cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021" : 20 Documents clear
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESAAMBOYO UTARA KECAMATAN NGABANGKABUPATEN LANDAK Amelia Charistha Claudia Kandow; Thamrin Thamrin; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.159 KB) | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses yang mempengaruhi Implementasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari 1) Organisasi atau Pengorganisasian, kesimpulannya adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah ketidakterbukaan atau tidak transparannya Badan Permusyawaratan Desa  Terkait Rancangan Peraturan Desa yang harusnya masyarakat ketahui; 3) Penerapan atau Aplikasi, kesimpulannya adalah dalam implementasi penyusunan dan penetapan peraturan desa ini pada umumnya pelaksana telah mempunyai sikap yang baik dalam menerima dan melaksanakan kebijakan serta mengetahui apa yang harus dilakukan, hanya saja keterbatasannya terdapat pada cara atau proses berjalannya suatu kebijakan. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa perlu memperbaiki kembali cara kerjanya yang kurang aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut penting karena apabila seorang masyarakat tidak mengetahui dan serta tidak tersalurkan aspirasinya akan membuat masyarakat tersebut tidak percaya akan cara kerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berhubungan secara positif terhadap keinginan masyarakat menyampaikan aspirasinya dan didengarkan. Oleh sebab itu, Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah pentingnya kerjasama antar Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa agar terjalin komunikasi yang baik, pentingnya keterbukaan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa kepada Masyarakat.Kata kunci:Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Masyrakat
MOTIVASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN SEI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA SINDY SINDY
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.131 KB) | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2670

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan menganalisa motivasi kinerja pegawai kantor camat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta mengetahui dampak motivasi kinerja pegawai terhadap pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun masalah yang ditemukan sebagai berikut Kinerja pegawai kantor camat Sei Raya Kabupaten Kubu Raya tidak optimal dan kurangnya motivasi pimpinan kantor camat Sungai Raya kepada bawahannya sehingga kinerja tidak efektif dan efisien serta minimnya Strategi dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor camat Sungai raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang diperlukan adalah data primer dengan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data, pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif. Menurut Gomes (2001:180) faktor-faktor motivasi kerja terdiri dari dua bagian yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Yang tergolong faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan (ability). Sedangkan yang tergolong faktor organisasional meliputi; pembayaran gaji/upah, keamanan pekerjaan, hubungan sesama pegawai, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan, motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal. Saran untuk kedepannya hubungan sesama pegawai harus lebih ditingkatkan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Sungai Raya bisa lebih optimal.Kata kunci: Strategi, Motivasi Kerja, Pegawai, Pelayanan Masyarakat.
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK MOCHAMAD IQBAL FIRMANSYAH
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Pontianak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa keterbukaan/transparan terkait waktu penyelesaian pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori transparansi pelayanan publik Ratminto dan Atik S. Winarsih (205: 209) dimana terdapat indikator yang terdiri dari : 1) Prosedur Pelayanan, kesimpulannya adalah bahwa prosedur yang diterapkan oleh pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup jelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugas pemberi layanan untuk mengurus dan menjalankan prosedur yang diberikan. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor dinas yang berkaitan dengan surat izin usahanya. 2) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, kesimpulannya adalah disimpulkan bahwa dari proses pemberian informasi mengenai persyaratan teknis dan administrasi mengenai pelayanan surat izin usaha sudah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan keseriusan pegawai dalam melayani masyarakat dengan pemberian informasi mengenai persyaratan teknis dan administrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan banyaknya banner yang dipajang di ruangan kantor. 3) Rincian biaya pelayanan, kesimpulannya adalah mengenai pemberian informasi perician biaya pelayanan dapat dikatakan sangat baik dikarenakan kemudahan akses melalui aplikasi diwebsite dan playstore yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam merincikan biaya administratif yang mereka keluarkan untuk surat izin mendirikan bangunan (IMB). .....Kata kunci : Transparansi Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Pontianak
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 - 2019 Fitriani Fitriani; Burhanuddin Harris; Aliyah Nur’aini Hanum
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2622

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batasan Usia Menikah di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Penelitian ini menggunakan Teori George Edward III dalam Juliartha, (2005:90) tentang faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan. Hasil Penelitian yaitu, 1). Komunikasi, terjadinya Pernikahan diusia dini dikarenakan kurangnya peran orang tua, serta rendahnya pendidikan, sudah tercatat di Tahun 2019 mendapat lonjakan kenaikan sebanyak 1.298 kasus yang tercatat, 2). Sumber Daya, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dikarenakan maraknya hubungan seks, kemudahan informasi, umur yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan diusia dini 3). Disposisi, Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 4). Struktur Birokrasi, Pemerintah Kota Pontianak harus bekerja sama antara PA kelas Ia Pontianak dengan KUA untuk menggalakan pernikahan diusia dini. Saran dari peneliti yaitu, 1).Komunikasi, yaitu pemerintah kota Pontianak khususnya dipengadilan agama kelas 1a perlu bekerja sama dengan orang tua, maupun tenaga pendidik serta instansi yang terkait untuk menggalakan pernikahan dini, 2). Sumber Daya, perlu diadakannya pelatihan atau diklat untuk para pegawai dipengadilan agam kelas 1a kota Pontianak untuk meningkatkan kualitas SDM 3).Disposisi, diperlukannya kebijaksanaan pada pelaksanaan kebijakan mengenai pernikahan usia dini, 4).Struktur Birokrasi, pemerintah perlu bijaksana dalam menerapkan Undang-Undang yang berlaku dimasyarakat agar bisa diterima seluruh kalangan masyarakat.Kata Kunci : Implementasi,  Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS ALBINA DEWI
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak.
KUALITAS PELAYANAN KANTORAREAPEGADAIANKOTA PONTIANAK Dendra Yudhistira; Sugito Sugito; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2625

Abstract

 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pinjaman uang, masih sulitnya penggunaan aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS), dan karena pengguna aplikasi PDS masih sedikit maka masih banyaknya nasabah yang datang ke outlet untuk mengantri dalam melakukan transaksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada Kantor AreaPegadaianPontianak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor sarana pelayanan. Setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah (1) kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai sudah baik, (2) pegawai belum sepenuhnya mengetahui wewenang yang dimiliki sehingga dapat menghambat pekerjaan mereka (3) divisi yang tersedia hanyalah devisi yang bersifat oprasional (4) pegawai sudah diberikan upah yang cukup (5) latar belakang pendidikan yang diambil oleh pegawai tidak sesuai dengan jabatan yang mereka pegang saat ini (6) pegawai masih diharuskan membawa alat kerja pribadi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pegadaian,  Kantor Area, Pontianak
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang di Kota Pontianak Alfian Alfian; Rusdiono Rusdiono; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2621

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai larangan bermain layang-layang yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih maraknya  permainan layang-layang yang dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo2012:89)yang terdiri dari : 1) Organisasi.Organisasi berkaitan dengan pelaksanaankebijakan, SOP, sumberdaya keuangan dan peralatan dalam pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianaksudah berjalan dengan baik; 2) Interpretasi.Pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi sudah cukup baik namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal dan dukungan dari masyarakat yang rendah; 3)Aplikasi.penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang dilakukan belum optimal dan masih menuju ke tahap dinamis. Saran dalam penelitian ini adalah implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam menjalankan suatu progam yang efektif dan efisien yang berbasis tentang larangan bermain layang-layang agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi kepada pihak masyarakat di lingkup RT sekaligus kepada warga masyarakat harus dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung adanya kebjakan yang bertujuan untuk ketetiban umum terutama mengenai larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.  
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) DI DESA PAKUMBANG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK APRIADI KRISMON
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah Permasalahan dalam Implementasi Program JKN Kartu Indonesia Sehat ini diantaranya kurannya komunikasi yang dilakukan para pelaksana mengakibatkan masyarakat kurang mengerti, terbatasnya kuota penerima program JKN KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn (dalam Agustino 2008:142) yang terdiri dari: yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak belum berjalan secara optimal. 2) Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memadai dibanding dengan kondisi wilayah dan jumlah peserta program JKN KIS PBI 3) Karakteristik agen pelaksana, Kepala Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya namun pelayanan harus diperbaiki dikareakan sering dirumah. 4) Sikap para pelaksana, Sikap antar agen pelaksana, sosialisasi kepada masyarakat sangat kurang tentang program JKN Kartu Indonesia Sehat PBI. 5) Komunikasi antar organisasi, harus di bicarakan satu meja,sehingga tidak menjadi kesalahpahaman antara pembuatan anggaran dan kuota penerima KIS PBI di Desa Pakumbang Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. 6.)Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Kunci: Implementasi Kebijakan, Program JKN, Kartu Indonesia Sehat PBI.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (RBM) BUMI KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK FAUZIYYAH FAUZIYYAH
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika Di Rehabilitasi Sosia Berbasis Masyarakat (Rbm) Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak. Masalah yang ditelitipun berupa dana dari Kemenertian Sosial yang dirasa kurang, juga klien yang sering kabur dan naiknya jumlah klie per tahunnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones dalam Widodo(2010:89-93) yang terdiri dari : 1) Pengorganisasian. Pelaksanaan program belum optimal seperti kurangnya koordinasi kepada pihak terkaih, sumber daya keuangan dan peralatan atau dana dari Kementerian Sosial kurang mencukupi dari segi pebiayaan operasional; 2) Interpretasi. Para target grup kurang memahami isi kebijakan sehingga ditemukannya beberapa klien atau korban penyalahguna narkoba kambuh dan beberapa dari mereka kabur dan di off kan dari programnya; 3) Aplikasi atau Penerapan. Dalam proses implementasi program rehabilitasi terdapat fasilitas yang kurang mendukung dan juga sosialisasi terhadap masyarakat juga kurang sehingga masyarakat masih pro dan kontra mengenai pusat rehabilitasi sosial bagi pengguna napza dikarenakan pengetahuan yang minim terhadap proses implementasinya. Adapun saran direkomendasikan oleh peneliti adalah sebaiknya pihak Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) lebih menkankan pada laporan perkembangan klien atau korban penyalahgunaan narkotika setiap 1 bulan sekali kepada pihak Rehabilitasi yang menangani klien sehingga laporan tersebut dapat diketahui beberapa dari klien bener-benar dikatakan pulih dan dapat melanjutkan program berikutnya.Kata kunci: Implementasi, Program, Rehabilitasi, Narkotika.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG Sebastianus Hendri; Zulkarnaen Zulkarnaen; Tri Hutomo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2840

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang.  permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi 

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue