Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"MEI"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[MUCIKARI DALAM PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mursalim, Mursalim]]>;
<![CDATA[Musyahid, Achmad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13716
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membahas tentang status hukum mucikari dalam hukum pidana dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penelitian yang terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mucikari terjerat pasal per 296 KUHP dan 506 KUHP dan bisa saja mucikari terkena pasal (1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007) tentang tindak perdangan manusia serta undang-undang (ITE) jika salah satu unsur dari undang undang tersebut terpenuhi misalnya menampung dalam UU perdangangan manusia dan menyebarkan foto atau video porno PSK dalam UU (ITE).Kata Kunci: Mucikari; PSK (Pekerja Seks Komersial); Prostitusi Online. AbstractThis paper discusses the legal status of pimps in criminal law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. How is the practice of pimps in online prostitution? 2. What are the legal consequences caused by pimps? 3. What is the legal status of pimps in criminal law and Islamic law ?. This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the fielhd by strengthening the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that it is clear that pimps are ensnared by article 296 of the Indhonesian Criminal Code and 506 of the Indonesian Criminal Code and that pimps may be affected by article (1 paragraph 1 of law number 21 of 2007) concerning human trafficking and law (ITE) if one element of the law the law was fulfilled for example accommodatin in the human trade law and spreading pornographic pornographic videos or videos in the Act (ITE).Key Words: Pimps; Commercial Sex Workers; Online Prostitusion.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[M, Muliati]]>;
<![CDATA[Irfan, Irfan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13717
<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas tentang sanksi hukum terhadap santet dalam rancangan undang-undang kuhp dan hukum islam. Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat? 2. Bagaimana sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP? 3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang santet?. tulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan multidispliner, yaitu pendekatan teologi-normatif, dan sosiologis. Pendekatan ini tergolong penelitian pustaka (library research), data dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan maslah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini penulis menemukan, masih banyak pro dan kontra mengenai usulan rancangan Undang-undang mengenai sanksi hukum dalam pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam, terutama dalam hal pembuktiannya.Katakunci: Santet; RUU (Rancangan Undang-undang); KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana); Ilmu Hitam.AbstractThis paper discusses the legal sanctions against witchcraft in the draft of the Kuhp law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. What are the impacts caused by the behavior of witchcraft in the community? 2. How is the legal sanction of witchcraft as a criminal offense in the draft Criminal Code Bill? 3. What is the view of Islamic law about witchcraft? This paper uses a multidisciplinary research method, the theological-normative and sociological approaches. This approach is classified as library research, data collected by quoting, analyzing using content analysis of representative literature and having relevance to the issues discussed, then reviewing, and concluding. The results of this study the authors found, there are still many pros and cons regarding the proposed draft law on legal sanctions in article 293 (formerly Article 292 of the Criminal Code Bill 2004) which regulates the use of black magic, especially in terms of proof.Keywords: Witchcraft; Draft Bill (Draft Law), Criminal Code (Criminal Code Book); Black Magic.]]>
<![CDATA[SISTEM KONTRAK KERJA ANTARA KARYAWAN DAN PERUSAHAAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di PT Citra Van Titipan Kilat) ]]>
<![CDATA[Ahmad, Suryadi Bata]]>;
<![CDATA[Amir, Rahmah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13718
<![CDATA[AbstrakSistem kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah sebuah dasar terjadinya hubungan kerja. Dalam melakukan hubungan pekerjaan pasti ada pihak yang memberi kerja dan juga tenaga kerja. secara tidak langsung keduanya menimbulkan hubungan perikatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Diperjelas adanya keputusan menteri No.100 Tahun 2004 dan pasal 50 undang-undang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa hubungan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan. Persmasalahan yang diteliti di PT Citra Van Titipan Kilat adalah: Sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan.Dalam permasalahan yang diteliliti di PT Citra Van Titipan Kilat ini terdapat dua rumusan masalah. 1) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan di PT Citra Van Titipan Kilat ditinjau dari Undang-undang ketengakerjaan. 2) bagaimana sistem kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan dintinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja antara karyawan dan persuahaan di PT Citra Van Titipan Kilat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis terhadap karyawan. Prinsip yang digunakan ini tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam hukum Islam tidak memandang dari cara kontrak kerja atau perjanjian itu dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Islam lebih mengutamakan I’tikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, yang mana jika akad sudah jelas, rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan tidak melanggar syariah atau hukum Islam.Kata kunci: Kontrak, Perusahaan, Karyawan]]>
<![CDATA[PANDANGAN ISLAM TENTANG MAKAM (STUDI KASUS BANGUNAN MAKAM DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA) ]]>
<![CDATA[Muhajir, Muh]]>;
<![CDATA[Alimuddin, Alimuddin]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13719
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membahas tentang Pandangan Islam Tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana konsep Islam tentang bangunan pada makam.?, 2) Bagaimana fenomena pada masyarakat terkait eksistensi bangunan makam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskrptif, yaitu jenis penelitian yang di dalam proses memperoleh data penelitian langsung dari lapangan. Dengan diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kuburan dalam Islam pada umumnya hanya berbentuk persegi panjang, disertai dengan batu yang menandakan makam pria dan wanita, yakni tunggal untuk pria dan genap untuk wanita. Selain itu bangunan makam juga disertai gundukan tanah yang tidak lebih dan tidak kurang dari sejengkal. 2) Bangunan makam yang berada di kecamatan somba opu menjadi sangat populer karena dipercayai memiliki suatu kelebihan tertentu. Hal tersebut kian berkembang seiring berjalannya waktu sehingga menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga tercipta budaya yang semestinya tidak ada. kebanyakan bangunan makam tersebut dibangun karena adanya hajat dari sang peziarah yang jika hajatnya/permintaannya terkabul maka akan membangun bangunan makam tersebut yang pada awalnya hanya terdiri dari gundukan tanah.Kata kunci: Makam, Pandangan Islam, Somba Opu, Gowa.AbstractThis paper discusses the Islamic View of the Tomb (Case Study of the Tomb Building in Somba Opu Subdistrict, Gowa Regency). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1) How is the Islamic concept of the building on the tomb ?, 2) How is the phenomenon in the community related to the existence of a tomb building in Somba Opu District, Gowa Regency? This paper uses descriptive qualitative research methods, namely the type of research in the process of obtaining research data directly from the field. With strengthened by the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that: 1) Graves in Islam are generally only rectangular in shape, accompanied by stones which mark the graves of men and women, which are single for men and even for women. Besides the tomb building is also accompanied by a mound of land that is neither more nor less than a span. 2) The tomb building in the Somba Opu sub-district is very popular because it is believed to have certain advantages. This is increasingly developing over time so that it becomes a habit of the local community to create a culture that should not exist. most of the tomb buildings were built because of the intention of the pilgrims who if his intentions / requests were granted then the tomb building would be built which at first consisted only of mounds of land.Keywords: tomb, Islamic view, Somba Opu, Gowa.]]>
<![CDATA[Probelmatika Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI) ]]>
<![CDATA[Saputra S, Eko]]>;
<![CDATA[Bakry, Muammar Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13720
<![CDATA[AbstrakTulisan ini membahas tentang status hukum rumah potong ayam yang ada di pasar sentral rakyat Sungguminasa Kabupeten Gowa. Masalah ini kemudian disusun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu 1). Apa standarisasi LPPOM MUI dalam sembelihan ayam potong?, 2) Bagaimana status hukum ayam potong yang dijual di pasar?. Tulisan ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yang di mana penulis langsung terjun ke lapangan dengan diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan ayam yang halal mengacu pada standarisasi LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) adapun standar yang ditentukan yaitu ada 8 dan penyembelihan ayam potong di pasar sentral rakyat Sungguminasa kabupaten Gowa halal hanya saja belum memiliki labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.Kata kunci: Penyembelihan; Ayam potong; Standarisasi LPPOM MUI. AbstractThis paper discusses the legal status of chicken slaughterhouses in the Sungguminasa people's market, Gowa Regency. This problem is then organized into subproblems or research statements, namely 1). What is the standard of LPPOM MUI in slaughtering of broilers ?, 2) What is the legal status of broilers sold in the market ?. This paper uses field research, in which the writer jumps into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that halal chicken slaughtering refers to the standardization of LPPOM MUI (Indonesian Ulema Council) as for the specified standards, namely 8 and slaughtering of slaughtered chickens in the central market of the people of Sungguminasa, halal Gowa regency, however, it does not yet have halal labeling from the Indonesian Ulema Council.Keywords: Beef chicken, LPPOM MUI Standardization, Sungguminasa people's market, Gowa district.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN REASORT GOWA DALAM MENANNGULANGI BALAPAN LIAR DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATAEN GOWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Kahar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sohrah, Sohrah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13721
<![CDATA[AbstrakTulisan ini membahas tentang peran Kepolisian Reasort Gowa dalam menanggulangi balapan liar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam). Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana upaya Kepolisian dalam Menanggulangi balapan liar? (2) Bagaiman prosedur Penanganan balapan liar di Polres Gowa? (3) Bagaimana pendapat pemuka agama terhadap balapan liat?. tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang di mana penulis langsung terjung ke lapangan dengan di perkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.(1) Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di jalan masuk padifalley golf yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sosialisasi keselamatan berlalulintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang dan penyitaan (2) Prosedur penanganan balapan liar di Polres Gowa yaitu : (a) melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan masyarakat (b) melakukan raziah atau patroli secara rutin (c) melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. (2) pendapat imam desa pallantikang mengenai balapan liar di jalan masuk padifalley golf sangat mengganngu masyarakat karna suara yang berisik dan mengganggu penggunaan jalan lain.Kata kunci: Balapan Liar; remaja; KepolisianAbstractThis paper discusses the role of the Reasort Gowa Police in tackling illegal racing in Pattallassang District, Gowa Regency (Perspective of Islamic Law). The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: (1) What is the Police effort to tackle illegal racing? (2) What is the procedure for handling illegal races at Gowa Police Station? (3) What is the opinion of the religious leaders towards the clay race? This paper uses the field research method, in which the writer directly enters the field by strengthening the results of interviews and documentation. The results of the research and discussion in the writing of this thesis can be concluded as follows: (1) The efforts of the police in tackling illegal races at the entrance of padifalley golf are: (a) preventive efforts, prevention by conducting public education and socialization of traffic safety (b) repressive measures, enforcement measures in the form of speeding tickets and seizures (2) Procedures for handling illegal races at the Gowa Police Station, namely: (a) conducting counseling to schools and communities (b) conducting routine raids or patrols (c) making arrests and confiscating goods Proof. (2) the opinion of the pallantikang village priest regarding the wild race at the entrance to padifalley golf greatly disturbs the public because of the noise and disturbing use of other roads. Keywords: Wild Race; Teenager; Police]]>
<![CDATA[RITUAL ANDINGINGI DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Agus, Agus]]>;
<![CDATA[Mustafa, Adriana]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13722
<![CDATA[AbstrakTulisan ini membahas tentang ritual Andingingi komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecematan Kajang Kabupataen Bulukumba. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. yang dimana penulis lansung terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual Andingingi merupakan tradisi yang dilakukan dari turun temurun. Ritual Andingingi yaitu kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun. Jika dikaitkan dengan agama, maka hal tersebut dapat mengarah kepada kemusyirikan, karena mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Namun, dilain hal mereka mempercayai adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka masih mengakui kekuatan lain selain dari kehendak dan kekuasaan Tuhan.Kata Kunci: Ritual Andingingi; Kajang; Bulukumba. AbstractThis paper discusses the Andingingi ritual, 1) What is the purpose of the Andingingi riual, which is carried out by the Kajang community Tanah Towa Village, Kecabung Kajang, Bulukumba Regency ?, 2) What is the form of the Andingingi Kajang community? 3). What is the Islamic view of the Andingingi ritual of the Kajang community, Tanah Towa Village, Kecajang Kajang District, Bulukumba? To discuss the above problems, the type of research conducted is field research. where the writer jumped into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Andingingi ritual is a tradition carried down from generation to generation. Andingingi ritual is an activity that is carried out once a year. If it is related to religion, then it can lead to shirk, because they acknowledge God as the creator of everything. However, on the other hand they believe in supernatural forces that affect human life. They still recognize other strength apart from God's will and power. Keyword: The Andingingi Ritual; Kajang; Bulukumba]]>
<![CDATA[BERMAZHAB DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW ]]>
<![CDATA[Riswan, Riswan]]>;
<![CDATA[Maidin, Muhammad Sabir]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13723
<![CDATA[AbstrakDalam persoalan mazhab, terdapat golongan yang fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji mazhab lebih dalam khususnya dengan pandangan hadis Nabi saw. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengidentifikasi alasan bermazhab, 2) mengetahui manfaat bermazhab, dan 3) mengetahui pandangan bermazhab menurut hadis Nabi saw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitia normatif. Pendekatan ini berdasarkan hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an, hadis Nabi saw., pendapat para ulama dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini tergolong library research, data yang terkumpul dianalisi dengan metode kualitatif yakni dengan menyeleksi data, menyajikan data lalu menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari hadis Nabi saw., tidak ada hadis Nabi saw. secara spesifik yang mewajibkan bermazhab ataupun melarang bermazhab. Namu jika dikaji secara mendalam peneliti melihat mazhab merupakan kumpulan pendapat serta metode yang digunakan dari suatu proses penggalian hukum dengan istinbāṭ maupun ijtihad. Secara tersirat ummat yang tidak mampu menggali dan menemukan hukum sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur’an dan hadis, sebaiknya bermazhab karena al-Qur’an memerintahkan bertanya kepada yang ahli dan mengamalkan pendapat ahli, itulah yang disebut bermazhab. Rasullah juga telah memberikan petunjuk tentang generasi ummatnya yang terbaik. Dengan hadis tersebut umat dapat memilih dan melihat mana mazhab yang termasuk dalam generasi ini. Implikasi penelitian ini adalah bermazhab dengan metode ijtihad imam mujtahid (manḥaj) dan bermazhab dengan pendapat atau fatwa imam mujtahid (qaul) harus bisa dibedakan agar tidak ada lagi yang menyamakan antara orang awam dengan ulama yang bisa berijtihad dalam persoalan bermazhab kaitannya dengan taqlīd. Bagi orang awam sebaiknya bermazhab karena tidak punya kapasitas dalam berijtihad. Walaupun dalam hadis dan al-Qur’an tidak ada dalil secara spesifik menjelaskan tentang wajib tidaknya bermazhab, namun bila dikaji secara mendalam banyak ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana mestinya kita bermazhab. Salah satunya adalah ayat tentang Mu‘āż.Kata kunci: Bermazhab; Mazhab; Hadis Nabis.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Fitriani R, Kartika]]>;
<![CDATA[Mustafa, Zulhasari]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13724
<![CDATA[AbstrakMakassar merupakan salah satu kota dengan jumlah perokok yang cukup besar. Rokok elektrik (Vape) sendiri sudah terdapat di Makassar sebagai komoditi perdagangan alat elektronik lainnya, bukan sebagai obat-obatan. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi pecanduan rokok supaya berhenti merokok. Karena rokok tetaplah rokok yang harus digunakan sesuai batas normal supaya terhindar dari masalah kesehatan dari dampak rokok tersebut.. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penggunaan rokok elektrik (vape) di kota makassar dalam perspektif hukum islam. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat tentang rokok elektronik lebih sehat dan aman dari lingkungan dan Dampak sosial di sekitar ialah segelintir orang risih banyaknya berita hoax, rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau serta Rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama yang menjadikan keduanya dihukumi makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.Kata Kunci: Rokok Elektrik; Vape; Hukum IslamAbstractMakassar is a city with a large number of smokers. The electric cigarette (Vape) itself is already in Makassar as a commodity for the trade of other electronic devices, not as a medicine. Electronic cigarettes are seen as a tool for addicts to quit smoking. Because cigarettes are always cigarettes which should be used within normal limits in order to avoid health problems due to the effects of these cigarettes. The author is encouraged to conduct research on the use of electric cigarettes (vape) in the city of Makassar from the perspective of Islamic law. The author uses a type of normative legal research that uses bibliographic studies and interviews to obtain data. The author may conclude that the public understanding of electronic cigarettes is healthier and safer than the environment and the social impact around is a handful of people uncomfortable with the many hoax news, tobacco cigarettes are also still an option for the general public who are still loyal to tobacco cigarettes and conventional cigarettes and e-cigarettes which were the same as the two punished makruh. However, he is also defined as being punished by Makruh law as long as he does not harm himself and others, if he harms himself and others, the law becomes haram.Keywords : Vape Electric Cigarettes; Islamic Law.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018) ]]>
<![CDATA[Nur, A.Muhammad]]>;
<![CDATA[Wijaya, Abdi]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13725
<![CDATA[AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah Problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018. Sebagaimana latar belakang penulis dengan melihat angka perceraian di pengadilan agama yang cukup tinggi maka penulis melakukan penelitian dengan sub masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sungguminasa? 2. Bagaiman problematika mediasi di pengadilan agama sungguminasa?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research dengan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim serta melaui buku, catatan ataupun arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari-desember 2018, dan untuk mengetahui problematika mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa per periode januari – desember 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan sebagaiman mestinya dengan tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan mediasi dan tahap ketiga yaitu tahap akhir mediasi. Adapun problem yang di temukan penulis dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu pertama kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, kedua akumulasi kekecewaan salah satu pihak, ketiga tindakan yang di perbuat salah satu pihak tidak dapat di terima, keempat para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), kelima ketidak hadiran salah satu pihak, dan keenam adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak. Dengan melihat uraian problem selama dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka penulis berpendapat bahwa masalah masalah yang menghambat proses mediasi yaitu para pihak itu sendiri karena dengan berdasarkan upaya pengadilan yang telah memberikan fasilitas ke kedua belah pihak namun tetap saja para pihak tetap bersikeras untuk berpisah. Dan tindakan tindakan yang di lakukan pengadilan khususnya dalam menyukseskan proses mediasi telah sejalan dengan anjuran aturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Kata kunci: Para pihak; Mediasi; Perceraian.]]>
