cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2021): April" : 5 Documents clear
Analisis Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg tentang Wali Adhal Gustina Ningsih Pasaribu; Desty Amalia Ramadhani; A. Salahuddin Khoirin; Mohd. Asruli Bin Hamdani; Naufal Rizqi Muzadi; A. Mufti Khazin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4689.995 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i2.50

Abstract

Abstract: This article discusses the decision of the Sampang Religious Court number 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. The guardian adhal, where the guardian is reluctant to marry off his child even though the application process has been agreed upon by the bride and groom, the family, and even by the guardian himself. Therefore, the prospective bride submits to the Religious Courts so that the religious court can examine and determine the adhal of the guardian. In deciding the case, the judge is based on the consideration of evidence and witnesses in the trial. Based on these considerations, the panel of judges decided: 1. They granted the Petitioner's Application; 2. To declare that the marriage guardian of the Petitioner (the original applicant's father) as the biological father of the applicant (the original applicant) is an adhal marriage guardian; 3. To appoint the Head of the Torjun District Religious Affairs Office as Guardian Judge to marry the Petitioner (Original Petitioner) with his future husband: IR bin S; and 4. Charges the Petitioner to pay the court fees in the amount of Rp. 391,000.00 (three hundred and ninety-one thousand rupiahs). The decision of the Sampang Religious Court is following applicable law because it is carried out for the sake of creating benefit and avoiding harm. Keywords : marriage, guardian of marriage, guardian of adhal. Abstrak: Artikel ini membahas putusan Pengadilan Agama Sampang nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Spg. tentang wali adhal, dimana wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya padahal proses lamaran sudah disepakati oleh kedua mempelai, keluarga bahkan oleh walinya sendiri. Karena itu pihak calon mempelai perempuan mengajukan kepada Pengadlan Agama, agar pengadilan agama dapat memeriksa dan menetapkan adhalnya wali tersebut. Dalam memutus perkara tersebut, hakim didasarkan pada pertimbangan bukti dan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memutuskan: 1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon Asli) sebagai ayah kandung dari Pemohon (Pemohon Asli), adalah Wali nikah yang adhal; 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon Asli) dengan calon suaminya: IR bin S; dan 4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dilakukan demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Kata Kunci: perkawinan, wali nikah, dan wali adhal.
Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Hanifatuz Zissa Rohmana; Rizal Faiz Mahtum; Zian Marchyana; Fatkhur Roziqin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4571.713 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i2.52

Abstract

Abstract: State Civil Apparatus (ASN) are civil servants and government employees with work agreements who work for government agencies. In this case, ASN is part of the state government, wherein they must be honest, responsible, have high integrity, and comply with the position code of ethics. ASN who violates the code of ethics can be dishonorably discharged by issuing a decision by a state administrative official. Including the case of committing a criminal act by ASN can reduce his integrity as a state official. This study discusses the dismissal of ASN from their position when committing an illegal act of corruption outside of the office, namely the Surabaya Administrative Court decision number 71/G/2020/PTUN.SBY granted the applicant's request to cancel the Situbondo Regent's decree Number: X.888/0116/431,303. 3.3/SK./2020 January 23, 2020, which declares the dishonorable discharge of the applicant. The regent's decree is legally flawed because it does not have a proper legal basis. ASN employees who commit crimes outside of the office cannot be dishonorably discharged, except for criminal acts sentenced to imprisonment for more than two years. Meanwhile, Article 87, paragraph 4 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, states that an ASN can only be dishonorably dismissed if he commits a crime of office/crime related to his position. Keywords: State Civil Apparatus, Administrative Court, Crime, corruption. Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini ASN menjadi bagian dari pemerintahan negara dimana dalam menjalankan profensinya harus jujur, bertanggung jawab dan berintegeritas tinggi serta mematuhi kode etik jabatan. ASN yang melanggar kode etik dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan dikeluarkan keputusan pejabat tata usaha negara. Termasuk dalam hal dilakukannya tindak pidana oleh ASN yang dapat mengurangi integritasnya sebagai pejabat negara. Penelitian ini membahas tentang pemberhentian ASN dari jabatannya ketika melakukan tindak pidana korupsi diluar jabatan, yaitu putusan PTUN Surabaya nomor 71/G/2020/PTUN.SBY yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan surat keputusan Bupati Situbondo Nomor: X.888/0116/431.303.3.3/SK./2020 Tanggal 23 Januari 2020 yang menyatakan pemberhentian tidak terhormat atas pemohon. Surat keputusan bupati tersebut adalah cacat yuridis karena tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pegawai ASN yang melakukan tindak pidana di luar jabatan tidak dapat diberhentikan secara tidak hormat kecuali tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun. Sementara itu pada Pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sesorang ASN hanya dapat dipecat dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, PTUN, Tindak Pidana, korupsi.
Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr tentang Dispensasi Kawin Nuril Fahmi; Nur Hikmah; Moh. Usvi; Devi Nur; Eka Chandra; Sanuri Sanuri
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3019.214 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i2.59

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the Kediri Religious Court Number 0018/Pdt.P/2020/PA decision.Kdr. About Marriage Dispensation. Marriage dispensation has the meaning of an exception from the general rule for exceptional circumstances concerning the age of marriage, namely relief from restrictions. In the case of a marriage dispensation application filed at the Kediri Religious Court, the judge granted the Petitioner's request with a marriage dispensation to his 18-year-old daughter. The verdict is based on evidence and witnesses in court. Among the witness statements are that although the daughter is still 18 years old, she is already good at taking care of the housework, the husband-to-be who works as an entrepreneur earns Rp. 2,500,000 every month, the prospective bride and groom have been in love for two years, so the marriage is done to prevent forbidden things between them. In the perspective of Islamic law, the request is by the fiqh rule "Rejecting damage takes precedence over bringing benefit (which is not certain)." Keywords: Kediri City Religious Court, Prospective Bride, Marriage Dispensation. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr. tentag Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan. Pada perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama kediri ini, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan dispensasi kawin kepada putrinya yang berusia 18 tahun. Putusan tersebut didasarkan pada bukti dan saksi di pengadilan. Di antara keterangan saksi adalah meski sang anak perempuan masih berusia 18 namun ia sudah pandai mengurus pekerjaan rumah, calon suami yang bekerja sebagai wiraswasta berpenghasilan Rp. 2.500.000 setiap bulan, calon mempelai telah menjalin asmara selama 2 tahun sehingga perkawinan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang terlarang di antara keduanya. Dalam perspetif hukum Islam, permohonan tersebut sesuai dengan kaidah fikih “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”. Kata Kunci: Pengadilan Agama Kota Kediri, Calon Mempelai, Dispensasi Kawin.
Implikasi Putusan Uji Materi Mahkamah Agung terhadap Kedudukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024 Khosnol Khotimah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4202.472 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i2.85

Abstract

Abstract: This study aims to find out how the implications of the Supreme Court's Decision No. 44 P/Hum/2019 on the position of the presidential and vice-presidential elections in 2019 and 2024. This research is normative juridical research that examines Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and Law no. 42 of 2008 concern the General Election of President and Vice President. In addition, the author also uses the Constitutional Court Decision No. 50/PUU-XII/2014 and Supreme Court Decision No. 44 P/Hum/2019 as a form of different decisions that result in different views regarding the determination of the results of the 2019 presidential and vice-presidential elections. The conclusion of this study is Supreme Court Decision No. 44/P/Hum/2019 has no implications for the elected pairs of presidential and vice-presidential candidates. The elected president is still declared valid in the first round of voting even though there are differences between the Supreme Court's decisions and the Constitutional Court because the findings of the Constitutional Court are final and binding. The suggestions from this research are, first, to make a clear separation between the authority of the Constitutional Court and the Supreme Court so that the main functions of the court of justice and the court of law are precise. Second, revise Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to the number of votes to determine the elected presidential and vice-presidential candidates. Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Review, General Election.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 terhadap kedudukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan 2024. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penulis juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 44 P/Hum/2019 sebagai bentuk perbedaan putusan yang berakibat pada perbedaan pandangan terkait penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden terpilih 2019.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 44/P/Hum/2019 tidak berimplikasi terhadap pasangan terpilih calon presiden dan wakil presiden 2019. Presiden terpilih tetap dinyatakan sah pada pemilihan suara putaran pertama sekalipun terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi, dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Saran dari penelitian ini yaitu pertama, melakukan pemisahan yang jelas antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sehingga jelas tupoksi antara court of justice dan court of law. Kedua, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait jumlah suara penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Judicial Review¸ Pemilihan Umum.
Pengelolaan Zakat dan Shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang pada Masa Pandemi Covid 19 Inggita Khusnul Qotimah; Iin Indriani; Imron Mustofa; Nur lailatul Musyafa'ah
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4395.17 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i2.91

Abstract

Abstract: This study aims to determine how zakat and sadaqah management in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo Kudu Jombang district during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive research method that describes the implementation and management of administration, calculation, and distribution of zakat and sadaqah in the Darussalam Mosque Rayung Kepuhrejo. Data collection techniques in this study used primary and secondary data sources as the basis of reference obtained through observation and interviews and literature and literature reviews. This study indicates that the management of zakat and sadaqah at the Darussalam Mosque during the Covid 19 pandemic went well and by Islamic law. Darussalam Mosque receives zakat from muzakki and distributes it to the needy, poor, and amil at the end of Ramadan. While the acquisition of sadaqah funds comes from the congregation of Friday prayers, Eid prayers, and Eid prayers. The sadaqah funds are used as compensation to residents in need and to repair and renovate the Darussalam Mosque Keywords: Management, Zakat, Shadaqah, Darussalam mosque. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam dusun Rayung desa Kepuhrejo kecamatan Kudu kabupaten Jombang pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam Rayung Kepuhrejo Jombang Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu ta’mir dan jama’ah masjid Darussalam dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan zakat dan shadaqah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pengelolaan zakat dan shadaqah di Masjid Darussalam pada masa pandemi covid 19 berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Masjid Darussalam menerima zakat dari para muzakki dan menyalurkannya kepada fakir, miskin dan amil di akhir bulan Ramadhan. Sedangkan perolehanan dana shadaqah berasal dari jama'ah shalat Jum'at, shalat hari Raya Idul Fitri dan shalat hari Raya Idul Adha. Dana shadaqah tersebut digunakan sebagai santunan ke warga yang membutuhkan dan untuk keperluan memperbaiki dan merenovasi Masjid Darussalam. Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat, Shadaqah, Masjid Darussalam.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue