cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
shautunapmh@gmail.com
Phone
+6282343321118
Journal Mail Official
shautunapmh@gmail.com
Editorial Address
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/editorialteam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27750477     DOI : https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Januari" : 32 Documents clear
DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT’AH (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A) Annizha H., Andi Fitri; Maidin, Muhammad Sabir
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12421

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar penetapan hakim dalam menentukan kadar mut’ah pada wanita karier dan ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan kadar mut’ah.Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (Field Research) dengan cara observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Teknik analasis deskriptif digunakan untuk menuturkan, menafsirkan, serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Makassar lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan nafkah mut’ah yaitu berlandaskan QS al-Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160.  Mut’ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun mut’ah merupakan hadiah suami kepada istri yang diceraikannya, dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya berdasarkan hak ex-officio. Hakim Pengadilan Agama Makassar memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan kadar mut’ah.Kata Kunci: Mut’ah; Cerai Talak; Wanita Karir;  Ibu Rumah Tangga.
RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIFHUKUM ISLAM Sofyan, Sofyan; Syatar, Abdul
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12422

Abstract

Penyelesaian kasus kejahatan mengalami perkembangan cukup pesat. Pasalnya, penyelesaianmelalui pengadilan dan non pengadilan menghiasi rana peradilan pidana diIndonesia. Secara subtantif, terjadi pergeseran pemidanaan yang semulanya menititikberatkan pada pembalasan (retributif) menjadi pemulihan (restoratif). Konsep keadilan restoratif (restorative justice) hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat utamanya korban yang mengalami kerugian secara materil maupun inmateril.Dalam perjalanannya, keadilan restoratif telah menjadi instrumen fundamentaldalam sistem peradilan nasional, misalnya tindak pidana anak melalui diversi.  Bahkan tercatat dalam sejarah, keadilan restoratifmelalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah diberlakukan sebagai jalan penuntasan kejahatan HAM. Akan tetapi, pada akhirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut atas Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006dan kembali menjadi Program Legislasi Nasional 2015-2019. Dengan demikian, restorative justice bagi kejahatan HAM mengalami pasang surut dan dimungkinkan adanya prospek keadilan restoratif pada praktik peradilan pidana di Indonesia.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kejahatan; HAM; KKR.
HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 24 TAHUN 2017 Resky, Muhammad; Mustafa, Zulhas’ari
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12423

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hate speech dalam media sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sudut pandang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa hate speech dalam media sosial, baik berupa bentuk dan sifatnya, hukumnya haram. Fatwa ini kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan hate speech, serta menjadikan fatwa ini menjadi landasan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menanggulangi dan menangani ujaran hate speech di media sosial, walaupun fatwa MUI dalam system perundang-undangan sifatnya tidak mengikat.Kata kunci: Hate Speech;media sosial;muamalah.
FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Azizah, Andi Siti; Irfan, Irfan
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12424

Abstract

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai fenomena Cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam. Dari judul tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yakni: 1.) Apa itu Cryptocurrency dan cara penggunannya? 2.) Mengapa terjadi Pro dan Kontra dalam Masyarakat terhadap Cryptocurrency, 3.) Bagaimana pendapat Hukum Islam tentang Cryptocurrency. Dalam menjawab permasalahan tersebut, metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan Normatif Syar’i. Peneitian ini tergolong penelitian Library Research, dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang berfokus pada Fenomena Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Islam. Sumber data diambil melalui Sumber data primer berupa Buku, Arsip, dan Literatur lainnya.Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis Cryptocurrency selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency. Karena belum ada legalitas mengenai Cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat cela  membuat perdebatan mengenai Cryptocurrency seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang. Dalam Perspektif hukum islam, sebagian Ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir. Karena urgensi mata uang Kripto ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi, diharapkan skripsi ini juga dapat menjadi referensi untuk perkembangan Cryptocurrency di masa yang akan datang.Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Hukum Islam.
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (Persfektif Imam Hanafi dan Ibnu Jarir Ath-Thabari) Fajriani, Nuranisa; Musgamy, Awaliah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12425

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Jarir ath-Thabari serta menganalisis dan mengemukakan kondisi social yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi hakim. Penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah mengadakan pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menemukan perbedaan antara pendapat dari dua tokoh ulama klasik yaitu Imam Hanafi dan ath-Thabari. Dalam penulisan ini pendapat Imam Hanafi yang diperoleh adalah perempuan boleh menjadi hakim namun hanya dalam bidang muamalah saja (perdata) yang didasarkan pada qiyas/istihsan mengenai hukum kesaksian. Tetapi berbeda dengan pendapat ath-Thabari yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak yang didasarkan pada qiyas mengenai setiap orang boleh berfatwa, maka selama orang tersebut memiliki syarat untuk berfatwa maka ia boleh berfatwa, begitu pula juga menjadi hakim selama syaratnya terpenuhi, karena berfatwa dan menjadihakim adalah sama-sama menjelaskan mengenai hukum Allah swt. Pendapat dari ulama lain juga banyak, namun penulis mengambil pendapat kedua imam tersebut yang sama-sama mendukung perempuan menjadi hakim namun yang berbeda hanya jenis kasus yang ditanganinya saja.Dari penulisan ini, penulis melihat kondisi dan penerapan hakim perempuan di Indonesia sendiri yang notabenenya sudah banyak yang menggeluti profesi ini, bahkan sangat berdampak pada perilaku sosial serta adanya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Selama mereka mampu mengemban amanah dari pemerintah juga tidak melalaikan pekerjaan, kodrat, dan kewajibannya sebagai perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dengan adanya pembagian waktu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, dalam hal ini lingkungan keluarga maupun masyarakatumumnya.Kata Kunci :Hakim, Perempuan, Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari
MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Umar, Fitriani; Musyahid, Achmad
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 1, Januari 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i1.12426

Abstract

Artikel ini selain membahas masturbasi dalam perspektif hukum Islam, lebih jauh kemudian melakukan analisis terkait perilaku masturbasi bagi seorang Janda sebagai pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya masturbasi sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, yang masih sangat dipandang tabuh oleh sebagian masyarakat terkhusus dalam Islam sekalipun. Terlebih lagi mengenai hukum masturbasi itu sendiri, meskipun masih menjadi perdebatan namun karena dianggap perilaku yang tabuh dan menyimpang sehingga kemudian mengarah pada tidak diperbolehkan. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang kemudian ditimbulkan. Namun hal ini menjadi persoalan jika kemudian dikaitkan dengan kecenderungan biologis manusia terkhusus bagi seorang Janda itu sendiri. Penelitian ini berjudul: Masturbasi Sebagai Pemenuhan kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh masturbasi terhadap perilaku janda. 2) Untuk mengetahui  Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku masturbasi oleh janda. 3) Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terhadap permasalahn perilaku masturbasi terhadap janda Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa buku Karya KH. Husein Muhammad yang berjudul Tubuh, seksualitas dan kedaulatan Perempuan.  Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, ensiklopedia dan majalah yang membahas terkait dengan perilaku seksual Masturbasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mencatat data-data atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1) seorang wanita dewasa yang belum menikah (pranikah) dan seseorang wanita akan memiliki perbedaan perilaku seksual. Seseorang yang sudah menikah dan pernah menikah memiliki kebutuhan seksual yang sama namun memiliki letak perbedaan pada penyaluran seksnya seseorang yang sudah menikah atau masih berstatus sebagai istri akan memiliki penyaluran seks yang jelas karna memiliki pasangan yang sah. Sedangkan seorang wanita yang pernah menikah atau yang berstatus janda tidak memiliki pasangan untuk menyalurkan seksnya maka masturbasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.2) pendapat hukum islam mengenai masturbasi sebagian ulama mengatakan boleh dilakukan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa masturbasi tidak boleh dilakukan bahkan sampai penjatuhan hukum haram terhadap perilaku masturbasi ini. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) janda harus diberikan pemahaman bahwa masturbasi adalah perbuatan yang sangat keji dan dibnci oleh Allah swt. (2) Janda harus lebih mendekatkan diri kepada Allah swt dengan melaksanakan shalat lima waktu, dan berpuasa.Kata Kunci: Masturbasi, Janda, Hukum Islam
Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perkasah Pandji Palantei; Fatmawati Hilal
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.14830

Abstract

Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah, merupakan lembaga-lembaga yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa (al-Ijazat li al-Ifta). Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dua lembaga tersebut berbentuk fatwa yang bersifat diwani atau ahkam taklifiyyat. Meskipun Muhammadiyah maupun NU telah membuat lembaga fatwa untuk kemudian melakukan sebuah ijtihad dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal penting yang perlu dicatat bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, hal ini tidak terlepas daripada adanya fatwa yang berbeda dalam melihat persoalan terkhusus tentang hukum dalam merokok itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail dalam menghukum merokok makruh mengunakan metode: Pertama menggunakan kaidah fiqh, kedua, menggunakan pendekatan mahzab atau qauli para ulama, ketiga, menggunakan pendekatan mazhab dan kaidah ushuliyah serta kaidah fiqhiyyah, keempat, pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan Majelis Tarjih dalam menghukumi haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: Pertama, menggunakan metode Makosid As-Syariah, kedua, Majelis Tarjih menggunakan dalilah amm, yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori al-khabaits yakni sesuatu yang buruk dan keji, ketiga, menggunakan dilalah amm, yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27, keempat, menggunakan prinsip at-tadriij (berangsur), at-taisir (kemudahan), dan adam al-kharaj (tidak mempersulit), kelima, menetapkan hukum merokok dengan melihat akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Sebagai lembaga dengan identitas dan popularitas keagaaman terbesar tentunya Muhammadiyah dan NU diharapkan sebagai garda terdepan dan menjadi basis akar rumput dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus persoalan yang belum mempunyai nash. Fatwa dari kedua lembaga tersebut sangatlah berpengaruh bagi umat Islam dan juga para pengikut di antara kedua ormas tersebut.
Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Aisyiah Al Islami Harris; Kurniati Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.15023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang serta menginterpretasikan fenomena penggunaan hijab fashionable di kalangan mahasiswi UIN Alauddin Makassar, dan mengetahui bagaimana perspektif fikih sosial tentang fenomena penggunaan hijab di kalangan mahasiswi Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis fikih sosial. Sumber data primer ada 9 orang pengguna hijab fashionable di kampus UIN Alauddin Makassar. Sumber data sekunder berasal dari buku, majalah, artikel, media cetak, media sosial maupun elektronik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung turun ke lapangan,wawancara daring yang dilakukan secara mendalam, dan interpretatif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Kedudukan Anak Dalam Kandungan Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Fitri Ramadana; Abdul Halim Talli
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.15437

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan akibat tidak ada izin poligami Di Pengadilan Agama Klas IA Makassar dan perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian dilakukan secara field research dengan deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan 1)  Bahwa sama saja antara anak yang sudah lahir dengan anak yang sudah dalam kandungan mengenai statusnya. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga anak itu harus dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sehingga suami tetap bertanggung jawab punya hak keperdataan kewajiban hukum untuk membiayai anak yang masih dalam kandungan yang dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan. 2) Kedudukan anak dalam kandungan dapat dihubungkan pada pemilik al-firasy (tempat tidur), jadi sahnya anak dari hasil pembatalan perkawinan dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahinya.  3) Tidak menjadi persoalan apabila suami tetap bertanggung jawab terhadap janin itu tetapi akan menjadi sengketa hukum apabila suami mengingkari anak itu sebagai status anak yang harus dipertanggungjawabkan
Penangguhan Salat Berjama’ah di Masjid Selama Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Fakhri Afif; Sohrah Sohrah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16064

Abstract

Pandemi Covid-19 yang saat ini masih menjadi ancaman bagi umat manusia mengakibatkan berbagai macam krisis dan permasalahan di tengah kehidupan masyarakat secara umum khususnya dalam praktik beragama. Sebagai contoh, penangguhan salat berjama’ah di masjid  yang menimbulkan pertentangan dari sebagian masyarakat Islam karena dianggap menentang hukum Allah swt. dan mendahulukan penjagaan terhadap jiwa manusia diatas penjagaan dan pelestariaan agama yang menjadi inti syariat Islam. Melalui analisis Maqāṣid al-syarī’ah, penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan penangguhan salat berjama’ah di masjid selama pandemi Covid-19 yang sejalan denganesensi ajaran Islam yang sangat mengehendaki kemudahan bagi pemeluknya dan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan. Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjadikan nas-nas agama dan buku-buku yang menjelaskan topik pembahasan sebagai sumber data, dan dideskripsikan secara analitis.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025 VOLUME 6 ISSUE 1, JANUARY 2025 VOLUME 5 ISSUE 3, SEPTEMBER 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, MAY 2024 VOLUME 5 ISSUE 1, JANUARY 2024 VOLUME 4 ISSUE 3, SEPTEMBER 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 VOLUME 4 ISSUE 1, JANUARY 2023 VOLUME 3 ISSUE 3, SEPTEMBER 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022 VOLUME 3 ISSUE 1, JANUARY 2022 SEPTEMBER Januari MEI Vol. 1, No. 3, September 2020 Vol. 1, No. 2, Mei 2020 Vol. 1, No. 1, Januari 2020 More Issue