Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

refleksihukum
Website

Published by Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN : 25414984 EISSN : 25415417 DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear

TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENJUAL AKIBAT PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING Banu Ariyanto; Hari Purwadi; Emmy Latifah
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Penawaran barang dengan media daring dilakukan oleh penjual dengan mengandalkan deskripsi barang dalam bentuk video atau foto sehingga konsumen tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung atas barang yang akan dibelinya. Disamping kewajiban konsumen untuk berhati-hati, konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan. Artikel ini menganalisis tanggung jawab penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli secara daring. Penulis berpendapat bahwa produk cacat tersembunyi yang dijual oleh penjual dalam transaksi daring menjadi tanggung jawab mutlak penjual sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPK, serta ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata, yaitu penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual. Namun tanggung jawab tersebut harus dibuktikan bahwa penjual memang berbuat kesalahan, dan akibat kesalahan tersebut telah merugikan konsumennya.

PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR Widowati Widowati; Y. A. Triana Ohoiwutun; Fiska Maulidian Nugroho; Samsudi Samsudi; Godeliva Ayudyana Suyudi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

A forensic autopsy aims to find a definite cause of a person’s death by revealing the material truth scientifically from the beginning of case investigation to its trial examination. In judicial practices, a forensic autopsy is considered a pivotal tool in proving material criminal acts. However, KUHP Article 222 and KUHAP Article 133-134 regulate forensic autopsy procedures requiring prior notification to the victim's family. These provisions have hindered law enforcement in certain unnatural death cases. Therefore, this article encourages forensic autopsy implementation must not wait for a family consent of a victim for the sake of fair legal certainty to the victims, perpetrators, and also for society.

DIVIDEN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UTANG DALAM KEPAILITAN Devi Andani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Tulisan ini ingin membahas dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan. Persoalannya berkenaan dengan apakah dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan, serta akibat hukum dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa dividen perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham dapat dianggap sebagai utang perseroan, yang mana utang tersebut dapat ditagihkan ke perseroan. Akibatnya adalah perseroan yang belum membagikan dividen kepada para pemegang saham dapat dipailitkan oleh pemegang saham dengan berlandaskan pada dividen yang dianggap sebagai utang.

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI INDIKATOR ALTER EGO DALAM PENERAPAN DOKTRIN PCV DI INDONESIA Gideon Paskha Wardhana
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

This research aims to understand the purpose of the adaption of the alter ego as an indicator to the doctrine of piercing the corporate veil (PCV) and the concept of personal liability in Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (LLA 2007). In addition, this research will evaluate the effectiveness of the legal protection that is given through the implementation of the alter ego. This juridical and normative research uses literature and qualitative research method on the secondary resources. The research result shows that the responsibility of shareholders in a limited company (PT) is limited to the number of shares they have in the company. Currently, this characteristic of limited liability and separate legal entities is often misused to create a shield for shareholders so that they can avoid being personally liable for their illegal acts. To prevent this deviant practice, the PCV doctrine, which acts as an exception to the principle of limited liability, has been adopted by the LLA 2017. However, the PCV doctrine is only partially adopted. Likewise with the alter ego is an indicator, which is ineffective and rarely used.

EKSISTENSI ADAT DALAM KETERATURAN SOSIAL ETNIS DAYAK DI KAMPUNG BONSOR BINUA SAKANIS DAE Efriani Efriani; Jagad Aditya Dewantara; Meliya Fransiska; Iwan Ramadhan; Edy Agustinus
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Masyarakat Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae, hingga kini menggunakan adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa ataupun persoalan sosial budaya ini bertujuan untuk mengungkapkan eksistensi adat dalam keteraturan sosial masyarakat Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam, observasi partisipatif dan juga pendokumentasian data dan informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi adat sebagai sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae tampak dalam empat fenomena (1) diakui adat sebagai sistem nilai dan hukum oleh masyarakat di Kampung Bonsor, (2) terdapatnya pola kepemimpinan tradisional yang terstruktur dalam bentuk Binua, (3) terdapatnya prosedur penyelesaian sengketa/permasalahan berupa baras banyu, buah tangah, tail, dan pati nyawa, dan (4) memiliki jangkauan yang bersifat teritorial genealogis yang berlaku berdasarkan wilayah adat.

TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUASAAN HARTA DI KOMUNITAS NELAYAN PANDANGAN WETAN REMBANG Agus Sudaryanto
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Proses perkawinan pada masyarakat Jawa umumnya inisiatif lamaran dari pihak calon suami Di lingkungan masyarakat nelayan Rembang justru inisiatif proses perkawinan dilakukan oleh pihak calon istri. Inisiatif perkawinan disertai tradisi ngemblok merupakan hukum adat yang masih eksis dan dijalankan oleh masyarakat nelayan. Dalam rangka mempertahankan tradisi ngemblok, sanksi akan diberikan bagi warga yang tidak menjalankan. Penelitian ini fokus untuk mengetahui tradisi ngemblok dalam perkawinan pada komunitas nelayan Desa Pandangan Wetan Rembang. Di samping itu, untuk mengetahui pula tentang pelaksanaan tradisi ngemblok dan implikasinya dalam penguasaan harta perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan, alasan komunitas nelayan Desa Pandangan Wetan menjalankan tradisi ngemblok dikarenakan tradisi yang sudah turun menurun, demi harga diri dan jaminan ikatan yang serius menuju perkawinan. Tradisi ngemblok diawali dengan perkenalan, pacaran dan penjajagan hubungan yang serius. Prosesi ngemblok dilakukan setelah pihak perempuan sudah siap dinikahi dan mampu menyediakan barang hantaran. Penguasaan harta perkawinan, pada umumnya lelaki tidak menguasai karena suami tidak begitu memikirkan masalah harta yang ada dalam rumah tangga. Namun dalam kasus tertentu, penguasaan harta perka-winan menjadi variatif sangat tergantung situasi dan kondisi suatu keluarga.

KEKUATAN EKSEKUSI JAMINAN LETTER OF UNDERTAKING PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN Rio Christiawan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Dalam perjanjian kredit sering kali digunakan letter of undertaking (LoU) sebagai jaminan khusus untuk menjamin pembiayaan yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Dengan jaminan LoU maka berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kedudukan bank sebagai kreditur akan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Persoalan hukum yang hendak dibahas terkait kekuatan eksekutorial dari jaminan LoU dalam hal nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pengambilan data secara kepustakaan dengan cara berpikir deduktif dalam melakukan verifikasi data. Temuan dalam penelitian ini adalah LoU dipandang sebagai bentuk jaminan khusus seharusnya bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah debitur.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indirani Wauran

Contact Email refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone +628157797192

Journal Mail Official refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location Kota salatiga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA