cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'" : 8 Documents clear
Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi) az-zarqa, az-zarqa; Hidayah, Naning Nur
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1739

Abstract

Lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu. Lembaga zakat bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih luas, tidak hanya membentuk dasar jaminan sosial saat ini, tetapi juga membawa keuntungan lain pada masyarakat. Badan Amil Zakat Kabupaten Ngawi misalnya, dalam merespon maraknya praktik rentenir yang tersebar di Kabupaten Ngawi hadir dengan programnya, menjadikan infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan BAZNAS kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan bagaimana efektivitas infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir pada BAZNAS Kabupaten Ngawi ditinjau dari sosiologi hukum Islam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui infak sebagai program pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir menggunakan strategi yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa potongan, diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan. Kebijakan BAZNAS selanjutnya yaitu membuat model dengan membentuk kelompok. Untuk melihat efektivitas apakah masyarakat kembali kepada rentenir setelah mendapatkan pinjaman BAZNAS, ditinjau dari sosiologi hukum Islam, menggunakan beberapa indikator. Pertama, pilihan rasional, masyarakat memilih pinjaman BAZNAS dari pada memilih jasa rentenir. kedua, tindakan sosial Max Weber, masyarakat dalam tindakannya termasuk ke dalam tipologi rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, termasuk ke dalam pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Dari 53% masyarakat yang mendapatkan program BAZNAS untuk membayar utang rentenir, respon 28,4% diantaranya mengatakan berusaha melepas rentenir. Hal itu berarti sudah terdapat pengaruh, namun belum maksimal. Respon 28,4% tersebut menunjukkan bahwa segala strategi dan model yang ditawarkan BAZNAS kurang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir karena dana yang dipinjamkan dirasa kurang mencukupi dan tidak adanya tim dakwah BAZNAS yang memberikan pembinaan kepada masyarakat secara rutin.
Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Pada PT. Allianz Indonesia az-zarqa, az-zarqa; Nurkholidah, Susi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan nasabah bernama Ifranius yang mana dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Ifranius karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan dengan meminta persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk mengganti kerugian serta terjerat dalam kasus pidana karena tidak adanya i’tikad baik dari penanggung untuk menerima pengajuan klaim.
Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa di Baitul Maal Muamalat az-zarqa, az-zarqa; Firdausi, Zid Hartsa
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1735

Abstract

Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, yang mana bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang). Salah satu BMT di Indonesia adalah Baitul Maal Muamalat (BMM), BMM memiliki berbagai macam program dalam penyaluran dana zakat, salah satunya melalui beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Pemberian beasiswa menggunakan dana zakat merupakan permasalahan kontemporer. Menurut jumhur Ulama kontemporer praktek tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu. Sedangkan pada pelaksanaan program BMM dalam bidang pendayagunaan pendidikan tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat dari jumhur Ulama kontemporer maupun fatwa MUI.
Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek az-zarqa, az-zarqa; Farhan, Muhammad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1736

Abstract

Perkembangan teknologi pada saat ini tidak dapat dibendung karena sudah menjadi konsekuensi logis modernisasi. Teknologi berkembang dengan cepat sampai telah memasuki semua dimensi kehidupan masyarakat, ditandai dengan output dari teknologi itu sendiri yang dinilai sangat memudahkan masyarakat. Kini teknologi sudah merambah ke sektor transportasi umum yang lebih tepatnya angkutan umum. Kolaborasi antara teknologi dan transportasi melahirkan terobosan baru yaitu transportasi online yang terdiri dari taksi online dan ojek online. Keberadaannya yang mampu mengakomodasi tingginya mobilitas dan menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah persoalan, salah satunya adalah mengenai landasan hukum yang mengaturnya. Kemenhub berdasarkan kewenangannya di bidang transportasi sesuai dengan kewenangan delegasi mengeluarkan Permenhub No.  32 Tahun 2016 sebagai landasan hukum transportasi online, hanya mengatur taksi online. Selanjutnya disempurnakan menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang kemudian diuji materiilkan ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan merugikan keberadaan taksi online. Permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga kalinya, Kemenhub menerbitkan Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang mengatur taksi online. Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan hal tersebut tidak sejalan pada tataran filsafat hukum yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak berpedoman terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan telah  inkonsistensi karena tidak menjadikan Putusan MA sebagai acuan dalam proses pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan yang sebelumnya dinyatakan oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam Permenhub 108/2017, telah bertentangan dengan Pasal 3, 4, 5, dan 7 UU UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.
Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Penyajian Makanan yang Dihias dengan Serbuk Emas az-zarqa, az-zarqa; Aulia, Umi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1737

Abstract

Emas kini digunakan sebagai hiasan pada makanan untuk menghasilkan suatu sajian makanan yang mewah. Tren makanan ini menjadi viral di kalangan konsumen, sehingga banyak para produsen yang berlomba-lomba membuat makanan dengan taburan emas dalam segala bentuk. Emas tersebut tergolong bahan tambahan makanan yang bersifat inert (tidak bereaksi). Tren makanan yang bertabur emas bagi sebagian orang dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya, karena konsumen menelan sesuatu yang sebenarnya tidak lazim untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam Islam, kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan masalah tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana analisis Maqasid Syari’ah terhadap penyajian makanan yang dihias dengan serbuk emas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan yang dihias dengan serbuk emas menggunakan jenis edible gold yang memiliki label food grade. Label tersebut merupakan jaminan kandungan emas yang aman atau tidak beracun untuk dikonsumsi. Jenis logam emas tersebut dapat larut dalam tubuh. Mengenai keamanan gold leaf, European Food Safety Authority menyatakan penggunaan emas untuk menghias makanan diperbolehkan walaupun data keamanan belum komprehensif. Namun, data taksiologi yang memaparkan secara lengkap terkait efek samping dari edible gold  belum ada. Oleh karena itu hukumnya mubah (boleh) untuk dikonsumsi. Perspektif Maqashid Syari’ah, dalam menganalisis permasalahan tersebut yaitu bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari makanan sebagai media untuk bertahan hidup. Di masa kini, makanan telah menjadi sebuah fenomena tersendiri yang menarik perhatian manusia, bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja, namun ada sebuah makna yang tersembunyi di balik makanan. Salah satu makna yang tersembunyi di dalam makanan dapat digali melalui kajian seni dan estetika. Ternyata ada sebuah makna yang dapat menjadikan makanan sebagai sebuah seni. Hal ini dapat dicapai melalui apresiasi estetik yang melibatkan fungsi persepsi dan penggalian makna oleh manusia itu sendiri.
Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman) az-zarqa, az-zarqa; Anggadita, Agustina Candra
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1732

Abstract

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain, salah satu bentuk interaksi yang terjadi sesama manusia yakni jual beli. Jual beli merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilandaskan pada prinsip suka sama suka. Salah satu bentuk jual beli yang masi terjadi di dalam masyarakat khususnya di Desa M Kabupaten Sleman adalah jual beli saren. Saren merupakan makanan yang berbahan dasar darah ayam yang di masak dengan berbagai bumbu tambahan untuk menambah cita rasa, setelah proses masak darah tersebut selesai lalu saren di jual dan dikonsumsi oleh pembeli. Hukum Islam secara tegas melarang manusia untuk mengkonsumsi darah seperti yang telah di Firmankan-Nya dalam surah Al Maidah ayat 3. Jual beli saren tersebut telah berlangsung lama sehingga masyarakat terbiasa untuk mengkonsumsi makanan tersebut meskipun tahu bahwa makanan tersebut berbahan dasar darah hewan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli saren pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam Agama Islam. Oleh karena itu apapun alasan dan pendapat masyarakat yang menganggap bahwa jual beli saren tersebut halal itu adalah salah dan patut untuk dibenahi dan dihentikan. Jual beli saren tersebut telah berlangsung sejak zama dahulu hingga saat ini, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan, di dalam Hukum Islam kebiasaan tersebut disebut dengan ‘urf. ‘Urf dibagi menjadi 2 yakni ‘urf shahih dan ‘urf fasid, berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa mengkonsumsi safren adalah haram maka kegiatan ini termasuk kedalam golongan ‘urf fasid. Selain dari pada dilarang di dalam Al Quran, mengkonsumsi saren juga dapat memicu penyakit karena darah mengandung bakteri-bakteri jahat yang terkandung di dalam tubuh yakni sisa proses metabolisme tubuh. Selain daripada itu kepercayaan masyarakat mengenai khasiat saren tersebut belum tentu kebenarannya sehingga berlakulah kaidah fikih Dar’u Al Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat. Karena mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh saren tersebut lebih utama dibandingkan dengan mengambil manfaat saren yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) az-zarqa, az-zarqa; Maesaroh, Hanik
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1738

Abstract

Murabahah diadopsi menjadi salah satu akad pada produk pembiayaan BPRS. Penggunaan murabahah sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat BPRS untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Makalah ini merupakan analisis singkat tentang permasalahan mengenai konsep pelunasan angsuran dalam pembiayaan murabahah pada BPRS yang dilatar belakangi adanya nasabah yang mendapatkan potongan ketika melakukan pelunasan lebih cepat dari masa yang diperjanjikan. Adapun hasilnya bahwa persetujuan potongan pelunasan merupakan hak prerogatif bank berdasarkan fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, bahwa potongan pelunasan tersebut tidak diperjanjikan diawal akad dan dalam praktiknya dianggap tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang time value of money.
Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah az-zarqa, az-zarqa; Prawira, Ilham Abdi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1733

Abstract

Arrum Haji merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Az-Zarqa' Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue