cover
Contact Name
Ahmad Fauzan
Contact Email
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Phone
+628996444357
Journal Mail Official
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jln. Lektol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 27460126     DOI : 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.
Core Subject : Religion,
El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law jurnal yang membahas artikel dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan berbagai pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021" : 6 Documents clear
Konseptualisasi HAM Dalam Poligami Mustafid, Mustafid
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10755

Abstract

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh pria dan wanita, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan di Indonesia bersifat Monogami walaupun nantinya di bolehkan untuk berpoligami dengan syarat dapat izin dari isteri dan Pengadilan Agama. Poligami mendapatkan tanggapan pro dan kontra di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena berbasis kepustakaan, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tentang konsep HAM dalam perkawinan Islam,sumber data buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan tulisan ini. Adapun hasilnya bahwa konsep poligami di dalam HAM tidak ada pasal yang membahas mengenai Poligami, tetapi bisa dilihat di UDRH dan CEDAW, pada pasal 16 dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama, sedangkan pada pasal 18 adanya peluang untuk berpoligami sesuai dengan agamanya masing-masing.
Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia Karimullah, Suud Sarim
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10862

Abstract

If the arrival of Islam equitably regulates the polygamy procedure, this is the same as the presence of marriage regulations in Indonesia. Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a marriage regulation in Indonesia, one of which aims to provide legal certainty for polygamy in Indonesia. This article examines the Islamic reform in the family sector, especially on the issue of polygamy before Islam, after Islam came, and the rules of polygamy in Indonesia and how they are relevant between Islamic reform in the family sector and the rules of polygamy in Indonesia. Then, the library research is a data collection method used in writing this article with an analytical descriptive nature. Meanwhile, making it as additional knowledge and further reference in studying polygamy and its legal regulations in Indonesia is the goal expected in the preparation of this article. This article concludes that polygamy in Islam and marriage regulations in Indonesia are strictly regulated so that there is no mistreatment of women and try to provide protection and cover discrimination perpetrated by men against women in family life.
KONSEP KELUARGA SAKĪNAH DALAM ALQURAN Zaelani, Abdul Qodir; Issusanto, Issusanto; Hanif, Abdul
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897

Abstract

 Membentuk keluarga bahagia (sakīnah) tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan menghadang, dan dinamika yang mengguncang. Diperlukan pemahaman yang dalam untuk bisa menjalankannya sehingga cita-cita menjadi keluarga bahagia dapat terwujud. Berdasarkan pendekatan normatif, ditemukan konsep keluarga sakīnah dalam Alquran. Setelah ditelusuri, dalam Alquran secara implisit dijelaskan hakikat, visi dan fungsi berkeluarga. Terkonsep dalam Alquran, agar terbentuk keluarga sakīnah, diperlukan etika yang baik oleh anak kepada orang tua, menerapkan prinsip saling menerima, menghargai, mempercayai dan melengkapi, membudayakan berbuat kebaikan, saling memposisikan diri masing-masing, mendidik  keluarga (intelektual, kepribadian dan sosial, akidah dan akhlak), serta menjalin hubungan akrab: menjalin ikatan cinta antara anak dan orang tua (ouderlikemacht).
KONSEP MAQᾹṢID AL-SYARI’AH IBN ‘ASYṸR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER Maimun, Maimun; Fauzan, Ahmad
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10907

Abstract

Konsep maqāṣid al-syari’ah Ibn ‘Asyῡr merupakan babak baru keilmuan metodologi hukum Islam (uṣῡl al-fiqh), karena telah dikonstruk menjadi sebuah spesifikasil ilmu maqāṣid al-syari’ah dipisahkan dari bahasan ilmu uṣῡl al-fiqh. Substansi isi dan materi bahasannya telah mengakomodir dan menjamah berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk aspek hukum keluarga. Gagasan, pemikiran, dan tawaran-tawaran konsepsionalnya banyak menjadi rujukan para ilmuan, terutama mereka yang melakukan pembaruan dan mengembangkan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer.Kata Kunci: Maqāṣid al-syari’ah, Hukum Keluarga Islam, Ibn ‘Asyῡr.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA efrinaldi, Efrinaldi; Jayusman, Jayusman; Hidayat, Rahmat Hidayat; Bunyamin, Mahmudin
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041

Abstract

Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menegaskan bahwa  mantan istri atau mantan suami yang bercerai, masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Keduanya mendapatkan bagian yang sama dengan logika mereka telah menjalankan fungsi dan tugas yang setara; suami bertugas mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Hukum positif di Indonesia tidak membahas tentang pembagian harta bersama terkait istri turut sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga ia dalam kondisi menanggung double bardon.  Fokus penelitian ini adalah: pembagian harta bersama istri turut mencari nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Kesimpulan penelitian ini bahwa permasalahan  tentang harta bersama tidak diatur dalam perspektif  Hukum Islam Tradisional tidak mengatur hal ini. Namun dalam Hukum Islam Kontemporer mengqiyaskannya dengan masalah Syirkah sedangkan yang lain menjustifikasinya berdasarkan urf dan maslahah. Adapun pembagiannya secara kesepakatan damai antara para pihak. Sedangkan dalam Hukum Positif diatur  dan pembahagiannya masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama.
DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia) Faisal, Faisal; Muin, Fathul; Miswanto, Miswanto
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11434

Abstract

Ahli waris pengganti masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Kalangan akademisi dan praktisi juga sering berbeda pendapat sehingga terjadi perdebatan. Bahkan tak jarang menyebabkan disparitas putusan, baik di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi agama hingga mahkamah agung. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan bagaimana analisis hukum putusan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau peraturan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah ahli waris pengganti terdapat dalam KHI yakni pada Pasal 185 Ayat (1) yang berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat (2) bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan rumusan yang ada dalam pasal 185 bahwa ayat pertama secara tersurat mengakui adanya ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Dalam ayat pertama menggunakan kata ‘dapat’ sehingga tidak mengandung maksud imperatif. Maka berarti dalam suatu keadaan tertentu yakni memiliki kemaslahatan menginginkan keberadaan ahli waris pengganti sehingga keberadaannya dapat diakui. Akan tetapi dalam keadaan tidak menghendaki, maka keberadaan ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Para hakim sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan disparitas putusan yang kemudian tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Misalnya putusan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/ PA.Mtp, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mks, Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, Putusan Nomor 430 K/Ag/2019, dan Putusan Nomor 676 K/ Ag/ 2012. Dalam memutus perkara ahli waris pengganti, hakim berbeda-beda. Dalam analisisnya, sebagian hakim menilai bahwa meskipun Pasal 185 ayat 1 KHI belum dicabut atau direvisi pemerintah, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Bbalikpapan memutuskan bahwa tidak ada ahli waris pengganti bagi kerabat menyamping melainkan ahli waris pengganti hanya untuk cucu

Page 1 of 1 | Total Record : 6