Articles
<![CDATA[SISTEM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Public Policy Vol 2, No 1 (2016): November-April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.31 KB)
|
DOI: 10.35308/jpp.v2i1.691
<![CDATA[The main problem in this study is whether the system of internal supervision within the Court can realize the independence of judges and whether the constitutional Judge MK can be monitored externally. Constitutional Court Regulation No. 2 Year 2014 About the Honorary Council of the Constitutional Court can not guarantee the realization of the independence of the Constitutional Court, it can be seen from the supervisory role of the Board of Ethics that ispassively waiting for reports from the public in the event of violations committed by the Constitutional Court, then the authority and composition both the membership of the Board of Ethics and the Court of Honor Assembly that require improvement, so ensuring the neutrality and mutual balance between the elements contained in the Board of Ethics and the Council of Honor Court. It is recommended that the Court made improvements with respect to the internal control system by means of amending the Constitutional Court Regulation No. 2 of 2014. It should be carried out a review of the elements of the membership of the Board of Ethics and Honor Council and the authority of the institution so that it can more leverage in carrying out its functions, that the surveillance system is applied can be realized a guarantee for the independence of the Constitutional Court. Keywords: Monitoring System, Constitutional Justice, Independence of Judges, Constitutional Court]]>
<![CDATA[PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TENTANG PERNIAGAAN TELUR PENYU DI WILAYAH KONSERVASI AROEN MEUBANJA ]]>
<![CDATA[Phoenna Ath Thariq]]>;
<![CDATA[Rahmat Djowanda]]>;
<![CDATA[Zuhrizal Fadli]]>;
<![CDATA[Eza Aulia]]>;
<![CDATA[Apri Rotin Djusfi]]>;
<![CDATA[Chandra Darusman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5026
<![CDATA[Pasal 21 ayat (2) huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selanjutanya disebut UU Konservasi, menyebutkan ”Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan/memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindingi”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) yang memuat sanksi pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak RP. 100.000.000. Namun kenyataanya di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja Kabupaten Aceh Jaya masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sanksi pidana perniagaan telur penyu tidak diterapkan, faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pernigaan telur penyu di Wilayah Konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (library Research) sebagai data sekunder dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa di daerah konservasi Aroen Meubanja masih banyak pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No 5 Tahun 1990. Terkait dengan penegakan hukum berkenaan dengan tindak pidana perniagaan telur penyu juga belum diterapkan pada wilayah tersebut. adapun faktor yang menjadi kendala penerapan regulasi yang dimaksud diakibatkan adanya regulasi pada tingkat gampong yang penormaannya kontra dengan norma yang terdapat dalam UU terkait perbuatan perniagaan telur penyu, pengetahuan masyarakat yang masih buruk tentang konsumsi telur penyu, nilai ekonomis dari perniagaan telur penyu, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Sehingga di sarankan untuk merevisi dan melakukan sinkronisasi antara aturan pada tingkat gampong terkait perbuatan perniagaan telur penyu dengan pengaturan pada UU, diperlukan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan konservasi tentang edukasi-edukasi seputar konsumsi penyu dalam perspektif kesehatan, serta diperlukan pula program-program sosialisasi yang bertujuan menumbuhkan sedaran hukum masyarkat. Keyword: Pidana, Perniagaan Telur Penyu]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat ]]>
<![CDATA[Muhammad Yunus]]>;
<![CDATA[Damrus Damrus]]>;
<![CDATA[Putri Kemala Sari]]>;
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v5i1.3091
<![CDATA[Politik uang (money politic) menjadi momok dan problem hukum tersendiri ketika konstelasi politik pemilu berlangsung terutama pemilu legislatif, dalam konteks ini pemilih tidak lagi melihat sosok calon legislatif yang pantas atau layak dipilih dengan pertimbangan aspek kompetensi dan kapasitas sebagai representasi rakyat di lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan, namun lebih kepada berapa jumlah uang yang diberikan kepadanya. Pengaturan hukum terhadap pelarangan politik uang (money politic) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat belum melaksanakan tugas secara maksimal khusus dalam konteks penanggulangan pelanggaran politik uang (money politic) pada pemilu serentak 2019. Hal itu dapat dilihat dengan tidak adanya case yang ditanganinya. Penegakan supremasi hukum (law enforcement) salah satu cara penanggulangan tindak pidana termasuk masalah politik uang (money politic), karena pemidanaan pada prinsipnya bertujuan yaitu sebagai berikut: Sebagai sarana memberikan efek jera pada si pelaku; Memberikan pembelajaran pada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. ]]>
<![CDATA[SYARAT PERSETUJUAN POLITIK MPR DALAM PROSES PEMAKZULAN KEPALA PEMERINTAHAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA DALAM TINJAUAN PRINSIP SUPREMASI HUKUM ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2017): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.56 KB)
|
DOI: 10.35308/jic.v1i1.463
<![CDATA[ impeachment is an extraordinary effort contained in the presidential government system with respect to the process of impeating the head of government from the power it possesses. Indonesia as a country that adopts a presidential government system governs the issue of impeachment of heads of government based on the constitution of the state of the UUD 1945 in Article 7A, which regulates the acts and an incompetence which, when done or happened to the head of government can lead to a means to drop the head government from his power. The impeachment mechanism is regulated in Article 7B of the UUD 1945 which requires a political decision in the MPR with the consent of 2/3 of the number of MPR members present at the plenary session after obtaining a legal decision from the MK. The problem of this research is whether the MPR's political decisions are a requirement in the impeachment mechanism of the head of government in the presidential system of Indonesia in accordance with the principle of rule of law. The result of this research is that the requirement of MPR's political approval in Article 7B of the UUD 1945 is contradictory to the principle of rule of law adopted by Indonesia and can potentially annul the Constitutional Court decision which is final and binding, and can be a gap in maintaining the power of the head of government if the head of government has a majority vote in the MPR. It is recommended to immediately amend the UUD 1945 by removing the terms of political approval of the MPR contained in Article 7B paragraph (7) of the UUD 1945 Indonesia and giving the final decision to the Constitutional Court as the key in the process of impeachment of the head of government.Keywords : Impeachment, Presidential system Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN POLITIK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN PERIODESASI JABATAN KEPALA DAERAH TINGKAT II DI ACEH ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v4i1.1932
<![CDATA[The system of limiting periodicals for second level regional heads of office in Aceh province contains norms that limit a maximum of two terms. Therefore a legal political review is needed by aligning existing regulations with the development of state administration. The purpose of this research is to analyze in the perspective of legal politics related to the limitation of the term of office and to determine the das sollen that is in line with current legal developments. The result of the research is that the norm which limits the two terms of office was born due to the consequences of the old order government where previously the term of office was not limited. The option of limiting the term of office of the second-level regional head currently being implemented is inappropriate because the limitation does not accommodate constituent and territorial binding elements.Keywords: limitation, periods, regional head position, Aceh]]>
<![CDATA[KODIFIKASI HUKUM ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM TERHADAP LIVING LAW YANG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.417 KB)
|
DOI: 10.35308/jic.v3i2.1439
<![CDATA[Indonesia applies a codification system to Islamic law, namely through compilation pathways, although there is a difference in understanding among legal experts regarding terms of compilation that are different from codification, but the most important thing to understand is that the provisions of Islamic law that apply in Indonesia require an urgency for equality of laws and for covering up the legal vacuum in society, so that codification is a solution to answer these problems (ius constituendum). However, it can be projected that the idea of coding is hampered by a variety of pluralities that exist in the community, especially living law that is unwritten law in force in society. the problem in this research is how is the codification of Islamic law as ius contituendum towards living law that lives in society. The result of this research is that it is also necessary to know that although pluralism within Indonesian society can be an obstacle, not a few cultures in Indonesia have actually applied traditional values originating from Islamic values, where Islam itself is the religion adopted by the majority of the population in Indonesia.Keywords : Islamic Law Codification, Living Law.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERPOLITIKAN NASIONAL PADA KEANGGOTAAN DPD ]]>
<![CDATA[Apri Rotin Djusfi]]>;
<![CDATA[Phoenna Ath Thariq]]>;
<![CDATA[Eza Aulia]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v4i2.2841
<![CDATA[The existence of the Senate (DPD) can be summed up as a meeting between democratization and regional autonomy. The formation of the Senate (DPD) is of course to support regional interests in national policies to protect the Republic of Indonesia. Based on the formulation of problems described earlier regarding the participation of local political parties in national politics at DPD membership, the objectives of the study include examining the participation of local political parties to participate in national politics in DPD membership. Based on the research object above, this research is normative legal research (legal research). The position and function of the DPD are to bridge the local government to the central government in bringing the interests of the people in the regions. The existence of cadres of local political parties in the Senate (DPD) provides channels for the regions in the national decision-making process related to regional interests. Keyword: Senate, DPD, Political Parties]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM DIUNDANGKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH (LKS) DI PROVINSI ACEH ]]>
<![CDATA[Rachmatika Lestari]]>;
<![CDATA[Eza Aulia]]>;
<![CDATA[Dara Quthni Effida]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v5i2.4375
<![CDATA[In the section weighing Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions (LKS) states that the juridical reason of the establishment of Qanun LKS is a follow-up to the implementation of Article 21 Qanun Aceh Number 8 of 2014 on the Principals of Islamic Shari'ah. After the promulging of Qanun LKS, many Conventional Bank Financial Institutions in Aceh decided to close their business in Aceh, so that if people still want to use conventional bank services, then the transaction must be done outside Aceh. In fact, almost all business actors in Aceh's economic activities are connected to outside areas, while in outside areas many business actors, especially corporations, have not fully used the Shari'ah banking system. The formulation of the problems discussed in this study is: "Is the legal politics promulgated Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions has been able to improve the economy in Aceh?". The research method used in this research is normative-empirical research on the implementation of normative law provisions (laws) in action on any particular legal event that occurs in a society with a Live Case Study approach, which is an approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended. The results showed that in practice Aceh's economic independence is still very low, in the case of business actors, many obstacles are experienced in the services of Islamic banks, including difficulty making transactions with partners from outside Aceh who generally use conventional bank accounts. The advice given in this study is that conventional financial institutions that have been established in Aceh in facilitating the transactions of business people in Aceh and to succeed financial institutions based on islamic sharia principles only need to open Sharia business units from their conventional financial institutions that have been formed, this is in accordance with the mandate of Article 21 Qanun Aceh Number 8 of 2014 on The Principals of Islamic Shari'ah which is the basis or juridical reason of the establishment of Qanun LKS so that for business actors who transact with business actors outside Aceh who predominantly have not used shari'ah financial institutions can be facilitated in conducting business transactions, so that this will have an final impact on improving the economy in Aceh.]]>
<![CDATA[KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>;
<![CDATA[Dara Quthni Effida]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.5 KB)
|
DOI: 10.35308/jic.v2i2.1457
<![CDATA[The idea of Islamic law codification aims to provide clear limits on the law so that it is easy to be socialized in the midst of the community and to help the judge in referring to which law he will apply to the case faced without having to do ijtihad again. The problem in this research is how is the Islamic law codification system applied in Indonesia and how is the codification of Islamic law seen from the aspect of legal certainty that exists in Indonesia. The result of this study is the Islamic law codification system in Indonesia pursued through the path of Islamic law compilation sourced from Impres No. 1/1991, besides that the Islamic law which has become a positive law today is related to private law, namely ubudiyah and muamalah. Whereas those related to public law are still the idealized law. Islamic law codification will certainly be able to guarantee the values of legal certainty for the entire community,because it is appropriate that Indonesia has its own legal style that is independent of the legal culture of colonial heritage. So that the codification can serve as a legal reform and as a solution to cover the legal vacuum Keywords : Islamic Law Codification, Legal Certainty.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Eza Aulia]]>;
<![CDATA[Apri Rotin Djusfi]]>;
<![CDATA[Phoenna Ath Thariq]]>
<![CDATA[ Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35308/jic.v4i2.3000
<![CDATA[Human rights are a reflection of the development of human civilization, where these rights are things that must be upheld by anyone and anywhere in the world. Therefore, through the Rome Statute a permanent court was formed, namely the International Criminate Court (ICC) which aims to uphold human rights values, especially in relation to gross human rights violations. This research is a normative juridical study that describes the scope of the judicial authority of the ICC as seen by the approach of norms in the Rome Statute. The results illustrate that the ICC has jurisdiction covering jurisdiction over the subject matter, namely genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. Personal jurisdiction includes nationals of state parties, nationals of non-state parties that recognize the Court's jurisdiction and nationals of non-state parties, but cases are brought before the Court based on UN Security Council resolutions.Keyword: Human Right, International Criminal Court]]>
