Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.713

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Kertha Patrika Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)

Sri Harini Dwiyatmi

Universitas Kristen Satya Wacana

Author-ID : 3354717

Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

MENEMBUS RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Sri Harini Dwiyatmi; Indirani Wauran
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

This Article discusses about bank secrecy upon joint marital property which is kept in a bank. A standpoint offered by this article leads to a statement that there is no obligation of bank to not provide a husband or a wife account information about their joint marital property. The argument is based on an idea that joint marital property is acquired during marriage, it is obtained by husband and wife who decide not to do a prenuptial agreement. As a consequence, there is no obligation of bank to keep the account secrecy in which the joint marital property is saved. This judgment lays on a reasoning that a husband or a wife who owns a bank account holds a position as the owner of the kept property in the form of bank account. Therefore, it must be understood as a norm, that a limitation on an individual’s right to have access to his/her own property shall not be applied.

ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL Sri Harini Dwiyatmi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The National Land Law, regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, was formed from the Indonesian customary law as the original character of the Indonesian people. From 1960, the principles in the national customary law, which are suitable with the Indonesian features, have contributed to the National Land Law development. One of its Principles is the Principle of Horizontal Separation. This Principle is not absolute as the Principle of vertical accesssie may be applied as well. This research observed the application of the Principle of Horizontal Separation and the Principle of vertical accessie in the National Land Law.

UPAH PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013) Nymphyra Jasmine Sulistyo; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara. With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.

RESTORASI MATERI PENGAJARAN HUKUM ADAT Sri Harini Dwiyatmi; R.E.S Fobia
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Mata kuliah Hukum Adat tetap relevan namun secara substansi seyogyanya dilakukan restorasi secara garis besar. Cara melakukan restorasi adalah dengan memberi makna atas materi Hukum Adat secara tidak keliru melalui materi yang relevan dengan situasi kini. Restorasi ini harus dilakukan dengan bertumpu pada hal-hal ini. Pertama pemahaman atas persekutuan hidup teritori, kedua Hukum Adat sebagai instrumen pembentukan hukum di persekutuan hidup teritori, ketiga Hukum Adat sebagai hukum positif, keempat relevansi Hukum Adat dengan mata kuliah lain dan pemahaman Hukum Adat serta masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan adanya restorasi ini maka Hukum Adat dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilainya yang masih relevan. Even though the customary law subject still remains relevant, it is necessary to restore the main substances. Restoration can be done by giving proper meaning to customary law subject through material that is relevant to current issues. This restoration shall be done by relying on four things: first, an understanding to territorial life alliance; second, customary law as an instrument of law creation in territorial life alliance; third, customary law as positive law; fourth, the relevance of customary law and other subjects and also a well understanding of customary law and indigenous people that are regulated in laws. It is believed that customary law may adjust to nowadays situation without leaving its relevant values.

IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Citra Metasora Wau; Marihot Janpieter Hutajulu; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia Prasetyo, Abigail; Dwiyatmi, Sri Harini; Alfret, Alfret; Putri, Devina Athalia; Alsabilla, Fadilla Putri
Kertha Patrika Vol 45 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i03.p06

This article is aiming to share the legal concept regarding the definitions, regulations and legal relationships and its impact to the illegitimate child. Therefore, the sources of this article will be from the civil law, customary law, Islamic law, and the regulation regarding marriage law in Indonesia. As a normative study, this article is using the conceptual approach and statute approach regarding the topic of illegitimate child. In conclusion to the research, the illegitimate child doesn’t have any legal relationship to their biological father. Moreover, there are no chance for illegitimate child to be a legal child based on customary law and Islamic law. In the end, the legal protection for illegitimate child hasn’t given a legal certainty for the illegitimate child standing completely. Especially when it comes to illegitimate child to have legal relationship to their biological father. To make this happened, the child shall be proven by technology, a DNA test. Therefore, court shall have the ability to force this test, in order to give safety value and legal certainty, especially for the illegitimate child to have legal relationship to their biological father.

KEABSAHAN KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING Tunggono, Michael; Dwiyatmi , Sri Harini
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1178

Making an agreement basically contains rules to regulate an agreement that is valid and can be implemented so that it is not null and void by law. Decision Number 35/PDT.G/2010/Pn.Pra is a case of an agreement that occurred in only one (1) language, namely English. In this decision the judge gave the consideration that an agreement made only in English was a valid agreement because there was an agreement that the agreement was made only in English. In this research the author discusses the judge's considerations and the validity of contracts that only use one language, namely a foreign language. The judge's considerations in this decision were wrong because they did not refer to the legal terms of an agreement and violated Article 31 of Law Number 24 of 2009 which requires agreements to be made in Indonesian.

Problematika Koordinat Tanah Untuk Peralihan Hak Atas Tanah Sri Harini Dwiyatmi; Selvie Novitasari; Clivio Rahardjo; Devina Athalia Putri; Stevanus Andrian Dewangga
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i11.5949

Koordinat suatu bidang tanah sebagai penentu untuk pensertifikatan tanah, juga untuk peralihan hak. Koordinat tanah berinti pada data fisik tanah. Tanpa diketahui di mana letak dan batasnya maka titik koordinat tanah tidak diketahui. Ketika tidak diketahui letak bidang tanah tersebut maka tidak memberikan kepastian hukum atas suatu obyek sehingga menimbulkan keraguan bidang tanah tersebut di mana letaknya. Manfaat lebih lanjut koordinat tanah ini adalah untuk menentukan nilai pajak suatu bidang tanah. 10% lahan di desa penelitian koordinat tanahnya tidak bisa ditentukan karena para pemiliknya tidak mengetahui letak tanah yang dibelinya. Berakibat terjadi kemandekan atas bidang tanah tersebut dari aspek ekonomi, tidak bisa dialihkan, tidak bisa baliknama meski telah bersertifikat. Akibat lebih lanjut tanah tersebut tidak terkelola, tidak bisa diberi tanda batas tanah sebagai milik seseorang

Advancing Access to Justice for Female Victims of Sexual Violence Through Restitution Indah, Christina Maya; Dwiyatmi, Sri Harini
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.40.1.171-186

Victims of sexual violence often face numerous obstacles in accessing justice, including limited access to restitution mechanisms. Restitution is a form of compensation that victims can receive from perpetrators to recover the losses they have suffered. This paper aims to analyze how access to justice for female victims of sexual violence can be enhanced through restitution mechanisms. The method used is a literature review, examining relevant laws and regulations as well as the practice of implementing restitution in various countries. The analysis reveals that strengthening the implementation of restitution could improve access to justice for victims. This can be achieved by simplifying procedures, providing legal assistance, and enhancing coordination between related institutions, namely law enforcement and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Additionally, efforts are needed to raise public awareness and increase the sensitivity of law enforcement officers to the issue of sexual violence. By doing so, victims can achieve proper recovery through both institutional and legal mechanisms that support victim protection.

Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat Aleska, Ivanna Isya Putri; Naomi Emmavenza Daat; Sri Harini Dwiyatmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11838

This research examines District Court Decision Number 113/Pdt.G/2022/PN Jap with the aim of assessing that the decision was incorrect by not granting compensation and that the request for compensation submitted was legally valid. The urgency of this research is the injustice of the judge's decision against the Plaintiff by not providing the compensation requested by the Plaintiff even though the application is valid according to the law and assessing that the first level decision was incorrect because the Defendants committed an unlawful act by claiming, releasing, transferring and selling customary land without permission and causing losses. This reflects the lack of legal protection of landowners' rights to customary land inheritance. This research is important to provide a perspective for customary landowners in order to obtain justice from a legal perspective. The research method used is the normative juridical research method or doctrinal research. The statute approach and case approach were used. This research encourages judges to refer to Article 1365 of the Civil Code in deciding PMH cases by paying attention to proving losses so that the decisions have legal certainty and have implications for improving the quality of decisions. Therefore, this research assesses that the judge's decision in this case was incorrect because it did not provide compensation in accordance with the losses suffered by the landowner despite the fact that the losses were experienced for 35 years and the Plaintiff's request for compensation was valid according to Article 1365 of the Civil Code. Penelitian ini mengkaji Putusan PN Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap dengan tujuan melakukan penilaian bahwa putusan tersebut tidak tepat dengan tidak memberikan ganti kerugian dan permohonan ganti rugi yang diajukan sah secara hukum. Urgensi penelitian ini yaitu ketidakadilan putusan Hakim terhadap Penggugat dengan tidak memberikan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat meskipun permohonan sah menurut hukum serta menilai putusan tingkat pertama tidak tepat karena para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengeklaim, melepas, mengalihkan dan menjual tanah adat tanpa izin dan menimbulkan kerugian. Hal ini, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah atas warisan tanah adat. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif bagi Pemilik tanah adat agar mendapatkan keadilan dari segi hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research. Digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini mendorong Hakim mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam memutuskan perkara PMH dengan memperhatikan pembuktian kerugian sehingga putusan yang diputus memiliki kepastian hukum dan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas putusan. Karenanya, penelitian ini menilai bahwa putusan Hakim dalam perkara ini tidak tepat karena tidak memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami pemilik tanah padahal secara faktanya kerugian dialami selama 35 tahun serta permohonan ganti rugi Penggugat sah menurut Pasal 1365 KUHPerdata.

Co-Authors Abigail Prasetyo Aleska, Ivanna Isya Putri Alfret, Alfret Alsabilla, Fadilla Putri Belby Sahyang Binela Christina Maya Indah S. Christina Maya Indah Susilowati Citra Metasora Wau Clivio Rahardjo Devina Athalia Putri Exsa Nur Chika Amitha Indirani Wauran, Indirani Marihot Janpieter Hutajulu, Marihot Janpieter Marsela Dorthea Maabuat Naomi Emmavenza Daat Nymphyra Jasmine Sulistyo Putri, Devina Athalia R.E.S Fobia Rachel Angeline Saragih Rahmadini Eka C. Van Hanoch Rasendria Bimo Permana Selvie Novitasari Selvie Novitasari Setyo Pamungkas Stevanus Andrian Dewangga Tunggono, Michael Yonathan Imananta

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search