Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
34 Documents
Search results for
, issue
"MEI"
:
34 Documents
clear
<![CDATA[ETIKA JIMA’ MENURUT IMAM MAZHAB ]]>
<![CDATA[Makmur, Muh. Adil]]>;
<![CDATA[Aisyah, Siti]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13726
<![CDATA[AbstrakArtikel ini membahas Etika Jima’ Menurut Imam Mazhab. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, jenis pendekatan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram atau boleh tidaknya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik didalam sebuah kehidupan tentu dibutuhkan proses yang baik pula. Demikian juga dengan hubungan seksual, untuk memperoleh keturunan yang baik (saleh) tentu saja hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan etika yang benar. Selain itu hal terpenting sebelum melakukan hubungan seksual yaitu kedua pasangan harus dalam suatu ikatan pernikahan yang halal menurut syariat Islam karena hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan merupakan perbuatan zina dan tergolong dalam dosa besar, baru setelah adanya pernikahan untuk melakukan hubungan seksual, sudah seyogyanya bagi kedua pengantin untuk memperbagus penampilan satu sama lain dengan sesuatu yang disenangi pasangannya serta menguatkan hubungan di antara keduanya dengan segala hal yang masih berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh Syariat Islam dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bagi seorang suami ketika istrinya dalam keadaan istihadhah hendaknya menunggu sampai keadaan istrinya normal kembali dalam melakukan hubungan suami istri. Kemudian Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.Kata kunci: Jima’; Etika Hubungan Seksual; Imam Mazhab.AbstractThis articel discusses ethics Jima ' according to the Imam of the sect.The type of research that researchers will use is qualitative research. Based on a headline that foster researchers then a suitable type of approach is a normative approach. The normative approach is a study of Islam that looks at the problem of formal and normatif's legal angles. Formal legal intent is to do with halal-haram or whether it is possible. While the Normatifnya is all the teachings contained in the Nash. The results of this research show that to get something good in a life is certainly needed a good process anyway. Likewise with sexual intercourse, to obtain a good descent (righteous) of course the sexual intercourse must be done with correct ethics. In addition, the most important thing before having sexual intercourse is that both spouses must be in a marriage bond that is halal according to Islamic law because sexual intercourse without marriage is adultery and belongs to the big sin, new After marriage to sexual intercourse, it should be for both brides to make the appearance of each other with something that is faved by the partner and strengthen the relationship between them with all things still are within the confining of the Islamic sharia by leaving the forbidden things. For a husband when his wife is in the state of Istihaadah should wait until his wife's normal state is back in the relationship of husband and wife. Then in reviewing an opinion, it is best to pair with other opinions, and then be chosen the strongest opinion.Key words: Jima '; Ethics; Sexual Intercourse; Imam Mazhab.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MASLAHAT-MUDARAT TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA DI KABUPATEN PINRANG ]]>
<![CDATA[Subandi, Akbar]]>;
<![CDATA[Puyu, Darsul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13727
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membahas permasalahan tentang pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua dan Pandangan hukum islam terhadap Pengasuhan Anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua di kabupaten Pinrang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum islam terhadap pengasuhan anak oleh orang tua serta faktor penyebab pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Konsep pengasuhan anak ialah mendidik dan membina anak menurut ajaran Islam dan as-sunnah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa api neraka. Serta pengasuhan anak secara islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qura’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar orang tua di kabupaten Pinrang menerapkan pengalihan pengasuhan anak yang cenderung otoriter dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pengalihan pengasuhan anak ialah faktor ekonomi dan faktor pendidikan.Kata kunci: Pengasuhan, Tinjauan Hukum Islam, Mattiro Sompe, Pinrang. AbstractThis paper discusses issues regarding the transfer of childcare by parents and Islamic legal views on childcare by parents and the factors causing the transfer of childcare by parents in Pinrang district. This writing aims to determine the view of Islamic law on parenting by parents and the factors causing the transfer of parenting by parents. This type of research is field research because this research study is part of the discourse on the study of legal sociology. The concept of parenting is to educate and nurture children according to the teachings of Islam and as-Sunnah is a way desired by God so that our children can be awake from the torments of hellfire. And Islamic childcare is a unified whole of the attitudes and treatment of parents of young children in caring, educating, fostering, accustoming, and mentoring children optimally based on Al-Qura'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Most of the parents in Pinrang district apply the transfer of childcare that tends to be authoritarian and the very significant influence in the transfer of childcare is economic factors and educational factors.Keywords: Parenting, Islamic law review, Mattiro Sompe, Pinrang]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGAJIAN KITAB KUNING TERHADAP PEMIKIRAN HUKUM BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM SOREANG MAROS ]]>
<![CDATA[Natsir Mb, Jung Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Haddade, Abdul Wahid]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13728
<![CDATA[AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengajian kitab terhadap pemikiran hukum bagi santri di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research dengan pendekatan yang digunakan pendekatan sosial (non doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektive dari bentuk pengajian kitab kuning di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros tetap terpelihara sampai pada saat ini dan dilaksanakan dengan metode, Khalaqah. Demi meningkatkan pemikiran Hukum bagi santri oleh pihak pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yakni mewajibkan santri mengikuti pengajian kitab yang dimana kitab-kitab tersebut merupakan kitab warisan yang sejak berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros yang sebagian besar kitab hukum, seperti kitab, Fathul qorib, Riyadu shalihin, tanwirul qulub dan hampir semua kitab yang dipakai mengandung hokum. Pengaruh dari pemikiran dan pemahaman Fiqhi Santri Dipondok pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros Tentang pemikiran hukum Imam Maliki Dan Imam Syafi’i sangatlah berpengaruh dan diajarkan Tentang etika dalam perbedaan pendapat, namun santri/wati lebih dominan memahami dan mendalami pemikiran Imam Syafi’i. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan pendidikan yakni peserta didik yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. dirasakan perlu fungsionalisasi lembaga pendidikan Islam terutamanya pesantren yang bertujuan untuk mentrasmisikan nilai-nilai kitab kuning yang terkandung didalamnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pesantren tidak mengalami kendala dalam mempertahankan tradisi kitab kuningnya, baik pada persoalan bahasa, metode, materi sampai kepada persoalan minat santri sendiri.Kata Kunci: Pengajian Kitab Kuning; Santri: Pondok Pesantren; Nahdlatul Ulum Maros.]]>
<![CDATA[Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Penyelanggaraan Jenazah Akibat Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andi Makkarumpa Sofyan]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18335
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang hukum penyelanggaraan jenazah terhadap wabah covid- 19 (studi analaisis fatwa mui nomor 18 tahun 2020) Masalah Utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan MUI tentang Kasus kematian korban Covid- 19?, Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19? Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu Penelitian kualitatif (kualitatif Deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library rescarch). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.yakni dengan menelaah Fatwa MUI terhadap pengurusan Jenazah yang terinfeksi Covid-19 serta literatur yang relevan dengan judul yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data yakni dengan cara penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan terutama dari buku-buku yang bersifat primer, diikuti kemudian dengan buku-buku pendukung yang bersifat sekunder, dan sebagai pelengkap peneliti juga menggunakan data tersier dalam memberikan penjelasan tentang data primer dan sekunder. Adapun metode pengolahan data yakni dengan meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat digambarkan fenomena yang sedang di teliti. Dengan beberapa tahap lanjutan yakni Identifikasi data, Reduksi data, Editing data Kemudian untuk metode analisis data menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yakni dengan cara memaparkan data-data dari hasil tentang penyelenggaraan Jenazah Covid 19 Menurut fatwa MUI Hasil penelitian dari analisa penulis untuk ,menjawab permasalahan tentang Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19, sesuai dengan hasil penelitian fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Ialah Umat Islam yang wafat karena wabah Covid- 19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kelainan Fisik, Tubuh pasangan]]>
<![CDATA[Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i dalam Nikah Syigār ]]>
<![CDATA[Alamsyah Alamsyah]]>;
<![CDATA[Thahir Maloko]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18439
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang nikah syighar. Dengan pokok masalah yang kemudian diuraikan kedalam berbagai sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar ?; 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar ?; 3) Bagaimana Pandangan Hanafi dan Syafi’i tentang Nikah Syighar ?. Tujuan dan jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. 2) dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima’ diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat ]]>
<![CDATA[Muhammad Asbar]]>;
<![CDATA[Abdi Wijaya]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18456
<![CDATA[Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa). Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana mekanisme perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowadalam perspektif yuridis dan perspektif hukum Islam? Bagaimana perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa dalam perspektif Maslahat?Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menurut perspektif maslahat?.Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini di laksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data.Hasil penelitian yaitu, bahwa upaya perlindungan PT. Tirta Fresindo Jaya terhadap pekerja dengan adanya sarana kerja untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko kerja adalah: Masker,P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) P3K,Islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya. Islam memiliki prinsip-prinsip dalam memandu hubungan sebuah pekerjaan, antara lain; prinsip kesetaraan (musawah) dan prinsip keadilan (‘adalah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang langsung membutuhkan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam tenaga maupun upah. Agama yang yang dibawa para rasul berisi keadilan dalam perintah dan larangan, dan dalam bermu‟amalah dengan makhluk, dalam jinayat, qishas, hudud, mawarits, dan lain-lain. Agar manusia dapat menegakkan keadilan yakni dapat menegakkan agama Allah dan mewujudkan maslahat mereka yang begitu banyak. Saran Penulis Kepada Pemerintah dan Akademisi seharusnya memperbanyak Referensi terkait Keselematan dan Kesehatan Kerja,Kepada PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa untuk bisa lebih Progress mengevaluasi Kinerja terkait menangani Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.]]>
<![CDATA[Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Kebebasan Beragama ]]>
<![CDATA[Fajar Nur Alamsyah]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18464
<![CDATA[This article explains about Religious Freedom in Article 28E of the 1945 Constitution by using the author's analysis using the glasses of Islamic Law and Positive Law. Human freedom in their social life aims to strengthen their social relations to obtain their necessities of life. However, there are often conflicts in fulfilling the interests of each individual, resulting in a loss of warmth among citizens. In Islam human freedom is one of the various noble values which is also the main goal of the maqasid syari'ah. Islam itself knows about Riddah law. In Islam Riddah is a conversion of religion from Islam to another religion and is a category of kufr which in classical jurisprudence is punishable by death. In Indonesian law itself as a respect and guarantee for the survival of every individual, the government then ratifies the universal declaration of human rights, civil and political rights and economic, social and cultural rights into the Indonesian legal system. In particular, the right to freedom of religion is regulated in the 1945 Constitution Article 28E, however threats still come and go to haunt Indonesian people who have exercised their freedom to choose and embrace their religion. So it is important to reconstruct how the guarantee of the right to freedom of religion in the Indonesian constitution and analyze it in the perspective of Islamic law and positive law.Keywords: Religious Freedom, Islamic Law, Positive Law]]>
<![CDATA[Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hendrah Baharuddin]]>;
<![CDATA[Nila Sastrawati]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18502
<![CDATA[The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah]]>
<![CDATA[Tradisi Peta Kapanca Pernikahan di Kabupaten Bima; Perspektif Imam Syafi’i ]]>
<![CDATA[Idharulhaq Idharulhaq]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18709
<![CDATA[The aimed of this research are 1) To know the practice in implementation and the meaning of Peta Kapanca's tradition In Wedding In Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency. 2) To know the view of Imam Syafi'i to the implementation of Peta Kapanca's tradition in Wedding In Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency. The Kings of this research is qualitative descriptive research by using Teologi Normatif (Syar'i) approachment and fenomenology. The sources of this research data are the figure of religion, the figure of society, the future of custom and Zikir Kapanca's Team. The method of data collect are Observation, Interview and documentation. The technique of data processing are data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research are the implementation of Zikir and Peta Kapanca in Simpasai Village Lambu Subdistrict Bima Regency beginning with greetings, istighfar, syahadat, shalawat and read another ayat of holy Quran. Inai's leaf patch. The bridge sit on the place with the hands positions are straight. Banana's leaf and the bridge's foot straight. The bridge patch Inai's leaf until seven times. Yellow rice sow patch on the bridge by read shalawat of prophet Mohammad. The view of Imam Syafi'i to this tradition is not contadiction with Him caused this tradition accomodations the syariah and the values of Islam as His fiqih that meaning : custom can be consideration of law. Therefore, Zikip Peta Kapanca's Tradition of Simpasai Village can be eternal based on Imam Syafi'i's Perspective in consider of Islam Law. The implication of this research are 1. Hopefully to all the society of Bima Regency and especially for Simpasai Village for maintain this culture that develop in our society Especially Zikir peta Kapanca. 2 Zikir peta Kapanca's culture is legacy of our Grandmother in Kingdom time, throughout needed the caring of our government, the figure of religion, the figure of custom, the figure of society, Young generation, and also the researcher.Keywords : Wedding, Kapanca Map, Imam Syafi’i]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemidanaan Kebiri Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Fadyah Aqsari Yusri]]>;
<![CDATA[Abdul Syatar]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18820
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan secara jelas terkait masalah Perlindungan Hukum Sanksi Kebiri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini mengkaji berdasarkan tinjauan hukum dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mendasari Hukum Islam dan HAM harus memberikan perlindungan bagi pelaku yang akan diberi hukuman kebiri. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil yaitu pemberian hukuman sanksi Kebiri kepada pelaku dapat melanggar HAM dan didalam hukum Islam juga menolak pemberian hukuman kebiri karna dianggap melanggar hak untuk tidak disiksa serta hukuman kebiri tidak terdapat didalam hukum Islam. Dengan adanya penerapan perlindungan hukuman bagi sanksi kebiri diharapkan agar berbagai pihak mempertimbangkan kembali agar sanksi kebiri tidak dilaksanakan dan diganti dengan hukuman yang lain.Kata Kunci : Kebiri; Hukum Pidana Islam; HAM]]>
