Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"Januari"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur ]]>
<![CDATA[Ulfa Daryanti]]>;
<![CDATA[St Nurjannah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16220
<![CDATA[Pokok masalah pada penelitian ini yaitu terkait adanya tradisi dalam perkawinan Jawa yang dianggap keluar dari syariat Islam, dan masyarakat enggan untuk meninggalkannya. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur masih tetap mempertahankan perkawinan menggunakan tradisi janur kuning, seperti pasang sesajen, kembar mayang, dan tarub. Namun, berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan ‘urf, 1) memandang bahwa kebiasaan masyarakat pasang sesajen dikategorikan kedalam ‘urf fasid, karena pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. 2) pada tradisi janur kuning pada kembar mayang dikategorikan kedalam ‘urf shahih, karena dalam prosesinya dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur hendaknya lebih selektif dalam memilih peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Penelitian ini diharapkan menjadi pelestarian tradisi janur kuning bagi masyarakat Jawa dan tidak lagi ada yang menyimpang dan keluar batas dari nilai agama Islam]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muh Risal Risandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Sabir Maidin]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16282
<![CDATA[Pokok masalah pada penelitian ini terkait kasus anak jalanan yang terjadi akibat perceraian orang tua. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam UU ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal secara harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkuaitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap sebagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan dan berakhir pada perceraian, maka anak tetap memiliki hak mendapat kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak dari kedua orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun implikasi dari penelitian adalah: 1) Hendaknya lembaga Perlindungan Anak lebih memaksimalkan fungsi terutama melindungi hak asasi anak-anak antara lain lebih mendekatkan diri kepada anak-anak jalanan agar tidak dianggap musuh. 2) Pemerintah menyediakan rumah singgah bagi anak jalanan yang ada di Kabupaten Pangkep. 3) Meskipun tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga dapat turut serta, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat ditegakkan. 4) Hendaknya di lakukan sosialisasi hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua, keluarga, dan masyarakat lebih mengetahui kondisi anak pasca perceraian.]]>
<![CDATA[Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Perspektif Empat Mazhab ]]>
<![CDATA[Irham Karamullah]]>;
<![CDATA[Siti Aisyah Kara]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16287
<![CDATA[ABSTRAKPokok masalah penelitian ini terkait Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang berangkat dari pengamatan dan penemuan fakta sosial yan dikaji menggunakan pendekatan perbandingan (comperative approach) dalam hal ini yang dimaksud adalah Empat Mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat. Kurang ketat tersebut dalam arti berada pada kategori mutawwassit atau pertengahan. Dengan kata lain dalam pelaksanaannya mereka sangatlah terbuka dan tidaklah sangat ketat atau menutup dari komunikasi sosial. Namun tidak berarti sangat bebas pula, sebab tentu mereka mengedapankan nilai-nilai yang telah diatur dalam Islam. 2) Pandangan empat Mazhab terkait interaksi pria dan wanita dalam Organisasi LDK Al-Jami’, lembaga tersebut lebih condong kepada Imam Asyafi’i sebab memiliki angggota yang mayoritas bermazhab Syafi’i dan juga berlindung dalam Naungan Kampus dan Negara yang menerapkan Mazhab Syafi’i. Pandangan mazhab Syafi’i juga termasuk kategori muwassit dalam menentukan hukum di banding dengan yang lain. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Interaksi pria dan wanita dalam organisasi tersebut sudah tepat karena antara yang sebenarnya diterapkan dan seharusnya yang diterapkan dalam Organisasi tersebut sudahlah tepat sebab seharusnya Lembaga tersebut menurut peneliti mengikuti aturan pemahaman Kampus Negeri yang menaunginya yakni mayoritas bermazhab Syafi’i. 2) Ketika terjadi perbedaan Pemahaman antara anggota maka sebaiknya anggota tersebut diberikan pemahaman melalui tarbiyyah terkait dengan Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus, sehingga anggota tersebut yang bertentangan mampu memahami dan menyesuaikan diri ketika berkegiatan.Kata kunci: Interaksi, Lembaga Dakwah Kampus, Mazhab]]>
<![CDATA[Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangakajene, Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Indra Kurniawan]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16330
<![CDATA[Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)? .Berdasarkan pokok masalah tersebut diuraikan kedalam Tiga sub masalah yaitu: 1) Bagimana Prosesi tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Pemakaman Kecamatan Pangkajene? 2) Bagimana Pandangan Masyarakat tentang mengenai tradisi tebba kalu di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?. 3)Bagimana Pandangan Hukum Islam tentang mengenai tradisi tebba kaluku di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan Wawancara Masyarakat kecamatan pangakajene dan pendekatan field research . Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan (conclusiom drawing).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Prosesi Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) meliputi persiapan (Penentuan Waktu, Menyiapkan Kelapa Tua, Menyiapkan Parang, Memakai Pakaian Satu Set Dengan Panrita) dan pelaksanaannya (Sang Mayit Dikebumikan, Mayit Di Doakan Oleh Imam Dan Jamaah, Membaca Basmalah, Membaca Doa Talqin Dengan Pemotongan Tebba Sikaliyya). Adapun Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Teba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kacamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. Sedangkan pandangan hukum islam mengenai tardisi tebba kaluku di atas kuburan kecamatan pangkajene kabupaten pangkep ialah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama bisa dilakukan, tradisi ini memiliki makna yang dalam seperti pengharapan agar simayit hidupnya selamat dan tentram. Kesimpulan melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat membantu calon peneliti selanjutnya untuk dijadikan satu dari banyaknya referensi]]>
<![CDATA[Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Meliana Ayu Safitri]]>;
<![CDATA[Adriana Mustafa]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16391
<![CDATA[Pokok masalah ini terkait Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Studi perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pokok masalah yang penulis uraikan yaitu: pertama, Bagaimana tradisi masyarakat Desa Cenggini dalam menentukan calon pasangan pernikahan dalam hitungan weton? Kedua Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cenggini dalam mengimplementasikan tradisi weton dalam pernikahan? Ketiga Bagaimana Pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan weton di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunnya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya]]>
<![CDATA[Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Sarifah Arafah Nasir]]>;
<![CDATA[Ahkam Jayadi]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16398
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan atau kebijakan mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam perspektif hukum postif dan hukum Islam khususnya di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Seksi Rehabilitas Penyandang Cacat dari Dinas Sosial kota Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dikaitkan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan tentang persamaan hak bagi masyarakat disabilitas dan non disabilitas ditunjukkan pada Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945; 2) Indonesia telah mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana aturan ini merupakan upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk mengatur tanggung jawab serta hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama, begitu pun juga ditegaskan dalam QS Al-Hujurat/49: 11; 3) Pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang dalam pelaksanaan peraturan tersebut telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi masyarakat untuk segala bentuk pemberian bantuan, saran dan kesempatan kepada pemerintah kota Makassar selaku pelaksana teknis serta pengadaan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas]]>
<![CDATA[Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Nurhalisah Nurhalisah]]>;
<![CDATA[Irfan Lewa]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16580
<![CDATA[This thesis discusses the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes with the perspective of Islamic law and positive law (Case Study No.1038 / Pdt.G / 2019 / PA.Mks at the Class 1A Makassar Religious Court). With mediation conducted by a mediator, it is likely that the parties to the dispute will be able to reconcile the parties in a dispute to a win-win solution and the peaceful dispute resolution process will be easier, faster, simpler, and less costly. This research was conducted by field research with descriptive analysis. With a normative juridical approach and a sociological (empirical) approach. The data sources in this study, namely: primary data, secondary data and searches of various literatures or references. Data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data identification, data reduction, and data editing. The results of this study indicate that the role of the mediator in the settlement of inheritance disputes at the Class 1A Makassar Religious Court has an important role in carrying out the mediation process based on the results of interviews with judges in court. It's just that the results / effectiveness achieved by the mediator in resolving inheritance disputes have not been effective because of the inhibiting factors for the mediator in resolving them, namely: 1) The parties in conflict have their emotions / egos not well controlled (lack of good faith from the disputing parties), 2) no one wants to budge, 3) the quality of the mediator. The implications of this research are: 1) with the mediation process carried out by a mediator in court, it is necessary that there is an increase in the process of settlement of cases, especially in mediation. The mediator must play an important role in carrying out the best dispute resolution so that the mediation process runs optimally and effectively, so that the parties are satisfied and no party feels disadvantaged, 2) this research is expected to have an impact on increasing the success of the mediator in mediating the parties litigating in Religious courts]]>
<![CDATA[Tradisi Ngidak Endhog dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Mazhab al-Syafi’i; Studi Kasus di Desa Joho Kabupaten Sukoharjo ]]>
<![CDATA[Dias Anggraini]]>;
<![CDATA[Hadi Daeng Mappunna]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16651
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adanya tradisi dalam perkawinan adat jawa yang termasuk Tradisi Ngidak Endhog yaitu prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. Tradisi ngidak endhog dalam perkawinan adat jawa melambangkan kemampuan mempelai pria untuk memberikan keturunan bagi generasi keluarganya. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu yang dianggap sakral oleh masyarakat yang melaksanakan prosesi tersebut. Tradisi ini merupakan simbol keturunan. Telur adalah lambang segala awal kehidupan dan simbol kesuburan. Bila dalam prosesi tersebut telur yang diinjak pecah, maka pengantin akan segera mendapatkan keturunan. Kepercayaan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan itu membuat masyarakat menganggap bahwa telur yang di injak merupakan simbol takdir dan karena pada pasangannya yang baru saja menikah terutama kepala rumah tangganya. Penilitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomologis untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis Mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti nahas, peneliti memperoleh kesimpulannahwa tradisi ngidak endhog dalah dari segi obyeknya yang dikajai melalui mazhab syafi'I masuk di Al-Urf Al-fi'li dan Al-Urf Amali (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan.) Dari segi keabsahan peneliti mengkategorikan ini sebagai Al-Urf shahih ( tradisi yang baik).]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab ]]>
<![CDATA[Muh Fiqram]]>;
<![CDATA[Saleh Ridwan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16708
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Pendapat Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, dan juga mampu memberikan penjelasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengatur secara tertib tentang Pembatalan Perkawinan yang menyebakan adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, untuk melihat persamaan dan perbedaan diantara empat mazhab, mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (kualitaif deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library rescarch). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syar’i, pendekatan yuridis, pendekatan histori, pendekatan filosofi.Hasil penelitian dari analisa penulis untuk menjawab permasalahaan tentang bagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan dalam perkawinan akibat adanya kelainan fisik pada tubuh pasangan, sesuai dengan hasil penelitian empat mazhab berpendapat bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya luka-luka badan, dan Impoten pada diri suami, yang menyebabkan sang suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya terhadap Istri dan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan. Sehingga sang Istri berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan dipengadilan Agama]]>
<![CDATA[Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Muhammad Ridwan]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16837
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mazhab fikih yang dipegang oleh masyarakat habaib, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Desa Pambusuang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu; pendekatan sosial dan fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu; Library research (studi kepustakaan) dan Field research (studi lapangan). Teknik yang digunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan instrument penelitian serta penentuan informan. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan adalah reduksi data, penyajian (display data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqih yang dipegang teguh oleh masyarakat habaib di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar adalah mazhab Syafi’i ini disebabkan karena datuk-datuk mereka sejak dulu bermazhab Syafi’i, serta mereka kental dengan tradisi Nahdatul Ulama yang notabenenya bermazhab fiqih Imam Syafi’i. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa wanita syarifah dilarang menikah dengan laki-laki biasa. Pandangan ini hanya dikalangan internal keluarga habaib saja. Sedangkan dari Masyarakat Pambusuang sendiri tidak pernah dibiasakan menikah dengan bukan sekufunya, disebabkan dengan kultur budaya yang sangat kental dengan adat siri’nya, serta besarnya rasa cinta dan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad Saw.]]>
