cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016" : 33 Documents clear
STRATEGI PENGELOLAAN PAKET WISATA OLEH ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES (ASITA) DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KOTA PONTIANAK RIA WULANDARI NIM. E01111053
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.377 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh ASITA dan Biro Perjalanan Wisata dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak dan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini ialah belum optimalnya pemasaran paket wisata di Kota Pontianak dan Biro Perjalanan Wisata (Travel Agent) belum sepenuhnya menjual paket wisata ke Kota Pontianak karena lebih cenderung pada penyediaan paket wisata luar kota dan luar negeri serta penyediaan jasa penjualan tiket (ticketing). Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori dari  Pitana (2009:152) yaitu melalui model perencanaan pemasaran sebagai berikut : a) penentuan misi dan target; b) potret pasar; c) analisis situasi bisnis; d) penetapan tujuan pemasaran dan; e) penyediaan strategi bauran pemasaran yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang digunakan oleh ASITA dan Biro Perjalanan (Travel Agent) adalah produk yang ditawarkan tidak menarik sehingga terkesan biasa saja, harga yang ditawarkan cukup tinggi namun sesuai dengan fasilitas yang diberikan, kegiatan promosi yang dilakukan sudah baik namun perlu adanya kreatifitas yang dilakukan untuk dapat bersaing dan kenyamanan pelayanan wisatawan dalam mendapatkan informasi, penyelesaian pembelian atau pembayaran paket wisata serta penyampaian keluhan konsumen dalam meningkatkan kualitas travel belum mendapat perhatian khusus. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemasaran paket wisata di Kota Pontianak adalah ketersediaan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjamin kesuksesan pariwisata di Kota Pontianak tidak dapat bersaing di pasar industri pariwisata yang membutuhkan SDM yang berkualitas dan berpendidikan minimal S1 Pariwisata, selain itu di Kota Pontianak belum membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Pontianak. Peneliti menyarankan pembuatan paket wisata di Kota Pontianak lebih unik dan pemasarannya tidak tergesa-gesa dan disiapkan di jauh hari sebelum event-event di Kota Pontianak berlangsung. Kemudian harga yang ditawarkan harus cukup terjangkau bagi wisatawan serta perlunya kerjasama dengan stakeholders pariwisata sehingga strategi promosi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah harus mengedepankan pendidikan untuk jurusan Pariwisata agar dapat bersaing dan membentuk Badan Promosi Pariwisata untuk mendukung kelancaran pariwisata di Kota Pontianak.Kata-kata Kunci : strategi, pemasaran, paket wisata, produk, promosi.
MOTIVASI PIMPINAN DI KANTOR UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH SUCI HATI NIM. E21112100
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3329.307 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1047

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengambarkan dan menganalisis motivasi yang diberikan pimpinan terhadap pegawai UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya disiplin pegawai serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan  diketahui bahwa pimpinan menunjukkan tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan berprestasi yang tinggi, hal ini tampak dari sikap pimpinan yang aktif berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif, sering mencari feed back (umpan balik) tentang perbuatannya, dan sangat tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya dan hasil kerja bawahannya. Tingkah laku pimpinan yang yang didorong oleh kebutuhan untuk bersahabat yang tinggi juga idealnya ditunjukkan dengan sikap pimpinan yang berusaha melakukan pekerjaannya lebih efektif apabila bekerjasama  bersama orang lain dalam suasana yang lebih kooperatif. Pimpinan juga sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari organisasi di mana ia berada serta mau mengumpulkan orang-orang atau menjadi anggota suatu perkumpulan, Pimpinan sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok atau organisasi. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan pimpinan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, dapat menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh pegawai tanpa membeda-bedakan status mereka, sehingga para pegawai merasa dirinya dihargai. Selain itu, pimpinan diharapkan juga dapat memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga pegawai dapat mencapai kinerja yang optimal. Kata-kata kunci: Motivasi, Kepemimpinan, Kinerja Pegawai
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK Nanda Muhammad Shauqie Al-Qadrie NIM. E01111055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1075

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Permasalahan dalam hal implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak  yaitu realisasi penerimaan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pontianak masih belum mencapai target yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Jenis penellitian digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori dari Edward III  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menganalisa impelementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak. Hasil penelitian implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala, yakni komunikasi masih kurang dilaksanakan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, kurangnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan, masih kurangnya sumber daya infrastruktur terutama sumber daya data mengenai data objek dan subjek pajak yang terkadang berbeda di lapangan dengan surat SPPT yang diterbitkan oleh DISPENDA Kota Pontianak. Serta belum maksimalnya dari segi pengawasan yang dilakukan Dinas yang terkait. Saran dari dari hasil penelitian penulis adalah DISPENDA Kota Pontianak sebagai aktor utama harus lebih aktif lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan harus lebih aktif lagi dilaksanakan bukan sekedar SOP saja, sumber daya masih perlu di tinjau lagi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan pendataan perlu di evaluasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik ,  sumber daya infrastruktur seperti harus memiliki aplikasi agar dapat menngolah data dengan baik. maupun sumber daya data harus terus di perbarui dan di lakukan verifikasi data di lapangan karena data di lapangan dapat berubah. Kata-kata kunci: Pajak PBB P2, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, struktur  Birokrasi
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA UNIT LAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT PONTIANAK KOTA NIM. E01112071, RESTI WULANDARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1094

Abstract

Tujuan pada penelitian  ini adalah untuk menganalisis kinerja kebijakan penyediaan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik yang belum terpenuhi di Kota Pontianak. Permasalahan terhadap implementasi penyediaan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik yang belum optimal dengan masih adanya unit layanan publik yang belum memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Pontianak. Adanya hambatan arsitektural bagi penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik dan kurangnya komitmen pemerintah dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik.Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini menggunakan teori Van Horn Van Metter  indikator sumber daya, karakteristik agen pelaksana dan disposisi. Hasil penelitian ini peneliti menemukan penyandang disabilitas fisik masih mengalami kesulitan dalam mengakses unit layanan publik dan diketahui   masih adanya unit layanan publik  yang tidak melengkapi dengan fasilitas penyandang disabilitas seperti ramp yang dilengkapi dengan handrail. Fasilitas penyandang disabilitas sangat mendukung mereka untuk mempermudah mengakses unit layanan publik dan  pemerintah dapat meningkatkan komitmen pelayanan publik dalam pemenuhan  fasilitas penyandang disabilitas.  Rekomendasi  penelitian ini diharapkan fasilitas penyandang disabilitas pada unit layanan publik terpenuhi dan meningkatkan kesadaran pemerintah terhadap pemenuhan  hak penyandang disabilitas . Kata-kata Kunci : Implementasi, Fasilitas, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEMELAGI BESAR TAHUN 2012 NIM. E01110069, SUPARDI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1032

Abstract

Pelaksanaan program bedah rumah yang terjadi di Desa Semelagi Besar tahun 2012 masih belum optimal karena ditemukan tindakan penyimpangan. Pemahaman mengenai pelakasanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan di Desa Semelagi Besar oleh pemerintah desa.tujuan penelitian ini juga dimaksudkan, agar proses pengawasan terus dilakukan sehingga masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah adalah masyarakat yang memang layak untuk dibantu dan mengurangi tindakan penyimpangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan menurut Winardi terdiri dari: penetapan standar dan metode penilaian kerja. Pelaksanaan program bedah rumah yang sebagian masih tidak tepat sasaran, baik dinilai dari segi ekonomi, umur, pendapatan yang ditinjau berdasarkan standar yang di tetapakan oleh pemerintah kabupaten sambas untuk penerima bantuan bedah rumah. Serta penyimpangan yang dilakuan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) tingkat desa. Adapun biaya pelaksanaan pembangunan bedah rumah banyak dipangkas oleh tim pelaksana kegiatan tingkat desa dalam proses pembelian bahan bangunan yang akhirnya pembangunan tidak sesuai dengan standar yang ditetapakan. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh kepal desa, unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kecamatan dan unit pelaksana kegiatan (UPK) tingkat kabupaten belum optimal. Adapun saran mengurangi penyimpangan pemerintah kabupaten sambas maupun UPK semua tingkatan harus memiliki ketegasan mengenai standar kerja agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar.Kata kunci: Pengawasan, Program, Bedah Rumah, Miskin.
PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK EMIY DWI HADISTIA NIM. E01112069
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1087

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang belum berhasil, yaitu masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang tidak memiliki akta kelahiran.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan regresi ganda dengan menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 22 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis berusaha mengukur pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran dengan jenis penelitian asosiatif/hubungan kausal. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi ganda bahwa sumber daya dan disposisi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebesar 0,527 dan taraf signifikansi 0,005. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yaitu sebesar 27,7% sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempertahan disposisi yang baik didalam memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran. Kata-kata Kunci :, Implementasi, Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran, Sumber Daya, Disposisi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. E21109121, M. MARLI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1065

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan tingkat kesadaran masyarakat dalam Mematuhi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu polisi sebagai penegak hukum yang berwenang belum bisa mengambil tindakan jika masih ada pengguna jalan melanggar ketentuan. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino 2006: 152) dengan empat aspek  yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas mengenai Kebijakan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Sementara pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakan lampu pada siang hari jarang diberikan tindakan yang tegas oleh aparat aparat kepolisian disebabkan adanya rasa teloransi dan membiarkan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Juga faktor yang sangat berpengaruh di masyarakat itu sendiri terhadap penegakan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang melanggar kewajiban menyalakan lampu pada siang hari adalah kesadaran hukum masyarakat secara umum dan khususnya bagi pelaku pelanggaran masih sangat rendah. Saran dari hasil penelitian ini yaitu pihak penegak undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kebijakan meghidupkan lampu pada siang hari disarankan agar melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Kota Pontianak. Juga perlunya tindakan hukum yang atau sanksi yang tegas bagi semua golongan masyarakat yang tidak mematuhi tentang kebijakan meghidupkan lampu utama pada siang hari, sehingga dengan diberikan sanksi tersebut pengendara sepeda motor akan segan untuk mengulanginya lagi. Kata-kata Kunci:   Implementasi Kebijakan, Undang-Undang No 22 Tahun 2009,  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN DAYA TARIK WISATA DI DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG LEO MARULI HUTABARAT NIM. E01110101
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan daya tarik wisata di Desa Pulau Lemukutan Kabupaten Bengkayang.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pulau Lemukutan tersebut masih merupakan daerah tertinggal dan belum cukup dikenal masyarakat luas, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum tersentuhnya objek daya tarik wisata Pulau Lemukutan baik dalam hal pemodalan maupun promosi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Dengan menggunakan analisis SWOT tersebut maka akan didapatkan strategi yang cocok untuk mengembangkan daya tarik di Desa Pulau Lemukutan. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Ekonomi Kreatif masih lamban dalam proses pengembangan objek wisata Desa Pulau Lemukutan. Selain itu, sumber daya manusia dan kelembagaan secara kualitas dan kuantitas belum memadai dan belum adanya komitmen pemerintah, letak geografis, dan tren penggunaan internet dan kecendrungan minat wisata khusus sebagai faktor peluang, sedangkan ancamannya adalah persaingan wisata, kualitas sumber daya manusianya yang belum memadai, potensi kerusakan terumbu karang dan faktor cuaca. Saran dari penelitian ini yakni Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui DISPAREKRAF perlu bertindak cepat dalam proses pengembangan objek wisata Pulau Lemukutan. Terumbu karang sebagai objek penting untuk upaya pengembangan daya tarik wisata Desa Pulau Lemukutan sebaiknya Pemerintah Daerah setempat membentuk suatu lembaga pengelola ekowisata, agar pengembangan daya tarik wisata Desa Pulau Lemukutan dapat diusahakan secara fokus dan terencana. Membenahi segala faktor yang menjadi kelemahan di dalam pengembangan objek wisata Desa Pulau Lemukutan ini serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Desa pulau Lemukutan tersebut. Dan pihak Dinas PAREKRAF khususnya pihak kepariwisataan harus bisa memanfaatkan teknologi khususnya internet, guna mempromosikan objek pariwisata yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya objek wisata Desa Pulau Lemukutan melalui blog khusus yang dimiliki Dinas PAREKRAF maupun melaui media-media sosial yang sedang diminati pada zaman ini.      Kata-kata Kunci : Strategi Pengembangan, Daya Tarik Wisata, Pulau Lemukutan, Analisis SWOT
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK NUR FADHILLAH NIM. E01112079
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1086

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terjadi karena keberadaan ruang terbuka hijau belum terwujud sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu teori Charles O. Jones yang memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam tahap pengorganisasian kebijakan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya membentuk pasukan hijau, penetapan SOP, penetapan dana yang bersumber dari APBD, penetapan jadwal pelaksanaan. Tahap interpretasi ditunjukkan dengan masterplan yang telah dirancang oleh BAPPEDA selaku implementor, sosialisasi baik melalui peraturan maupun spanduk, serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak swasta. Pada tahap aplikasi dari implementasi kebijakan RTH di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan luas RTH yang semula 13% menjadi 18% dari luas wilayah kota Pontianak. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak peneliti menyarankan agar pihak implementor melakukan peningkatan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap taman dan kawasan RTH, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH serta memberikan penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan luasan RTH di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU NIM. E01112182, PAULA LIKAWATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1063

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Beduai. Permasalahan dalam pelayanan pembuatan e-KTP, yaitu belum terselesaikannya perekaman KTP Elektronik (e-KTP) yang ditentukan oleh pemerintah pusat, jumlah perekaman menurun  pada tahun 2014 dan terdapat perbedaan data dalam Kartu Keluarga dengan yang tercetak dalam e-KTP. Penelitian ini difokuskan pada: kualitas pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Beduai, dengan mengacu pada indikator kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (Pasolong, 2011:135) meliputi aspek tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek tangibles, kurangnya fasilitas penunjang seperti kursi ruang tunggu, tidak disediakan meja, pernah kehilangan kamera diruang perekaman e-KTP, kerusakan alat (Finger Print), dan sering terjadi gangguan jaringan. Berdasarkan aspek reliability petugas kurang berhati-hati dan kurang teliti dalam menginput data masyarakat. Aspek  Responsiveness  sudah berjalan dengan baik  dimana respon petugas terhadap masyarakat serta kebutuhan masyarakat sudah cukup baik, pegawai cukup ramah, apabila ada masyarakat yang datang kekantor, petugas langsung menyapa dan menanyakan kebutuhan masyarakat, namun tidak adanya sosialisasi mengenai persyaratan dalam pembuatan e-KTP, dari aspek assurance kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan pusat mengenai waktu tercetaknya e-KTP setelah perekaman dan dari aspek empathy secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.  Saran untuk penelitian ini adalah : untuk aspek tangibles, perlu adanya pengadaan sarana yang masih kurang seperti menambah kursi di ruang tunggu, menyediakan meja, dan  menjaga sarana yang telah ada agar tidak mudah rusak yang dapat menghambat proses pelayanan pembuatan e-KTP, untuk aspek  reliability, petugas lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menginput data masyarakat, untuk aspek Responsiveness, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat dalam pembuatan e-KTP,  dan untuk aspek assurance, meningkatkan koordinasi antara pihak Kecamatan dengan pusat mengenai waktu tercetaknya e-KTP setelah perekaman. Kata-kata kunci : Pelayanan, e-KTP, Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty

Page 2 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue