cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indirani Wauran
Contact Email
jih.alethea@uksw.edu
Phone
+628157797192
Journal Mail Official
jih.alethea@uksw.edu
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum: Alethea
Published by Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN : 27232301     EISSN : 27232298     DOI : https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum Alethea adalah Jurnal Ilmu Hukum yang memuat karya hasil penelitian dosen dan mahasiswa dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana melalui proses peer-review. Jurnal ini menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran yang dihasilkan melalui kegiatan akademis dalam pengembangan Ilmu Hukum (Jurisprudence) oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UKSW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN DI INDONESIA Kelmaskosu, Krisyando
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no1.p1-18

Abstract

Artikel ini mendiskusikan isu tentang pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Artikel ini berargumen bahwa pengadilan yang menangani sengketa pertanahan saat ini putusannya masih belum clear and clean sehingga menimbulkan sengketa baru karena keputusannya tidak dapat dieksekusi (non executable) di lapangan. Dengan dianutnya sistem duality of jurisdiction maka pertanahan memiliki dua jalur penyelesaian yaitu bisa melalui Peradilan Umum dan juga Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Proses mediasi yang dilakukan oleh BPN juga dinilai masih belum optimal sehingga membutuhkan pengadilan khusus pertanahan yang diharapkan dapat mengatasi sengketa pertanahan yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini. Konflik pertanahan bersifat multidimensi dan kompleks sebab aspek sosial, ekonomi, ekologi, politik dan pertahanan keamanan saling berhubungan satu dengan yang lain. Perkara pertanahan tidak hanya bersifat horizontal saja melainkan vertikal sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Artikel ini mengacu pada konsep Pengadilan Tanah dan Lingkungan di New South Wales Australia.
URGENSI FITUR FEEDBACK PADA PENGEMBANGAN APLIKASI E-PERDA DPRD KOTA SALATIGA DALAM RANGKA PERWUJUDAN MEANINGFUL PARTICIPATION Pramanajati, Teny Anggara; Patabang, Hira
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no1.p19-38

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang urgensi fitur feedback pada pengembangan aplikasi e-perda Sekretariat DPRD Kota Salatiga dalam rangka perwujudan meaningful participation. Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum adanya fitur feedback pada aplikasi e-perda Sekretariat DPRD Kota Salatiga. Adapun keberadaan fitur feedback adalah penting dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat (meaningful participation) dalam hal berupa penyampaian kritik dan saran terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibentuk. Tidak hanya itu, tindakan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikaji, dengan diterapkannya fitur feedback pada pengembangan aplikasi e-perda oleh Sekretariat DPRD Kota Salatiga telah memenuhi salah satu unsur meaningful participation yang terdiri dari right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. This article will discuss the urgency of the feedback feature in the development of e-perda application of the Salatiga City DPRD Secretariat in order to realize meaningful participation. This research is motivated by the absence of a feedback feature on the Salatiga City DPRD Secretariat's e-perda application. The existence of the feedback feature is important in order to increase public participation in the form of submitting criticism and suggestions for the draft local regulations that are being formed. Not only that, this action is a form of compliance with Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. This research uses normative-empirical research methods with conceptual and statutory approaches. The results of this study show that after review, the implementation of the feedback feature in the development of the e-perda application by the Salatiga City DPRD Secretariat has fulfilled one of the elements of meaningful participation, which consists of the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained
ANALISIS PRINSIP FIVE LETTER C’S OF CREDIT DALAM MENGANALISIS KREDIT NASABAH DI PT. BPR KRIDAHARTA Jeconiah, Bernadeta Adriana Sandra; Aji, Julia Vionadia
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol6.no1.p51-63

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi prinsip five letter c’s of credit dalam menganalisis kredit nasabah di PT.BPR Kridaharta. Prinsip five letter c’s of credit penting untuk diimplementasikan karena erat terkait dengan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Isu hukum yang diangkat Penulis dalam Penelitian ini adalah “apakah PT BPR Kridaharta sudah menerapkan prinsip five letter c’s of credit dalam menganalisis kredit nasabah?” Penelitian ini berkesimpulan bahwa PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan prinsip five letter c’s of credit melalui dokumen “analisa kredit” yang dibuat oleh bank pada saat nasabah mengajukan kredit. Dokumen tersebut berisi analisis prinsip five letter c’s of credit nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris (applied law reserach).
PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN Rahajeng Suci Damayanti; Diva Neubya Putri; Deva Estari Sinabutar
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol7.no1.p36-48

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji urgensi perumusan pencatutan data diri yang dilakukan oleh pertai politik dalam rangka pemenuhan persyaratan keanggotaan peserta pemilihan umum sebagai tindak pidana pemilu dan juga bentuk pertanggungjawaban dari partai politik terhadap pemilik data diri yang menjadi korban pencatutan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak dirumuskannya pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik sebagai bagian dari tindak pidana pemilu membuat banyaknya kasus yang terjadi pada saat mendekati pemilihan umum. Meskipun perlindungan terkait data diri sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Diri, akan tetapi penegakannya masih kurang efektif sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini berargumen bahwa pemerintah perlu merumuskan pencatutan data diri sebagai bagian dari tindak pidana pemilu dan juga merumuskan sanksi bagi partai politik yang melakukan pencatutan data diri dalam Undang-Undang Pemilu.
PERAN HAKIM DALAM MENYIMPANGI SANKSI MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN TEORI HUKUM PROGRESIF Davis, Yesaya Fabian; Maharani, Amalia Putri
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol7.no2.p149-164

Abstract

Tindak pidana khusus narkotika yang memiliki ketentuan pidana minimum khusus di dalam norma pemidanaan ternyata tidak sepadan dalam beberapa kasus narkotika di Indonesia. Lebih dari itu, penuntut umum dalam dakwaannya tidak memberikan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan pengadilan, menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara dalam situasi tersebut, yang mana dapat menyampingkan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Narkotika. Putusan ini menimbulkan tendensi antara kepastian dan keadilan karena tidak sesuai dengan penegakan hukum pidana. Permasahalahan ini akhirnya terjawab dalam konsep hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif bukan keadilan prosedural.
KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI BERSYARAT DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN Ismara, Yudhistira cipta; Margaretha, Lagasakti Parwati
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148

Abstract

Artikel ini hendak mengkaji konstitusionalitas pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dari perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan analisis isi, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, konstitusionalitas pidana mati bersyarat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sejatinya telah sesuai dengan putusan nomor 2-3/PUU-V/2007. Kedua, masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menunjukan sikap kehati-hatian penegak hukum sekaligus sebagai upaya menumbuhkan rasa penyesalan dan memperbaiki perilaku terpidana sehingga pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup. Kendatipun demikian, pidana mati bersyarat memiliki beberapa kekurangan, diantaranya tidak adanya pembatasan waktu mengenai permohonan grasi yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya kriteria tertentu dalam menilai most serious crime.
ASI AND CYBERTERRORISM: NEW CHALLENGES TO INDONESIA’S NATIONAL SECURITY AND PENAL POLICY Anakotta, Marthsian Yeksi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/alethea.vol8.no2.p1-22

Abstract

The convergence of artificial intelligence—especially artificial superintelligence (ASI)—and cyberterrorism presents serious threats to peace, order, and justice. These threats require strong criminal law enforcement and robust national security strategies. However, Indonesian criminal law policy has yet to adequately address the risks posed by ASI. Criminal law traditionally protects the interests of the state, society, and individuals—an approach also relevant to national security. Ignoring ASI’s development could lead to increased cyberterrorism, turning overlooked risks into real threats. An interdisciplinary perspective reveals that the growing intersection of AI and cyberterrorism introduces urgent new challenges for Indonesia’s national security and criminal law enforcement.

Page 8 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Principium More Issue