cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susi Susantijo
Contact Email
susi.susantijo@uph.edu
Phone
+622125535168
Journal Mail Official
notary.journal@uph.edu
Editorial Address
Universitas Pelita Harapan Graduate Campus Plaza Semanggi lt. 3 dan 16, Jl. Jend. Sudirman No. 50, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Notary Journal
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 27970213     EISSN : 27766616     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Notary Journal is published by the Master of Notary Study Program of the Faculty of Law at Universitas Pelita Harapan and serves as a venue for scientific information in the notary field resulting from scientific research or research-based scientific law writing. The journal aims to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners to publish original research including, but not limited to, Notary Law and Regulation, Business Law, Agrarian Law, and Intellectual Property Rights Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): October" : 5 Documents clear
Independensi dan Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas dalam Bidang Perbankan di Indonesia Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.8730

Abstract

Since the enactment of Law FSA, national political law began to introduce a new paradigm in applying the model of monitoring the financial services sector in Indonesia by presenting the FSA as the unification of regulation and supervision that is independent, whereas previously the authority referred implemented by the Ministry of Finance, Bank Indonesia and Bapepam-LK. Along with the development, the application of the independence and effectiveness of the FSA considered impossible to implement because there are regulations governing the involvement of the government and Bank Indonesia in the Board of Commissioners FSA, unclear division of authority between Bank Indonesia and the FSA potential conflict of interest, up to the debate about the source of funding the FSA from the state budget and/or levies financial services sector. Based on this, the study is intended to assess the independence and effectiveness of the FSA, to find a solution on the concept of supervision applicable for adaptation in Indonesia. This study is a normative legal research with descriptive type. The approach used problem is a normative approach. The results of the studies in this research show that the FSA assessed through multiple indicator is an independent institution and to support thegovernment's political will for the creation of optimal financial services sector, harmonization number of rules as a consequence of the existence of the FSA for the creation of legal certainty. In addition, there is an alternative concept of supervision in accordance with the characteristics of the Indonesian economy, namely, the concept of twin peaks supervision. Bahasa Indonesia Abstract: Sejak berlakunya UU OJK, politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dengan menghadirkan OJK sebagai unifikasi pengaturan dan pengawasan yang bersifat independen, di mana sebelumnya kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Seiring perkembangan, penerapan independensi dan efektivitas OJK dianggap mustahil untuk dilaksanakan karena terdapat ketentuan yang mengatur keterlibatan pemerintah dan Bank Indonesia dalam Dewan Komisioner OJK, tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dengan OJK yang berpotensi conflict of interest, hingga perdebatan mengenai sumber pendanaan OJK dari APBN dan/atau pungutan sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji independensi serta efektivitas OJK, hingga menemukan solusi mengenai konsep pengawasan yang aplikatif untuk diadaptasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa OJK dinilai melalui beberapa indikator merupakan lembaga yang independen dan untuk mendukung political will pemerintah akan terciptanya sektor jasa keuangan yang optimal, diperlukan harmonisasi sejumlah aturan sebagai konsekuensi atas eksistensi OJK demi terciptanya kepastian hukum. Selain itu, terdapat konsep alternatif pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perekonomian Indonesia yaitu, konsep pengawasan twin peaks.
The Making of Multiple Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) by Negligent Landowners or Developers Before Notary Pranatia, Maria; Widjojo, Anne Gunadi Martono
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.9049

Abstract

This study aims to analyze the role of Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) in property transactions, particularly those conducted before a notary. PPJB is often used as a temporary binding agreement between the seller and buyer before the Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli/AJB) can be issued. This research uses normative juridical methods with empirical approaches to examine related regulations and their implementation in practice. The results show that while PPJB provides temporary legal certainty for both parties, legal risks remain, especially in cases of the making of multiple PPJB created by irresponsible sellers. Additionally, notary plays a crucial role in ensuring document validity and preventing disputes. The implementation of an electronic PPJB registration system at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) is proposed as a solution to enhance transparency and reduce potential future conflicts. In conclusion, PPJB can provide good legal protection if carried out carefully and transparently, supported by a strong legal system. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti, khususnya yang dilakukan di hadapan notaris. PPJB sering digunakan sebagai pengikat sementara antara penjual dan pembeli sebelum Akta Jual Beli (AJB) dapat diterbitkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris untuk menelaah regulasi yang terkait dan implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPJB memberikan kepastian sementara kepada kedua belah pihak, masih terdapat risiko hukum terutama jika terjadi pembuatan PPJB ganda oleh pemilik tanah atau developer yang tidak bertanggung jawab di hadapan notaris. Selain itu, notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dokumen dan mencegah terjadinya sengketa. Penerapan sistem pendaftaran PPJB secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Kesimpulannya, PPJB dapat memberikan perlindungan hukum yang baik selama dilakukan dengan hati-hati dan transparan, serta didukung oleh sistem hukum yang kuat.  
Hibah yang Dilaksanakan dengan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Kekuatan Mengikat Bagi Para Ahli Waris Dari Pemberi Hibah Keintjem, Bethania Ikeshia Gabrielle Zefanya; Hartanto, Stefanie
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.7032

Abstract

Holders of land rights are authorized to manage and transfer their land. One form of transferring land rights is through grants. Lawfully, land grants must be confirmed with a PPAT deed. However, several factors cause a PPAT grant deed not to be made. In this case, the parties agree to make a grant-binding agreement deed before a notary. The author used a case example where the grant deed is done when the grantor has passed away, leaving the deed to be done based on the binding agreement. The grantor heir sued the grant deed due to non-fulfillment of the legitimacy portion and did not meet the legal requirements of the agreement. The study aimed to conduct an in-depth study of the binding force of the grant-binding agreement and to obtain a complete picture of the legal position of the granted object in an inheritance where the grant deed is based on the grant-binding agreement, and then the grantor dies. This research is empirical normative research using systematic legal approach and case approach. The grant-binding agreement is anonymous; there is no regulation in the Civil Code, but it is still binding on the parties to the agreement. The legal position of the granted object is included in the inheritance; if the Legitieme Portie is not fulfilled, inkorting can be done. Bahasa Indonesia Abstract: Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan tanahnya. Salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah adalah melalui hibah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hibah tanah wajib dibuat dengan akta PPAT, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum dapat dibuat akta hibah PPAT sehingga para pihak bersepakat untuk membuat akta perjanjian pengikatan hibah di hadapan Notaris. Dalam contoh kasus yang Penulis gunakan, akta hibah dibuat pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia, sehingga akta hibah tersebut dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah. Akta hibah tersebut digugat oleh para ahli waris dari pemberi hibah dikarenakan tidak terpenuhinya legitieme portie dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti mengenai kekuatan mengikat atas perjanjian pengikatan hibah dan mendapat gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum objek hibah dalam harta warisan yang akta hibahnya dibuat berdasarkan perjanjian pengikatan hibah dan kemudian pemberi hibah meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan menggunakan pendekatan sistematika hukum dan pendekatan kasus. Perjanjian pengikatan hibah merupakan perjanjian tidak bernama yaitu tidak ada pengaturannya di KUH Perdata, namun tetap mengikat para pihak dalam perjanjian. Kedudukan hukum objek hibah termasuk dalam harta peninggalan, apabila tidak terpenuhinya Legitieme Portie maka dapat dilakukan inkorting.
Tinjauan Yuridis Problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Effendy, Edrick Edwardina; Leonard, Kevin
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v5i1.8242

Abstract

In Indonesia, the legal certainty of interfaith marriages is a long-standing problem because the existing positive law does not provide legal certainty regarding the validity of such marriages. In response, the Supreme Court attempted to harmonize the views regarding interfaith marriages by issuing SEMA Number 2 of 2023 which basically contains an appeal to judges in court not to grant requests for registration of interfaith marriages, which upon further review turns out to contain a series of problems. The purpose of this research is to conduct a judicial review on SEMA Number 2 of 2023 regarding the implementation of interfaith marriages in Indonesia to find out how interfaith marriages were regulated before SEMA Number 2 of 2023, what is the legal standing and problems of SEMA Number 2 of 2023 regarding the implementation of interfaith marriages in Indonesia, and how interfaith marriages are implemented after SEMA Number 2 of 2023. This research is a normative juridical research that uses statutory approach method, where the material collection technique used is library research. Not only does the issuance of SEMA Number 2 of 2023 limit the rights of Indonesians to carry out interfaith marriages, but upon closer examination, SEMA Number 2 of 2023 also violates the legal principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori because the provision of SEMA Number 2 of 2023 conflicts with Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as well as the legal principles applicable in the judicial environment such as Judiciary Independence. Bahasa Indonesia Abstract: Di Indonesia, kepastian hukum perkawinan beda agama merupakan salah satu problematika yang telah berlangsung lama dikarenakan hukum positif yang ada tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap sah tidaknya perkawinan yang demikian. Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung berusaha untuk menyelaraskan pandangan terkait perkawinan beda agama dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada dasarnya memuat himbauan bagi para hakim di pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang apabila ditinjau lebih lanjut ternyata memuat serangkaian problematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan beda agama sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, bagaimana kedudukan hukum dan problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, di mana teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya membatasi hak masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perkawinan beda agama, namun apabila ditinjau lebih lanjut, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga melanggar asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori karena ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta prinsip hukum yang berlaku di lingkungan peradilan seperti Judiciary Independence.
Implementasi Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Autentik di Hadapan Notaris Adjie, Thomas Wibisono Prasetya
Notary Journal Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v4i2.9301

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for persons with disabilities in the process of executing authentic deeds before a notary with a particular focus on the alignment between actual practice and the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Employing a normative and empirical juridical approach, this research combines legal literature analysis with field data gathered through interviews involving notaries, persons with disabilities, and disability advocacy organizations. The findings reveal several structural and practical barriers that hinder the full realization of legal rights for persons with disabilities in notarial services. These include the limited availability of sign language interpreters, the absence of Braille-format legal documents, the lack of physical accessibility in notary offices, and low awareness among notaries regarding inclusive service principles. Consequently, persons with disabilities are vulnerable to indirect legal discrimination and often do not receive equal legal protection. This study recommends strengthening technical regulations, providing disability-friendly infrastructure in notary offices, and offering specialized training on inclusive services for notaries. In doing so, the notarial service system can be transformed into one that ensures equality of rights and effectively accommodates the needs of all citizens, in accordance with the principles of social justice and human rights. Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses pembuatan akta autentik di hadapan notaris dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik di lapangan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan studi literatur hukum dengan hasil wawancara terhadap notaris, penyandang disabilitas, dan lembaga pendamping disabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan struktural dan praktis yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam layanan kenotariatan. Hambatan tersebut antara lain mencakup minimnya ketersediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI), absennya dokumen Braille untuk tunanetra, kurangnya sarana fisik yang aksesibel di kantor notaris, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman notaris terkait prinsip inklusivitas. Akibatnya, penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi hukum secara tidak langsung dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi teknis, penyediaan fasilitas ramah disabilitas di kantor notaris, serta pelatihan khusus mengenai pelayanan inklusif bagi para notaris. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem layanan kenotariatan yang menjamin kesetaraan hak dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh warga negara tanpa terkecuali, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April Vol. 5 No. 2 (2025): October Vol. 5 No. 1 (2025): April Vol. 4 No. 2 (2024): October Vol 4, No 1: April 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April Vol 3, No 2: October 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): October Vol 3, No 1: April 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April Vol 2, No 2: October 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): October Vol 2, No 1: April 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April Vol 1, No 2: October 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): October Vol 1, No 1: April 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April More Issue