JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance
Articles
142 Documents
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[afrizal afrizal]]>;
<![CDATA[Detri Karya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.318 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325
<![CDATA[Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ . Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ]]>
<![CDATA[zaini ali]]>;
<![CDATA[Muhammad Juli]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.222 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9326
<![CDATA[Fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih tetap berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan fungsi LPMK yang optimal, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor 04 tahun 2007, tentang Lembaga kemasyarakatan dikelurahan, dan tentunya harus saling berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menaggapi permaslahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ’’]]>
<![CDATA[Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat ]]>
<![CDATA[Haryadi Haryadi]]>;
<![CDATA[Moris Adidi Yogya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.963 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327
<![CDATA[Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut ini:1) Jumlah kendaraan di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2010-2014 adalah sekitar 26.195 unit mobil pertahun dan sekitar 92,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Riau pada rentang tahun 2010- 2014 cukup tinggi dimana pada tahun 2010 sebesar 27%, kemudian mengalami trend penurunan pada pada tahun 2011 sebesar 25%. Selanjutnya pengaruh dari PKB mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 31%, namun menurun kembali pada tahun 2013 sebesar 29%, dan pada tahun 2014 sebesar 32% yang berarti mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. 2) Selama periode 2010-2014 terdapat sekitar 219.276 sampai dengan 309.215 unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Pajak yang diperkirakan tidak terpungut berkisar antara sekitar 123 Miliar rupiah sampai dengan 222 Miliar rupiah, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Diperlukan usaha yang sangat sistematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan kemanfaatannya, serta 2) Perlu adanya perbaikan sistem sehingga dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, yang menjadikan penerimaan PAD dari sektor pajakan kendaraan bermotor akan maksimum, dengan mengoptimalkan samsat keliling serta penambahan UPT - UP diseluruh Provinsi Riau.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai ]]>
<![CDATA[syahrul akmal latif]]>;
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.765 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328
<![CDATA[Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.]]>
<![CDATA[Dampak Perubahan Status Kelembagaan Terhadap Koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Wan Sudirman]]>;
<![CDATA[Detri Karya]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.628 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9341
<![CDATA[Lembaga lingkungan hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas utama membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Untuk dapat melaksanakan tugas utama tersebut, maka lembaga lingkungan hidup setidaknya mempunyai fungsi sebagai memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Namun, sejak berdirinya kota Dumai hingga sekarang, urusan lingkungan hidup mengalami tiga kali perubahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada koordinasi Kantor Linkungan Hidup Kota Dumai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, penyebaran kuesioner dan observasi, serta membuat hipotesis jika status kelembagaan dirubah, maka akan berdampak pada koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi baik internal maupun eksternal jarang dilakukan yaitu 47,37 % dan 55 %. Hal ini disebabkan pegawai baik internal kantor maupun eksternal kantor jarang mendapatkan informasi, begitu juga halnya dengan jarangnya kesepakatan yang dibuat. Selain itu, dari hasil analisis data mengenai dampak perubahan status kelembagaan terhadap koordinasi dengan menggunakan perumusan Chi Kuadrat Satu Sampel menunjukkan bahwa Xh2 = 112,30 sedangkan Xt2 = 5,591, artinya Xh2 > Xt2 dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelembagaan berdampak pada koordinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah koordinasi Kantor Lingkungan Hidup baik internal maupun eksternal jarang dilakukan. Perubahan status berdampak pada koordinasi sehingga koordinasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai jarang dilakukan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Sri Astuti]]>;
<![CDATA[Ellydar Chaidir]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.145 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9342
<![CDATA[Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 Di Kota Dumai dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pengembangan Ternak Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Keluatan Kota Dumai melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah kelompok yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai, yang terdiri dari Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Tenaga Pendamping, Kelompok (Masyarakat Miskin) penerima Bantuan serta Tim Teknis Kota Pelaksana Program Pengembangan ternak untuk Masyarakat Miskin. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa Program Pengembangan Ternak untuk Masyarakat Miskin melalui Pinjaman Modal Ternak Bergulir Tahun 2009 di Kota Dumai sudah cukup berhasil jika dilihat dari Ketepatan kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai ]]>
<![CDATA[Rusli Rusli]]>;
<![CDATA[Nurman Nurman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.529 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9343
<![CDATA[Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringnya terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara face to face dengan informan penelitian yang didasari empat indicator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Publik Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masayrakat Di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Muhammad Syarif]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.496 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9344
<![CDATA[Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berbagai jenis pelayanan publik terus dilakukan khususnya dalam bidang pelayanan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun secara umum masih diliputi oleh berbagai permasalahan dan fenemoena-fenomena yang terdapat di dalam organisasi birokrasi pelaksanan yaitu Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kualitatif dengan cara survey dimana data yang diperoleh dilakukan identifikasi atas dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh, kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran yang meliputi analisa serta interprestasi data. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang diteliti dalam penelitian ini yang memberikan tanggapan baik hanya sebesar 27,3%, kemudian responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebesar 33,1% dan selanjutnya yang paling banyak adalah responden yang memberikan tanggapan kurang baik yaitu sebesar 39,4%. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar ada 4 faktor antara lain: a) Aspek manajerial; b) Aspek sumber daya manusia; c) Aspek budaya birokrasi; dan d) Aspek politik lokal]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu ]]>
<![CDATA[Khairul Akmal]]>;
<![CDATA[Zaini Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.462 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(1).9345
<![CDATA[Kinerja birokrasi pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Puskesmas adalah salah satu bentuk birokrasi yang sangat diharapkan kontribusinya dalam membangun kesehatan masyarakat di pedesaan. Sejumlah fakta menggambarkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat penerima layanan seperti di Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah yang mengeluh karena lemahnya pelayanan kesehatan yang mereka terima.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Puskesmas Rambah dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan sejumlah teori kinerja sementara untuk mendapatkan data dipergunakan sejumlah instrumen pengumpul data seperti kuesiner, wawancara observasi serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner dan wawancara, penulis menetapkan sejumlah responden dari pihak Puskesmas sementara masyarakat penerima pelayanan penulis jadikan sebagai informan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari responden, informan dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari dari berbagai sumber seperti data dokumen, Karena tipe penelitian ini adalah eksplonari, maka sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori baik. Kemudian sejumlah hambatan diketahui sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Puskesmas Rambah seperti terbatasnya SDM, fasilitas serta tingkat disiplin pegawai yang masih renda. Karena itu melalui penelitian ini disarankan agar Pemda kabupaten Rokan Hulu untuk menambah Puskesmas Pembantu guna mengurangi kunjungan masyarakat ke Puskesmas Induk sehingga pelayanan dapat di optimalkan.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar Pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Joko Suyono]]>;
<![CDATA[Monalisa Monalisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.214 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9373
<![CDATA[Pada hasil perolehan medali yang disumbangkan atlit - atlit pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau berdasarkan cabang olahraga yang telah di ikuti pada even olahraga pelajar masih terdapat beberapa cabang olahraga yang belum mampu menyumbangkan medali. Hal ini menunjukkan masih perlu adanya suatu pembinaan untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga. Pada tesis ini akan dijelaskan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau melalui Seksi Pembibitan dan pembinaan atlit pelajar berpengaruh pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau. Peran ini dilaksanakan dengan melakukan tugas dan fungsi antara lain mengelola Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) yang saat ini telah dikelola sebanyak 19 cabang olahraga, melakukan indentifikasi data atlet pelajar yang potensial dan berprestasi dengan menjaring even-even olahraga yang membina pertandingan sehingga diperoleh data hasil pertandingan yang menjadi bibit-bibit atlet pelajar berprestasi yang nantinya akan direkrut untuk mengikuti seleksi atlet pelajar PPLP, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga junior yang sampai saat masih belum terlaksanakan dengan baik ditenggarai belum terdatanya klub-klub olahraga junior, melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlet pelajar dengan mengirim pengiriman atlet-atlet PPLP ke even-even pertandingan baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam menunjang program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar di Provinsi Riau ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong diantaranya adalah dengan telah diterbitkannya aturan undang – undang tentang otonomi daerah dan tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Kordinasi yang baik antara para pejabat yang berada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Masih adanya masyarakat atau pemerhati olahraga yang perduli pada Bidang Keolahragaan, Prestasi atlet pelajar yang terus meningkat, Telah tersedianya sekolah keberbakatan olahraga. Sedangkan faktor penghambat diantaranya Dalam melaksanakan pembinaan masih memerlukan dana yang sangat besar, hanya mengandalkan dana APBD Provinsi dan sebagian kecil dari dana APBN, Keterbatasan kuota atlet yang dibina, Belum terdatanya klub-klub olahraga junior secara baik, Belum seluruh pelatih mantan atlet berprestasi Nasional, Perlunya sarana alat – alat olahraga yang bagus dan berkualitas, Belum memasyarakatnya pemahaman tentang PPLP yang ada di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.]]>
