cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020): Januari" : 5 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PERDATA MELEBIHI PERMINTAAN DALAM GUGATAN Dela Anggrainy; Yulia Y; Teuku Yudi Afrizal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.4030

Abstract

Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, judges are obliged to explore, follow, understand legal values and a sense of justice that live in society. Then Artticle 50 Rv, explain that the decision must not be granted beyond the demands put forward in the lawsuit. The purpose of this study is how the judge’s consideration in a lawsuit. The method in this study uses a normative juridical approach. The sesults of the study show that judging by granting more than what is being accused can be equated with illegal actions even though it is done in good faith.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.3992

Abstract

Anak sebagai tunas bangsa diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki potensi hendaknya kelak dapat membangun negara sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi agar mampu bertanggung jawab bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Namun, apabila anak terlantar mengalami disabilitas mental dikhawatirkan terciptanya generasi yang tidak berkualitas secara intelektual dan sensorik karena kurangnya pendidikan dan kesehatan mental yang buruk. Gangguan Mental adalah sembarang ketidakmampuan menyesuaikan diri yang mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan atau prilaku yang diamati, memaparkan sekaligus menganalisa kinerja dari Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa wujud dari tugas dan fungsi perlindungan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu instansi pemerintahan melindungi dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak terlantar melakukan pelayanan seperti pengalokasian anak terlantar, penanganan anak disabilitas mental, monitoring secara berkala bagi penderita yang sudah terdaftar hingga pemberian bantuan dana.
IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) Putri Handayani; Nazaruddin N; Nuribadah N
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.3991

Abstract

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen mengamanatkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. Namun kenyataannya ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen baru terealisasi 5,3% (persen) dari luas wilayah. Metode penelitian ini yaitu metode empiris/yuridis sosiologis (sociological legal research) dengan bentuk pendekatan yuridis sosiologis yang dianalisis secara deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui Bahwa dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang meliputi Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penyelesaian dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Melakukan Sosialisasi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat.
PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI KANTOR CATATAN SIPIL (BURGERLIJK STAND) Intan Sari Hutabarat; Jamaluddin J; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.4082

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan membentuk keluarga. Dalam sebuah Perkawinan tentunya memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana perkawinan mengutamakan keabsahannya dan juga harus diikuti oleh pengakuan negara yang tercantum menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data library resarch. Hasil penelitian diketahui bahwa Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No.487/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang mengabulkan gugatan perceraian dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2003 dengan menginterprestasikan secara fakultatif kedua ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan memutuskan secara verstek.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Bella Rizky Armany; Husni H; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.4031

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Article 1 Section (1) number 3 children in conflict with the law are children who are 12 years old but not yet 18 years old who are suspected of committing a criminal act. We can see the legal protection for children. when the child is in conflict with the law and is subject to imprisonment with the loss of rights that the child has. The conditions for handling children who commit criminal acts are very worrying, because some children who are in conflict with the law are brought together in adult prisons.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue