Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum: Alethea

alethea
Website

Published by Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN : 27232301 EISSN : 27232298 DOI : https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum Alethea adalah Jurnal Ilmu Hukum yang memuat karya hasil penelitian dosen dan mahasiswa dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana melalui proses peer-review. Jurnal ini menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademis dalam pengembangan Ilmu Hukum (Jurisprudence) oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UKSW.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 77 Documents

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015) Intan Purnamasari
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang. Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Deddy Theohery
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan PPKT Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia dalam wilayah laut Teritorial NKRI. Tanggung jawab negara dalam melindungi pulau-pulau kecil terluar yang secara kedudukannya dalam perspektif Hukum Laut Internasional menjadi titik dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut kepulauan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut hanya sebatas peraturan saja atau dalam bentuk kerja nyata. PPKT membutuhkan perhatian yang penting sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia dan karena posisinya sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. This research analyzes the position of Indonesia’s outermost small islands from the perspective of International Sea Law and also the role of the Government in maintaining, preserving, and exploiting the OSIs since the OSIs are the basis of Indonesia archipelago lines measurement. From the perspective of International Law, the OSIs are the base of the archipelago so the State must take responsibility for the OSIs. Indonesia has many specific regulations on the OSIs but it also faces many sea conflicts particularly in regards to archipelago issues. This situation raises the question of whether the State responsibility only covers making laws or also concrete performance. The OSIs need the Government’s attention because the OSIs are the basis to determine the territorial water of Indonesia and the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

PENGGUNAAN NAMA DAERAH SEBAGAI TANDA PEMBEDA DALAM SUATU PRODUK Leonard Umbu Saingu Ferdinandus
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Suatu tanda yang menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan/digunakan sebagai merek suatu produk. Seperti yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang menggunakan nama daerah sebagai merek produk kopi yang diberi nama “Kopi Sumba”. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda milik umum tidak dapat didaftarkan sebagai merek oleh karena tanda milik umum merupakan suatu tanda yang merepresentasikan khalayak banyak dan secara otomatis tanda tersebut tidak dapat dikuasai secara individual. Tetapi tanda milik umum dapat diterima pendaftarannya melalui rezim indikasi geografis. Menurut penulis seharusnya tanda-tanda yang sudah diketahui menjadi milik umum untuk tidak dijadikan sebagai merek suatu produk oleh karena bertentangan dengan prinsip dalam hukum merek dan indikasi geografis. A sign that has become a public property cannot be registered as a trademark. This article discusses a case in which the name of “Kopi Sumba” is used as a coffee brand product deriving the name of a region ‘Sumba’ by a company. Accordance with Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, certain categories cannot be registered as trademarks. One of them is signs of public property, which cannot be registered as trademarks because the sign of public property is a sign representing the public, so it cannot be owned by an individual. In this article, the author argues that public signs should not be used as a trademark of a product because it is against the principles in trademark law and geographical indications.

KONSTITUSIONALITAS KAIDAH PERSENTASE SELISIH SUARA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI MK RI Aristo Antade
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Hak atas persamaan di hadapan hukum serta hak atas upaya hukum yang efektif merupakan hak konstitusional yang melandasi undang-undang. Kedua hak tersebut, menghendaki setiap orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran harus difasilitas dan tidak boleh dibatasi oleh undang-undang. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 memuat kaidah persentase selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilgub, Pilbup dan Pilkot di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada dasarnya membatasi pemohon untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang ketika proses pemilukada dan penetapan hasil pemilukada tercederai akibat tindakan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Penulis seharusnya kaidah tersebut tunduk pada dikte hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas upaya hukum yang efektif. The right to equality before the law and the right to effective remedies are constitutional rights on which the law is based. Both of these rights require that everyone who wants to fight for justice and truth must be facilitated and must not be limited by law. Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 10 of 2016 contain the principle of percentage difference in votes as a condition to be eligible to submit disputes Constitional Court of the Republic of Indonesiaon the results of the election of governor, regent, and major (local election). The principle on the provisions basically hamper the applicants whose rights are violated by structured, systematic and massive acts during the process of local election to fight for justice and truth concerning on the decision of the election result. According to the author, the rule should be subject to the dictation of the right to equality before the law and the right to effective legal remedies.

KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017 Rifky Dwi Putra Ambuliling
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Hak politik merupakan hak konstitusional yang statusnya fundamental sesuai dengan peryataan tersebut maka peraturan tidak boleh mereduksi hak tersebut. Hak tersebut menghendaki bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 4 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, memuat kaidah syarat calon kepala daerah, warga negara yang bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian kaidah tersebut harus patuh dan pada prinsip hak politik yang dijamin oleh konstitusi. Political rights are fundamental constitutional rights. As a consequence of its feature, the prevailing regulations must not limit these rights. The political rights stresses that each citizen has the right to equal opportunity in government and also that each person has the right to self-improvement by way of a collective struggle for his rights with a view to developing society, the nation, and the country. Article 4 paragraph (1) letter h of the Election Commission Regulation Number 15 of 2017 regulates the precondition of the regional head candidacy, which bans a former convicted drug trafficking or sexual crimes against children to participate as a candidate. This article concludes that the provision should comply with the principle of political rights as being stated in the constitution.

UPAH PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013) Nymphyra Jasmine Sulistyo; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara. With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.

PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM PUTUSAN MK NO. 21/PUU/XII/2014 SEBAGAI PEMENUHAN HAM DAN TERCAPAINYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Leo Christy Menoha Teslatu
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan adanya perluasan objek praperadilan tersebut apakah mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan atau malah sebaliknya mencerminkan ketidakadilan, ketidakpastian serta tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Alasan diputuskannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek untuk mengajukan praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi adalah (1) untuk melindungi setiap warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak setiap individu warga negara, (2) bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, (3) penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Decision of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 has expanded the pretrial object regulated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code. The pretrial object has expanded to the validity of the suspects, the search, and the confiscation. However, the problem arises with the expansion of the pretrial object whether it reflects justice, certainty and usefulness or even, on the contrary, reflects injustice, uncertainty and not useful. Therefore, the author will analyze the legal reasoning of the Constitutional Court which ruled the determination of the suspect as a pretrial object. It is found that the reasons are: (1) to protect every citizen from abuse of power by state institutions that can harm the rights of each individual citizen, (2) to supervise and control mechanisms for the process of law enforcement which is closely related to guaranteeing the protection of human rights, (3) to balance between individual rights and state power. This research is a normative legal research.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Roberto Ranto
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The purpose of this research is to find out the legal protection of consumers in commerce transactions through electronic media. The purpose of consumer protection is to create a consumer protection system that contains the legal certainty principle. Such protection in buying and selling transactions is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 19 of 2016 concerning the amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This article concluded that the legal protection for consumers in commerce transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

DILEMA PASAL 121 AYAT (3) KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 TENTANG BEBATUAN KARANG (STUDI KAJIAN PUTUSAN SOUTH CHINA SEA ARBITRATION) C. Bonya A. Susatyo
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini akan membahas secara spesifik problematika dilematis yang terjadi ketika Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (1982 United Nation Convention on the Law of the Sea) dihadapkan pada praktik-praktik internasional yang dilakukan oleh negara pantai atas eksistensi bebatuan karang yang terdapat di dalam zona maritim negara pantai. Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa Pasal 121 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982 ternyata sangat sulit untuk dipahami dan hal tersebut mengakibatkan klaim negara pantai atas perlakuannya terhadap bebatuan karang menjadi variatif dan menimbulkan kebebasan bagi negara pantai untuk menginterpretasikan Pasal 121 ayat (3) KHL 1982 seturut dengan kepentingan geopolitik dan kebijakan strategisnya. This paper will specifically discuss the dilemma that occurs when Article 121 paragraph (3) of the 1982 International Convention on the Law of the Sea (1982 UNCLOS) is confronted with international practice of the coastal state over the existence of rocks in their maritime zones. In this paper, the author argues that Article 121 paragraph (3) UNCLOS is quite arduous to be understood, causing a varied interpretation from the coastal state regarding a claim of rocks in their respective maritime zone according to their geopolitical interest and policies strategy.

KONSTITUSIONALITAS KEMANDIRIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, DAN BANK INDONESIA Dinda Dechyntia Asmarani
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Perubahan atau amandemen ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan beberapa lembaga negara baru, seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Lembaga-lembaga negara tersebut yang bersifat mandiri sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pokok persoalan dalam penelitian ini berkenaan dengan konstitusionalitas kemandirian beberapa lembaga negara yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis dimana menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan lembaga-lembaga negara yang ditentukan mandiri tersebut adalah konstitusional karena pembentukannya berdasarkan konstitusi, sehingga sesuai dengan asas supremasi konstitusi itu sendiri. Amendments to the third and fourth amendments of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia constitute several new state institutions such as the Judicial Commission and the Election Commission. These state institutions are independent as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and historical approach, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the position of the independent determine state institutions was constitutional, because its formation was based on the constitution so that it was under the principle of supremacy of the constitution itself.

Page 2 of 8 | Total Record : 77

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Principium More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
jih.alethea@uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
jih.alethea@uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indirani Wauran

Contact Email jih.alethea@uksw.edu

Phone +628157797192

Journal Mail Official jih.alethea@uksw.edu

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location Kota salatiga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
jih.alethea@uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
jih.alethea@uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA