced in public and is not officially recorded in the marriage registry." marriage of 'public officials'. This article aims to examine the level of understanding of positive law regarding unregistered marriages. This research method is descriptive qualitative with documentary data collection techniques and descriptive analysis as a data analysis technique. Active legal research on unregistered marriages is carried out primarily based on the legal nature of the Republic of Indonesia and government regulations. The study of Islamic law regarding unregistered marriages is carried out based on the Al-Quran and Hadith. From the perspective of Indonesian positive law, law, unregistered marriage is a marriage that has no legal principles or in other words has no legal consequences.

Urgensi Keluarga Sakinah sebagai Fondasi Rumah Tangga Perspektif Fikih dan Hukum Positif Fauziyah, Ita Marifatul
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2024): July 2024
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/mahakim.v8i2.605

A harmonious family (sakinah) is an important foundation for the realization of a harmonious and happy household. From a fiqh (Islamic jurisprudence) perspective, a sakinah family is defined as a family built based on piety towards Allah SWT, mutual respect and affection among family members, and the ability to properly practice Islamic law. This concept is not only discussed from a fiqh perspective but is also recognized in Indonesian positive law, where a sakinah family is defined as a family capable of living harmoniously and prosperously, with strong resilience in facing various challenges. This research aims to examine the urgency of a sakinah family as the foundation of a household from the perspectives of fiqh and positive law. The approach method used in this research is a conceptual approach. Researchers try to understand and explain the concepts and principles of Islamic law by analysing and understanding Islamic legal texts, as well as studying the urgency of a sakinah family as the foundation of the household. The results show that a sakinah family plays a vital role in building a harmonious and happy household. A sakinah family becomes a solid foundation for the realization of a quality and virtuous future generation. This research also shows that fiqh and positive law share similarities in viewing the urgency of a sakinah family. Both emphasize the importance of building a family based on piety towards Allah SWT, mutual respect and affection among family members, and the ability to properly practice Islamic law. However, there are some differences in the approaches of fiqh and positive law in realizing a sakinah family. Fiqh emphasizes spiritual and moral aspects, while positive law emphasizes legal and regulatory aspects.

PERTANGGUNG JAWABAN PERSONEL PENERBANGAN AKIBAT TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA STANDAR PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: Standard Phraseology; Awak Pesawat; Hukum Internasional Najmi, Fawwaz Dhiya; Fauziyah, Ita MaÃ¢â‚¬â„¢rifatul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1599

Pesawat udara merupakan salah satu transportasi yang diminati oleh masyarakat karena dapat membuat waktu lebih efisien. Semakin tinggi minat masyarakat maka semakin tinggi tingkat kecelakaan udara yang mungkin terjadi. Salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat udara adalah awak pesawat tidak menggunakan bahasa yang sudah distandarkan dalam dunia penerbangan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui peraturan penggunaan bahasa standar penerbangan yang harus digunakan oleh para awak pesawat dan tanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kelalaian personelpenerbangan akan menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search