Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional)
Modern international law in the last few decades has experienced very rapid development, this is characterized by the emerge of the State in a modern sense, as well as a legal system that regulates relations between countries and international legal entities with each other. Relations between countries are no longer limited by absolute sovereignty, for example in the case of war crimes, the international community could sue countries or even individuals to be responsible for these actions based on universal principles. Recently, State practices is shifting from the hard law legal system to soft law which can be an alternative solution in breaking the deadlock when international political compromises are difficult to realize. Various international law development shows that there is a need for the international community to form a legal system that is acceptable to all parties, especially the State as a subject of international law par excellence. Therefore, the Belli ac Pacis Journal presents the multifarious developments in contemporary international law as a study of current State practices. The Belli ac Pacis Journal encompasses Public International Law, International Law of the Sea, International Humanitarian Law, International Environmental Law, International Criminal Law, International Organizational Law, International Dispute Settlement Law, Diplomatic Law, Air and Space Law, International Trade Organization Law, ASEAN Law, and International Economic Law.
Articles
40 Documents
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN HOLY SEE AND THE STATE OF ISRAEL 1993 DALAM HAL KEBEBASAN BERAGAMA DI ISRAEL ]]>
<![CDATA[Azizah, Dinda Noor]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v8i2.74496
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan hukum terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan Fundamental Agreement. Pertanyaan tersebut akan dijawab berdasarkan analisis sederhana terhadap pasal pasal yang terkandung dalam fundamental agreement dengan kesesuaian terhadap konsep hak kebebasan beragama yang terdapat dalam prinsip prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Sumber penelitian ini adalah, fundamental agreement, konvensi internasional, doktrin, hukum hak asasi manusia internasional dan penelitian hukum yang telah ada sebelumnya. Sumber hukum dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur yang kemudian dianalisis secara logis sistematis dan yuridis. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa jaminan terhadap hak kebebasan beragama di israel berdasarkan fundamental agreement telah sesuai dan memuat prinsip yang terdapat dalam prinsip dasar hak asasi manusia dan inti normatif dalam hak kebebasan beragama.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSON NDUGA DI WAMENA, PAPUA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Sudarso, Thomas]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v8i2.74497
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia dalam situasi konflik bersenjata terutama untuk warga Nduga, Papua Barat di Wamena yang terpaksa lari dari tempat tinggalnya karena ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di Papua Barat. Masyarakat tersebut dimasukkan dalam kategori ‘internally displaced persons’ karena melarikan diri ke wilayah yang masih dalam kategori batas negara asalnya. Hukum yang melindungi ‘internally displaced persons’ adalah HAM dan Hukum Nasional, tetapi diberikan pedoman dasar dari Hukum Humaniter Internasional untuk melindunginya. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Nasional yang disediakan Negara Indonesia tidak dapat melindungi ‘displaced person’ dan pedoman perlindungan hukum humaniter harus segera diberlakukan demi kemanusiaan dan dapat pula menjadi solusi jangka panjang konflik di Papua Barat.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PRINSIP RETALIASI DALAM KASUS PERANG PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK ]]>
<![CDATA[Savira, Gina Nafsah]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v8i2.74498
<![CDATA[Penelitian ini menggambarkan dan meneliti masalah tentang apakah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China atau sebaliknya sesuai dengan aturan pembalasan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, instrumen penelitian dalam bentuk Pemahaman Penyelesaian Sengketa,Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, Perjanjian tentang Safeguards, AS-China Relation Act, kemudian analisis teknis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh AS disebut solusi perdagangan dalam bentuk proteksionisme yang mengacu pada tindakan pengamanan dalam kerangka hukum WTO. Solusi perdagangan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif impor pada produk dalam negeri. Selanjutnya, tindakan yang diambil oleh Tiongkok adalah salah satu contoh tindakan perbaikan dalam bentuk pembalasan. ]]>
<![CDATA[UPAYA PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI BASEL 1980 DALAM RANGKA PEMENUHAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-1 ]]>
<![CDATA[Faustine, Vania Ika]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v8i2.74531
<![CDATA[Sampah dan berbagai macam persoalannya adalah topik bahasan yang sering didiskusikan, baik dalam lingkungan sehari-hari maupun di kalangan para ahli. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan sampah juga menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Jumlah populasi di dunia yang semakin menunjukkan peningkatan populasi juga dapat memberikan dampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan dari produktivitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-harinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pemenuhan target Sustainable Development Goals ke-14 khususnya di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik menurut Konvensi Basel 1980. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan obyek kajian penelitian khususnya mengenai asas-asas, konsep, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan tersebut. Adapun hasil penelitian bahwa pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 di Indonesia dalam upaya pengurangan sampah plastik di laut berdasarkan Konvensi Basel 1980 melalui pengelolan sampah yang dimulai dengan dibentuknya bank sampah pada kampung-kampung tempat tinggal masyarakat. Pembentukan bank sampah memicu adanya proses daur ulang. Upaya hukum yang dapat dilakukan guna mendukung pengurangan sampah plastik di laut dalam rangka pemenuhan target Sustainable Development Goals ke- 14 adalah melalui kebijakan pemerintah terhadap pengaturan perdagangan ekspor-impor limbah plastik dan upaya lainnya untuk mengurangi sampah plastik di laut yaitu mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis daratan, mencegah dan mengurangi sampah plastik di laut dari sumber yang berbasis aktivitas laut, mengurangi dampak dan akibat sampah plastik di laut, meningkatkan kesadaran terhadap sampah di laut, manajemen informasi searah terhadap sampah di laut]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH TALIBAN TERHADAP PEMBERIAN PENGAKUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Noverikza, Muhammad Fadjran]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 8, No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v8i1.74407
<![CDATA[Pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban merupakan perbuatan inkonstusional. Pengaturan pemerintah baru dengan cara kudeta masih terlalu umum dan belum efektif dalam penerapannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis status pemerintahan Afghanistan rezim Taliban dan bagaimana konsep pemberian pengakuan dalam pengaturan internasional mengenai status pemerintah baru secara inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan status pemerintahan baru didasarkan pada Konvensi Monteviedo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan terhadap Pengakuan Pemerintah baru melalui konsep De Facto dan De Jure belum ada yang mengakui Afghanistan sebagai pemerintahan yang berdaulat. ]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 478 TAHUN 1980 (STUDI KASUS UNILATERAL PROCLAMATION AMERIKA SERIKAT ATAS STATUS KOTA YERUSALEM) ]]>
<![CDATA[Dewantoro, Radid Nugroho]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 10, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v10i1.44204
<![CDATA[This research aims to analyze the sanctions that can be applied to the United States for violations of international law arising as a result of the unilateral proclamation announced by President Donald Trump on December 6, 2017 as its foreign policy that recognizes Jerusalem as the capital of Israel and moves its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This type of research is prescriptive normative in order to identify sanctions to the United States that has violated international law.The result of this research showed that violations of international law on the United States unilateral proclamation regarding the status of the City of Jerusalem may be subject to various sanctions by the UN Security Council including economic sanctions, diplomatic sanctions, sports sanctions, individual sanctions, and sanctions to suspend privileges as a member of the United Nations. Of the various sanctions that can be applied by the UN Security Council, there are obstacles that can be found, namely the veto rights of permanent members of the Security Council. Therefore it is recommended to countries that have economic stability and geopolitical conditions more or less the same as the United States such as China in order to impose political sanctions in the form of unilateral economic and diplomatic sanctions.]]>
<![CDATA[HAK ATAS PERKAWINAN BAGI INDIVIDU HOMOSEKSUAL: PERBANDINGAN HUKUM ANTARA BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, DAN THAILAND ]]>
<![CDATA[Sari, Rosla Tinika]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 10, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v10i1.86498
<![CDATA[Hak untuk menikah merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam UDHR dan ICCPR. Namun ketentuan dalam UDHR dan ICCPR mengenai hak menikah menimbulkan perbedaan pendapat. Perdebatan tersebut terjadi karena timbul pertanyaan: “Apakah UDHR dan ICCPR juga mencakup pernikahan bagi pasangan homoseksual?”. Berdasarkan UDHR dan ICCPR, keluarga sebagai suatu kesatuan yang dibentuk melalui perkawinan merupakan suatu kesatuan yang kodrati dan mendasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep pernikahan sangat bergantung pada masyarakat suatu negara. Artikel ini mengkaji negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan perlindungan hak menikah bagi individu homoseksual. Dengan fokus pada Brunei Darussalam, Indonesia dan Thailand yang memiliki kekhasan dalam menyikapi kaum homoseksual. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggali konsep-konsep dalam bahan hukum primer yang mengatur hak perkawinan di setiap negara. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer serta menggunakan silogisme dan interpretasi hukum. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di ketiga negara tersebut menyetujui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak memberikan penafsiran lain. Oleh karena itu, individu yang homoseksual secara hukum tidak dapat memiliki pasangan sah yang berjenis kelamin sama dengan dirinya, seperti halnya hubungan suami istri. Namun, sikap masing-masing negara memiliki sejumlah perbedaan dalam menyikapi serikat sesama jenis. Brunei Darussalam dengan tegas menolak hubungan homoseksual, sedangkan Indonesia saat ini hanya mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur sebagai tindakan cabul. Sedangkan di Thailand, pernikahan homoseksual bisa dilakukan sesuai adat atau agama.]]>
<![CDATA[LEGITIMASI PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA PADA KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH ANTARA INDIA DAN PAKSITAN (KAJIAN BERDASARKAN TEORI JUST WAR) ]]>
<![CDATA[Libriawan, Syauqi]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 10, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v10i1.56374
<![CDATA[The conflict between India and Pakistan starts with the territorial conflict of a region called Kashmir. The tension of the conflict arises along with the use of force, makes the territorial conflict become an armed conflict. This study explains the conflict between India and Pakistan over Kashmir territory on 1947 and 1965. The objectives of this study are to determine whether the use of force on territorial conflict can be legitimate and to determine the applications of international humanitarian law on the territorial conflict. This study uses case approach and conseptual approach. This study also uses deductive methods, by using the analysis of the legitimate use of force by a state based on just war theory in common as major premise, and the use of force by India and Paksitan on territorial conflict as minor premise. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERIAN SUAKA TERHADAP AHMED CHATAEV OLEH AUSTRIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Fauzie Nur]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 10, No 1 (2024): June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v10i1.43180
<![CDATA[This study examines the granting of asylum to Ahmed Chataev by Austria from the standpoint of international refugees. This research is a normative legal research viewed from prescriptive and uses several approaches, namely a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The research uses primary and secondary law material. The data was collected by library research and analyzed by deductive method with syllogism. The results of this study indicates that Ahmed Chataev acquired the asylum from Austria and the status as a refugee he owned legitimately, as in article 1 letter A paragraph (2) of the Convention of Geneva 1951. The application for extradition from Russia was rejected by Ukraine and Bulgaria due to the status of Ahmed Chataev as refugees as well as concerns for the safety of his life.]]>
<![CDATA[PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI TERPIDANA ANAK INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS TERPIDANA ANAK INDONESIA ALI YASMIN DI AUSTRALIA) ]]>
<![CDATA[Novianty, Laras Hani]]>
<![CDATA[ BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 9, No 2 (2023): December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/belli.v9i2.47563
<![CDATA[The imprisonment of minors in adult prison cells is an act that violates the human rights of the child, because children have different vulnerabilities and circumstances than adults. The Australian Government's action to imprison Indonesian migrant smugglers who are partly children in adult prisons is a violation of a human rights values. The method used in this study is a normative prescriptive method that aims to analyze how protection is carried out by the Government of Indonesia through its representatives abroad protecting the citizens of Indonesia. The conclusion of this study showed that the imprisonment of children violates various international conventions namely, the Convention on the Rights of the Child and ICCPR. Protection of Indonesian citizens abroad is regulated in The Minister of Foreign Affairs regulation of the Republic of Indonesia No. 5 of 2018. Protection is carried out within the corridors of international law and not ignoring the applicable laws in Australia.]]>
