Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum JPLED PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Prawira, Ilham Abdi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam Prawira, Ilham Abdi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2632

Abstract

Bunga (interesten) merupakan salah satu di antara tiga komponen ganti rugi karena wanprestasi. Pasal 1243-1252 KUH Perdata menjadi landasan yuridis ganti rugi yang disebabkan karena adanya wanprestasi, dalam Pasal tersebut dirinci tiga komponen ganti rugi yang meliputi, penggantian biaya (konsten), rugi (schade) dan bunga (interesten). Jika ditelisik dengan seksama dapat diketahui bahwa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur meliputi penggantian atas biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) merupakan keuntungan yang diharapkan yang bersifat spekulatif, harus melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu. Dalam penentuannya antara satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda persepsi dalam penentuan besaran ganti ruginya. Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ Ulama serta kaidah-kaidah fikih yang relevan, selain itu juga menggunakan landasan yuridis dalam hukum positif yang berkaitan dengan pokok bahasan. Setelah dilakukan analisis secara mendalam dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggantian biaya (konsten) dan rugi (schade) dapat dimintakan ganti ruginya karena sifatnya nyata dan benar-benar telah dialami oleh kreditur tanpa melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu, sementara ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena adanya ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan tersebut.
ANCAMAN DAN PELUANG AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM DUNIA PENDIDIKAN Vioni Saputri; Prawira, Ilham Abdi; Nasyariah Siregar
Journal of Practice Learning and Educational Development Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Practice Learning and Educational Development (JPLED)
Publisher : Global Action and Education for Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58737/jpled.v5i1.406

Abstract

Practical technological developments that have occurred in the last few decades have given rise to a technological innovation that is currently booming, namely the presence of Artificial Intelligence (AI). The performance and intelligence are made to almost resemble humans. The interactions carried out can take place without involving humans, due to the help of AI itself. AI intelligence in Indonesia has been widely used in various sectors, namely the education sector. This research aims to determine the threats and opportunities of AI in the world of education. Using phenomenological qualitative research methods. The results of this research are 1) The threat presented by AI itself creates dependency, thereby reducing thinking power, increasing levels of plagiarism, and the risk of errors in obtaining knowledge. 2) Opportunities presented by utilizing learning resources, fulfilling assignments help in terms of flexibility, and providing feedback. 3) The role of academics is to accompany students in the stages of writing and assignments, if they need to be given guidance to know that each piece of writing is not only guided by AI, but can be studied from other aspects, as well as optimizing the relationship between AI and the role of academics.
Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah az-zarqa, az-zarqa; Prawira, Ilham Abdi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i1.1733

Abstract

Arrum Haji merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. 
Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Prawira, Ilham Abdi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 1 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i1.641

Abstract

Abstract: Initially, Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is the only juridical basis for non-litigation dispute resolution. Based on Article 55 of the Law, non-litigation dispute resolution is pursued through deliberation, banking mediation, arbitration through the National Syari'ah Arbitration (Basyarnas) or other arbitration institutions. However, with the issuance of the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, dispute resolution through non-litigation channels can also be pursued through a non-litigation process as contained in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This study aims to further examine the concept of dispute resolution based on sharia principles and dispute resolution through non-litigation channels according to Law no. 21 of 2008. By using a normative approach and legislation, it can be concluded that the shari'ah principle in question is the principle of Islamic law which is applied in the settlement of sharia banking disputes, in this case the DSN-MUI Fatwa regarding the provisions of contracts in sharia banking and positive legal provisions as long as they do not conflict with Islamic law. The principle of freedom of contract is also guaranteed in Law no. 21 of 2008 which can be seen from the freedom in determining dispute resolution forums through non-litigation channels. Thus, legal certainty in dispute resolution through non-litigation channels can also be realized.Abstrak: Pada mulanya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah menjadi satu-satunya landasan yuridis bagi penyelesaian sengketa non-litigasi. Bedasarkan Pasal 55 dari UU tersebut, penyelesaian sengketa non-litigasi ditempuh dengan jalan musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya. Akan tetapi, dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi juga dapat ditempuh melalui proses non-litigasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini hendak mengkaji lebih jauh terkait konsep penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syari’ah dan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menurut UU No. 21 Tahun 2008. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan perundang-undangan dapatlah disimpulkan bahwa prinsip syari’ah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah dalam hal ini Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan akad dalam perbankan syari’ah serta ketentuan-ketentuan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Asas kebebasan berkontrak juga dijamin dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang terlihat dari adanya kebebasan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga dapat terwujud.
Government Strategy towards Community Based Tourism in The Management of Seven-Level Waterfall in Bukit Berantai Village, Batang Asai District, Sarolangun Regency Pratama, Wiranto Yoga; Prawira, Ilham Abdi; Nuur, Muhammad
PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 3 No 2 (2025): PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNPATTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/publicusvol3iss2p127-136

Abstract

This study examines the implementation of Community-Based Tourism (CBT) around the Seven Level Waterfall in Bukit Berantai Village, Batang Asai District, Sarolangun Regency, and evaluates the strategic role of local and village governments in developing sustainable community-based tourism. The research addresses the critical need for effective government strategies in managing tourism destinations that empower local communities while preserving environmental and cultural heritage. Using a qualitative research approach, this study conducted in-depth interviews with local government officials, village administrators, tourism stakeholders, and community members to gather comprehensive insights into current management practices and challenges. Data collection involved systematic field observations, participatory research methods, and thorough analysis of tourism-related policy documents and regulatory frameworks. The theoretical foundation integrates tourism management principles with SWOT analysis methodology to identify internal strengths and weaknesses alongside external opportunities and threats facing the destination. Findings reveal that while the Seven Level Waterfall possesses significant natural tourism potential, current management faces substantial challenges including inadequate infrastructure, limited accessibility, insufficient promotional activities, lack of professional tourism services, and poor connectivity. The study identifies key strategic principles essential for sustainable tourism development, emphasizing community ownership, participatory decision-making, equitable benefit distribution, environmental conservation, and cultural preservation. Results demonstrate that effective government intervention as both facilitator and regulator is crucial for establishing comprehensive tourism management frameworks that enhance community empowerment, economic development, and destination sustainability, ultimately contributing to the broader goals of rural development and poverty alleviation.
Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Jambi Indonesia Hidayati, Rahmi; Ramlah, Ramlah; Maryani, Maryani; Prawira, Ilham Abdi; Asiyah, Asiyah
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 24 No. 1 (2024): Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v24i1.3590

Abstract

This research aims to determine women’s position in the distribution of inheritance in the Merangin Jambi community. This research uses social and legal research methods  to understand legal phenomena from the social and cultural context in which the law exists. The primary data for this research comes from in-depth interviews with religious and traditional leaders. In contrast, secondary data is obtained from relevant literature.. The data  is then analyzed through editing, organizing and grouping research results. The research  result In the Merangin Jambi custom, women are the place where men’s families return when they are in trouble or disaster. This can be seen in the dominant  position of women in the distribution of  inheritance. There is no difference in principles between men and women in the distribution of inheritance, they have the same rights with consideration of the common good.
Co-Authors Asiyah, Asiyah az-zarqa, az-zarqa Chatarina Umbul Wahyuni Maryani Maryani Nasyariah Siregar nuur, muhammad Pratama, Wiranto Yoga Ramlah Ramlah Vioni Saputri