Articles
<![CDATA[Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>;
<![CDATA[Wiwin Budi Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art9
<![CDATA[This study aims to determine firstly, the application of simple evidenciary in the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and secondly, the comparison of the concept of simple evidenciary in PKPU. The research method used is normative legal research, data is collected by means of literature studies and documents written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that first, simple evidenciary provision in Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU, regulates that simple evidenciary applies to applications for bankruptcy statements. Whereas in the PKPU petition, in fact the Bankruptcy Law and PKPU do not require the application of simple evidenciary which states that the petition for a declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven that the requirements for bankruptcy are declared. Second, although the Bankruptcy Law and PKPU do not regulate the principle of simple proof that can be applied in a PKPU application, judges can apply the simple evidenciary principle by taking into account the principles of simple, fast, and low-cost justice and the objectives of the Bankruptcy Law and PKPU can be achieved.]]>
<![CDATA[DIVIDEN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UTANG DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.548 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini ingin membahas dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan. Persoalannya berkenaan dengan apakah dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan, serta akibat hukum dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa dividen perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham dapat dianggap sebagai utang perseroan, yang mana utang tersebut dapat ditagihkan ke perseroan. Akibatnya adalah perseroan yang belum membagikan dividen kepada para pemegang saham dapat dipailitkan oleh pemegang saham dengan berlandaskan pada dividen yang dianggap sebagai utang.]]>
<![CDATA[Release and Discharge Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol3.iss1.art1
<![CDATA[This study aimed to identify the legal strength and legal consequences of release and discharge in MSAA and MRNIA as a form of personal responsibility of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) debt shareholders. This qualitative research followed the typology of normative legal research. The study used a conceptual approach by examining the concept of MSAA and MRNIA agreements in which a Release and Discharge clause was found. The research data was collected by means of library research and documents. All the data obtained was then evaluated using the theory of Piercing the Corporate Veil, written descriptively, and analyzed qualitatively. The results showed that formally the Release and Discharge clause in MSAA and MRNIA had the legal strength though not materially. Then the legal consequences of Release and Discharge in MSAA and MRNIA for shareholders towards BLBI debt could be personally accounted for.Keywords: Release and discharge; MSAA and MRNIA; personal responsibility of shareholders; BLBIStudi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji konsep perjanjian MSAA dan MRNIA yang di dalamnya terdapat klausula Release and Discharge. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori Piercing the Corporate Veil serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara formal klausula Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA memiliki kekuatan hukum, namun secara material tidak. Kemudian akibat hukum Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA bagi pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap utang BLBIKata-kata Kunci: Release and discharge; MSAA dan MRNIA; tanggung jawab pribadi pemegang saham; BLBI]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8431
<![CDATA[Studi ini menekankan pada tinjauan hukum investasi dampak judicial review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan Negara memberikan fasilitas bagi investor asing, yaitu mengenai hak atas tanah. Untuk HGU diberikan maksimal jangka waktu 95 tahun, HGB 80 tahun, dan hak pakai diberikan waktu 70 tahun serta dapat diperpanjang dimuka. Ketentuan tersebut tentu memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Namun di sisi lain, ketetntuan UUPM tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan UUPM tersebut dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingga melalui judicial review Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut. Melalui judicial review tersebut dinilai merupakan sebuah kemunduran ketentuan investasi di Indonesia. Hak atas tanah merupakan suatu yang penting bagi investor asing, maka dari itu pembatalan atas UUPM tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu maka uapay Indonesia untuk membangun perekonomian dinilai tidak dapat tercapai. Hal itu juga mengindikasikan kepastian hukum di Indonesia juga susah didapat dengan ketentuan perundang-undangan yang cepat berubah atau dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM BATIKMARK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.568 KB)
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i1.483
<![CDATA[This study aims to find out how legal force and consequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia. The problem raised is: How legal force of batikmark as protection of batik products in Indonesia?; and Howconsequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia? This study includes qualitative research with normative legal research typology. Research data was collected throught literature study, documents, and interviews. Then all data collectedwritten descriptively and analyzed qualitatively.The results of this study show that batikmark as protection of batik products in Indonesia have legal force like constitution. But, batikmark implemented for batik entrepreneurs in Indonesia not effective yet. Proven by the small number of batikmark certificates given by Balai Kerajinan dan Batik until September 2012. Furthermore, whwn viewed from batik entrepreneurs, batikmark implemented not effective yet because no sanctions have been imposed if batik entrepreneurs have not implemented batikmark. Consequence of batikmark there are legal of implemented batikmark is batik products are given quality assurance, throuhgt batikmark can increase consumer trust because batik quality has certain criteria; and batikmark as a differentiator between Indonesian batik or foreign batik. This study recommends the improvement and renewal rule of law of batikmark; socializayion and introduction to batikmark forbatik entrepreneurs in Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wiwin Budi Pratiwi]]>;
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art9
<![CDATA[The problem brought up in this research is the implementation of legal protection for outsourcing workers is still minimal, especially with the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, which is considered to be increasingly legalizing outsourcing. The purpose of this research is to analyze the legal protection for outsourced workers in Indonesia. This is a normative juridical research which utilises statutory and conceptual approaches. The source of the research is secondary data in which the analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the study conclude that legal protection for outsourced workers in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Law Number 11 of 2020 on Job Creation removes the provisions of Article 64 and Article 65 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. Article 66 of the Job Creation Law does not include restrictions on jobs that are prohibited from being carried out by outsourced workers, whereas in Article 65 paragraph (2) of the Manpower Law previously it was regulated regarding jobs that could be handed over to other companies. Other provisions allow no time limit for workers which allows workers to be outsourced indefinitely or even for life. The provisions in the Employment Creation Law that protect the rights of outsourced workers are still regulated in Article 66 paragraph (5) of the Job Creation Law related to wages, welfare, working conditions, disputes that arise are the responsibility of the outsourcing company. Key Words: Outsourcing; legal protection; labor AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah masih minimnya implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap semakin melegalkan outsourcing. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 66 UU Cipta Kerja tidak dicantumkan mengenai batasan pekerjaan yang dilarang dilaksanakan oleh pekerja outsourcing, padahal dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebelumnya diatur mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Ketentuan lain memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja yang memungkinkan pekerja dapat di outsourcing tanpa batas waktu bahkan bisa seumur hidup. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja perlindungan hak bagi pekerja outsourcing tetap ada yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UU Cipta Kerja terkait dengan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing. Kata-kata Kunci: Outsourcing; perlindungan hukum; tenaga kerja]]>
<![CDATA[Pembayaran Fee Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[Devi Andani]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.07
<![CDATA[This study aims to determine the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled by the Supreme Court so that it can examine and find out how the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is annulled by the Supreme Court, as well as to examine and find out the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled. by the Supreme Court. This research is a type of qualitative research by following the typology of normative legal research. Research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and compiled systematically, both data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then all the data obtained from the literature study and document study are relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that: first, based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Permenkumham) Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Fees for Curators and Management in Article 3 paragraph (1) letter c, payment of the curator fee in the case of a statement decision bankruptcy is canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the amount of service fees is charged to the applicant for the declaration of bankruptcy or the applicant and debtor, the amount of which is determined by the Panel of Judges. Second, the decision to declare bankruptcy was canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the legal consequences that occur are in accordance with the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law and PKPU, namely the curator is responsible for errors or omissions in carrying out management and/or settlement tasks. cause loss to the bankruptcy estate. The legal consequence is the responsibility of the curator after the decision of the Supreme Court that annuls the bankruptcy decision, namely all legal actions that have been carried out by the curator in managing and settling the bankruptcy estate cannot be restored to their original state and are binding forever.]]>
<![CDATA[Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi ]]>
<![CDATA[Nita Ariyani]]>;
<![CDATA[Widya Kartika]]>;
<![CDATA[Devi Andani]]>;
<![CDATA[Murti Ayu Hapsari]]>;
<![CDATA[Angelika Virginia Sutedja]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26874/jakw.v5i1.371
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Posyandu Remaja Abhisar Sahi adalah minimnya pengetahuan atau edukasi kesehatan dan keterampilan sumber daya manusia kader-kader posyandu remaja terkait kesehatan reproduksi remaja dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi kesehatan bagi peserta posyandu. Tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, serta meningkatkan kesadaran, kemandirian, tanggung jawab dan kewaspadaan remaja terkait fungsi, proses dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi kader-kader dan peserta posyandu Abhisar Sahi. Mitra dari pengabdian ini adalah kader-kader dari Posyandu Abhisar Sahi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi kelompok terpumpun bersama kader-kader posyandu remaja Abhisar Sahi dan remaja-remaja pada Padukuhan Kalipucang. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan meningkatnya pelayanan kesehatan melalui konseling dan edukasi kader-kader Posyandu Remaja terhadap para remaja di Padukuhan Kalipucang.]]>
<![CDATA[FAKTOR LINGKUNGAN ALAM SEBAGAI UNSUR HAK INDIKASI GEOGRAFIS BUAH SALAK PONDOH ]]>
<![CDATA[Murjiyanto, Raden]]>;
<![CDATA[Andani, Devi]]>;
<![CDATA[Suci, Ivida Dewi Amrih]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 5, No 02 (2024): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/malrev.v5i2.5171
<![CDATA[This research aims to answer the problem of how natural environmental factors influence Pondoh Sleman salak products which have a certain reputation, quality and characteristics, the efforts made to maintain this reputation, quality and characteristics as requirements for Geographical Indication Rights, and how geographical indication rights can provide legal protection for Pondoh Sleman salak products. The Sleman region is on the slopes of Mount Merapi, whose active volcanic ash experiences a rainy and dry season climate. This research was conducted using normative research methods with an approach to applicable laws and regulations and related legal materials. The resulting conclusion is that geographical factors and the natural environment, including climate, influence the reputation, quality and characteristics of Podoh Salak products. Geographical Indication Rights provide the benefit of increasing product value by using the Pondoh Sleman salak identity. Efforts need to be made to maintain and preserve the surrounding natural environment so that the characteristics, quality and reputation of Pondoh Salak products can be maintained. Geographical Indication Rights provide legal protection for Pondoh Sleman Salak products. The results of this research can help the government make decisions and take steps to protect and maintain the environment, provide legal protection, and increase public awareness to preserve and sustain the environment. Thus, granting Geographical Indication Rights can provide maximum benefits.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit ]]>
<![CDATA[Andani, Devi]]>;
<![CDATA[Murjiyanto, R]]>;
<![CDATA[Ariyani, Nita]]>;
<![CDATA[Muhoiyaroh, Nur]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 46 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2024.v46.i01.p04
<![CDATA[This study aims to examine and determine the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration, as well as the legal consequences of the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. The results of this study show that: first, tax debts have the possibility of being asked for repayment from taxpayers through the bankruptcy declaration application mechanism so that the Tax Office as a creditor in the bankruptcy declaration application has permanent legal force. Second, the Tax Office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration has the legal consequence that the process of a bankruptcy application submitted by the Tax Office as a debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can submit a request for bankruptcy proceedings. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.]]>
