Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Husni Husni
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Pengurangan Masa Tahanan Terhadap Narapidana Narkotika RISLIANI RISLIANI; Ummi Kalsum; Husni h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 3 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i3.4081

Abstract

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang di dasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang di berikan kepada narapidana dan yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang di pidana mati atau seumur hidup. Remisi terhadap kasus narkotika berbeda dengan kasus pada umumnya. Permasalah yang di angkat adalah bagaimanakah peraturan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, bagaimanakah dampak pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan narkotika di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Remisi tidak pidana narkotika termasuk kejahatan luar biasa maka dengan itu di butuhkan pula penanganan yang luar biasa.
Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor:214/Pid.B/2019/PN.Bna) Dian Varesa; Romi Asmara; Husni H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6384

Abstract

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya visum et repertum dalam sebuah pembuktian sehingga sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan visum et repertum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan dan kekuatan alat bukti visum et repertum dalam penjatuhan hukuman atau putusan pada tindak pidana pembunuhan berencana. penerapan alat bukti visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, Karena visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter, dan juga memliki peran yang cukup besar dalam membantu hakim untuk membuktikan kebenenaran unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan berperan untuk menunjukkan fakta-fakta dari bukti atas semua keadaan sehingga menambah atau menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti yaitu ketika alat bukti surat tersebut dibacakan di dalam persidangan dan hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya. Sehingga pembuktian tersebut dapat lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya . ​Diharapkan Hakim dan penyidik yang memiliki peranan sangat penting dalam proses peradilan lebih teliti lagi dan semakin bisa menjelaskan kepada masyarakat atas pentingnya visum et repertum dalam proses pembuktian dan kekuatan alat bukti visum et repertum yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.
ASAS RETROAKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME Notariani Asril; Husni H; Ferdy Saputra
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4261

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan asas retroaktif dalam undang-undang terorisme dan implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 013/PUU-I/2003 terkait dengan pemberlakuan surut undang-undang terorisme. Prinsip dasar hukum berpegang berlandaskan asas legalitas, tetapi dalam beberapa ketetapan aturan undang-undang yang berlaku asas legalitas tidak berlaku surut mutlak, artinya dapat diberlakukan asas retroaktif walaupun hanya terbatas terhadap hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut bisa dilakukan jika sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach berkaitan dengan kejahatan luar biasa terhadap terorisme. Hasil penelitian menyatakan bahwa asas retroaktif adalah peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Hukum yang di terapkan secara retroaktif (berlaku surut) mengubah akibat-akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang terjadi sebelum penetapan undang-undang. Indonesia harus berupaya melakukan tindakan yang tegas dalam menangani kondisi yang dialami sehingga dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, yaitu melalui pembentukan undang-undang darurat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah mencoba tidak menggunakan penggunaan asas legalitas, sehingga aturan hukum tersebut dapat diterapkan secara surut pada kasus Bom Bali I. Langkah ini dilakukan agar pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat menghukum dan mengadili para pelaku.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Nada Myslara; zulfan z; Husni H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6374

Abstract

Pada hakikatnya Negara Indonesia yang disebut dengan negara hukum memiliki berbagai aturan yang harus ditaati tanpa terkecuali. Salah satu masalah di Indonesia maraknya kasus perkosaan yang terdengar ditengah-tengah masyarakat. Apalagi korban perkosaan adalah anak dibawah umur dan pelakunya lebih dari seorang atau disebut penyertaan yang artinya meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya seorang atau beberapa orang, baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan tindak pidana termuat dalam Pasal 55 KUHP, para pembuat (mededader), yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta melakukan (medepleger), dan yang sengaja menganjurkan (uitlokken). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak pidana perkosaan yang memenuhi unsur Pasal 55 KUHP. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyertaan dalam tindak pidana perkosaan anak dipidana atau dibebaskan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang berkaitan dengan asas-asas hukum kaidah-kaidah hukum termasuk kategori penelitian normatif, dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penyertaan dalam Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso dan No.280/Pid.Sus/2016/PN.Gns adanya yang melakukan dan yang turut serta melakukan sehingga unsur Pasal 55 KUHP terpenuhi pada kedua putusan tersebut. Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti serta membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum, hakim membebaskan mereka dan dinyatakan tidak bersalah. Pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2016/PN.Gns dengan menggunakan alat bukti dan barang bukti untuk memenuhi dakwaan penuntut umum, para terdakwa dinyatakan bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 10 tahun serta membayar denda Rp.100.000.000. Sebaiknya dalam dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan, sehingga mampu memuaskan semua pihak dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi pelaku atau terdakwa. Bahkan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karena setiap perbuatan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan.
Kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi covid-19 Fitri Ningsih; Romi Asmara; Husni h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4740

Abstract

Penahanan merupakan hak Prerogatif (mutlak) yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai dengan tahapan pemeriksaannya masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Sedangkan penempatan tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, namun selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: M.HH.PK.01.01.01-04 tentang penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Rutan/Lapas sebagai salah satu cara antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan penundaan pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan apakah hambatan dalam penundaan pengiriman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang penundaan sementara pengiriman tahanan dimasa pandemi COVID-19 dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersumber pada data Primer dan data Sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data Kualitatif, yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Resor Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Lapas Kelas II A Lhokseumawe serta 2 (dua) orang tahanan yang mendapatkan kebijakan penundaan sementara pengiriman tahanan ke dalam Lapas. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa: 1) Kebijakan tentang penundaan pengiriman tahanan ke dalam Lapas Kelas II A Lhokseumawe diterapkan sejak 15 Oktober 2020 berpedoman pada Surat Intruksi Direktur jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-OT.02.02.25, didalamnya dijelaskan secara spesifik tahanan yang bagaimana yang boleh atau tidak untuk dikirim ke dalam Lapas. 2) Sedangkan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut adalah menumpuknya tahanan di dalam Sel Tahanan Kantor Kepolisian Resor Lhokseumawe, tidak adanya permintaan untuk dilakukannya pengalihan jenis penahanan atau pembantaran serta pembangunan Lapas yang baru masih belum terlaksanakan. Saran kepada pemerintah untuk kedepannya memasukan sistem hakim pemeriksaan di dalam Rancangan KUHAP serta dicepatkannya pembangunan Lapas yang baru. Kata Kunci: Kebijakan, Penahanan, Covid 19
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT KEMATIAN (STUDI PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA LHOKSEUMAWE) Wahyu Maulana; Husni H; Romi Asmara
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v1i1.2540

Abstract

The Law Number 22 of 2009 on Traffic and Transportation has given juridical regulation to traffic order. Numerous traffic accidents in the area of police station of Lhokseumawe city from 2016 to 2018 occurred due to the negligence of driver that cause casualties even death. The study aimed to describe the criminal act of traffic accident fatality and the causes in the area of Police Station of Lhokseumawe. The study also attempted to examine the efforts of the traffic police of police station in Lhokseumawe to manage the criminal act of traffic accident fatality and the obstacles. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Data obtained through library research and field research. Data analysis was conducted by using descriptive analysis. Based on the results, it can be concluded that the criminal act of traffic accident fatality in the area of police station in Lhokseumawe is caused by negligence (culpa) of driver and noncompliance with the traffic laws. Majority of the accident is caused by one vehicle overtaking another vehicle. While the efforts to manage violations of traffic law was carried out preventively and repressively by the police station of Lhokseumawe. However, it might not be able to eliminate the violation directly but it can give a warning to the traffic violator. To present an intact image of law to the public, it is suggested that the traffic police of Lhokseumawe city to handle traffic accidents using the strategy of single site (fixing sharp bend), mass action plans (coating the road surface), route action plans (improving traffic signs facilities), and area wide schemes (reducing vehicle speed on specific location), as well as improvements in the internal of police station in Lhokseumawe city. Keywords: Juridical Analysis, Criminal Act, Accident, Traffic
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Bella Rizky Armany; Husni H; Ummi Kalsum
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.4031

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Article 1 Section (1) number 3 children in conflict with the law are children who are 12 years old but not yet 18 years old who are suspected of committing a criminal act. We can see the legal protection for children. when the child is in conflict with the law and is subject to imprisonment with the loss of rights that the child has. The conditions for handling children who commit criminal acts are very worrying, because some children who are in conflict with the law are brought together in adult prisons.
Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19 dinni rachmawati putri; Johari J; Husni H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4450

Abstract

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan membebaskan narapidana melalui program asimilasi. Keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang kekurangan kapasitas menyebabkan terjadinya saling berdesakan dan tidak ada jarak diantara narapidana sehingga tidak dapat diterapkannya protokol kesehatan demi pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini membahas tentang kebijakan asimilasi terhadap narapidana dimasa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini membahas kebijakan asimilasi terhadap narapidana sebelum dan saat masa pandemi COVID-19 dan kebijakan asimilasi terhadap narapidana dimasa pandemi COVID-19 apakah sesuai dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah setelah menjalani masa hukumannya, narapidana tersebut dapat hidup dengann lebih baik dalam masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sitsem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin (ajaran) yang terkait dengan kebijakan asimilasi dimasa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Kebijakan Asimilasi terhadap narapidana sudah berlaku sebelum adanya pandemi COVID-19. Adapun Kebijakan Asimilasi dimasa pandemi COVID-19 dikeluarkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia atas dasar kekhawatiran pemerintah akan penyebaran COVID-19 didalam lapas. Pembebasan Narapidana jangan hanya di fokuskan untuk mencegah penyebaran COVID-19, akantetapi juga memerhatikan dari segi keadilan dan efek jera sebagai tujuan dari pemasyarakatan. Sehingga akan menimbulkan masalah baru.
Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dessy Aryanti; Husni h; Muhammad Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6347

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta mengetahui dan menjelaskan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam KUHP. Dalam KUHP yang dianggap sebagai subjek hukum hanyalah orang saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman muncul korporasi yang juga dianggap sebagai subjek hukum karena korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem perumusan pidana denda komulatif dan untuk sistem penjatuhan pidana maksimum khusus dan minimum khusus, sedangkan dalam KUHP menganut sistem alternatif serta sistem penjatuhan pidana nya adalah maksimum khusus. Pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi adalah perampasan aset korporasi.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAIN SENDIRI OLEH MASYARAKAT (Studi Penelitian pada Kepolisian Sektor Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara) Riska Sintania SKD; Husni H; Teuku Yudi Afrizal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8470

Abstract

Judgment itself is an arbitrary act against people who are considered guilty. This is contrary to Article 170 of the Criminal Code paragraph (1) which reads "Anyone who in public together commits violence against people or goods, is sentenced to a maximum imprisonment of five years and six months". However, vigilante action still occurs as is the case in Kutarih Village, Babussalam District, Southeast Aceh Regency.The purpose of this study is to find out and explain the forms of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community and the obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling vigilante crimes by the community.This type of research is qualitative with an empirical juridical approach, is descriptive in the form of prescriptive research. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants.Based on the research results it is known that; The form of countermeasures carried out by the Babussalam Sector Police against vigilante crimes by the community is through preventive and repressive measures. Preventive actions include outreach to the community, fostering public trust in law enforcement officials, establishing partnerships with the community, carrying out formal and informal education, and carrying out routine patrols. While the repressive actions are; investigate cases to completion, collect evidence, and impose sanctions on perpetrators of vigilante crimes. The obstacles faced by the Babussalam Sector Police in tackling the crime of vigilantism by the community are that it is difficult to predict or is spontaneous; community conditions are heating up so that police officers seem to be working alone to secure victims, lack of good cooperation between the police and the local community to jointly tackle any vigilante action, no one in the community is willing to be a witness to vigilante acts; and many people who take part in vigilantism do not know who is involved.It is recommended to the police to further improve preventive actions so that these actions can be reduced or lost by providing legal awareness to the community, especially in the jurisdiction of the Babussalam Police, increasing coordination and cooperation with community leaders, religious leaders, government officials, non-governmental organizations. community and others. It is hoped that the police will be able to increase cooperation with the community in tackling vigilante acts and be able to investigate thoroughly by collecting evidence at the crime scene so that the culprit can be found.
Co-Authors Bella Rizky Armany Cut Khairunisa Dessy Aryanti Dian Varesa dinni rachmawati putri Fatahillah Fitri Ningsih Johari Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Hatta Muhammad Nur Muhibuddin M Nada Myslara Nasrianti N Notariani Asril Nurarafah Rauzatul Fitri Riska Sintania SKD RISLIANI RISLIANI Romi Asmara Saputra, Ferdy Subaidi, Joelman Sumiadi Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Ummi Kalsum Wahyu Maulana Zainal Abidin Zul Akli Zulfan Zulfan Zulfan