cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022)" : 16 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL Muhammad Guntur Fauzi; Adrielita Manalu; Yolanda Theresia B.
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi ikut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini bermacam-macam sesuatu dapat dilakukan secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online , saat ini kehadirannya sedang popular di tengah masyarakat karena didukung dengan banyaknya start up atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran dan peminjaman uang. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memiliki istilah yakni Financial Technology atau disingkat dengan Fintech. Adanya pinjaman online atau peer to peer lending sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Mengingat saat ini di Indonesia kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 seperti ini ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dalam jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif sebagai proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Setiap kegiatan pinjaman online ilegal yang terjadi akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi untuk memamparkan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pinjaman online serta sanksi terhadap pelaku yang melakukan pelayanan pinjaman online ilegal.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Ilegal
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MASKER YANG TIDAK SESUAI STANDAR Amellia Rizky Ramadannis; Rossila Dewanti Ningrum; Wiwiek Sriwahyuni
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku usaha sudah harus menetapi ketentuan yang berlaku untuk memproduksi dan memperjual-belikan masker yang memenuhi standar terhadap konsumennya. Namun fakta menunjukkan bahwa, masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang ada demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya rela merugikan para konsumen dengan memperjual-belikan masker tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tanggal 28 Februari 2020, PT Unotech Mega Persada di daerah Cilincing, Jakarta Utara digerebek oleh Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di dalamnya polisi menemukan masker siap edar. Penggerebekan dilakukan lantaran gudang ini tidak memiliki izin produksi masker. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan harapan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Masker Illegal, Pelaku Usaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG STATUS KEPEMILIKAN SEGELNYA TELAH DILAKUKAN PERALIHAN HAK KEPADA ORANG LAIN TANPA ITIKAD BAIK Deby Rezky Amanda Anastasia; Jonathan P A Tumanggor; Reni Aprilyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap status kepemilikan segel yang telah dilakukan peralihan hak kepada orang lain tanpa itikad baik dan untuk mengetahui upaya hukum pemilik tanah yang telah dilakukan peralihan hak kepada orang lain. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada ahli warisnya sepanjang tidak dialihkan kepada pihak lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik tanah terhadap peralihan hak kepada orang lain yaitu dapat melalui Badan Pertahanan Nasional dan dapat melalui proses litigasi apabila penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Segel, Peralihan Hak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PROSTITUSI ONLINE OLEH GERMO DI KOTA BALIKPAPAN Firda Anggrainy; Mayang Sari; Ansye Awinda Kanety
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online di Kota Balikpapan, dan Bagaimana penegakan hukum terhadap germo yang memperdagangkan anak di bawah umur di Kota Balikpapan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Tekhnik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana terkait perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi online. Sebagaimana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dimana dalam penelitian ini membahasa tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi online oleh germo. Dimana terdapat 2 perlindungan yaitu preventif dan represif, yang mana perlindungan represif dengan memberikan hukuman terhadap pelaku germo dengan dijerat dengan hokum pidana diantaranya di Pasal) Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506. Dan terkait dengan perlindungan preventif dengan bentuk Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing kelurahan per minggu dan di sekolah, Melakukan razia sebulan sekali di daerah kos dan kontrakan, Bekerja sama dgn pemerintah dan P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan Terpadu Perempuan dan Anak).Kata Kunci: Germo, Prostitusi, Anak, Penegakan, Perlindungan.
UPAYA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGATASI PRAKTIK PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL Popi Amaria Simatupang; Pricilia Fanesha Pinangkaan; Febri Adi Prasetio
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batu bara merupakan salah satu potensi sumber daya alam tak terbarukan yang ada di daerah yang pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Batu bara merupakan sumber daya alam yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Di samping itu pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah yang pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efesien, transparan, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan. Kota Balikpapan tidak termasuk karena sejak beberapa tahun terakhir, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bertekad untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota bebas tambang batubara. Adapun pertimbangan yang disampaikan adalah dari aspek lingkungan yang tentunya sering dialami setiap kota yang terdapat aktivitas pasca pertambangan lingkungan tersebut menjadi rusak. Temuan tambang batu bara ilegal di Kilometer 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Tingginya harga batu bara belakangan ini, dikhawatirkan memicu maraknya tambang ilegal, khususnya dikawasan perbatasan yang punya kandungan batu bara. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang meninjau dari segi aspek pidana hingga pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Pertanggungjawaban hukum pidana diatur pada Pasal 109 Peraturan Derah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, pertanggungjawaban hukum perdata diatur pada Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertanggungjawaban administrasi berpijak pada Pasal 108 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.Kata Kunci: Batubara, Pertambangan Ilegal, Hukum Pidana.
ANALISIS PENGOLAHAN AIR BERSIH WTP DI RT 30 KELURAHAN SUNGAI NANGKA KOTA BALIKPAPAN Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air adalah kebutuhan yang paling diperlukan oleh semua makhluk hidup. Kebutuhan akan air bersih saat ini semakin meningkat sebanding dengan tingginya tingkat pencemaran air. Suatu kualitas air dapat ditentukan dari salah satunya kekeruhan (salitasi) atau pencemaran lingkungan seperti selokan yang di akibatkan karena hujan. Mayoritas RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan memanfaatkan air WTP yang dikelola oleh Pelaku Usaha. Kebetulan ada 2 (dua) Pengusaha air WTP di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan. Air yang tidak baik bisa mengakibatkan terganggunya Kesehatan seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit. Nilai yang bisa diukur dengan cukup mudah seperti kekeruhan, dan setiap jenis kualitas air memiliki alat ukurnya masing-masing. Tetapi kita sulit untuk menemukan alat ukur yang mampu mengukur jenis kualitas air secara bersamaan. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah Sistem Monitoring air sungai menggunakan pH meter. Alat ini dimana sensor pH dibuat berdasarkan perubahan nilai ADC. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dengan sampel yang diambil secara acak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kata kunci: WTP, Kualitas air, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue