cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ikhwan
Contact Email
m.ikhwan@staindirundeng.ac.id
Phone
+6285275735306
Journal Mail Official
maqasidi@staindirundeng.ac.id
Editorial Address
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia. E-mail: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
MAQASIDI
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
ISSN : 2798981X     EISSN : 27989801     DOI : https://doi.org/10.47498/maqasidi
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum memuat tentang kajian syariah dan hukum dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan yang dihasilakan oleh akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)" : 6 Documents clear
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Ningsih, Suci Fitria; Wibowo, Arif
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1642

Abstract

Tulisan ini membahas sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan hal ini sebagai bagian dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) seperti buku, jurnal, monograf dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan hukum dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia harus mendapat perhatian yang lebih serius dan tegas agar meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi tersebut dari Negara dan penegak hukum. Keempat, pelaksanaan pencegahan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai instrumen yang selaras dengan kerukunan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1788

Abstract

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat pesat. Hal ini dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli melalui e-commerce, sehingga memudahkan masyarakat untuk berbisnis lebih cepat, aman dan rahasia. Sudah ada teknologi bernama Bitcoin yang dianggap sebagai mata uang digital. Bitcoin mewakili sistem moneter dunia yang benar-benar terkait dengan kekuatan penawaran dan permintaan serta independen dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (library search). Penelitian ini bersifat indikatif, yaitu. itu mengevaluasi dan menjelaskan penentuan hukum apakah penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi jual beli diizinkan atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli dengan dengan Bitcoin baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari’at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.
Wakaf Benda Tidak Bergerak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Febriani, Asra; Mumtaz, Fadhila
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1876

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (yang mewakafkan) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber dari segala macam kekayaan materi, karena dari tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Adapun Perwakafan tanah milik merupakan salah satu bentuk obyek wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam telah menjadi salah satu penunjang bagi perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat Islam di Indonesia Adapaun Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah dan fungsi akhlaq.
Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Mustafa, Mustafa; Aulia, Eza
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1917

Abstract

Negara kesejahteraan (welfare State) ialah suatu tujuan berdirinya sebuah negara sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena Negara lebih mengutamakan hak dari seluruh warganya, salah satu upaya pemerintah dalam melindungi dan memberikan hak kepada warganya ialah dengan di berikannya Dana Desa dari dasar Undang-undang Otonomi Desa memberikan hak untuk Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengelola Keuangannya sendiri, adapun dalam penggunaan Dana Desa tersebut tidaklah lepas dari pengawasan, pengawasan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan namun juga harus di lakukan oleh masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa berjalan sesuai dengan konsep Negara kesejahteraan sehingga seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Dana Desa tersebut
Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka Iskandar, Iskandar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1947

Abstract

Artikel ini bertujuan membahas mengenai Pre-Trial Justice dalam sistem peradilan pidana sebagau upaya untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana agar hak-hak tersangka yang berhadapan dengan hukum dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, karena mengingat setiap orang (tersangka) juga harus dijamin hak asasi nya walaupun ber status sebagai orang yang melanggar norma hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kemudian data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau bahan rujukan yaitu antara lain dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta bahan rujukan yang lainnya yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, agar hak-hak tersangka dapat terlindungi maka pada tahapan pre trial Justice (pra persidangan) harus selalu mengedepankan asas-asas hukum yang bisa menjamin terlindunginya hak-hak tersangka selama dalam proses pemeriksaan, asas-asas hukum tersebut ialah Presumption of innocence, accusatoir, In dubio pro reo serta asas-asas hukum lainnya. Selain Asas-asas tersebut juga ada proses tahapan pra peradilan yang bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pra peradilan mengatur antara lain mengenai ketentuan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penehanan, agar hak tersangka dapat terlindungi.
Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Adami, Khairul
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 1 (Juni 2023)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.2016

Abstract

Tindak Pidana ialah suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan istilah lain di sebut dengan delik, tindak pidana terdiri dari tiga kata yakni straf ialah pidaa dan hukum, baar ialah dapat dan boleh serta feit diartikan sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelangaran, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni tindak pidana formil yakni tindak pidana yang dianggap telah selesai ketika pelaku telah melakukan tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan, tindak pidana materil ialah tindak pidana yang belum selesai dan baru terjadi. Khalwat (mesum) ialah perbuatan dua orang ketika berada ditempat tertutup sedangkan keduanya bukanlah muhrim serta tanpa ikatan pernikahan sehingga mengarah kepada perbuatan zina, perbuatan zina ialah perbuatan yang meresahkan ketertiban umum dan merusak akhlak dan akidah. Kata kunci : Tindak Pidana, Khalwat

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5, No. 2 (Desember 2025) Vol. 5, No. 1 (Juni 2025) Vol. 4, No. 2 (Desember 2024) Vol. 4, No. 1 (Juni 2024) Vol. 3, No. 2 (Desember 2023) Vol. 3, No. 1 (Juni 2023) Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) Vol. 2, No. 1 (Juni 2022) Vol. 1, No. 2 (Desember 2021) Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)