cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
sri wiwoho mudjanarko
Contact Email
sri.wiwoho@narotama.ac.id
Phone
+628123206330
Journal Mail Official
lppm@narotama.ac.id
Editorial Address
Arief Rachmad Hakim 51 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA
Published by Universitas Narotama Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24431532     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Science, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Articles published in E-Journal SPIRIT PRO PATRIA: Journal of Research-based Community Service such as Participatory Action Research, Asset-Based Community Development, Community-Based Research, Service Learning, Community Development.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PELANGGARAN SYARIAT DI BANDA ACEH 2025 Adrianus Handy Harsono
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 11 No 2: September 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v11i2.3559

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika penegakan syariat Islam di Banda Aceh tahun 2025 terhadap 175 kasus pelanggaran syariat yang mayoritas terjadi di rumah kos dan kawasan wisata. Fokus penelitian mencakup tantangan modernitas, perilaku generasi muda, serta penyesuaian norma fiqh dengan konteks sosial budaya kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap relasi antara Qanun Jinayat Aceh dengan hukum nasional seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, pola hidup urban, pengaruh digital, serta perubahan pola interaksi sosial generasi muda berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran syariat. Secara normatif, penegakan syariat di Aceh mencerminkan pluralisme hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, terdapat tantangan harmonisasi antara prinsip fiqh klasik dengan nilai hak asasi manusia dan realitas sosial kontemporer. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan maqasid al shariah agar penegakan syariat tetap proporsional, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.
Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan Problematika Penunjukan Pelaksana Tugas Adrianus Handy Harsono
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 12 No 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v12i1.3626

Abstract

The arrest of several regional heads less than one year after assuming office following the 2024 Regional Elections has generated significant constitutional and administrative implications in Indonesia. This situation creates a vacancy in regional leadership and raises complex legal questions concerning the appointment and authority of Acting Regional Heads under Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This study incorporates the case highlighted by the Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) reporting that three regional heads elected in the 2024 Regional Elections were arrested by the Komisi Pemberantasan Korupsi within less than one year of assuming office (KPPOD, 2026). The arrests — involving allegations of bribery, extortion, and the trading of positions — underscore persistent issues of high political campaign costs and weak accountability mechanisms in local governance that continue to undermine effective implementation of Law No. 23 of 2014. The recurrence of anti-corruption interventions shortly after inauguration highlights the systemic risk of corruption and institutional vulnerability in the governance of regional leadership, adding empirical urgency to the legal analysis (KPPOD, 2026). This research aims to analyze the normative framework governing the filling of vacancies in regional leadership, examine the legal status and limitations of Acting Regional Heads, and evaluate the implications of such appointments on democratic legitimacy, regional autonomy, and administrative stability. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Law Number 23 of 2014, Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, and related implementing regulations. Secondary materials consist of recent scholarly articles indexed in Sinta and Scopus. The findings demonstrate that although the statutory framework provides procedural mechanisms for appointing Acting Regional Heads, regulatory ambiguities remain regarding the scope of authority, democratic accountability, and central government intervention. Furthermore, the study highlights the tension between administrative continuity and democratic legitimacy, particularly when Acting Regional Heads exercise strategic policy powers. The research concludes that regulatory harmonization and clearer limitations of authority are essential to safeguard regional autonomy and uphold principles of constitutional governance.
Analysis of Factors Affecting Satisfaction to Contractors’ Performance in Retail Building Construction Work Reinaldy Iqbal Syahdila; Rizal Bahaswan
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 12 No 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v12i1.3627

Abstract

The retail building construction industry has unique characteristics including tight time constraints, specific functional standards, and direct impact on business performance. This study aims to analyze factors influencing satisfaction with contractor performance in retail building construction projects, specifically focusing on Indomaret store development projects in East Java Regional I. The research employs a descriptive quantitative approach using purposive sampling of 30 respondents from five new Indomaret store construction projects. The research instrument uses the SERVQUAL model adapted for construction context with five dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Results indicate very high satisfaction levels with contractor performance, with an overall average score of 4.17 or 83.4% (categorized as "Very Good"). The tangibles factor has the highest value (4.34), followed by responsiveness (4.27), reliability (4.01), empathy (3.89), and assurance (3.89). The research model successfully identified six critical aspects for contractor performance control that can be implemented as a practical evaluation framework for project owners and contractors to improve retail building construction performance.
MEMBANGUN KEBERLANJUTAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN PENGENDALIAN INTERNAL: STUDI LITERATUR Gede Arimbawa; I Putu Artaya; I Made Kamisutara
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 12 No 1: Maret 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v12i1.3759

Abstract

Latar belakang : Publikasi Kementerian Koperasi dan UKM menginformasikan terdapat tren penurunan jumlah koperasi aktif dalam satu dekade terakhir, kondisi ini memberi sinyal keberlanjutan koperasi menjadi isu penting di saat ketatnya persaingan di sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi, serta beberapa isu permasalahan koperasi. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai peran Good Cooperative Governance (GCG), transformasi digital, dan pengendalian internal dalam mendukung keberlanjutan Koperasi Simpan Pinjam. Metode : . Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti ; artikel ilmiah, buku ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan melalui identifikasi, evaluasi, dan sintesis temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian. Hasil dan Pembahasan : Hasil kajian menunjukkan bahwa Good Cooperative Governance berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan, dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Transformasi digital berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, akurasi pengelolaan data, serta kemampuan adaptasi koperasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sementara itu, pengendalian internal yang efektif mampu meminimalkan risiko operasional, meningkatkan keandalan informasi keuangan, dan memperkuat implementasi tata kelola koperasi Kesimpulan : Hasil sintesis literatur menjelaskan bahwa keberlanjutan Koperasi Simpan Pinjam tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh integrasi antara tata kelola yang baik, transformasi digital, dan pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, penguatan ketiga aspek tersebut menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing, ketahanan organisasi, dan keberlanjutan koperasi di era digital. Keterbatasan : Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil kajian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga seluruh temuan didasarkan pada sintesis berbagai penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung pada Koperasi Simpan Pinjam. Oleh karena itu, hasil penelitian bersifat konseptual dan belum dapat menggambarkan kondisi empiris seluruh koperasi di Indonesia.
PENGARUH PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DAN PAD PANTAI JUMIANG KABUPATEN PAMEKASAN R Endro Wibisono; R Moh Zahri; Adhi Muhtadi; Hendro Sutowijoyo
E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA Vol 11 No 1: Maret 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat / Narotama University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/spirit.v11i1.3760

Abstract

Pantai Jumiang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kaupaten Pamekasan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata. Namun, pengelolaan wisata yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam optimalisasi kontribusi ekonomi kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung serta dampaknya terhadap PAD Pantai Jumiang. Infrastruktur pariwisata yang mencakup sarana dan prasarana wisata (seperti jalan akses, area parkir, gazebo, toilet, musholla, warung makan, dan spot foto) merupakan aspek penting yang memengaruhi daya tarik dan kepuasan wisatawan. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, Sehingga menciptakan kepuasan yang mendorong minat berkunjung kembali dan meningkatkan retribusi daerah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas pendukung dan kepuasan pengunjung merupakan variabel yang perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan nilai ekonomi wisata Pantai Jumiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan analisis kepuasan pengunjung (Customer Satisfaction Index/CSI) untuk mengukur pengaruh variabel infrastruktur dan fasilitas terhadap kepuasan pengunjung serta kontribusinya terhadap PAD. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap pengunjung Pantai Jumiang serta observasi lapangan terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas yang tersedia. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan pengelola wisata dalam mengalokasikan anggaran pengembangan infrastruktur secara tepat sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas sesuai prioritas kebutuhan pengunjung serta mengoptimalkan potensi Pantai Jumiang sebagao penyumbang PAD melalui peningkatan jumlah pengunjung dan retribusi wisata.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1: Maret 2026 Vol 11 No 2: September 2025 Vol 11 No 1: Maret 2025 Vol 10 No 2: September 2024 Vol 10 No 1: Maret 2024 Vol 9 No 2: September 2023 Vol 9 No 1: Maret 2023