Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial Jurnal Justiciabelen Indonesian Journal of Law and Society Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum RechtIdee Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fiska Maulidian Nugroho
Faculty Of Law, Jember University
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR Widowati Widowati; Y. A. Triana Ohoiwutun; Fiska Maulidian Nugroho; Samsudi Samsudi; Godeliva Ayudyana Suyudi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.119 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18

Abstract

A forensic autopsy aims to find a definite cause of a person’s death by revealing the material truth scientifically from the beginning of case investigation to its trial examination. In judicial practices, a forensic autopsy is considered a pivotal tool in proving material criminal acts. However, KUHP Article 222 and KUHAP Article 133-134 regulate forensic autopsy procedures requiring prior notification to the victim's family. These provisions have hindered law enforcement in certain unnatural death cases. Therefore, this article encourages forensic autopsy implementation must not wait for a family consent of a victim for the sake of fair legal certainty to the victims, perpetrators, and also for society.
Child-Friendly Cities and Districts As Human Rights Protection in Indonesia’s Decentralization Context Fanny Tanuwijaya; Fiska Maulidian Nugroho
Indonesian Journal of Law and Society Vol 1 No 2 (2020): Contextual Issues on Law, Policy, and Society II
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ijls.v1i2.17496

Abstract

This paper aims to examine the implementation of the Child Friendly Cities and Districts in Indonesia, as part of the decentralized agenda of current Indonesian reform. Child protection has become one of the current problematic issues. This protection includes the effort to guarantee and ensure the right to live, grow, develop, and participate fully in realizing each child's future. The Indonesian government introduces regional child protection, it is Child-Friendly Cities and Districts as a part of the critical address responding to the issue to the extent the government provide a serious protection for the infant generation. Historically, the United Nations Children's Fund (UNICEF) initiated this concept, whose purpose was to aspire to children's rights through the goals, programs, policies, and local governance structures. To date, there remain many regional governments that do not have regulations on child-friendly cities or districts. This paper considers Indonesia's regions experiencing in regulating and implementing the child-friendly cities and districts that have become a benchmark for the other regions. In the end, this paper concludes that each region must regulate and implement the child-friendly cities with regional characteristics into a series of regional regulations, particularly preceded by the regional regulation. KEYWORDS: Human Rights, Child Protection, Children Rights, Child-Friendly Cities.
KARAKTERISTIK JIWA KEHIDUPAN MASYARAKAT (VOLKSGEIST) INDONESIA TERHADAP OMNIBUS LAW Fiska Maulidian Nugroho
Jurnal Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v3i2.2445

Abstract

Omnibus Law merupakan teknik/metode penyederhanaan hukum (simplikasi hukum) yang dituangkan pada terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah momentum yang akan dikaji menggunakan aliran filsafat sejarah hukum yang dipelopori oleh beberapa ahli hukum terdahulu, ikon pada saat itu adalah F.K. von Savigny. Ia menolak Mazhab Hukum Alam dan Positivisme Hukum untuk Unifikasi/Kodifikasi Hukum Jerman pada waktu itu, ia lebih memilih Kodifikasi yang dibentuk menggunakan karakter jiwa bangsa (Volksgeist). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis UU Cipta Kerja yang menggunakan teknik Omnibus Law dirasakan bertentangan dengan karakteristik pembentukan hukum berdasarkan Aliran/Mazhab Sejarah Hukum (Historical Jurisprudence) ini. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan Yuridis Sosiologis.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL Dini Wininta Sari; Echwan Iriyanto; Fiska Maulidian Nugroho
Jurnal Yudisial Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.524

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu maupun tanpa izin marak terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan. Situasi demikian seharusnya membuat hakim untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2021/PN.Tdn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. Pertama, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? Kedua, bagaimanakah kedudukan dissenting opinion dalam penjatuhan putusan? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat bukti surat yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkusan bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan dihadirkan sebagai barang bukti positif mengandung Tramadol HCl. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dissenting opinion yang dikemukakan oleh ketua majelis hakim tidak memengaruhi keputusan majelis hakim untuk perkara ini. Sungguhpun demikian, dissenting opinion merupakan perwujudan upaya hakim untuk menjaga independensinya dalam mencari keadilan.Kata kunci: tindak pidana; pengedaran sediaan farmasi; tramadol; putusan bebas; dissenting opinion. ABSTRACT The traf cking of pharmaceutical preparations that is out of safety, ef cacy, quality standards, or illicit often occurs. Yet the punishment imposed on the perpetrators has no deterrent effect and is not commensurate with the losses caused by the crime. This circumstance should make the judges more careful in considering and deciding the case. This research paper examines Court Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ruling that the defendant is not guilty of committing a criminal act of distributing illicit pharmaceutical preparations out of the standards of safety, ef cacy, and quality. The research raises two main issues. First, is the judges’ consideration regarding the unproven sub-element of “pharmaceutical preparations” made based on the facts in the trial? Second, what is the position of dissenting opinion in the decision-making process? The decision is analyzed using a normative juridical method with two approaches namely statutory and conceptual. The result shows that the judges’ consideration is not determined based on the facts revealed in the trials. The documentary evidence supported by the expert’s testimony states that the package with Tramadol HCl written on it is distributed by the defendant and presented as evidence because it is proven to contain Tramadol HCl. The result of the study also indicates that the dissenting opinion expressed by the presiding judge does not affect other judges in the panel in deciding this case. However, the dissenting opinion is a manifestation of the judge’s effort to maintain his independence for seeking justice. Keywords: crime; pharmaceutical preparations trafficking; tramadol; acquittal; dissenting opinion.
Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat Fiska Maulidian Nugroho
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.1985

Abstract

Profesi advokat tentu bukan semata-mata untuk mencari kekayaan secara materiil atas jasa hukumnya. Hal itu disebabkan karena setiap advokat yang menjalankan profesinya, diwajibkan untuk berpedoman kepada kode etik advokat. Perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Oleh karena itu, integritas seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium nobile. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas seta mandiri yang tidak telepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Metode penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selain itu kesimpulan yang didapatkan adalah, advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat, dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya, terutama tidak adanya Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang diatur secara tegas dan jelas.   Kata Kunci : Integritas, Advokat, Kebebasan, Kode Etik    
PEMANFAATAN LABU KUNING DAN DAUN PEPAYA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DESA SELOBANTENG SITUBONDO Danang Pramudya Permadi; Farah Sekarwangi Salsabila; Anindya Yola Ilmi; Cindy Puteri Anggraeni; Dinda Sintia Putri; Mitha Devaris Dewi Anjani; Dias Rizky Juli Andika Putra; Meiryka Franola Br Sembiring; Safirul Maarif; Bintang Waidilah Ata Qurba; Mirza Dwi Putri Afkaria; Fiska Maulidian Nugroho
Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2023): Musyawarah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Anfa Mediatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/musyawarah.v1i4.1508

Abstract

Selobanteng which is also known as Loros is a village located in District of Banyuglugur, Regency of Situbondo, East Java. Stunting is a significant issue in the village of Selobanteng. Another issue is that the village's arid environment makes it difficult for vegetation to thrive. As a result, we, as a group of Student Community Service 103 from Jember University, innovated by creating two items to address those issues. The two items that we're referring to are Yellow Pumpkin Jelly Milk and Vegetable Pesticides of Papaya Leaves.
Co-Authors Anindya Yola Ilmi Bintang Waidilah Ata Qurba Cindy Puteri Anggraeni Danang Pramudya Permadi Dias Rizky Juli Andika Putra Dinda Sintia Putri Dini Wininta Sari Echwan Iriyanto Fanny Tanuwijaya Farah Sekarwangi Salsabila Godeliva Ayudyana Suyudi Meiryka Franola Br Sembiring Mirza Dwi Putri Afkaria Mitha Devaris Dewi Anjani Safirul Maarif Samsudi Samsudi Widowati, Widowati Y A Triana Ohoiwutun