cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum" : 5 Documents clear
Penghentiaan Penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Keadilan Restorif di Kejaksaan Cimahi Ahmad Jamaludin
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.563 KB) | DOI: 10.30999/jph.v5i1.1943

Abstract

The settlement of criminal cases finds renewal; punishment no longer uses the concept of retaliation but tries to find a middle way to resolve it peacefully. The principle of criminal law, namely the Ultimum remidium, is a reference so that crime becomes the last resort, if the peaceful way can still be done, then the criminal law that is oriented to revenge can be minimized. The concept of restorative justice or justice is a way to solve problems peacefully. The idea has been legalized through the Prosecutor's Regulation in resolving criminal cases with certain conditions.Penyelesaian perkara pidana menemukan pembaruan, pemidanaan tidak lagi menggunakan konsep pembalasan, namun mencoba mencari jalan tengah agar bisa selesai dengan cara damai. Prinsip hukum pidana yakni Ultimum remedium menjadi rujukan agar pidana menjadi jalan terakhir, apabila jalan damai masih bisa dilakukan maka hukum pidana yang berorientasi kepada pembalasan bisa dimiminalisir. Konsep restoratif justice atau keadilan refstoratif menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dengan jalan dam ai. Kosep tersebut sudah dilegalkan melalui Peraturan Jaksa dalam menyelesaikan perkera pidana dengan sayarat-syarat tertentu.
Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya Gunawan Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2007

Abstract

In Indonesian society, civil disagreements are typically resolved peacefully outside of the court system. However, there are currently no explicit guidelines for the peaceful resolution of civil disputes outside of court in Indonesia, and these guidelines have numerous flaws. The peaceful resolution of civil law disputes outside of courts is hampered by this deficiency. These issues serve as the foundation for this study's analysis of the issue of the peaceful resolution of civil disputes outside of court, which seeks to address the issue's challenges. The research proposal takes a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. According to the study's findings, there are issues with the peaceful resolution of civil disputes outside of court that can definitely make it more difficult to settle these disputes amicably and that cannot be resolved through dispute resolution, which is one of the only methods that can guarantee legal certainty, justice, and benefits. Civil law outside of the court must be mandatory, binding, complete, and final. It must also have executable power, be nebis in idem, and be given a solid and thorough legal foundation in a particular statute. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara damai masyarakat Indonesia umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, dan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, serta untuk menemukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, harus bersifat wajib, bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag, bersifat nebis in idem, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu undang-undang khusus.
Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia Saji Sonjaya
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2001

Abstract

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya peng­obatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada penge­tahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Keberadaan pengobatan tradisio­nal diatur dalam UU No. 36 tahu 2009 tentang kesehatan, didalamnya dijelaskan mengenai komponen-komponen pengobatan tradisional, dari mulai pengobat tradisional, obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaya­nan peng­obatan tradisional, untuk mengetahui ruang lingkup pengobatan tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku mengenai pengobatan tradisional selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengobatan tradisional banyak yang belum sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengobatan Tradisional dalam Perspektif hukum diatur dalam Islam baik al-Quran dan Hadist juga sumber hukum lain. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, Political will dari pemerintah, Pengobat tradisional, Obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn. Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional  yakni akan memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.
Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety Muhammad Nurzaman Firdaus; Dewi Asri Puannandini; Fahmi Ali Ramadhani
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2403

Abstract

Shipping safety is very important and occupies a central position in all aspects of the shipping world. Aspects inherent in shipping safety include characteristics, attitudes, values, and activities regarding how important it is to meet safety and security requirements related to transportation in waters and ports. Shipping safety in Indonesia, especially when many crew members do not have certificates according to their expertise or are fake affects the safety of the skipper, the crew, and the passengers or goods they carry because it will have a negative impact. This research method was carried out using a Normative Juridical approach because in this study the source of legal material for laws and regulations. The method used is a method of approaching laws that are carried out by reviewing the laws and regulations handled. This study takes the example of a case regarding the forgery of a Level IV Nautical Expert Certificate based on the decision of the Subang District Court Number: 246/Pid.B/ 2020/ PN.Sng by a defendant named Sakban (57) who was proven to have forged a Level IV Nautical Expert Certificate in 2016 and was caught in 2020. The results of his research are the consequences caused by ship crews who do not have a certificate of expertise under their expertise can affect the safety of their voyages themselves if there are many crew members and ship captains who are not competent in their fields. There is also still weak supervision carried out by law enforcement officials and kesyahbandar to prevent the rampant forgery of expertise certificates, especially for the crew and the skipper, so there are many loopholes for perpetrators of forgery of expertise certificates, especially in the shipping world.
Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Istiqomah Istiqomah
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2466

Abstract

Domestic violence behavior (KDRT) has turned into a typical plan in recent years. Reality illustrates that violent behavior at home indirectly has quite a high impact on the children who become victims. Brutality against children is definitely not an uncommon occurrence locally. Parents in applying discipline to a child do not always focus on the existence of a child as a person, the child is given guardian standards that do not look at values fairly and without the presence of a child. children with their freedom in general, for example the child's right to play. This research is a normative juridical research. The consequences of this research are: (1) Implementation of legal safeguards against children as victims of abusive behavior at home must be made possible through two ways, namely non-punitive efforts and corrective efforts. (2) The limitations seen by the police in implementing legal safeguards against children as victims of mental violence in the family, namely: (a) Difficulties in the areas of power to find a child victim of mental violence, for this situation the question is about how to form a mental crime. (b) Difficulty recognizing young people who face personal outrages perpetrated by relatives in the family environment.Perilaku kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) telah berubah menjadi rencana tipikal dalam beberapa tahun belakangan. Realitas menggambarkan bahwa perilaku kasar di rumah secara tidak langsung berdampak cukup tinggi bagi anak-anak yang menjadi korban. Kebrutalan terhadap anak-anak jelas bukan kejadian yang tidak biasa secara lokal. Orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan kepada seorang anak, itu tidak selalu menitikberatkan pada keberadaan seorang anak sebagai pribadi, anak diberikan standar wali yang tidak memandang nilai secara wajar dan tanpa kehadiran seorang anak. anak dengan kebebasannya secara umum, misalnya hak anak untuk bermain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban dari perilaku kasar di rumah harus dimungkinkan melalui dua cara, yaitu upaya nonpunitif dan upaya korektif. (2) Keterbatasan-keterbatasan yang dilihat oleh polisi dalam pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan mental dalam keluarga, yaitu: (a) Kesulitan bidang-bidang kekuatan untuk menemu­kan seorang anak korban kekerasan mental, untuk situasi ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana membentuk kejahatan mental. (b) Kesulitan untuk mengenali anak-anak muda yang menghadapi kebiadaban pribadi yang dilakukan oleh kerabat dalam lingkungan keluarga.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum More Issue